Warga Mulai Tinggalkan Tanah HGU

  • Diancam 9 Bulan Kurungan

Oleh Wall Abulat

Maumere, Flores Pos — Ratusan warga masyarakat adat suku Goban, suku Soge dan belasan suku lainnya yang dalam dua pekan terakhir menduduki tanah hak guna usaha (HGU) di Nangahala dan Patiahu, sejak Senin (25/8) mulai meninggalkan lokasi itu, dan kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Pemerintah terus meminta warga agar tidak melakukan penyerobotan tanah HGU sehingga tidak berdampak hukum.

Kru  Flores Pos Biro  Maumere  John Petrus Yon yang  memantau langsung lokasi HGU Nangahale dan Patiahu, Senin dan Selasa (26/8) pekan ini kepada Wartawan Flores Pos Walburgus Abulat melaporkan kondisi pada tiga titik lokasi yang sebelumnya menjadi tempat aktivitas warga sudah mulai sepi sejak Senin (25/8).

“Lokasi yang diduduki sekitar 200 warga masyarakat adat di pertigaaan Tanarawa sejak Senin (25/6) sudah mulai sepi. Warga yang tersisa sekitar belasan orang. Yang lain sudah pulang ke kampung halaman mereka,” kata John.

John mengakui, kondisi yang sama juga terjadi di Patiahu, Nangahale dan di belakang SMK Negeri Talibura di mana sebagian besar masyarakat adat sudah mulai tinggalkan tanah HGU. Belasan warga yang masih ada di lokasi HGU itu tidak melakukan aktivitas pemagaran dan bangun pondok seperti yang dilakukan dua pekan sebelumnya.

Terus Lakukan Pendekatan

Camat Talibura Laurens Lilo yang dihubungi terpisah menjelaskan, setelah pertemuan segitiga antara pemerintah, pihak Keuskupan Maumere dan masyarakat adat, Jumat (22/8) pekan lalu mulai direspons di mana warga secara perlahan meninggalkan lokasi HGU, sambil menunggu langkah lanjutan yang dilakukan pemerintah dengan Pemerintah Pusat melalui BPN.

“Warga tidak boleh melakukan pendudukan dan aksi penyerobotan. Karena aksi ini sesuai penjelasan resmi dari pemerintah, pihak mana pun yang melakukan aktivitas di atas tanah HGU yang dikelola Keuskupan Maumere melalui PT Krisrama akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Camat.

Seperti diberitakan media ini sebelumnya (FP, 25/8), pihak Keuskupan Maumere melalui PT Krisrama masih memiliki kewenangan untuk mengelola tanah hak guna usaha (HGU) di Nangahale dan Patiahu hingga 25 tahun ke depan. Kewenangan ini diatur dalam klausul kontrak tanah yang diakui pemerintah dan sah secara hukum.

Cerita di Balik Tanah HGU

Pertemuan, Jumat (22/8), dipimpin Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera, didampingi Ketua DPRD Sikka Rafael Raga, Perwakilan Keuskupan/PT Krisrama Pater Anton Jemaru SVD, dan Perwakilan BPN Pak Elkana.

Dalam pertemuan itu, Pater Anton Jemaru SVD menjelaskan kronologi tanah HGU dan hak pengelolaan oleh pihak Keuskupan. Tanah HGU yang dalam 25 tahun terakhir dikelola PT DIAK Keuskupan Agung Ende dan kemudian dilanjutkan oleh PT Krisrama Keuskupan Maumere awalnya merupakan tanah yang dikelola Pemerintah Belanda sejak tahun 1912 dengan luas areal 1.438 Ha. Di atas areal ini, dikelola kapas dan kelapa.

Pada tahun 1926, perkebunan ini dijual oleh Pemerintah Belanda kepada Apostolik Vikariat  dengan harga 22.500 golden.

“Ada bukti transaksi jual beli. Pada tahun 1927, ada akte penyerahan tanah. Pada Desember 1956 ada pengembalian sebagian tanah kepada pemerintah, khususnya tanah yang tidak berproduktif untuk meminimalkan pajak yang dibayar Gereja kepada pemerintah,” kata Pater Anton.

Pater Anton juga mengakui, pada 5 Januari 1989 PT DIAK Keuskupan Agung Ende secara resmi mengelola Tanah HGU  dengan beberapa klausul perjanjikan/kontrak selama 25 tahun, dan pada diktum ke-3 huruf e tertulis kontrak kerja bisa diperpanjang berdasarkan penilaian pemerintah.

“Sebelum berakhir masa kontrak kerja pada 31 Desember 2013 lalu, Keuskupan Maumere melalui PT Krisrama telah mengajukan proposal perpanjangan pengelolaan. Dengan demikian, sesuai klausul perjanjian, maka hingga saat ini, tanah HGU berada di bawah  kewenangan Keuskupan Maumere melalui PT Krisrama,” katanya.

Kabag Tata Pemerintahan Umum Setda Sikka Yoseph Benyamin pada kesempatan itu menjelaskan bahwa sesuai hukum dan klausul kontrak kerja, maka Keuskupan Maumere melalui PT Krisrama merupakan penguasa yang sah atas tanah HGU itu karena memiliki kontrak kerja dan klausul perjanjian yang memberikan kesempatan untuk memperpanjang kerja sama selama 25 tahun ke depan.

“Sesuai UU segala usaha di atas tanah yang saat ini sedang dikelola pihak Keuskupan atau PT Krisrama termasuk kategori penyerobotan dan perbuatan melawan hukum dengan ancaman 9 bulan kurungan,” kata Yoseph.

Menurut Yoseph Benyamin, ada pergeseran hak ulayat di atas tanah itu setelah ada beberapa fakta di mana di atas areal itu ada hak tanah perorangan/pribadi dan tanah HGU.

Tanah Ulayat

Sejumlah perwakilan masyarakat adat baik dari Suku Soge maupun suku Gobang dalam dialog tetap bersikeras untuk menduduki dan mengelola tanah HGU dengan alasan bahwa dahulu tanah itu merupakan tanah ulayat.

Perwakilan masyarakat adat di antaranya Antonius Toni, Janiarius Aris, Yakobus Juang,  Maria Rensiana Yuni, Yustiana Yustiani di hadapan Bupati Sikka menyatakan sikap akan tetap menduduki tanah HGU karena tanah itu merupakan tanah nenek moyang mereka/tanah ulayat.***(Flores Pos, Rabu, 27 Agustus 2014)

Puluhan Hektare Tanah HGU Sudah Dikapling

Keuskupan Masih Berwenang Kelola Tanah HGU

Warga Bangun Ratusan Pondok di Tanah HGU

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in BERITA and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Warga Mulai Tinggalkan Tanah HGU

  1. Pingback: Puluhan Hektare Tanah HGU Sudah Dikapling | SENTILAN

  2. Pingback: Keuskupan Masih Berwenang Kelola Tanah HGU | SENTILAN

  3. Pingback: Konflik Bambor-Ranggawatu Akan Segera Diselesaikan | SENTILAN

  4. Pingback: Warga Pantai Harapan Serang Warga Wulandoni | SENTILAN

  5. Pingback: Penyidik Tetapkan Empat Tersangka | SENTILAN

  6. Pingback: Warga Bangun Ratusan Pondok di Tanah HGU | SENTILAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s