Legitimasi Pemimipin dan Partisipasi Rakyat

Oleh Gabriel Adur, SVD

Gabriel Adur

Gabriel Adur SVD, Pemerhati Sosial dan Politik, Tinggal di München, Jerman

Berhadapan dengan Strategi dan rencana politis, beberapa Lima Fraksi Partai yang tergabung dalam koalisi merah putih di Parleman ingin mengubah RUU pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Rakyat secara langsung ke sistem perwakilan. Artinya, kembali kepada pemilihan kepala daerah oleh DPR, muncul kecurigaan kritis dalam diri setiap anak bangsa yang berjuang untuk demokrasi.

Legitimasi Pemimpin

Keinginan untuk mengubah sistem pemilihan ini terjadi setelah Jokowi-JK menang dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Pertanyaan pertama, ada apa di balik trik politik lima fraksi disebut koalisi merah putih? Apakah benar kehendak politik demi penghematan biaya politik? Pertanyaan lanjutan, apa sebenarnya motif dan tujuan koalis merah putih?

Untuk menjawabi pertanyaan pertama, langkah yang paling strategis secara politis, adalah mengenal koalisi merah putih. “Perselingkuhan” merah putih adalah gabungan dari lima fraksi parpol yang mengusung Prabowo Subianto- Hatta Rajasa yang tidak banyak dipilih oleh Rakyat. Perselingkuhan sangat dilematis dimainkan oleh partai tua: Golkar, PAN, PPP, Gerindra dan Demokrat (sekalipun dalam beberapa hati terakhir hampir dipastikan akan tinggalkan koalisi merah putih). Dalam konstelasi politik pasca Pilpres strategi koalisi seperti ini merupakan sebuah taktik politik untuk kembali menciptakan eskalasi situasi politik yang sudah normal menjadi abnormal.

Jokowi-Prabowo

Jokowi-Prabowo

Abnormal, karena merah putih menghendaki situasi negara tidak stabil. Rakyat secara politis digiring ke opini publik politik yang sebenarnya sudah lama ditinggalkan. Keabnormalan kehendak politik koalisi ini sangat bertentangan dengan jiwa dan tujuan demokrasi. Bahwa sebenarnya, pemerintahan “berasal dari rakyat. oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dengan demikian, secara demokratis, rakyat memiliki hak untuk menentukan pilihan terhadap siapa yang menjadi kepala daerahnya. Dengan demikian, pemilihan langsung untuk kepala daerah bukan menjadi tema politik baru.

Di sini, esensi taktik koalisi merah putih cenderung kembali kepada proses pemilihan kepala daearah pada zaman orde baru. Kalau tidak salah ingat, Golkar pada zaman itu memiliki mayoritas suara di parlemen dari pusat sampai di daerah. Pemilihan dengan sistem keterwakilan pada masa orde baru menciptakan banyak sindikat dan preman-preman politik yang didalangi oleh anggota DPR.

Kepala daerah yang menjilat penguasa pusat dan DPR daerah pasti akan bertakhta sangat lama di kursi kepemimpinan. Mafia pemilihan kepala daerah oleh DPR menjadi sebuah rahasia publik yang didiamkan pada zaman Soeharto.

Dengan berkaca pada situasi historis seperti ini, tak berlebihan kalau dibilang, koalisi ini menciptakan sebuah ilusi dan terhanyut dalam halunisasi yang semestinya terkubur juga dengan kematian orde baru. Bangsa dan rakyat hendak digiring ke masa kejayaan partai Golkar dan PPP, dan tragedi demokrasi di satu sisi. Kejayaan anggota DPR dari dua partai yang kadang menari di atas mayat-mayat rakyat yang menjadi korban kemesuman rezim Soeharto.

Perselingkuhan politik pasca kemenangan Jokowi-JK yang dinilai sebagai kemenangan rakyat dan demokrasi di Indonesia, merupakan strategi baru ala Prabowo-Hatta untuk menciptakan apa yang disebut penjegalan politik. Baik terhadap rakyat maupun terhadap pemimpin Indonesia terpilih. Mungkin juga merupakan perselingkuhan yang lahir dari sebuah dendam dan sakit hati?

Ini bisa saja menampilkan sebuah langkah politik yang sangat emosional, menyisihkan rasionalitas politik. Mengedepankan sebuah strategi kekerasan yang mestinya sudah ditinggalkan.

Mengkritisi koalisi merah putih dan tujuannya mengubah RUU Pilkada merupakan reaksi logis yang berusaha untuk memenangkan rakyat dan hak pilihnya. Semakin banyak penolakan terhadap perjuangan “kotor” koalisi merah putih ini, maka semakin menguatnya dukungan terhadap rakyat melawan bentuk kekerasan negara.

