Benang Kusut Karakter Pemimpin

Oleh AVENT SAUR

Pada umumnya, kita tahu bahwa tujuan politik adalah kebaikan bersama. Namun banyak atau sedikitnya perwujudan dari tujuan ini, sangat bergantung pada karakter pemimpin. Tanpa menafikan pelbagai kebaikan bersama yang telah diwujudkan oleh para pemimpin lokal kita, persoalan seputar karakter pemimpin rupanya tak sulit kita temukan.

Dalam politik ekonomi tambang, misalnya, seorang pemimpin tampak tamak dan otoriter (maaf). Tamak, karena bukan kesejahteraan rakyat yang lebih diutamakan, melainkan “jatah” yang menjadi hak pemimpin yang mengeluarkan izin usaha pertambangan. Demi jatah itu, pelbagai cara non halal ditempuh. Misalnya, ia mengabaikan urung rembuk dengan wakil rakyat dan mengesampingkan hukum, serta menyebarkan informasi “sesat” tentang pertambangan kepada masyarakat pemilik tanah.

Ketika para pembela nilai-nilai moral (politik dan agama) merongrong pemimpin rakus itu, ia pun berdalih dan membalikkan fakta cara non halal tersebut. Dengan optimistis, ia mengakui diri sebagai pemimpin yang (juga) membela nilai-nilai moral. Ketika rakyat terus merongrong, ia dengan tegas mengatakan, “silakan tempuh jalur hukum”. Ia pun menjadi otoriter.

Seorang pemimpin menjadi otoriter, mana kala ia tidak mampu lagi berargumentasi, lemah dalam berdiskusi dan berdebat, dan kalah di hadapan kekuatan massa (kritis). Ia menggunakan otoritas untuk memenangkan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, serta demi mengegolkan kebijakan destruktifnya. Ia lupa bahwa otoritas yang sedang dimilikinya semata-mata berasal dari rakyat.

Masyarakat (kritis) tahu, jalur hukum adalah cara legal demi memperkuat status quo (kemapanan). Besar kemungkinan, keadilan substansial (yang melekat dalam perasaan moral masyarakat) akan diinjak. Dalam konteks ini, gerakan sosial kritis tidak boleh bungkam, sebaliknya mesti terus menunjukkan taringnya.

Tentu kita masih ingat, pada masa orde baru, Soeharto digulingkan dengan kekuatan massa. Demikian juga Gus Dur, pada awal masa reformasi. Mereka terpaksa digulingkan, bukan karena kalah dalam suatu proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), melainkan karena karakter otoriter, dan karena kurang mampu mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kekuasaan. Dua presiden saja bisa digulingkan, apalagi penguasa daerah semisal bupati, mustahil tidak bisa digulingkan. Ia mesti bertanggung jawab di hadapan rakyat, bukan bertanggung jawab di hadapan hukum.

***

Dalam dunia birokrasi juga tak jauh berbeda. Pelbagai kepincangan tak bisa disembunyikan. Seorang kepala daerah melimpahkan jabatan A kepada orang yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang A tersebut. Sementara orang terdahulu yang telah memegang jabatan A yang memiliki keahlian dalam bidang A, dilengserkan. Ada praktek kolusi, politik balas jasa sekaligus politik balas dendam, juga keputusan primordial dan ekspresi perangai egoistis.

Buah apakah yang bisa dipetik dari praktek politik demikian? Niscaya, bukan cuma stagnasi, melainkan juga kemunduran. Cita-cita kesejahteraan pun semakin jauh dari harapan.

Politik balas jasa tentu berbeda dengan politik persahabatan. Dalam politik balas saja, seorang pemimpin memberikan jabatan tertentu kepada seseorang, karena orang itu telah berpartisipasi (berjasa) dalam memenangkan kursi kepemimpinan, tanpa memperhitungkan kompetensinya. Pemimpin memberi, karena ia lebih dahulu menerima. Kalau tidak memberi, maka kemungkinan besar ia dimusuhi, tidak lagi menjadi teman politik. Ia dianggap pengecut.

Dalam penyelenggaraan kekuasaan, politik balas jasa telah lama menjadi tantangan bagi seorang pemimpin. Sering kali, seorang pemimpin tidak mampu atau kurang berani menerobos tantangan ini. Ia lebih takut terhadap teman politik daripada takut terhadap rakyat dan moral kepemimpinannya. Di sini, politik tidak lagi dipakai sebagai media demi kebaikan bersama, melainkan kebaikan primordial. Dan persoalan ini justru menjadi bumerang bagi pemimpin itu sendiri.

