Kasus Amoral Harus Dituntaskan

  • Desakan JMP TRUK-F kepada Polda NTT
  • Kasus Anggota DPRD Flotim Terpilih dari Partai Demokrat

Oleh Leonard Ritan

Kupang, Flores Pos — Jaringan Mitra Perempuan (JMP) dari Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores (Truk F) Kabupaten Flores Timur (Flotim) mendesak Kapolda NTT untuk segera melakukan supervisi dan monitoring terhadap kinerja Polres Flotim yang dinilai sangat lamban dan terkesan membungkam laporan keluarga korban terkait tindakan amoral anggota legislatif terpilih dari Partai Demokrat, Thomas Sili Taka (TST).

Koordinator JMP Truk F Flotim, Benedikta B.C. da Silva (Pimpinan TRUK-F, klik di sini) kepada wartawan di Kupang, Selasa (26/8) menjelaskan, terkait desakan dimaksud, pihaknya telah memasukkan surat, Senin (25/8), untuk berdialog dengan Kapolda NTT, Brigjen Pol. Ketut Untung Yoga Ana.

“Kita tunggu saja kapan surat audiensi itu dibalas. Kita mau Polda mengambil-alih penanganan kasus amoral tersebut,” ujar Benedikta.

JMP Truk F Flotim juga mendesak Kapolda NTT untuk segera membentuk tim khusus melakukan penyelidikan terhadap para pihak guna menuntaskan kasus amoral tersebut secara lebih cepat. Hal tersebut dilakukan demi menghindari konflik horisontal di tengah masyarakat Flotim, Adonara khususnya.

Suster Estochia dan Desti Murdijana

Koordinator TRUK-F, Suster Estochia SSpS pose bersama Komisioner Komnas Perempuan RI Desti Murdijana

Benedikta menyatakan, memang dalam kasus amoral yang dilakukan pelaku terhadap cucu pelaku tersebut yang masih berusia 13 tahun pada tahun 2011 hingga melahirkan seorang anak laki- laki, sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Namun penyelesaian secara kekeluargaan, setelah mendesak ibu korban dimaksud, tidak menghilangkan kasus amoral yang dilaporkan Ibu korban kepada Polsek Waiwerang. Buktinya, keluarga korban mendukung langkah advokasi yang dilakukan Truk-F Flotim.

Temui Ketua Demokrat NTT

Pada Sabtu, 23 Agustus 2014, kata Benedikta, pihaknya juga telah menemui Ketua DPD Partai Demokrat NTT. Pertemuan itu bertujuan untuk mengajukan keberatan sekaligus memohon meninjau kembali keanggotaan Thomas Sili Taka dalam Partai Demokrat, dan dituntut, supaya beliau dipecat. lebih dari itu, pihaknya juga menuntut untuk membatalkan penetapan Thomas sebagai anggota DPRD Flotim terpilih periode 2014- 2019 dari Daerah Pemilihan IV Kecamatan Ile Boleng.

“Beliau telah merusaki martabat perempuan sekaligus merusaki citra Partai Demokrat,” tegasnya.

Ketua DPD Demokrat NTT, Johny Kaunang, mengatakan, pemecatan dan pembatalan seorang kader partai harus mengikuti prosedur yang berlaku di partai. Sebuah sikap tegas akan ditempuh partai kalau sudah mendapat dokumen resmi dari kepolisian yang bersifat tetap. Tentunya, sudah ada putusan hukum berkekuatan tetap yang patut dijalankan.

Banyak Korban

Kasus amoral tersebut tergolong tindakan perdagangan orang. Pasalnya, setelah melahirkan anak, korban yang masih berusia 13 tahun itu menitipkan anaknya kepada salah satu keluarga pelaku di Lembata, dan korban dikirim ke Malaysia sebagai tenaga kerja. Tujuannya, semata-mata demi membungkus aib pelaku.

Undang-Undang Kekerasan Seksual

Poin penting Undang-Undang Kekerasan Seksual

Ia menambahkan, sejak kecil, korban tinggal di rumah pelaku. Perilaku bejat sang pelaku bukan hanya terhadap cucunya saja. Pada tahun 1979, pelaku yang saat itu berstatus seorang guru, menghamili seorang perempuan dan menelantarkannya bersama seorang anak hasil hubungan mereka.

