Politisi Katolik dalam Domain Kekuasaan

Oleh AVENT SAUR

Pada tahun 2000 silam, Paus Yohanes Paulus II mengundang para politisi kawakan di seantero jagat untuk menghadiri pertemuan akbar di Vatikan. Pertemuan yang berlangsung 5-6 November tersebut, digelar untuk menyambut milenium ketiga, dengan berkonsentrasi pada tema seputar perjuangan politik para politisi di negaranya masing-masing.

Yang diundang oleh Paus, bukan cuma politisi Katolik, melainkan juga siapa saja (politisi) yang dipandang “berpengalaman”. Salah satu pembicaranya, Mikhail Gorbachev, mantan Presiden Uni Soviet (1985-1991) yang dikenal sebagai politisi-sosialis-komunis, sekaligus seorang demokrat dan reformis.

Yang mau dicapai, bukan kesepakatan politik atau pernyataan sikap, melainkan sekadar merefleksikan pergumulan politik di tiap-tiap negara. Dengan itu, Paus mengambil tema Duc In Altum (bertolaklah ke tempat yang dalam; Lukas 5:4).

Dalam refleksi tersebut, Paus dan para peserta memiliki satu keyakinan etis yang paling utama, bahwa kekuasaan adalah wadah untuk melayani rakyat. Sebaliknya, kekuasaan bukanlah wadah untuk melayani kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

***

Dalam konteks orang yang beriman Katolik (saya kira juga untuk Kristen Protestan), keyakinan etis itu bukan tanpa dasar. Kisah biblis selalu menjadi titik tolak. Konon, di Yerusalem, Petrus dan Yohanes diadili oleh pejabat-pejabat mahkamah agama, karena bandel terhadap larangan ajarkan Nama Yesus. Di hadapan para pejabat itu, Petrus mengatakan “Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia” (Kis 5:29).

Manusia yang dimaksudkan Petrus adalah para pejabat mahkamah agama yang memiliki otoritas. Bagi para rasul, larangan pemegang otoritas itu bertentangan dengan tuntutan Allah sendiri. Penguasa menuntut “tidak ajarkan” Nama Yesus, sedangkan Allah menuntut “ajarkan” Nama Yesus. Sebagai orang beriman, para rasul tentu “lebih” menaati tuntutan Allah daripada tuntutan penguasa.

Mengapa demikian? Dalam pergumulan teologi politik, Gereja berjuang keras untuk menemukan jawaban yang meyakinkan terhadap persoalan ini. Dan sebetulnya, yang diperjuangkan secara keras itu bukan soal menemukan jawabannya, melainkan metode menjawab yang mesti “meyakinkan” dunia. Sebab Gereja hadir bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk dunia.

Dengan agak gampang, misalnya, kita menemukan jawabannya dalam kata-kata Yesus sendiri: “…penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikitpun atas diri-Ku” (Yoh 14:30). Konsekuensi logisnya, sebagai yang lebih berkuasa, Ia mesti lebih ditaati. Dengan itu, perkataan ini harus menjadi keyakinan fundamental dalam praksis keterlibatan Gereja berkaitan dengan politik kekuasaan.

Demi memantapkan keyakinan fundamental ini, Gereja mengangkat kodrat sosial manusia. Bahwasanya, manusia yang diciptakan Allah, adalah homo sosiale (makluk sosial). Sebagai makluk sosial, manusia hidup bersama dan membentuk masyarakat atau komunitas termasuk komunitas politik. Supaya komunitas politik ini tampil beradab, maka ia harus diarahkan oleh penyelenggara, yang Gereja sebut sebagai penguasa atau pemerintah. Di sini, kita pun sampai pada pandangan bahwa sebagaimana kondrat sosial itu berasal dari Allah, maka kekuasaan dalam komunitas politik juga tentu berasal dari Allah.

Karena berasal dari Allah, maka otoritas itu harus mencerminkan apa yang dikehendaki Allah atasnya. Kehendak Allah sudah terangkum dalam prinsip “kesejahteraan umum”. Kepada prinsip inilah, otoritas itu diarahkan. Dan sebagaimana manusia taat kepada Allah, demikianlah ia sebagai anggota komunitas politik mesti taat kepada otoritas tersebut.

Kepada jemaat di Roma, misalnya, Paulus (pembunuh yang bertobat itu) pernah menulis: “Setiap orang harus takluk kepada pemerintah” (Rom 13:1). Atau nas lain, Petrus menulis: “Tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga manusia” (1Pet 2:13-14).

