Ruang Publik, Wadah Komunikasi Politik

Opini Flores Pos, Senin, 2 Juni 2014

Oleh EGI TANTONO

Egi Tantono

Alumnus STFK Ledalero, Maumere, Tinggal di Jakarta

Ruang publik, komunikasi dan politik adalah tiga terminologi yang kerap dikaji oleh siapa pun. Ketiga terminologi ini saling berkaitan satu sama lain, meskipun esensinya berbeda.

Ruang publik dipandang sebagai wadah untuk mengekspresikan pikiran, dan diperuntukkan bagi banyak orang. Komunikasi dipandang sebagai fakta eksistensial milik semua orang karena semua orang membutuhkan komunikasi entah dengan orang lain (interaksi) maupun dengan diri sendiri (refleksi). Sedangkan politik dipandang sebagai kekuasaan (power) atau seni memerintah.

Kita coba telusuri secara lebih mendalam tentang ruang publik sebagai wadah komunikasi politik. Komunikasi politik terutama terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah, dalam menentukan kebijakan politik semestinya memperhatikan aspirasi masyarakat, sebaliknya bukan secara sepihak apalagi memaksa. Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya dipandang sebagai objek dalam mana semua keputusan dan kebijakan politik direalisasikan. Hal ini bisa terjadi, kalau ada ruang publik, tempat di mana masyarakat dan pemerintah melakukan komunikasi politik.

Ruang publik adalah wadah mempertemukan pemerintah dan masyarakat untuk menentukan kebijakan politik. Di dalam ruang publik, pemerintah mendengarkan masyarakat, dan sebaliknya masyarakat mendengarkan pemerintah. Di sana akan terjadi komunikasi timbal balik, diskursus politik untuk kemudian bersama-sama menentukan kebijakan politik.

Tanpa komunikasi politik dalam ruang publik, masyarakat hanya dipandang sebagai objek dalam mana kebijakan dan keputusan politik dilaksanakan, dan akan terbuka kemungkinan bagi pemerintah untuk bertindak arbitrer, subversif dan represif. Prinsip pun egaliter didepak. Kondisi seperti ini menjadi ajang terbentuknya pemerintahan otoriter, dan konsekuensi lanjutannya, masyarakat hanya dipandang sebagai angka yang bisa dipangkas secara sewenang-wenang.

Sebuah keputusan politik diberlakukan secara universal hanya dapat dipastikan dalam sebuah diskursus di mana pemerintah dan masyarakat terlibat. Dalam sebuah diskurus akan terjadi perbincangan bersama tanpa ada tekanan apa pun. Tentu diskursus itu mengandaikan semua peserta bersedia mencari apa yang secara objektif adil dan bukan apa yang menguntungkan mereka masing-masing. Jadi diskursus yang terjadi dalam ruang publik mengandaikan sikap bebas pamrih, di mana semua yang terlibat mesti betul-betul mau menemukan apa yang adil.

Ruang Publik

Ruang publik mesti dibedakan dengan ruang pribadi karena keduanya memiliki esensi yang berbeda. Ruang publik bertujuan mengatasi perbedaan-perbedaan yang menyata dalam berbagai kepentingan, dan semestinya menemukan kepentingan umum dan mencapai konsensus bersama.

Ruang publik terdari dari organ-organ penyedia informasi dan perdebatan politis seperti surat kabar dan jurnal, termasuk ruang publik adalah juga lembaga-lembaga diskusi politis seperti parlemen, ’klub-klub politik’, ’klub-klub sastra’, perkumpulan-perkumpulan publik, pondok minum, warung kopi, balai kota dan tempat-tempat politik lainnya yang menjadi ruang terjadinya diskusi sosial politik. Di tempat-tempat itu, kebebasan berbicara, berkumpul dan berpartisipasi dalam debat politik dijunjung tinggi.

Kekritisan yang terjadi dalam ruang publik dengan sendirinya mengandung daya kritis terhadap proses-proses pengambilan keputusan yang tidak bersifat publik. Senjata utama dalam ruang publik adalah pengetahuan. Yang diharapkan dari ruang publik adalah pencapaian sebuah konsensus, dan konsensus tersebut diperuntukkan bagi kepentingan umum. Konsensus tercapai bila terjadi pemahaman bersama yamg bersifat intersubjektif mengenai sesuatu yang secara argumentatif memang lebih baik.

