Pemimpin Minus Imajinasi

Opini Flores Pos, Sabtu, 14 Juni 2014

Oleh RUKHE A. WODA

Rukhe A Woda

Rukhe A. Woda SVD, Mahasiswa Pascasarjana University of Divinity Melbourne, Australia

Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan oleh peristiwa pengunduran diri Perdana Menteri Korea Selatan, Chung Hong-won pasca-tenggelamnya kapal Fery Sewol yang menewaskan ratusan penumpang. Sebelumnya, di negeri Kanguru, pemimpin negara bagian New South Wales (setingkat gubernur), Barry O’Farrell mengundurkan diri tersandung dugaan gratifikasi setelahmenerima hadiah sebotol anggur dari seorang pengusaha ternama. Keduanya, dengan lapang hati merasa telah gagal menjalankan tugas kepemimpinan mereka.

Di Indonesia, satu per satu pemimpin yang terlibat kasus korupsi ditarik ke KPK. Dalam sebulan terakhir saja, dua orang elite, Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoeganadan seminggu kemudian Menteri Agama RI Suryadarma Aliditetapkan sebagai tersangka. Yang menarik adalah, meskipun sudah ada bukti yang kuat, keduanya masih saja mengelak telah melakukan korupsi. Ini tentu hanya memperpanjang deretan alasan klasik seperti yang terungkap dari mulut Nazaruddin, Angelina Sondakh, dkk sebelumnya bahwa mereka hanyalah korban dari suatu sistem besar.

Saya teringat kisah Adolf Eichman (1906-1962), seorang perwira NAZI berpangkat Letnan Kolonel yang paling bertanggung jawab atas pembantaian jutaan orang Yahudi di bawah rezim NAZI. Pada tahun 1960, ia ditangkap dan kemudian diadili di Israel atas tuduhan kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity). Ketika diinterogasi, ia sama sekali tidak menunjukkan penyesalannya. Yang ia sesali adalah tidak mendapat kenaikan pangkat atas pekerjaan yang telah ia lakukan.

Entah Adolf Eichman, atau pun para tersangka korupsi di atas mungkin melihat diri mereka sebagai negarawan sejati. Eichman, karena bakat organisasinya, ditugaskan memfasilitasi dan mengatur logistik deportasi massal ke kamp-kamp konsentrasi di Eropa Timur yang diduduki NAZI. Sementara itu, para pemimpin yang telah menjadi tersangka korupsi adalah segelintir orang yang terkenal loyal terhadap partai dan birokrasi. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya yang hilang dari model pemimpin-pemimpin ini?

Tidak Berpikir

Hannah Arendt (1906-1975), seorang filsuf berdarah Yahudi, menulis sebuah laporan atas pengadilan seorang Adolf Eichman dengan judul Eichman in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (1963). Di dalamnya, ia mengungkapkan apa yang ia sebut sebagai banalitas kejahatan, dimana kejahatan dianggap sebagai sesuatu yang normal. Yang normal inilah, oleh banyak orang menjadi hal yang mengerikan.

Pelanggaran HAM 1998

Seorang pendemo memakai topeng dan spanduk mini bertuliskan tuntutan pengusutan kasus pelanggaran HAM 1998.

Inilah jenis kejahatan khas yang melekat pada beberapa pemimpin dan penguasa abad ke-20, yang menurut Arendt, tidak pernah ditemukan sebelumnya. Pada umumnya, mereka adalah orang cerdas, tapi tidak menggunakan kecerdasan itu secara menyeluruh. Yang kurang dari mereka adalah imajinasi, ketidak-berpikiran. Dan karena tidak berpikir, maka mereka kadang tidak sadar bahwa tindakan atau kebijakan mereka dianggap kejahatan fatal.

Di Indonesia, fenomena pemimpin minus imajinasi sebenarnya bukan hal baru. Misalnya saja, lebih dari setengah juta orang (versi Benedict Anderson, 1966), yang dituduh komunis tahun 1965-1966 tidak akan pernah kehilangan nyawanya, jika saja para pemimpin waktu itu berpikir jernih.

Terus, apa yang terjadi di Papua? Ratusan ribu orang telah meninggal di bawah rezim militer Indonesia sejak tahun 1960-an sampai saat ini. Banyak orang masih harus bersembunyi di hutan karena mendapat tekanan dan teror. Puluhan ribu warga masih harus berkelana di wilayah PNG seperti Wewak, Port Moresby, dan daerah-daerah lainnya, dengan status sebagai pengungsi. Jika saja pemimpin di negeri kita bisa berpikir lebih matang, menemukan solusi bersama tanpa jalan kekerasan,maka mungkin tidak pernah ada lagi pertumpahan darah di negeri Cendrawasih itu.