Namun persoalan muncul, ketika otoritas itu tidak lagi diarahkan kepada prinsip kesejahteraan umum tersebut. Sebaliknya, otoritas diarahkan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Otoritas pun dikuasai oleh seorang yang otoriter.

Lebih dari itu, fakta politik pada pelbagai bangsa dan sepanjang sejarah, menunjukkan adanya “pengilahian otoritas”. Alih-alih mengasalkan otoritas itu pada Allah, seorang penguasa mengklaim dirinya sebagai titisan Allah. Pelbagai kebijakan dan terobosan yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan nilai-nilai moral hati nurani pun dijunjung tinggi, tanpa ampun. Padahal, sebetulnya penguasa itu sedang menentang Allah.

Hampir pasti, di ruang pengadilan mahkamah agama Yerusalem, Petrus dan Yohanes berhadapan dengan karakter penguasa “seperti ini”. Bagi para rasul, penguasa ini tidak pantas ditaati, sebaliknya harus ditentang.

***

Bukan suatu kebetulan, dan kita mesti dengan terus terang mengatakan bahwa, masyarakat NTT bermayoritas Katolik. Dan hampir semua penguasa di setiap daerah, adalah orang yang beriman Katolik. Gereja universal dan para anggota Gereja memang tidak memiliki sistem pemerintah tertentu, tapi setiap anggota Gereja (politisi) yang merasa terpanggil untuk terlibat dalam politik, secara moral dituntut untuk tidak melepaskan imannya. Dalam terang iman, seorang politisi Katolik berjuang untuk menyelenggarakan kekuasaan, selain dalam terang prinsip-prinsip fundamental kenegaraan kita, tapi juga dalam terang pandangan teologis Gereja tentang kekuasaan.

Oleh pemimpin Gereja universal dan lokal, atau yang kita kenal dengan magisterium Gereja, juga oleh para teolog politik, keterlibatan kaum awam ini diberi perhatian dan respek yang wajar. Dalam konteks Indonesia, di antara para teolog yang bergiat merefleksikan keterlibatan awam, patut disebutkan, Franz Magnis Suseno (tokoh nasional, seorang teolog sekaligus filsuf sosial tinggal di Jakarta).

Bagi Franz Magnis, prinsip paling fundamental dalam Pancasila adalah keadilan. Prinsip inilah yang pertama-tama diperjuangkan oleh seorang politisi (Katolik). Mengapa? Nilai-nilai moral religius kita, sepadan dengan Pancasila, menjunjung tinggi keadilan dalam pelbagai aspek kehidupan.

Oleh karena itu, kekuasaan yang diduduki oleh seorang politisi katolik, mesti dijadikan medan strategis untuk bersaksi tentang imannya (spiritualitas kesaksian). Dengan wadah kekuasaan yang dipegangnya, ia bisa mengarahkan masyarakat kepada kesejahteraan sosial, yang adalah nilai yang dikehendaki oleh Allah yang diimaninya.

Penguasa di daerah kita? Dari penguasa yang satu ke penguasa yang lain, pelbagai kenyataan pahit tak bisa kita pungkiri. Kesaksian iman penguasa kita, masih jauh panggang dari api. Selain jauh dari nilai-nilai moral politik kebangsaan, juga jauh dari nilai-nilai moral keagamaan. Karena itu, adalah wajar kalau masyarakat kritis, seperti kisah biblis tadi, sekian sering bangkit untuk menentang penguasa (bukan kekuasaan) yang demikian.

Nah, mumpung kita berada pada momen menjelang pemilihan penguasa daerah (gubernur dan bupati). Kita tidak mampu “memastikan” siapa yang mampu menahkodai mesin kekuasaan seturut tuntutan moral politik dan tuntutan imannya. Tapi sekurang-kurangnya, kita tahu cara apa saja yang ditempuh oleh para calon penguasa dalam merebut kursi kekuasaan. Bahwasanya, cara yang ditempuh, “hampir pasti” menggambarkan bagaimana seseorang (penguasa) akan mengemudi bahtera kekuasaan tersebut. Politik uang, misalnya, yah kekuasaan akan digunakan untuk mengumpulkan uang. Demikian pun cara-cara lainnya.

***

Milenium ketiga belum separuh kita jalani. Ingatan kita akan pertemuan akbar tadi, sangatlah segar. Dalam domain (wilayah/bidang/medan/ranah) kekuasaan, seorang politisi Katolik harus mampu menjaga kemurnian kekuasaan sebagai wadah yang dikehendaki oleh Allah sendiri, yakni mengabdi pada kesejahteraan bersama.***(Flores Pos, Senin, 21 April 2013)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s