Berbeda dengan politik balas jasa, politik persahabatan mengedepankan kebaikan bersama. Seorang pemimpin memberikan jabatan A kepada orang tertentu, bukan karena ia lebih dahulu menerima jasa. Ia memberi (semata-mata) karena orang itu memiliki kompetensi untuk mencapai kebaikan bersama.

Boleh jadi, orang itu adalah lawan politik, tapi demi kebaikan bersama, ia dipandang sahabat politik. Dari disposisi politik, ia tetap menjadi lawan politik, tapi dari sisi lembaga penyelenggaraan kekuasaan, ia menjadi sahabat politik. Itulah politik persahabatan, yang pernah digagaskan oleh filsuf Perancis Jacques Derrida (1930-2004). Dalam konteks politik lokal, politik persahabatan ini masih jauh panggang dari api.

***

Ketika Joko Widodo menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta (15 Oktober 2012), term blusukan semakin memasyarakat. Bagi Jokowi, blusukan dilakukan kapan saja. Karena itu, blusukan dilakukan sesering mungkin, bukan cuma kalau ada undangan pesta atau bencana.

Sebelum memblusuki masyarakat, ia tidak memberitahukannya terlebih dahulu. Reaksi masyarakat: kaget, sekaligus kagum. Bahkan masyarakat merasa diri kurang layak menerima Jokowi karena mereka tidak menyiapkan segala sesuatu, semisal acara penerimaan.

Ia tidak membutuhkan voreijder, dan mengesampingkan jatah “uang jalan”. Yang utama, ia melihat dan mengenal kondisi riil masyarakat. Ia juga mengutamakan kelompok masyarakat yang “terlupakan”. Kondisi riil masyarakat itu, ia rekam dalam catatan-catatan kerjanya, dan menjadikan itu sebagai pedoman dalam membuat rencana pembangunan.

Pemimpin lokal kita? Dalam konteks NTT, kita cuma mengenal “kunjungan kerja” entah dilakukan oleh bupati atau anggota legislatif. Dalam kunjungan kerja, seorang pemimpin turun ke tengah masyarakat kalau ada pelantikan kepala desa/lurah, atau bila terjadi bencana atau persoalan sosial yang fatal. Ia turun ke lapangan, kalau ada panen raya dan undangan syukuran (pesta adat atau keagamaan), dan beberapa acara formal lainnya.

Sekian sering, kunjungan kerja seperti ini dipolitisasi. Misalnya, demi memperoleh jatah “uang jalan”, padahal kunjungan itu dilakukan dengan memakai fasilitas negara. Katanya, kunjungan itu dilakukan untuk melihat dan mengenal dari dekat kondisi rakyat. Tapi kunjungan demi kunjungan dilakukan, “kondisi” rakyat tak kunjung berubah.

“Bupati Manggarai Lupa Janji.” Demikian judul sebuah Aspirasi Flores Pos, edisi Kamis, 17 Januari 2013. Isinya, “Waktu kunjungan itu, dalam dialog singkat, kami mengusulkan agar bupati memperhatikan jalan masuk ke kampung kami. Bupati berjanji akan mengerjakannya pada tahun 2012. Tapi ternyata janji tersebut sudah dilupakan, dan sampai sekarang jalan masih berbatu-batu.”

Tentu ini cuma salah satu contoh dari seribu satu macam “pelupaan” yang dilakukan oleh para pemimpin lokal kita. Tanpa “mengagungkan” karakter Jokowi sebagai pemimpin ideal, kita boleh bertanya, kapan daerah kita dipimpin oleh pemimpin yang demikian? Banyak calon pemimpin kini mengasosiasi diri sebagai Jokowi. Kita menunggu saja, apakah sesuatu yang asosiatif itu akan menjadi “asasi” dari karakter kepemimpinan mereka.

***

Garis etis penyelenggaraan daerah kita, terasa sudah cukup memadai. Namun perwujudan garis etis itu sangat bergantung pada sosok pemimpin. Setiap pemimpin politik memang selalu optimistis, tapi sekian sering fakta berbicara lain.

Itulah benang kusut karakter pemimpin kita. Sekalipun dengan kemampuan sipil yang agak lemah, meminjam kata-kata Frans Magnis Suseno (filsuf sosial tinggal di Jakarta), benang kusut itu mesti terus “digonggong” dengan harapan, sedikit demi sedikit terurai. Lebih dari itu, seorang pemimpin mesti melampaui karakter pribadi yang destruktif. Ketika terurai, kebaikan bersama sebagai tujuan utama politik pun akan tercapai.***(Flores Pos, Sabtu 2 Januari 2013)

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s