Hati Nurani Sosial

Oleh Avent Saur

jokowo

Joko Widodo tak terbendung, hasil survei pelbagai lembaga nasional menuju kursi 1 presiden 2014.

Belakangan ini, nama Joko Widodo (Jokowi), Gubernur DKI Jakarta terasa cukup fenomenal. Hampir semua lembaga survei nasional mempresentasikan bahwa Jokowi menduduki posisi pertama atau posisi paling popular dalam bursa calon presiden 2014. Beberapa nama lain yang telah (telanjur) mencalonkan diri seperti Prabowo Subianto, Wiranto dan Aburizal Bakrie pun merasa tersaingi.

Namun apa kata Jokowi? “Biarin aja apa kata survei, saya nggak mau mikir. Pekerjaan saya sebagai gubernur sudah banyak yang harus dipikirin.” Jawaban ini diutarakan Jokowi menjawab pertanyaan tiga wartawan Majalah Tempo yang menemui di kantornya, Kamis, 25 Juli 2013.

Bukan cuma itu. Ada pelbagai pertanyaan kritis lain yang diajukan, ketika itu. Salah satunya, “Banyak orang bilang, Jakarta cuma menjadi pemanasan bagi Jokowi menuju istana. Bagaimana tanggapan anda?”

“Pemanasan apanya?” tukas Jokowi singkat nan spontan. “Jakarta itu sudah panas masalahnya. Kalau seorang pemimpin duduk terus di belakang meja, maka ia tidak akan pahami hati masyarakat itu seperti apa. Saya tidak peduli orang omong apa pun soal itu,” lanjut Jokowi.

Kesan para wartawan, Jokowi ingin menghindar dari perbincangan seputar Pemilu 2014. Menghindar, bukan karena ia merasa diri tak mampu. Juga bukan karena merasa diri tidak akan dipercayai massa rakyat Indonesia, atau merasa akan dibilang mengkhianati rakyat DKI Jakarta. Jokowi menghindar, lantaran, demi konsistensi pada komitmen politiknya yang ia perdengarkan ketika mengambil sumpah menjadi Gubernur DKI Jakarta, pertengahan Oktober 2012.

Jokowi

Hari Pertama tugas menjabat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) langsung terjun ke lingkungan padat penduduk, RW 01, RW 08 dan RW 10 Kelurahan Pademangan Timur, Pademangan Jakarta Utara, Selasa 16 Oktober 2012.

Nah, komitmen politik yang mana? Rupanya, kita tak perlu membongkar-bangkir janji-janji politik Jokowi dalam media cetak ataupun online. Jawaban terakhir yang diutarakan Jokowi dalam wawancara itu, sudah mewakili secara keseluruhan komitmen politiknya. “Memahami hati masyarakat”, itulah yang menjadi komitmen dasar Jokowi dalam berpolitik. Dan itu jugalah yang menjadi konsep politiknya.

Menurut Jokowi (masih dari wawancara tersebut), dan memang nyatanya demikian bahwa, masyarakat memiliki begitu banyak persoalan. Persoalan-persoalan itu dirasakan bagai belenggu, dan masyarakat berharap cepat atau lambat terbebas dari belenggu tersebut. Atau kalau pun tidak terbebas seratus persen, sekurang-kurangnya, dari waktu ke waktu tali belenggu itu dilepaskan satu demi satu.

Harapan masyarakat tersebut setidaknya bisa ditangkap oleh seorang pemimpin. Dan untuk bisa menangkap, seorang pemimpin harus turun ke medan persoalan, bukan sebaliknya duduk terus di belakang meja. Dengan turun ke medan, kata Jokowi, seorang pemimpin akan mampu menguasai (mengenal) medan, dan dengan kuping tajam mendengarkan kemauan (harapan) masyarakat, untuk seterusnya mendesain kebijakan yang tepat sasar.

Apa yang disebut Jokowi sebagai hati masyarakat, merupakan sebuah wadah di mana terjadi pergumulan sengit antara persoalan di satu pihak, dan harapan di lain pihak. Dalam etika moral, hati (nurani) memang sering dipahami sebagai norma subyektif. Dengan hati nurani, seseorang memiliki cahaya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan hati nurani juga, seseorang bisa membedakan mana situasi yang menjadi persoalan dan mana situasi yang diharapkan (bebas dari persoalan).

Namun dalam konteks sosial, seseorang tidak dengan sendirinya mampu memperjuangkan hal-hal yang baik atau menghindari hal-hal yang buruk. Demikian juga, seseorang tidak dengan kekuatan sendiri mengatasi persoalan-persoalan hidupnya atau berjuang untuk menggapai harapan-harapan tertentu. Dengan itu, dalam psiko-sosial, muncul “hati nurani sosial” di mana sekelompok masyarakat atau komunitas tertentu secara sosial-kolektif memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang baik dan apa yang buruk, atau tentang mana yang menjadi persoalan bersama dan mana yang menjadi harapan (cita-cita) bersama.

