Bupati Matim Baru Tahu?

  • Kolom Kutak-Kutik Flores Pos, Kamis, 4 September 2014

Oleh AVENT SAUR

Yoseph Tote

Bupati Manggarai Timur, Yoseph Tote

Soal pertambangan, kalau dibicarakan lebih serius, pasti terasa “raksasa”. Mengapa? Tambang menyentuh hukum, kekuasaan, kapitalisme, masyarakat (sosial) dan keutuhan alam.

Warta media lokal soal tambang yang melansir “omongan” Pemerintah Daerah Manggarai Timur (Matim) dan warga Kampung Tureng (Desa Legur Lai, Kecamatan Elar) serta pihak terkait memancing kritik dan apresiasi. Kritik dialamatkan kepada Pemda Matim: ada Bupati Matim Yoseph Tote, ada Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Zakarias Sarong, ada Camat Elar Yosep Durahi dan aparat keamanan. Sedangkan, apresiasi ditujukan kepada warga kecil (tak berpendidikan) dan pihak JPIC SVD serta Keuskupan Ruteng: ada Keraeng Bernadus (mewakili 40 kepala keluarga Tureng), ada Pater Simon Suban Tukan dan ada Uskup Ruteng Mgr. Hubert Leteng.

Lansiran itu, bisa ditemukan dalam Flores Pos, Senin, 1 September 2014 dan Pos Kupang, Selasa, 2 September 2014.

***

Rasanya, amat mudah menemukan celah (dan mungkin juga cela) dalam “omongan” Pemda Matim. Mudah, bukan karena gampang mencarinya, melainkan karena celah itu “menampakkan diri”.

Kata Bupati Matim, “Izin sementara yang dikantongi PT Manggarai Manganese (MM) untuk melanjutkan eksplorasi tanpa sepengetahuan bupati. Saya tidak tahu kalau sekarang perusahaan itu mengantongi izin sementara dari Dinas ESDM (Matim).”

Lanjutnya, “Jika bupati mengeluarkan izin, bupati terlebih dahulu meminta persetujuan DPRD dan rakyat Matim (tentu dalam hal ini bukan hanya terhadap warga Tureng).” Sementara itu, Kadis ESDM berujar, “Surat yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Matim bukan surat IUP sementara, tapi surat pemberitahuan kepada PT MM bahwa sambil menunggu SK perpanjangan IUP (izin usaha pertambangan) eksplorasi dari bupati, perusahaan dapat melaksanakan aktivitas eksplorasi sebagaimana biasa.”

Pertama, apa itu surat pemberitahuan? Bukankah surat pemberitahuan itu mengandung izin (untuk usaha pertambangan)? “Beritahu bahwa kapitalis diizinkan melanjutkan eksplorasi (mungkin juga eksploitasi).”

Kedua, pelbagai usaha entah apa saja, apalagi pertambangan di suatu wilayah semestinya diketahui oleh bupati sebagai kepala daerah. Bagaimana mungkin, seorang bupati tidak mengetahui PT MM melanjutkan usaha pertambangan di Tureng? Bagaimana mungkin, surat pemberitahuan itu tidak “mengetahui” bupati, tidak ada tanda tangan bupati? Tidak mungkin kan? Apakah bupati menipu publik? Apakah bupati melemparkan kesalahan kepada Dinas ESDM? Atau apakah Kadis ESDM enggan mengatakan bahwa surat itu diketahui bupati?

Kita tentu enggan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi pernyataan-pernyataan mereka dengan sendirinya telah menjawab pelbagai pertanyaan ini.

Ketiga, IUP di Tureng telah berakhir 7 Desember 2013 lalu. Kata Kadis ESDM, “surat pemberitahuan untuk melanjutkan eksplorasi dikeluarkan sambil menunggu SK Bupati.” Bukankah ini menunjukkan bahwa IUP direncanakan akan dikeluarkan? Pihak perusahaan menunggu SK itu. Tapi dengan berakhirnya masa IUP itu, semestinya, aktivitas pertambangan pun harus berhenti. Nyatanya, dilanjutkan lagi. Entah IUP perpanjangan, entah surat pemberitahuan, aktivitasnya pertambangan tetap sama. Administrasinya saja yang berbeda.