Bukan cuma dua, pelaku juga terlibat dalam kasus amoral terhadap seorang perempuan asal Desa Lewo Pao Atas, Adonara. Mereka sudah menyatakan kesediaan untuk bersaksi tentang kasus-kasus tersebut.

Rencana Temui Gubernur

Diberitakan media ini sebelumnya (FP, 12/8/2014), TRUK-F Flotim berencana akan menemui Gubernur NTT Frans Lebu Raya, Kapolda, dan Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Kamis (14/8), untuk menyampaikan aspirasi tertulis soal perbuatan asusila tersebut.

Frans Lebu Raya

Gubernur NTT Frans Lebu Raya

Koordinator Jaringan Mitra Perempuan Flotim Benedikta B.C. “Benta” da Silva yang dihubungi Flores Pos per telepon Senin (11/8) pagi menyatakan, ia bersama dua rekannya akan segera berangkat ke Kupang untuk tujuan tersebut.

Pertemuan dengan gubernur, Kapolda dan pemimpin Partai Demokrat NTT, kata Benta, merupakan lanjutan perjuangan kemanusiaan.

“Dalam aksi demonstrasi Jaringan Mitra Perempuan Flotim  pada Senin (4/8), kami menyerahkan aspirasi tertulis kasus tersebut kepada Pemimpin Partai Demokrat Flotim. Tetapi kami belum puas sebatas bertemu dengan Pemimpin Partai Demokrat Flotim. Kami segera ke Kupang menemui  gubernur, Kapolda, dan pemimpin Partai Demokrat NTT,” tandas Benta.

Benta menyatakan, pihaknya sebagai pembela hak-hak perempuan tidak akan berhenti sebatas melaporkan secara tertulis. Ia harus bertemu langsung dan mendesak Gubernur Frans Lebu Raya segera mencoret TST dari anggota dewan terpilih Flotim agar tidak dilantik pada awal September 2014.

Ketut Untung Yoga Ana

Kapolda NTT Ketut Untung Yoga Ana

Kapolda NTT Brigjen Yoga Anna juga akan didesak agar menanggapi aspirasi Jaringan Mitra Perempuan dan mendesak Kapolres Flotim secepatnya menangani kasus dugaan amoral ini.

“Kami tidak mau kasus amoral yang dilakukan TST terhadap tiga perempuan desa  didiamkan begitu saja,” kata Benta.

Demo di Larantuka

Sebagaimana diberitakan media ini (3/8/2014), Jaringan Mitra Perempuan Flotim melakukan demo damai ke Kantor DPC Partai Demokrat Flotim pada Senin (4/8) siang sekitar pukul 12.00 Wita. Massa pendemo sekitar 50-an orang  itu dipimpin Benta dan didampingi Kanisius Soge dan Gusti Keban.

Wakil pendemo, Benta, Kanis Soge dan Gusti diterima oleh Ketua Partai Demokrat Flotim Rut Wungubelen. Dialog berlangsung di sekretariat partai yang dipimpin Rut didampingi pengurus partainya. Di hadapan Benta cs, Rut menyampaikan bahwa persoalan TST sudah diperoleh partai dan partai sudah memanggil yang bersangkutan guna memberikan klarifikasi.

Terkait desakan jaringan perempuan mencoret nama TST dari Caleg terpilih, kata Rut, partai tidak dapat melakukannya begitu saja karena harus memiliki dasar kuat tentang putusan pengadilan yang bersifat tetap.

“Yang merasa dirugikan silakan melapor kepada aparat penegak hukum. Kami tidak dapat mengambil keputusan sebelum ada putusan hakim,” tandasnya.

Ketua Bidang Hukum DPC Partai Demokrat Flotim Yoseph Ipi Daton yang mendampingi Rut dalam dialog tersebut mengatakan, ketika TST melakukan klarifikasi di hadapan pemimpin Partai Demokrat Flotim belum lama ini, yamg bersangkutan juga membawa surat keterangan yang ditandatangani dua pihak yakni pihak pertama NKH dan pihak kedua TST. Surat keterangan dimaksud menyatakan bahwa persoalan yang dilakukan TST sudah diselesaikan secara kekeluargaan pada tahun 2011, dan yang bersangkutan bertanggung jawab membiayai kehidupan anak yang dilahirkan.*** (Flores Pos, Rabu, 27 Agustus 2014)

Baca juga: Sipir Penjara Jadi Tersangka (Kasus Amoral)

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in BERITA and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s