Tolak Bungkam

Apresiasi Atas Suara Kritis PMKRI

Opini Flores Pos, 16 November 2013

Oleh AVENT SAUR

demo bansos PMKRI

Puluhan aktivis PMKRI Kupang berunjukrasa di depan Kantor Kejati NTT, Selasa (12/11/2013) siang. Mereka menuntut kejati proaktif mengusut dugaan korupsi dana bansos di Provinsi NTT. Mereka juga mendesak Kejati segera memeriksa Gubernur Frans Lebu Raya yang lebih bertanggung jawab atas Bansos NTT.

Dua hari setelah peringatan Hari Pahlawan, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang menggelar aksis demonstrasi. Mereka mendatangi penegak hukum untuk menuntut segera mengusut kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Sosial yang melibatkan pejabat tinggi provinsi ini. Bahkan, nama Gubernur Frans Lebu Raya pun disebut-sebut.

Sepertinya, para pemuda kritis ini membangunkan para penegak hukum dari tidur lelap. Mengapa? Karena sudah agak lama kasus ini tidak ditindaklanjuti. Ia seakan-akan “dibungkam”.

Toleh ke Masa Lalu

Bertolak dari muatan demonstrasi dan kepada siapa mereka berdemonstrasi, kita pun teringat akan kasus lain di masa lalu. Sebut saja, kasus di Flores Timur.

Ketika Flores Timur dipimpin oleh Felix Fernandez ada pelbagai kasus yang mencuat ke publik. Kasus-kasus tersebut dengan berani dilaporkan oleh masyarakat pencari keadilan, Forum Reformasi Flores Timur kepada penegak hukum. Patut disesalkan, terhadap laporan itu tidak ada tanggapan berarti.

Sekadar untuk diingatkan, kasus-kasus itu bisa disebutkan tanpa detail. (1) pengadaan kapal Fery Cepat Andhika Mitra Express. (2) pengadaan kapal multifungsi. (3) pembelian tanah di Kelurahan PTW Bao. (4) pembelian tanah di Lamawalang. (5) pengadaan traffic light. (6) proyek air bersih di Tana Boleng dan Lamahala. (7) sewa rumah Markus Temu dan Guido Temu. (Baca selengkapnya dalam Buku “Tolak Bungkam. Suara Teolog Pembebasan. Disunting oleh Eman J. Embu dan Amatus Woi; 2003).

Setahun setelah pelaporan itu, muncul lagi kasus baru. Sejarah mencatat, 2 April 2003, banjir bandang melanda beberapa titik di wilayah Flores Timur. Sebagai sebuah bencana nasional, kerugian yang disebabkan banjir bandang tersebut setidaknya ditanggung oleh pemerintah pusat. Bupati, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, segera menuntaskan laporan kerugian.

Namun betapa tidak, laporan kerugian itu diduga “diada-adakan”. Dugaan itu mencuat ke publik, ketika Ketua Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (Justice, Peace and Integrity of Creation/JPIC) Keuskupan Larantuka Romo Frans Amanue Pr dengan kritis bersuara melalui media. Oleh bupati kala itu, dugaan tersebut dipandang sebagai sebuah kata-kata fitnah. Romo Frans pun diseret ke meja hijau oleh Felix Fernandez, yang berunjung vonis hukuman penjara 2 bulan dengan masa percobaan 5 bulan, pada 15 November 2003.

Rasanya memang aneh, kasus pemfitnahan diusut cepat dan tuntas, tetapi tumpukan kasus yang menimpa sang bupati diabaikan. Akhirnya pun kasus-kasus itu dianggap selesai tanpa penyelesaian.

Fakta seperti ini membuka ruang kepada publik untuk menebak, lebih tepat mencurigai dan menduga. Bahwasanya, antara eksekutif, yudikatif dan pihak ketiga (pemilik barang) telah melakukan perselingkuhan. Pihak legislatif juga patut disentil karena peran mereka sebagai corong masyarakat sipil dipendamkan.

Pembungkaman

Pola yang sama rupanya terjadi dalam kasus dana bantuan sosial yang dikritisi oleh PMKRI. Seturut yang tercuat di media massa, beberapa waktu lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT menemukan penyelewengan atas dana Bansos Provinsi sebanyak tujuh puluhan miliar rupiah. Penyelewengan itu terhitung sejak tahun 2009-2012. Namun hingga kini, ia belum diusut.

PMKRI dialog di Kejati NTT

Aktivis PMKRI berdialog dengan dua pejabat Kejati NTT di ruang kerja Asisten Bidang Pidana Khusus (Aspidsus) Gasper Kase, S.H, Selasa (12/11/2013).

