Menuntut Komitmen Abdi Negara

Flores Pos, Jumat, 28 Februari 2014

  • Catatan untuk PNS

Oleh JACK SILA (Alumnus Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tinggal di Wewaria, Ende; Artikel ini dipublikasikan di blog ini setelah mendapat izin dari penulisnya)

Flores Pos, Rabu, 29 Januari 2014 menghadirkan berita tentang kebijakan penundaan pembayaran gaji bagi pegawai negeri sipil (PNS) di Lingkup Pemda Sikka oleh Bupati Sikka, lantaran sikap indisipliner PNS. Menurut Bupati Sikka, sanksi yang diberikan kepada PNS akan banyak bermanfaat, sekaligus menjadi pembelajaran agar PNS dalam menunjukkan disiplin kerja yang baik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara. Berita tersebut menarik untuk ditelusuri, mengingat banyak keluhan yang disampaikan masyarakat terhadap kinerja PNS yang semakin memprihatinkan.

Mempertanyakan Komitmen PNS

Fenomena PNS yang tidak disiplin (indisipliner) sebenarnya sudah menjadi hal umum yang terjadi saat ini. Sebuah pertanyaan muncul: di manakah komitmen seorang PNS untuk mengabdi negara? Dan bagaimana kualitas seorang PNS yang disumbangkannya demi pembangunan dan perkembangan masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan ini tentu sangat beralasan karena dua hal berikut. Pertama, PNS adalah abdi negara. Sebagai abdi negara, seorang PNS tidak sekadar mendapat upah/gaji dari negara tetapi memiliki komitmen terhadap negara. Berkomitmen terhadap negara tampak juga dalam pelayanan dan sikap disiplin untuk selalu mengikuti peraturan yang menjadi konsekuensi dari identitasnya sebagai PNS. Sikap indisipliner menunjukkan kinerja seorang PNS yang sesat orientasi. Atau seorang PNS yang tidak tahu harus buat apa, ketika sudah menjadi PNS yang seharusnya mengabdi secara optimal kepada masyarakat dan negara.

Kedua, sikap tidak disiplin seorang PNS berdampak pula pada degradasi (penurunan) kualitas kerja. Sebuah negara tidak dapat berkembang dengan baik kalau para abdinya bekerja tanpa prinsip, disiplin dan komitmen. Padahal negara membutuhkan para pegawai yang dapat bekerja dengan tulus untuk membantu bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.

Seorang PNS yang bermutu akan menampilkan kualitas diri melalui pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kualitas kerja yang dimaksud hanya mungin tercapai kalau seorang PNS menyadari betapa besar harapan masyarakat akan sentuhan tangan dalam pelayanannya yang optimal dan maksimal. Masyarakat sangat mendambakan kehadiran seorang PNS yang selalu bersedia melayani kebutuhan mereka. Adanya PNS bisa membuat masyarakat merasa bahwa ada pelayan dan abdi negara yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Seorang PNS yang mengabdi sebagai guru, misalnya, diharapkan bisa mengajar lebih tepat waktu, menjadi contoh bagi guru-guru honorer. Tetapi, jika kehadiran seorang PNS bagaikan bos yang hanya menunggu saat untuk menerima gaji setiap bulan, maka komitmen dan kehadiran PNS perlu dipertanyakan. Apakah ketika sudah menjadi PNS berarti tugasnya sudah selesai sehingga potensi diri tidak perlu dikembangkan untuk mengabdi masyarakat? Karena itu, terhadap PNS yang tidak berkomitmen untuk mengabdi masyarakat dan negara harus ditindak secara tegas bahkan bisa diberikan sanksi yang sesuai berdasarkan peraturan yang berlaku.

Sanksi Tegas bagi PNS

Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Nomor 53 Tahun 2010, dalam pasal 10 ayat (9) menegaskan bahwa “PNS yang tidak masuk kerja selama 31 sampai 35 hari kerja dalam setahun secara kumulatif, dapat dikenakan sanksi penurunan pangkat setingkat, dan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan struktural atau fungsional tertentu bagi yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 sampai 40 hari”. Sementara itu, pada pasal 8 ayat (9) ditegaskan bahwa “bagi PNS yang tidak masuk kerja selama 5 hari diberikan sanksi teguran lisan, dan tidak masuk kerja selama 6 hari mendapat teguran tertulis”.