Konsep ruang publik, secara normatif, seringkali didefinisikan sebagai suatu arena kehidupan sosial, di mana orang dapat berkumpul bersama, dan secara bebas mengidentifikasi dan mendiskusikan berbagai bentuk masalah sosial. Sejalan dengan meningkatnya intensitas diskusi dan berjalannya waktu, proses-proses yang terjadi di dalam ruang publik nantinya akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik.

Secara ideal, ruang publik juga sering dibayangkan sebagai ruang diskursif, di mana setiap orang dan kelompok dapat berkumpul untuk membicarakan soal-soal yang berkaitan dengan kepentingan bersama.Ruang publik juga seringkali dipahami sebagai ruang penghubung antara ruang privat di satu sisi, dan ruang otoritas publik di lain sisi. Ruang privat berkaitan dengan keluarga, sementara ruang otoritas publik berkaitan dengan legitimasi suatu pemerintahan. Ruang publik bergerak di dalam tegangan di antara dua ruang ini sedemikian rupa sehingga negara, mau tidak mau, menjalankan pemerintahannya dengan terus-menerus berkonsultasi pada opini publik. Jadi, ruang publik secara konseptual berbeda dengan negara. Ruang publik juga berbeda dengan pasar di mana terjadi transaksi jual beli terjadi.

Komunikasi Politik

Secara sederhana, dalam komunikasi politik, ada perjumpaan pelbagai hal seperti pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan. Sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara ”yang memerintah” dan ”yang diperintah”. Komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah terjadi di ruang publik dalam mana semua orang berkumpul demi mencapai sebuah keputusan politik yang populis.

Bagaimana menghasilkan kebijakan politik yang legitim? Masyarakat majemuk dewasa ini hanya dapat terintegrasi melalui tindakan komunikatif yang terjadi di ruang publik. Pluralitas nilai dan gaya hidup sekilas tampak sebagai anarki, namun bila perbedaan opini dan keyakinan itu dikomunikasikan, pluralitas justru dapat berfungsi sebagai kontribusi-kontribusi dalam proses pembentukan kebijakan politik.

Dengan demikian, ruang publik bisa mencegah desintegrasi. Dalam ruang publik para partisipan dapat mencapai ’saling paham’ karena mereka di sana ada partner komunikasi. Dalam konteks ini, sebagaimana yang dikatakan Habermas (filsuf Jerman), akan terbentuk demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberasi mesti dipatuhi oleh seluruh warga negara (pemerintah dan masyarakat). Dan agar proses deliberasi itu fair, alasan-alasan bagi kebijakan politik harus diuji secara diskursif dalam ruang publik. Dengan kata lain, demokrasi deliberatif adalah suatu proses legitimatisasi melalui diskursivitas.

Di dalam ruang publik terdapat kekuasaan komunikatif. Kekuasaan komunikatif itu terbentuk di dalam forum-forum diskusi publik. Dalam konteks ini Hanah Arendt benar: ’kekuasaan terjadi di antara manusia-manusia, jika mereka bertindak bersama, dan lenyap, jika mereka bubar’. Oleh karena itu, apabila tidak ada ruang publik, identitas kehendak rakyat dan pemerintah sulit dicapai.

Pada titik ini, kedaulatan rakyat tidak dapat dibayangkan secara konkret. Kedaulatan rakyat dalam masyarakat kompleks cukup dibayangkan sebagai kontrol atas pemerintah melalui opini publik. Jadi ia bukan demokrasi langsung, melainkan demokrasi perwakilan. Dalam kompleksitas masyarakat (Indonesia) saat ini, kita dapat menyebut rakyat berdaulat, jika negara, yakni lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif tersambung secara diskursif dengan proses pembentukan aspirasi dan opini dalam ruang publik. Apabila hal ini tidak terjadi, maka negara cenderung manipulatif, arbitrer, dan bahkan represif.

Sebuah keputusan dan kebijakan politis harus bersifat populis karena semua kebijakan pemerintah berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Untuk memperoleh  sebuah keputusan politik yang populis harus ada ruang untuk komunikasi politik antara yang memerintah dan yang diperintah. Kita pun harus terus mengedepankan ruang publik sebagai wadah komunikasi politik dalam perjalanan bangsa kita.***

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s