Keuskupan Masih Berwenang Kelola Tanah HGU

Bahas Tanah HGU

Bahas Tanah HGU – (kanan ke kiri) Pater Anton Jemaru SVD, pejabat mewakili BPN Elkana, Ketua DPRD Sikka Rafael Raga, Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera, dan Asisten I Setda Sikka Eduardus Desa Pante, membahas tanah hak guna usaha (HGU) yang dalam beberapa pekan terakhir diduduki kelompok masyarakat adat Talibura dan Waiblama, Jumat (22/8). Foto: Wall Abulat.

Oleh Wall Abulat

Maumere, Flores Pos — Pihak Keuskupan Maumere melalui PT Krisrama masih memiliki kewenangan untuk mengelola tanah hak guna usaha (HGU) di Nangahale dan Patiahu Maumere hingga 25 tahun ke depan. Kewenangan ini diatur dalam klausul kontrak tanah yang diakui pemerintah dan sah secara hukum.

Demikian benang merah hasil pertemuan segi tiga antara Pemkab Sikka, Keuskupan/PT Krisrama dan masyarakat adat di Aula Setda Sikka, Jumat (22/8). Pertemuan dipimpin Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera, didampingi Ketua DPRD Sikka Rafael Raga, Perwakilan Keuskupan/PT Krisrama Pater Anton Jemaru SVD, dan Perwakilan BPN Pak Elkana.

Hadir dalam pertemuan ini, Asisten 1 Setda Sikka Eduardus Desa Pante, Kabag Tata Pemerintahan Yoseph Benyamin, Camat Talibura Laurens Lilo, Camat Waiblama Patrik Frederico, Camat Waigete Germanus Goleng, Romo Alo Ndate Pr, dan puluhan perwakilan suku Soge, Gobang dan belasan suku lainnya di Talibura-Waiblama.

Beberkan Sejarah

Pater Anton Jemaru SVD pada kesempatan itu di hadapan warga masyarakat adat menjelaskan kronologi tanah HGU dan hak pengelolaan oleh pihak Keuskupan. Tanah HGU yang dalam 25 tahun terakhir, kata Pater Anton, yang dikelola PT DIAK Keuskupan Agung Ende, dan kemudian dilanjutkan oleh PT Krisrama Keuskupan Maumere awalnya merupakan tanah yang dikelola Pemerintah Belanda sejak tahun 1912 dengan luas areal 1.438 Ha. Di atas areal ini, pemerintah kolonial mengelola kapas dan kelapa.

Pada tahun 1926, perkebunan ini dijual oleh pemerintah Belanda kepada Apostolik Vikariat Ende dengan harga 22.500 golden. “Ada bukti transaksi jual beli. Pada tahun 1927, ada akte penyerahan tanah. Pada Desember 1956, ada pengembalian sebagian tanah kepada pemerintah, khususnya tanah yang tidak berproduktif untuk meminimalkan pajak yang dibayar Gereja kepada pemerintah,” kata Pater.

Pater Anton Jemaru SVD mengakui, pada 5 Januari 1989, PT DIAK Keuskupan Agung Ende secara resmi mengelola tanah HGU dengan beberapa klausul perjanjikan/kontrak selama 25 tahun, dan pada diktum ke-3 huruf e tertulis kontrak kerja bisa diperpanjang berdasarkan penilaian pemerintah.

“Sebelum berakhir masa kontrak kerja pada 31 Desember 2013 lalu, Keuskupan Maumere melalui PT Krisrama telah mengajukan proposal perpanjangan pengelolaan. Dengan demikian, sesuai klausul perjanjian, maka hingga saat ini, tanah HGU masih pada kewenangan Keuskupan Maumere melalui PT Krisrama,” kata Pater Anton.

Berdayakan  Umat

Pater Anton Jemaru SVD menjelaskan, saat ini, pihak keuskupan melalui PT Krisrama sedang memberdayakan umat/warga setempat dalam beberapa usaha seperti pengembangan kelapa di mana tempurungnya dikelola jadi arang, sedangkan serabut, air kelapa dan beberapa bagian kelapa lainnya dijual menjadi rupiah. Selain itu, PT Krisrama sedang mengembangkan usaha  garam, ternak, sayur dan beberapa usaha lainnya.

“Semua usaha yang kami lakukan ini bertujuan terutaman untuk pemberdayaan umat/warga setempat. Usaha pengelolaan tanah ini mempekerjakan sebagian besar warga setempat,” kata Pater Anton.

Masuk Kategori Penyerobotan

Kabag Tata Pemerintahan Umum Setda Sikka Yoseph Benyamin menjelaskan, sesuai hukum dan klausul kontrak kerja, maka Keuskupan Maumere melalui PT Krisrama merupakan penguasa yang sah atas tanah HGU itu karena memiliki kontrak kerja dan klausul perjanjian untuk memperpanjang kerja samanya selama 25 tahun ke depan.

“Dengan demikian, sesuai hukum, segala usaha di atas tanah yang saat ini sedang dikelola pihak Keuskupan atau PT Krisrama termasuk kategori penyerobotan dan perbuatan melawan hukum dengan ancaman 9 bulan kurungan,” kata Yoseph Benyamin.

