Pancasila, Demokrasi dan Kekerasan

Opini, Flores Pos, Kamis, 5 Juni 2014

Oleh GUSTY FAHIK

Gusty Fahik

Gusty Fahik, Anggota Liga Mahasiswa Pascasarjana (LMP) NTT Yogyakarta

Suhu politik Indonesia saat-saat terakhir semakin memanas karena kontestasi politik merebut kursi RI 1 dan RI 2. Dua pasangan capres dan cawapres, Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK dipastikan menjadi kontestan yang bakal bersaing ketat menduduki posisi tertinggi sebagai pemimpin republik ini.

Di tengah suhu politik ini, dua kasus kekerasan terjadi dalam rentang waku tidak sampai seminggu di Yogyakarta, kota yang selalu dilihat sebagai miniatur Indonesia dan dijuluki city of tolerance. Kasus pertama menimpa jemaat Katolik pada Kamis, 29 Mei 2014 malam, ketika sekelompok orang menyerang dan memukuli jemaat yang sedang melakukan doa rosario.

Sementara kasus kedua terjadi pada Minggu, 1 Juni 2014, di mana umat Kristen yang sedang beribadat dibubarkan oleh sekelompok orang. Kelompok ini juga merusakkan bangunan yang dipakai untuk kegiatan ibadat dengan alasan bahwa bangunan itu tidak memiliki surat izin sebagai gereja (Kompas.com, 01/06/2014).

Meski motif kedua kasus tragis ini bisa saja berbeda, tetapi masyarakat akan dengan mudah menganggap aksi-aksi ini sebagai tindakan yang dilandasi sentimen keagamaan. Apalagi, selama tahun-tahun terakhir, masyarakat menyaksikan dan mengalami tindak kekerasan atas nama agama di negeri ini. Maka dua kasus ini hanya menambah daftar panjang aksi-aksi kekerasan serupa yang telah terjadi sebelumnya.

Pluralitas dalam Ancaman Kekerasan

Pluralitas di Indonesia adalah fakta yang tidak terbantahkan melihat begitu banyak suku, bahasa, budayadan agama yang terdapat dalam rahim pertiwi Indonesia ini. Pluralitas yang dianggap sebagai kekayaan bangsa ini pada akhirnya melahirkan persoalan yakni dikotomi mayoritas-minoritas dalam kehidupan sosial. Dalam pluralitas itu, unsur agama menjadi isu yang paling sensitif dan paling sering dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu demi mencapai tujuannya.

kekerasan agama

Kekerasan atas nama Agama.

Merebaknya aksi-aksi kekerasan bernuansa agama dan munculnya kelompok-kelompok intoleran yang sering dianggap fundamentalis tidak terlepas dari peran negara yang terlalu represif pada era Soeharto. Pasca 1965, Soeharto menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal dan menciptakan mitos menakutkan tentang komunisme, sehingga apapun yang dianggap subversif dan mengancam kekuasaan Orde Baru akan diberi cap komunis lalu diberangus. Kelompok-kelompok radikal, terlebih aktivis-aktivis Islam ditekan habis-habisan, bahkan militer pun turut dilibatkan dalam membasmi aktivis-aktivis Islam, sebagaimana terjadi di Tanjung Priok dan di Talangsari, Lampung.

Bila pada masa Soeharto terjadi represi besar-besaran terhadap kelompok-kelompok semacam ini, maka setelah Soeharto lengser, keadaan justru berbalik. Kelompok-kelompok sektarian bermunculan dan terlibat dalam berbagai kasus kekerasan berbasis agama. Negara dan aparaturnya seakan kehilangan otoritas dalam menghadapi kelompok-kelompok ini. Negara pun terkesan tidak siap menghadapi kehadiran organisai-organisasi massa yang berhaluan agama dan cenderung radikal. Akibatnya, dalam banyak kasus kekerasan, negara seolah melakukan pembiaran atas tindak kekerasan tersebut.

Menurut laporan penelitian Ihsan Ali-Fauzi, dkk. dari Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM), dalam rentang Januari 1990 sampai Agustus 2008 terjadi 832 kasus konflik keagamaan. Sebanyak 547 insiden mengambil bentuk aksi damai, sementara 285 lainnya berwujud tindak kekerasan. Bila dirata-ratakan, dalam setahun terdapat 46 insiden konflik bernuansa agama.

Kasus-kasus serupa terus berlanjut pada tahun-tahun terakhir. Menurut data The Wahid Institute, sepanjang tahun 2011 terjadi 267 kasus kekerasan atas nama agama, dan meningkat 1 persen di tahun 2012 dimana jumlahnya menjadi 274 kasus. Laporan SETARA Institute pada periode Januari-Juni 2013menunjukkan telah terjadi 122 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang mengandung 160 bentuk tindakan, yang menyebar di 16 provinsi. Separuhnya terjadi di Jawa Barat (61 peristiwa), pelanggaran tertinggi berikutnya, yaitu di Jawa Timur (18) dan DKI Jakarta (10).