Belum lagi berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap kelompok-kelompok minoritas yang pernah terjadi di masa silam. Jangankan kasus-kasus masa lampau, aneka kasus yang paling aktual saja semisal penyerangan terhadap agama-agama minoritas, korupsi, atau bencana klasik lumpur Lapindo sampai saat ini tak pernah ditangani sampai kelar dan terkesan digiring ke suatu jalan tak berujung. Yang ada, hanyalah saling tuduh, lalu berakhir dengan cuci tangan.

Mengapa Kejahatan Berakar?

Dalam konteks Indonesia, saya melihat, ada tiga faktor utama di balik berakarnya fenomena kejahatan ini. Pertama, birokrasi sistemik. Tak bisa disangkal, birokrasi di negeri kita terkenal rumit. Kita masih sering mendengar keluhan bagaimana bertele-telenya mengurus administrasi di kantor-kantor pemerintahan. Selain itu, model koalisi partai politik pun berdampak signifikan terhadap birokrasi sistemik ini. Para pemimpin malah lebih berpikir tentang kelompok dan partainya ketimbang kesejahteraan rakyat.

Kasus HAM 1998

Pelanggaran HAM 1998

Kedua, konstruksi nasionalisme-militer. Perlu diakui bahwa zaman orde baru adalah era militerisasi. Cara-cara militer adalah jawaban paling akhir dari setiap permasalahan yang melanda bangsa ini. Sebut saja, berbagai operasi semisal operasi Seroja (1975-1977) di Timor Timur yang membunuh hampir sepertiga populasi penduduk Timor Timur waktu itu, Operasi Sapu Bersih I & II (1981) dan Operasi Tumpas (1983), dan berbagai bentuk serangan sistematik militer lainnya.

Berbagai operasi ini dilakukan tentu setelah mendengar perintah langsung dari atasan, sedangkan bawahanhanya menunggu dan siap melakukan eksekusi saja. Pola militerisasi seperti ini tentu mempengaruhi cara berpikir pemimpin-pemimpin kita dengan metode “eksekusi segera” dalam merealisasikan setiap kebijakannya.

Ketiga, model kepatuhan buta yang ditunjukkan bawahan terhadap atasan. Pola kepemimpinan seperti ini sebenarnya sudah lama dibangun dengan konstruksi vertikal. Seorang pemimpin dianggap sebagai seorang senior yang harus dihormati. Apa yang disampaikan atasan adalah benar, tidak salahdan konsistuen. Pola hubungan horisontal tidak berjalan. Yang dialogis pun hanya menjadi wacana usang.

Cerdas dan Peka

Gaung pemilihan umum presiden (pilpres) sudah terdengar jelas. Aneka baliho pun telah terpampang indah di sudut-sudut kota. Sebagian masyarakat tentu sudah mantap dengan pilihan mereka, dan yang lainnya mungkin masih ‘galau’, terjebak di antara dua pilihan yang membingungkan, atau juga ada yang telah bertekad untuk tak berpartisipasi (golput) sama sekali dalam pilres kali ini.

Apapun pilihannya, itu adalah hak warga. Yang ingin ditekankan adalah partisipasi politik dengan memilih pemimpin yang terbaik adalah hal yang amat urgen. Lima tahun memimpin bukanlah waktu yang singkat. Nasib kita akan sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Pertanyaannya, apakah pemimpin yang kita pilih nanti bisa membawa kita keluar dari masalah-masalah yang membelenggu hidup kita?

Karena itulah, masyarakat diminta untuk memilih pemimpin yang cerdas dan peka terhadap situasi rakyatnya. Pemimpin yang cerdas adalah pemimpin yang berpikir tentang nasib rakyatnya, tidak mudah terjebak dalam sistem, serta tidak menjadi robot kontrol kaum kapitalis, kelompok tertentu, atau pun partainya. Sementara itu, pemimpin yang peka adalah pemimpin yang bisa memberikan rasa nyaman kepada kaum minoritas yang tertindas di negeri ini, dan tentunya bukan pemimpin yang tersandung berbagai kasus di masa silam.

Akhirnya, mengutip Sir Winston Churchill, “manusia terkadang tersandung kebenaran. Tetapi kebanyakan dari mereka berdiri dan bergegas seolah-olah tidak terjadi apa-apa”. Sudah saatnya, kita memilih pemimpin yang mempunyai daya kritis, bukannya yang minus imajinasi.***

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Pemimpin Minus Imajinasi

  1. GFahik says:

    Sejarah selalu berulang, dan apa yang terjadi di Jerman sekarang sedang kita saksikan berlangsung di negeri ini. Tinggal kita memilih, membatalkan pengulangan itu, atau membiarkan diri dilindas sejarah yang berulang itu………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s