Kontroversi Hukuman Mati (1)

Flores Pos, Selasa, 25 Februari 2014

  • Terkait Vonis Hukuman Mati Atas Herman Jumat Masan

Oleh FENS ALWINO (Bekerja di Indo Survey and Strategy Jakarta, Mahasiswa Program Pascasarjana STF Driyarkara Jakarta. Artikel ini dipublikasikan di blog ini setelah mendapat restu dari penulisnya)

Fens Alwino

Fens Alwino

Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) dibuat terperangah untuk kedua kalinya. Pertama, ketika masyarakat NTT mengetahui seorang pastor, yang kini sudah mantan, Herman Jumat Masan (HJM) melakukan pembunuhan berantai beberapa tahun silam. Kedua, ketika publik NTT mendengar bahwa dia divonis hukuman mati oleh Mahkamah Agung (MA) pada Selasa (11/2).

Masyarakat NTT terperangah tentu bukan tanpa alasan. Betapa tidak, pastor yang menjadi ‘penjaga institusi moral’ dan bekerja sebagai formator untuk mengkaderisasi para ‘penjaga institusi moral selanjutnya’, justru melakukan perbuatan tidak bermoral (amoral). Pastor Herman telah melakukan tindak pidana ‘pembunuhan berencana’, yang dalam hukum dikategorikan sebagai tipe pembunuhan paling serius.

Ambiguitas Konstitusional

Bagi masyarakat NTT, hukuman maksimal seumur hidup untuk Pastor HJM sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya. Namun bagi MA, hukuman demikian belum dianggap pantas, dan hukuman yang paling pantas dan memenuhi rasa keadilan adalah hukuman mati (death penalty). Itulah sebabnya, MA menjerat Herman dengan tiga pasal sekaligus, yakni Pasal 340 jo Pasal 65 Ayat 1, Pasal 338 KUHP jo Pasal 65 Ayat 1, dan Pasal 181.

Sontak, pertanyaan yang muncul pada tahun 2006 seputar eksekusi mati tiga terpidana, Tibo cs, kini muncul kembali pasca-putusan MA: apakah hukuman mati itu adil dan konstitusional? Apakah hukuman mati itu efektif untuk  mencegah terjadinya pelanggaran serupa? Tidakkah hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia (HAM)?

Secara konstitusional, hukuman mati bertentangan dengan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “hak hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun”. Amanat konstitusi itu jelas, yakni hukuman mati dilarang!

Namun demikian, pada sisi lain, hukuman mati juga dapat dilegalkan karena sesuai dengan Undang-Undang. Hukuman mati dapat berlaku apabila melanggar ketentuan dalam Pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana, Pasal 104 KUHP tentang perbuatan makar, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan beberapa undang-undang lainnya.

Herman Jumat Masan

Herman Jumat Masan

Di bawah dua payung hukum yang bertolakbelakang inilah, praktik hukuman mati tidak boleh dilakukan, tapi juga bisa dilakukan. Ambiguitas seperti ini menunjukkan betapa lemahnya kewibawaan hukum yang melindungi hak hidup di negeri ini.

Argumen Pro Hukuman Mati

Hukuman mati dapat dipahami sebagai bentuk hukuman yang dijalankan dengan cara mengeksekusi atau menghilangkan nyawa pelaku kejahatan (terpidana). Perdebatan mengenai hukuman yang demikian pernah mengemuka di antara dua calon Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter dan Ronald Reagan. Dalam perdebatan itu, Jimmy Carter dengan tegas menolak praktik hukuman mati. Namun ketika Ronald Reagan bertanya, “Seandainya kamu menyaksikan seluruh keluargamu dibunuh oleh seseorang dengan keji, apakah kamu masih bisa menolak hukuman mati untuk pelaku pembunuhan itu?” Jimmy Carter hanya terdiam, tidak bisa menjawab pertanyaan itu (Majalah Hidup, 7 Desember 2008).

Dalam rentang waktu dan sejarah yang cukup lama, Amerika Serikat pernah melegalkan hukuman mati. Alasan yang dipakai, diambil dari pelbagai gagasan dalam rentang sejarah dari zaman Hammurabi (1750 SM) hingga zaman modern. Dari zaman Hammurabi, mereka memperoleh alasan bahwa tujuan hukuman mati adalah untuk membalas kejahatan yang nilainya sama dengan kejahatan yang menimpa korban. Prinsip hukumnya adalah an eye for an eye (satu biji mata dibalas dengan satu biji mata) atau perlakuan yang kejam harus dibalas dengan perlakuan yang kejam pula. Nilai keseimbangan hukuman terletak pada bentuk dan bobot materi yang dirugikan. Jika pelaku membunuh, maka pelaku tersebut harus dibunuh. Prinsipnya, gigi ganti gigi, atau mata ganti mata (Herman Bakir: 2007).

Sedangkan dari zaman modern, alasan pidana mati itu bersifat transendental. Para pendukung retensionisme (menyimpan pengalaman dalam ingatan) berpandangan bahwa pidana mati tidak lagi didorong oleh hasrat balas dendam, melainkan sebagai bentuk refleksi dan manifestasi sikap muak masyarakat terhadap kejahatan dan penjahatnya. Kecaman atas kejahatan dan penjahat, paling keras muncul dari filsuf Immanuel Kant (1724-1804, asal Jerman). Kant berujar, “Andaikata besok dunia akan kiamat, penjahat yang terakhir pun tetap dipidana mati pada hari ini.” Tesis ini dikategorikan sebagai tindakan pembinasaan dari teori pembalasan (the vindictive theory of punishment), yakni seseorang dihukum sesuai dengan besarnya kejahatan yang dilakukannya.

Dalam perkembangan selanjutnya, tujuan penerapan hukuman mati adalah untuk menakut-nakuti (sock therapy law), dan sebagai efek pencegah (deterrent effect). Hukuman itu pun bisa melindungi masyarakat umum dan menakuti orang yang secara potensial dapat berbuat jahat. Dalam konteks Indonesia, alasan yang ketiga inilah yang sering dikemukakan para hakim saat menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap terpidana.

Sudah Lama Dipraktikkan

Argumen ini juga dipakai para praktisi hukum dan politisi untuk tidak mengubah atau menghapus hukuman mati dari KUHP dan beberapa undang-undang terkait, dan bahkan mereka berniat untuk memproduksi lebih banyak lagi undang-undang tentang hukuman mati. Bagi para praktisi, politisi dan yudikatif, praktik hukuman mati itu sudah tidak asing lagi di bumi nusantara ini. Jauh sebelum produk-produk hukum seperti KUHP muncul, Indonesia sudah mempraktikkan hukuman mati.

Jacob Elfinus Sahetapy yang lebih dikenal dengan nama  J.E. Sahetapy (guru besar dalam ilmu hukum di Universitas Airlangga, Surabaya) menulis “antara tahun 1886-1903 terdapat 123 orang pribumi yang dipidanai mati karena terlibat dalam aneka tindak kejahatan” (J.E. Sahetapy: 1982). Kemudian, antara tahun 1905-1914 terdapat 135 orang yang dieksekusi mati. Dan korban eksekusi mati yang paling mengerikan dan tak terhitung jumlahnya adalah korban pemberontakan PKI tahun 1965.***(Bersambung ke: https://aventsaur.wordpress.com/2014/03/19/kontroversi-hukuman-mati-2/)

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Kontroversi Hukuman Mati (1)

  1. Pingback: Kontroversi Hukuman Mati (2) | SENTILAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s