Mengapa belum diusut? Kata penegak hukum (Kejaksaan Tinggi NTT), BPK belum menyerahkan laporan penyelewengan tersebut. Sedangkan, kata PMKRI, Kejati mesti responsif dan proaktif. Artinya, pakai metode jemput bola. Karena hal ini tidak dilakukan, maka PMKRI mempertanyakan tanggung jawab Kejati dalam menangani semua kasus korupsi di NTT. Lebih dari mempertanyakan, PMKRI menduga adanya benih konspirasi dalam tubuh penegak hukum, antara BPK, kepolisian, kejati dan pemerintah.

Bukan cuma pemuda PMKRI, hampir semua masyarakat sipil tahu bahwa di dalam perselingkuhan terdapat rahasia yang mesti dijaga. Aktivitas menjaga rahasia tidaklah lain dari pada sebuah tindak pembungkaman. Dan karena tindak pembungkaman itu dilakukan oleh pelbagai lembaga, maka hal ini tergolong pembungkaman kolektif.

Berkaitan dengan pembungkaman, sebetulnya kita cuma mengenal dua jenis pembungkaman. Pertama, seseorang yang terlibat dalam kasus tertentu memilih sikap diam. Ia memerintahkan dirinya untuk tidak bersuara. Tujuannya, supaya orang lain (atau publik) tidak tahu. Apabila dia adalah seorang penguasa atau pejabat publik, maka ia tampil seakan-akan tidak terlilit persoalan.

Setiap kasus pasti memiliki sangkut paut dengan pihak-pihak tertentu. Bersama pihak-pihak tertentu itulah dia membangun interaksi aktif intensif. Tujuannya, pihak-pihak tersebut tidak membuka mulutnya menyuarakan kasus itu. Lebih jauh, ia bisa menciptakan ketakutan kepada pihak-pihak tersebut, apalagi bila posisi mereka berada di bawahnya. Ketakutan itulah yang membuat pembungkaman kolektif terasa cukup manjur untuk “mendiamkan” sebuah masalah.

Kedua, sebetulnya, masyarakat sipil merasa bangga dengan keberadaan badan pemeriksa keuangan. Beberapa kasus pencurian uang negara mencuat ke publik justru atas kinerja baik lembaga ini. Namun patut diakui juga, ketika orang-orang yang terlibat kasus diseret ke meja hijau, mereka malah menyangkal. Bahkan ada yang berani mengatakan “tidak tahu-menahu”.

Logo BPK

Logo BPK

Terhadap fakta ini, muncul sebuah pertanyaan sindir: “mengapa ketika sudah menjadi manusia pejabat tinggi, orang menderita pendek ingatan? Dan mengapa rakyat yang tertindas dan terpojokan seringkali memiliki ingatan yang tajam dan tahan lama?” Entahlah. Tapi yang pasti, orang-orang yang terlibat kasus dengan sedemikian rupa berusaha menguburkan masa lalu yang tidak menyenangkan, apalagi yang traumatis.

Namun kita juga patut akui bahwa lembaga pemeriksa keuangan kadang “bermain mata” dengan orang-orang yang terlibat kasus. “Main mata” juga bisa dilakukan dengan pelbagai lembaga, semisal kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Proses hukum dihadang secara kolektif, dan kasus pun dibungkam.

Dalam konteks kasus yang dikritisi oleh PMKRI, pembungkaman jenis manakah yang sedang dipertontonkan? Atau salah satunya, atau kedua-duanya?

Suara Kritis PMKRI

Entah apapun jenisnya, pembungkaman harus ditolak. Ditolak dengan cara apa? Pada dasarnya, pembungkaman selalu terkait dengan hilangnya sebuah suara. Oleh karena itu, pembungkaman mesti ditolak dengan cara mengembalikan suara itu. Dan mengembalikan suara tidaklah lain dari pada memperdengarkan suara itu.

Logo PMKRI

Suara menolak pembungkaman tentu juga bukan tanpa alasan. Pencurian uang bantuan sosial tentu berpengaruh pada tetap langgengnya kemiskinan masyarakat kita. Selain itu, pemerintahan (politik) akan menjadi kotor, dan juga terjadi demoralisasi kepribadian para pelayan publik.

Ketiga hal ini (kemiskinan, pemerintahan kotor, demoralisasi), setidaknya pernah dirangkum oleh Romo Frans Amanue, ketika ia menyampaikan pleidoi (pembelaan diri) di hadapan hakim, empat hari sebelum ia divonis penjara. Kata Romo Frans, “Ada satu pola tidak elegan yang dilakukan penguasa yakni berjuang mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan cara mempertaruhkan kepentingan rakyat, tapi nyatanya justru demi memenuhi kepentingan segelintir orang saja.”

Kita tentu tidak dilarang untuk menduga bahwa pola ini dipakai dalam konteks kasus pencurian dana bantuan sosial provinsi kita. Oleh pihak-pihak terkait, sedemikian rupa, pola itu pasti dibungkam. Perjuangan para pemuda PMKRI untuk membongkar pola tersebut dan pembungkaman atas pola itu pun patut diapresiasi.***

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s