Bupati Matim tampaknya memang sungguh bijak. Bahwasanya, untuk mengeluarkan IUP baru atau IUP perpanjangan, mesti terlebih dahulu didiskusikan dengan DPRD sebagai wakil rakyat dan (massa) rakyat yang bersentuhan langsung dengan tanah pertambangan. Apakah surat pemberitahuan ESDM dikeluarkan dengan terlebih dahulu berdiskusi dengan DPRD dan rakyat Tureng? Jelas, tidak kan? Bupati saja tidak tahu, apalagi wakil rakyat, dan rakyat.

Disinyalir bahwa pihak perusahaan telah berdiskusi dengan tetua adat Tureng. Tapi entah kapan dan di mana, 40 kepala keluarga Tureng tidak tahu. Bahkan mereka mengatakan, “itu perkataan tidak benar, bohong besar”. Apakah benar, pihak pertambangan menipu rakyatnya Bupati Matim? Apakah benar, pihak kapitalis telah membohongi rakyatnya Camat Elar Yosep Durahi. Lebih tepat, Pemda Matim-lah yang semestinya berdialog dengan DPRD dan rakyatnya, bukan pihak kapitalis.

***

Ketika berbicara tentang Kampung Tureng, Desa Legur Lai, sebenarnya, pertambangan adalah sesuatu yang “haram” bagi warga yang menghuninya. Mengapa? Tutur Pater Simon Suban Tukan dari Komisi JPIC SVD Ruteng, sejak 2011, di tempat yang sama, pemerintah membangun waduk dan jaringan pengairan sawah. Anggarannya bersumber dari APBN, sebesar Rp40 miliar. Waduk sudah dibangun, yang tersisa cuma jaringan pengairannya menuju sawah.

Lalu mengapa masih ada pertambangan di sana? Luasnya, 4.560 hektare. Entah siapa pun yang mengetahui “kenyataan kontradiktif” ini, pasti dengan spontan menunjukkan ekspresi “keheranan”. Kalau orang tidak berekspresi heran, pertanda ada sesuatu yang mengendalikannya. Dan terhadap orang itu, kata-kata ini mungkin lebih tepat: “Katakan ya jika ya, katakan tidak, jika tidak. Apa yang lebih dari itu, berasal dari si jahat.”

Bupati Matim sempat bertutur, “Saya masih berpikir untuk menyejahterakan rakyat Matim. Masih ada petani kita yang memerlukan jalan, jembatan, listrik, saliran irigasi. Saya belum berpikir tentang tambang.” Terkesan tegas. Tapi PT Manggarai Mangenese melunturkan ketegasan ini, hancur berkeping-keping.

Demi mengumpulkan lagi kepingan-kepingan ketegasan itu, dan menegakkan kembali ketegasan yang sempat “miring” bahkan jatuh melintang, hanya ada satu seruan kepada Pemda Matim: hentikan pertambangan di Legur Lai. Bersama JPIC SVD Ruteng dan Uskup Ruteng, kita sepakat, pertambangan adalah ancaman serius bagi kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup masyarakat. Tolak tambang adalah harga mati, entah eksplorasi, entah eksploitasi.

Sambil tersenyum sinis, kita mungkin berucap “masalah raksasa seperti tambang, kok Bupati Matim baru tahu?”***

Silahkan Gugat IUP Bermasalah

Dua Warga Marabola Dilaporkan ke Polisi

Dewan Harus Bela Masyarakat Lingkar Tambang

Soal Tambang, Bupati Minta Berpikir Rasional

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , . Bookmark the permalink.

12 Responses to Bupati Matim Baru Tahu?

  1. Pingback: Silahkan Gugat IUP Bermasalah | SENTILAN

  2. Pingback: Dua Warga Marabola Dilaporkan ke Polisi | SENTILAN

  3. Pingback: Soal Tambang, Bupati Minta Berpikir Rasional | SENTILAN

  4. Pingback: Dewan Harus Bela Masyarakat Lingkar Tambang | SENTILAN

  5. Pingback: Bupati Matim Belum Keluarkan Izin Tambang | SENTILAN

  6. Pingback: Warga Lingkar Tambang Kerap Diintimidasi | SENTILAN

  7. Pingback: Bupati Matim dan Enam Izin Tambang | SENTILAN

  8. Pingback: Piramida Kurban | SENTILAN

  9. Pingback: Siap Mati Demi Tanah | SENTILAN

  10. Pingback: Telanjang Dada Melawan Tambang | SENTILAN

  11. Pingback: Cabut Semua Izin Tambang | SENTILAN

  12. Pingback: Warga Tumbak Awasi Aktivitas di Lokasi Tambang | SENTILAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s