Ketika Negara Gagal Bertindak

  • Catatan Atas Kasus Pemasungan Anselmus

Oleh Gusty Fahik

Gusty Fahik

Alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero, Sekarang Anggota Liga Mahasiswa Pascasarjana (LMP) NTT Yogyakarta

Penyiksaanselalu mengindikasikan adanya tindakan yang disengajakan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit entah secara fisik maupun mental kepada orang lain. Seturut sejarah, konsep tentang penyiksaan telah lama dikenal dan dipraktikkan dalam berbagai komunitas masyarakat. Bahkan agama-agama pun mengemukakan konsep penyiksaan ini sebagai bagian dari imbalan yang diberikan Tuhan kepada manusia atau masyarakat yang dianggap bersalah atau melawan kehendak-Nya.

Biasanya, yang menjadi korban penyiksaan tidak lain adalah mereka yang mempunyai posisi lebih lemah dalam masyarakat, karena melakukan tindakan yang melanggar aturan yang berlaku. Bentuk penyiksaan yang diberikan pun bisa beraneka ragam, dan dapat memberikan efek berupa rasa sakit yang berbeda tingkatannya.

Seiring derap sejarah yang memunculkan konsep hak asasi manusia (HAM), segala sesuatu yang berhubungan dengan penyiksaan, apalagi yang tidak manusiawi akhirnya mesti diperiksa kembali, bahkan dihapuskan. Namun, dalam beberapa kasus, bentuk-bentuk siksaan terhadap manusia yang bertentangan dengan konsep HAM ternyata masih dipraktikkan, entah oleh anggota masyarakat sendiri maupun aparat negara.

Salah satu kasus menarik yang dapat dijumpai ialah penyiksaan yang dialami Anselmus Wara, yang dipasung oleh warga Kurumboro karena tindakan pembunuhan yang ia lakukan (Flores Pos, 13-15/3). Pemasungan yang berlangsung berbulan-bulan ini menyebabkan kaki Anselmus melekat pada kayu pasungan, luka dan berulat, pantat dan tulang belakangnya juga luka borok dan berulat. Tidak ada pengobatan apapun yang diberikan kepadanya karena larangan yang diberlakukan oleh masyarakat setempat untuk membiarkan Anselmus menderita.

Persoalannya ialah, dari mana masyarakat memperoleh legitimasi untuk “sendiri” menghukum bahkan bertendensi menghilangkan hak hidup sesamanya yang dianggap bersalah? Bukankah masyarakat Kurumboro termasuk Anselmus adalahbagian dari Indonesia yang menganut paham negara hukum? Dimanakah peran institusi-institusi seperti negara dan Gereja yang seharusnya menjamin hak hidup manusia?

Negara Harus Bertanggung Jawab

Marsel Y.W. Petu dan Achmad Mochdar

Wakil Bupati Ende Achmad Mochdar (kiri) dan Bupati Ende Marsel Y.W. Petu (kanan). Kedua orang inilah yang menjadi penguasa negara konteks Kabupaten Ende. Mereka berkuasa sejak 7 April 2014.

Mencermati pemberitaan Flores Pos terkait kasus ini dapatlah dikatakan bahwa negara terjerumus dalam keterbatasannya menegakkan hukum atas Anselmus yang berstatus tidak waras. Keterbatasan ini membuat aparat negara seperti kebingungan, dan memilih untuk menyerahkan Anselmus kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Bisa jadi tindakan ini memicu kekecewaan dalam diri warga yang sebelumnya berharap agar Anselmus dapat dihukum oleh negara atas tindakannya. Masyarakat merasa negara tidak berlaku adil karena membiarkan seorang pembunuh seperti Anselmus bebas dari hukuman dan kembali ke tengah masyarakat. Faktor status korban meninggal Leonardus Langi sebagai seorang mosalaki tentu perlu diperhitungkan juga sebagai alasandi balik tindakan “balas dendam” warga Kurumboro.

Akibatnya, masyarakat melihat penyerahan kembali Anselmus ini sebagai bentuk pengalihan kewajiban menghukum Anselmus dari negara kepada masyarakat. Ada dua faktor yang melandasi tindakan warga. Pertama, perasaan takut bila Anselmus kembali “berulah” sebagaimana pernah ia lakukan sebelumnya. Kedua, keinginan warga untuk memuaskan kekecewaan mereka ketika Anselmus bebas dari jerat hukum. Kedua faktor ini tidak dapat dilepaskan dari status tidak waras Anselmus yang telah dibuktikan lewat pemeriksaan medis.