Dalam konteks politik, misalnya, masyarakat dalam komunitas politik tertentu pasti bisa membedakan siapa politisi yang bermoral dan siapa politisi yang kurang bahkan tidak bermoral; siapa pemimpin yang merakyat dan siapa pemimpin yang elitis, egoistis, kolusif dan koruptif; siapa penguasa yang dedikatif dan siapa yang otoriter; siapa anggota legislatif yang bungkam dan siapa yang getol menyuarakan suara rakyat.

Masyarakat pun tahu, entah sampai kapan mereka terbelenggu dengan persoalan-persoalan sosial, dan entah sampai kapan mereka menggapai harapan-harapan sosial mereka. Semua pergulatan normatif ini disimpan rapih oleh masyarakat dalam hati nuraninya.

Di negara kita, kebebasan warga untuk menyuarakan isi hati nuraninya memang diberikan kesempatan yang cukup memadai. Ya, sekalipun di sana sini kebebasan itu kadang dibelenggu entah secara sistematis-legal ataupun secara illegal-premanistis. Dengan bermodalkan kebebasan itu, masyarakat yang cukup kritis berani tampil untuk menyuarakan suara hati nuraninya kepada pelayan publik.

Ada orang yang tampil dengan menyuarakan pergumulan hati nuraninya sendiri; ada kelompok tertentu yang menyuarakan pergulatan hati nurani kelompoknya sendiri; dan ada orang yang dengan berani menyuarakan suara hati nurani orang-orang yang tidak berani ataupun juga tidak mampu menyuarakan pergulatan hati nuraninya. Diharapkan, oleh para pemimpin, suara-suara kritis itu semestinya didengar, dipahami dan lebih dari itu diindahkan.

Namun lebih dari semuanya itu, Jokowi menyodorkan satu nilai tambah dalam memahami suara hati nurani sosial. Bahwasanya, suara hati nurani rakyat didengar bukan hanya karena suara itu telah disuarakan, melainkan juga dengan mata kepala sendiri melihat isi suara itu; menyaksikan sendiri keadaan masyarakat apa adanya; dan akhirnya memahami “hati nurani masyarakat itu seperti apa”. Dengan kata lain, seorang pemimpin harus membaca kebutuhan riil masyarakat. Sebab, semua realitas sosial senantiasa terbuka untuk dibaca oleh siapa pun, dan pembaca yang paling utama adalah para pemimpin.

Jokowi

Bersama perwakilan warga penerima Kartu Jakarta Sehat, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kartu usai perkenalan program itu di Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara, Sabtu (10/11/2012). Kartu tersebut merupakan kartu jaminan pengobatan gratis bagi warga di Puskesmas atau kelas 3 di 88 rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi.

Inilah gaya kepemimpinan dan gaya berpolitik seorang Jokowi. Dan dalam gaya ini, dengan sendirinya terbersit pula kepribadian Jokowi. Tentang kepribadian Jokowi, seorang peneliti senior Indikator Politik Indonesia, Dodi Ambardi menegaskan, “Kepribadian Jokowi mungkin bisa diringkas dalam sejumlah kontras. Kejujuran adalah atribut yang paling sering dilekatkan padanya. Umumnya, kejujuran diartikan sebagai konsistensi antara omongan dan tindakan. Namun saya kira, untuk kasus Jokowi, lebih tepat jika kejujuran itu diartikan sebagai kepolosan.”

He is just one of us,” lanjut Ambardi, “ia adalah salah satu dari kita, bagian dari kita yakni publik-mayoritas pemilih yang biasa-biasa saja.” (Tempo, 5-11 Agustus 2013).

Itulah model pemimpin yang bermoral. Nah, adakah para pemimpin lokal kita yang memiliki gaya seperti Jokowi? Adakah juga para wakil rakyat kita yang masih bermoral? Kalau orang bilang, adalah mustahil mencari perawan di lokasi pelacuran, maka kiranya tidaklah demikian dalam ranah politik. Di antara para pemimpin yang kurang menunjukkan konsistensi pada komitmen politiknya, kita masih menemukan segelintir pemimpin dan politisi yang konsisten pada komitmennya, sekalipun dengan kadar yang bervariasi.

Kita pun tak henti-hentinya berharap, kiranya pemimpin dan politisi yang memahami suara hati nurani sosial, akan semakin bertambah banyak. Niscaya mereka akan disukai rakyat, menjadi pribadi yang popular, fenomenal dan akan senantiasa menjadi yang pertama bukan hanya dalam pelbagai survei, melainkan juga dan terutama dalam pengabdian masyarakat. ***(Flores Pos, 13 Agustus 2013)

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Hati Nurani Sosial

  1. Mus J. says:

    Saya masih ragu dengan komitmen politik Jokowi, menepati sumpah menjadi Gubernur DKI. Terkadang politik bukan sebuah pilihan. Sistem partai menjadi bumerang. Megawati masih membuat kalkulasi untung rugi atas calon dari PDIP yang harus bertarung tahun 2014 nanti.

    Pada sisi lain, tanggapan Jokowi atas paertanyaan-pertanyaan waratawan seputar Pilpres bisa juga dinilai sebagai tindakan sensasional. Politik di negara kita banyak diwarnai tindakan sensaional. Tindakan seperti itu menarik perhatiaan massa dan terutama pers kita yg doyan dengan hal-hal sensaional…. salut kae……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s