Aturan-aturan tersebut sudah sangat jelas, dan oleh karena itu, harus ditaati oleh semua PNS yang bekerja pada lingkup Pemda dan Pemprov mana pun. Selain itu,  dalam peraturan terbaru yang diperuntukkan bagi abdi negara; PNS dan pemerintah (Pemda setempat) mesti membuat suatu kontrak kerja dalam bentuk pakta integritas. Dalam pakta integritas tersebut, ditekankan bahwa setiap PNS yang selama setahun tidak menunjukkan kinerja yang baik dan bersikap indispliner akan mendapatkan sanksi, dan bahkan diberhentikan dari jabatannya.

Peraturan tersebut menuntut dedikasi dan pengabdian yang optimal dari setiap PNS bagi negara dan masyarakat. Setiap PNS harus menunjukkan komitmen dan disiplin kerja yang baik untuk kemajuan dan perkembangan negara. Karena itu, bagi PNS yang tidak sanggup menunjukkan dedikasi, disiplin dan memiliki komitmen untuk mengabdi untuk masyarakat harus menerima risiko diberhentikan dari jabatannnya. Tidak ada gunanya negara ‘memelihara’ para pegawai yang malas dan tidak memiliki komitmen dan disiplin kerja yang baik.

Dua Hal Penting

Adanya peraturan pemerintah di atas mengingatkan seorang PNS terhadap dua hal berikut. Pertama, pentingnya disiplin dalam bekerja agar seorang PNS menunjukkan komitmennya terhadap negara. Setiap PNS yang bekerja dengan disiplin diberi reward (pahala) yang pantas.

Sementara itu, bagi PNS yang tidak memiliki komitmen dan disiplin yang baik harus diberikan sanksi tegas atau diberhentikan dari jabatannya. Peraturan yang berlaku mesti ditegakkan secara konsisten dan kontinu.

Kedua, ketegasan dan ketepatan dalam menegakkan peraturan akan membuat para PNS sungguh-sungguh bekerja sebagai abdi negara, bukannya menjadi pelayan yang hanya ingin dilayani dengan menuntut gaji dan uang perjalanan yang justru bisa merugikan negara. Pemberian gaji mesti dibarengi dengan kualitas diri, disiplin, dan mutu kerja. Tanpa kualitas kerja yang baik dan sikap disiplin yang kontinu, seorang PNS akan menjadi pelayan negara yang mengabdi bagi diri sendiri sambil mendapatkan gaji gratis.

Sikap indisipliner PNS tersebut harus ditindak secara tegas, karena jika tidak, maka setiap orang yang sudah menjadi PNS akan merasa bagaikan seorang ‘bos negara’. Mereka akan merasa berada ‘di atas angin’. Negara perlu ‘membereskan’ kinerja setiap aparat PNS agar mereka dapat bekerja sebagai abdi negara yang memiliki komitmen dan disiplin. Setiap PNS mesti menunjukkan disiplin dan komitmen kerja yang baik sebagai abdi negara yang mengabdi bagi kepentingan seluruh warga. Tanpa memilik komitmen yang demikian, maka negara akan mengalami banyak kerugian, karena harus membayar gaji setiap bulan bagi para pegawai yang tidak bekerja maksimal.

Praktisnya, negara tidak perlu membayar gaji bagi para pegawai yang menggunakan waktu luang untuk bermain game di laptop atau melakukan pekerjaan lain yang tidak sesuai dengan bidang kerjanya. PNS yang tidak bekerja dengan baik mesti diberikan sanksi yang tegas, agar setiap orang yang menjadi PNS tidak menggunakan kesempatan menjadi PNS sebagai peluang untuk bersenang-senang di atas penderitaan masyarakat. ***

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s