Yoseph Benyamin mengarisbawahi, ada pergeseran hak ulayat di atas tanah itu setelah ada beberapa fakta di mana di atas atas areal itu ada hak tanah perorangan/pribadi dan tanah HGU.

Sementara Pejabat yang mewakili Badan Pertanahan Nasional Elkana dan Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera menegaskan kembali seputar kewenangan Keuskupan Maumere melalui PT Krisrama untuk mengelola tanah HGU karena dimungkinkan melalui UU dan sesuai klausul kontrak kerja.

Bupati Yoseph Ansar Rera mengakui, selama tanah HGU dikelola oleh pihak keuskupan, pemerintah pernah melakukan pendekatan agar beberapa titik tanah HGU diperkenankan menjadi lokasi penampungan korban tsunami dari wilayah kepulauan teluk Maumere pada tahun 1992, dan beberapa bidang digunakan untuk pembukaan gedung SMK Negeri Talibura dan SMAN Talibura.

Jadi pemanfaatan areal tanah HGU ini ditujukan kepada pihak pengelola dalam hal ini, pihak Keuskupan Maumere. Pemerintah juga meminta persetujuan pihak Keuskupan sebelum beberapa areal dijadikan permukiman warga korban tsunami tahun 1992 dan untuk pembangunan SMK Negeri dan SMA Negeri Talibura. Kita tidak boleh melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menduduki dan mengelola tanah HGU ini,” kata Bupati.

Bupati juga memberi sinyal bahwa selanjutnya pemerintah akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pemanfaatan lanjutan tanah HGU untuk kepentingan pembangunan masyarakat Kabupaten Sikka.

Warga Bersikeras Duduki Tanah HGU

Sejumlah perwakilan masyarakat adat Suku Soge dan suku Gobang, di antaranya Antonius Toni, Janiarius Aris, Yakobus Juang,  Maria Rensiana Yuni dan Yustiana Yustiani dalam dialog itu tetap bersikeras untuk menduduki dan mengelola tanah HGU dengan alasan bahwa dahulu tanah itu merupakan tanah ulayat.

“Kami tetap meminta Bupati, tanah HGU ini dikembalikan kepada masyarakat adat. Kami akan tetap menduduki tanah HGU ini,” kata Antonius  Toni.

Ketua DPRD Sikka Rafael Raga meminta masyarakat adat supaya menyelesaikan masalah ini secara sesuai prosedur yang berlaku dan dengan jalan damai.

Aksi Massa

Diberitakan media ini sebelummya, ratusan warga Waiblama, warga Likonggete dan Utanwair, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Sabtu malam hingga Minggu pagi (9-10/8) bermalam di  lokasi tanah  HGU yang dikelola oleh misi dan Keuskupan Maumere di Nangahale dan Patiahu, Kecamatan Talibura.

Aksi bermalam ini merupakan langkah lanjutan dari aksi sekitar 500 warga dari tiga daerah asal di atas yang sepanjang hari Sabtu (9/8) melakukan aksi menduduki dan mengkapling tanah tersebut.

Aksi ini terpusat pada tiga titik yakni massa dari Likonggete menduduki tanah HGU di titik Patiahu, massa dari Utanwair menduduki  tanah HGU di belakang SMK Negeri Talibura, dan massa dari Waiblama menduduki tanah HGU di pertigaan Patiahu.

Camat Talibura Laurensius Lilo yang dihubungi Flores Pos, Minggu (10/8) menjelaskan, ratusan warga yang bermalam di lokasi tanah  HGU itu kebanyakan berasal dari Waiblama.

“Mereka bermalam di bawah tenda yang beratapkan terpal di pertigaan jalan negara dan jalan menuju Waiblama,” kata Laurens.

Camat mengakui, ia bersama Camat Waiblama Patrisius Frederiko sempat berada bersama warga yang bermalam di lokasi tanah HGU hingga Minggu (10/8) pukul 01.30 Wita.

“Selama berada dengan warga, kami berbicara banyak hal termasuk keinginan warga agar segera menggelar pertemuan segi tiga antara pemerintah, Gereja, dan masyarakat adat untuk membicarakan soal tanah HGU,” kata Camat.*** (Flores Pos, Senin, 25 Agustus 2014)

Warga Mulai Tinggalkan Tanah HGU

Puluhan Hektare Tanah HGU Sudah Dikapling

Warga Bangun Ratusan Pondok di Tanah HGU

 

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in BERITA and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to Keuskupan Masih Berwenang Kelola Tanah HGU

  1. Pingback: Warga Mulai Tinggalkan Tanah HGU | SENTILAN

  2. Pingback: Puluhan Hektare Tanah HGU Sudah Dikapling | SENTILAN

  3. Pingback: Konflik Bambor-Ranggawatu Akan Segera Diselesaikan | SENTILAN

  4. Pingback: Warga Pantai Harapan Serang Warga Wulandoni | SENTILAN

  5. Pingback: Penyidik Tetapkan Empat Tersangka | SENTILAN

  6. Pingback: Warga Bangun Ratusan Pondok di Tanah HGU | SENTILAN

  7. At this time I am ready to do my breakfast, once having my breakfast coming again to
    read other news.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s