Namun demikian, status tidak waras Anselmus sebagai alasan ia dilepaskan dari hukuman, tidak menghilangkan tanggung jawab negara untuk tetap menjamin hak hidupnya, dan tidak bisa dipakai sebagai legitimasi bagi masyarakat untuk menjatuhkan hukuman versi mereka. Inilah yang menjadi keterbatasan kedua yang tidak disadari oleh aparat-aparat penegak hukum sebagai alat operasional negara. Tanggung jawab negara atas Anselmus tidak serta merta berakhir dengan penyerahan kembali ke tengah masyarakat. Seharusnya,negara bisa mengantisipasi risiko yang muncul dari keputusan melepaskan Anselmus dari jerat hukum.

Bahkan dalam kasus ini, negara menjadi penanggungjawab utama karena terkesan melakukan pembiaran atas penyiksaan yang dialami Anselmus. Negara tidak menjalankan kewajibannya dalam menjamin dan memenuhi hak Anselmus sebagai penderita gangguan mental. Padahal negara telah mengatur hak-hak para penderita cacat mental, sebagaimana tertulis dalam Pasal 42 UU HAM yang berbunyi, “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan/atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Lebih jauh, merujuk pada kondisi Anselmus yang mengalami pemasungan hingga menderita sakit yang cukup parah, negara seharusnya melibatkan diri untuk memberikan bantuan dan memulihkan kondisi kesehatan Anselmus. Hal ini sudah tertuang dalam UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, Pasal 148 ayat (1) yang berbunyi,Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.” Dan Pasal 149, “Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.”

Bila kita menjadikan UU HAM dan UU Kesehatan sebagaimana disebutkan di atas sebagai salah satu pertimbangan dalam melihat kasus Anselmus, maka jelas bahwa negara, dalam hal ini aparat yang terlibat dalam mengamankan, kemudian melepaskan Anselmus bisa dianggap bersalah atau lalai dalam menuntaskan tanggung jawabnya, sebagai perpanjangan tangan negara dalam mengurus nasib warganya.

Saatnya Negara Bertindak

Sejak awal ketika kasus ini terjadi, masyarakat sudah melibatkan negara untuk menyelesaikannya. Namun, sebagaimana digambarkan di atas, negara mengembalikan pelaku kejahatan yang tidak waras ini ke tengah masyarakat, tanpa mempertimbangkan kemungkinan pelaku akan kembali berulah dan meresahkan warga sekitar. Melalui aparat-aparatnya, negara dapat dianggap tidak melihat lebih jauh risiko terburuk dari tindakan mengembalikan Anselmus ini. Faktor kecemasan warga akan terulangnya pembunuhan oleh Anselmus ditambah dengan kekecewaan akibat luputnya Anselmus dari jerat hukum, menyebabkan warga mengambil tindakan sendiri. Hanya saja, tindakan warga itu tidak manusiawi, bahkan mengarah ke upaya menghilangkan nyawa Anselmus secara perlahan-lahan.

Pada titik ini, negara seharusnya sudah kembali bertindak atas nama kemanusiaan demi menyelamatkan Anselmus dari siksaan menyakitkan yang dilakukan warga. Bukankah negara memiliki dasar hukum kuat untuk bertindak? Negara tidak bisa terus-menerus melakukan pembiaran atas kasus Anselmus ini. Sebab jika tidak, maka negara dapat dianggap gagal bahkan takut menerapkan undang-undang yang diciptakannya sendiri.

Pada sisi lain, penyiksaan yang dilakukan warga Kurumboro tidak bisa dibenarkan, paling kurang dari sudut pandang etika. Mengenai argumen etika atas penyiksaan,  Kees Bertens (2009) menulis, “Dengan melibatkan diri dalam praktik penyiksaan, orang kehilangan (sekurang-kurangnya untuk sebagian) martabatnya sendiri. Dengan cara itu, ia merendahkan diri sampai mengabaikan ha-hak sesama, khususnya hak untuk tidak disakiti. Manusia lain selalu harus dihormati sebagai sesama, bahkan jika dia itu musuhnya.”*** (Flores Pos, Rabu, 14 Mei 2014)

Artikel terkait: Dosa Pembunuhan? (1) *“Kadang Error, Kadang Waras” (2) *Tersingkir Secara Sosial dan Religius (3) *Warga Kurumboro Bongkar Rumah Anselmus *Kondisi Anselmus Semakin Kritis *Anselmus Wara Telah Dievakusi *Sadisme Kolektif *Anselmus, Pemasungan dan Humanisme *Dia Itu Penjahat? *Balas Dendam Sudah Lama Berlalu (1) *Balas Dendam Sudah Lama Berlalu (2) *Malam Puisi Tumbuhkan Kepedulian Sosial *Hikayat Anselmus*Malam Puisi untuk Anselmus *Sebulan Dirawat, Anselmus Semakin Membaik *Anselmus Jalani Perawatan Lanjutan

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s