Dari 160 tindak pelanggaran kebebasan beragama itu, 70 tindakan dilakukan oleh negara, sedangkan 90 tindakan lainnya dilakukan oleh warga negara. Untuk tindakan yang dilakukan warga negara, ada yang masuk kategori individu dan ada yang masuk dalam organisasi massa. Kelompok yang paling banyak melakukan pelanggaran ialah kelompok warga non ormas (35), Front Pembela Islam/FPI (10) dan Forum Umat Islam/FUI (6).Bila dilihat dari korban tindak pelanggaran kebebasan beragama, maka jumlah terbanyak dialami oleh Jemaat Ahmadiyah (46 peristiwa), umat Kristen (30), Syiah (12), serta umat dan aliran keagamaan Islam (13).

Munculnya organisasi kemasyarakatan (ormas) fundamentalis berbasis agama juga turut berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah tindak kekerasan atas nama agama. Front Pembela Islam (FPI)adalah salah satu ormas yang paling banyak melakukan tindak kekerasan atas nama agama. Data The Wahid Institute menunjukkan, sepanjang tahun 2011 FPI tercatat melakukan 38 aksi kekerasan.

Ironi Negara Demokrasi

Menilik data-data di atas, dapat dikatakan bahwa di Indonesia masih terjadi ironi kebebasan beragama. Negara dengan paham demokrasi, yang sejatinya menjunjung tinggi dan memberi jaminan terhadap kebebasan warga negara, justru dipenuhi tindak kekerasan atas nama agama. Lebih miris lagi, negara bukan hanya tidak siap atau melakukan pembiaran, tetapi juga turut serta melakukan kekerasan terhadap kaum minoritas. Sebagai contoh dalam kasus Ahmadiyah, Menteri Agama Suryadharma Ali justru memihak kelompok-kelompok Islam arus utama dan melarang kehadiran aliran Ahmadiyah di Indonesia. Negara tidak lagi bertindak melindungi seluruh warga negara, tetapi lebih berpihak pada kelompok tertentu saja.

kekerasan agama2

Kita masih memiliki harapan untuk menolak kekerasan atas nama agama.

Demokrasi di Indonesia dalam arti tertentu telah gagal memberi jaminan kebebasan kepada warga negara, serentak condong mengikuti kelompok yang dominan. Tidak ada perlindungan yang cukup bagi kaum minoritas, ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok arus utama. Bahkan produk hukum yang dihasilkan dalam menyikapi kekerasan terhadap kaum minoritas justru dihasilkan seturut keinginan kelompok-kelompok dominan. Kelompok minoritas lebih sering diabaikan dan makin dibuat tidak berdaya oleh produk hukum tersebut.

Ini menjadi paradoks dalam negara demokrasi yang sejatinya menjamin kebebasan dan kesetaraan bagi semua warga negara. Demokrasi elektoral yang mengandalkan keunggulan jumlah suara berpotensi menjerumuskan masyarakat ke dalam kendali kelompok-kelompok dominan yang unggul dalam jumlah dan memenangkan kompetisi perolehan suara.

Mencari Pegangan Bangsa

Kita membutuhkan pegangan yang kuat sebagai bangsa untuk bisa keluar dari ancaman-ancaman kekerasan berlatar agama, atau sentimen-sentimen primordial lainnya. Meski demokrasi dalam banyak hal cukup ideal dijadikan pegangan untuk bangsa ini, tetapi kita membutuhkan suatu pegangan yang mengatasi sentimen-sentimen sektarian, atau persoalan kalah-menang dalam persaingan politik. Pegangan yang diandaikan bisa diterima seluruh masyarakat Indonesia, yang memang akan tetap bahkan semakin plural pada waktu-waktu yang akan datang ini.

Pancasila, sebagaimana digagaskan Soekarno sebagai alat pemersatu sekaligus rangkuman saripati filosofis kepribadian luhur bangsa Indonesia, kiranya perlu diberikan tempat dan diwacanakan kembali secara lebih tegas, untuk menjawab berbagai paradoks dalam model demokrasi yang dijalankan bangsa ini sekarang. Betapa berartinya nilai-nilai Pancasila yang dalam arti tertentu justru mengatasi nilai dan kepentingan berbagai elemen dalam masyarakat kita, termasuk agama sekalipun. Maka, tepatlah bila kita memikirkan lagi gagasan Soekarno sebagaimana terungkap dalam apa yang ditegaskan oleh Franz Magnis-Suseno, bahwa bukan agama, melainkan Pancasila yang mempersatukan bangsa ini.***

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s