Loyalitas memenangkan demokrasi tidak bisa dibangun  hanya untuk memenangkan orang-orang yang “di atas”. Ini mesti dibangun pada akar rumput untuk menguatkan rakyat dan partisipasinya pada proses demokrasi. Kecerdasan sebuah loyalitas dalam ranah politik terjadi melalui sebuah proses komunikasi yang baik pada rakyat, termasuk dalam mengenal strategi-strategi politik yang patut dicurigai.

Dalam konteks ini, mengenal secara lebih baik tentang mafia politik dalam koalisi merah putih merupakan hak rakyat juga. Dengan itu, transparansi politik sangat penting. Keterbukaan media yang kondusif dalam memberikan informasi dan kesiapan anggota legislatif daerah untuk menjawabi strategi politik ini secara jujur.

Jelasnya, koalisi merah putih ingin mengembalikan sistem pemilihan tak langsung oleh DPR untuk menciptakan sebuah konspirasi baru yang juga adalah konspirasi lama. Dan itu berarti mereka ingin melegitimasi pemimpin dengan cara “kotor” yang sebenarnya sudah ditinggalkan.

Partisipasi Rakyat

Menguatnya sebuah negara demokrasi tak pernah terlepas dari peran dan partisipasi rakyat. Rakyat mesti diprioritaskan dan diletakkan pada agenda dan praksis politik, sebab rakyat memiliki kedaulatan yang tinggi. Pengertian dan definisi inilah yang menjadi basis untuk mengadakan pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Rakyat Memilih

Rakyat Memilih

Hal ini tentu berkaitan dengan dua tujuan. Pertama, mencapai pemimpin yang memiliki tingkat legitimasi tinggi dari warga negaranya. Kedua, dengan legitimisi tinggi karena berasal dari rakyat, maka pemimpin yang dipilih rakyat memiliki panggilan etis untuk melayani rakyat bukan melayani kepentingan parlemen. Kedaulatan Rakyat merupakan kedaulatan negara juga yang melegitimasi kepemimpin yang terpilih.

Dalam memahami demokrasi yang berbasis pada partisipasi rakyat, mengikuti analisis Abraham Lincon, ada tiga elemen demokrasi. Pertama, sumber utama demokrasi adalah rakyat. Legitimasi demokrasi lahir dari komitmen dan persetujuan rakyat. Kedua, oleh kehendak rakyat, demokrasi itu terbentuk. Rakyat berpartisipasi secara aktif dalam proses pemerintahan. Ketiga, cita-cita demokrasi tentu untuk rakyat. Jadi rakyat adalah subyek demokrasi, bukan sebaliknya, obyek parlemen dan pemimpin.

Partisipasi rakyat dalam memajukan pembangunan dan mendukung legitimasi pemimpin menjadi kondisi yang tak tertawarkan lagi. Ini menjadi prinsip pembangunan yang baik. Pembangunan yang bersumber pada realitas dan kepentingan warga negara. Rakyat berpartisipasi juga dalam proses pengambilan keputusan (Freire, 1971).

Sikap Kritis

Berhadapan dengan strategi dan rencana koalisi merah putih di atas, sikap kritis dan jujur melihat realitas sangatlah urgen. Dalam sejarah demokrasi bangsa, minimnya partisipasi warga negara dalam pembangunan ditandai oleh semakin lemahnya partisipasi dan menggunakan hak suara dalam pemilihan umum juga pada masa reformasi. Pada masa reformasi sampai pada pemilihan beberapa presiden pengganti Soeharto, kepercayaan rakyat akan proses pemilu sangat lemah.

Rakyat melihat adanya mafia-mafia politik yang berujung pada korupsi besar-besaran. Pada masa reformasi pun rakyat yang kritis melihat bahwa warga negara hanya diperlakukan sebagai alat untuk memuluskan perjalanan sebuah partai politik dan para elitenya untuk melanggengkan kekuasaan. Pemilihan umum tidak lagi mengartikulasikan kepentingan rakyat.

Kalau pada masa orde baru, kejahatan pemilu secara sistematis hampir semuanya dilakukan oleh sekelompok anggota Partai Golongan Karya, maka di era reformasi, kejahatan demokrasi dilakukan oleh hampir semua calon anggota Legislatif dan calon kepala daerah. Imbasnya, rakyat digiring untuk melakukan kejahatan demokrasi.

Atas dasar itu, sikap kritis yakni memilah antara kenyataan politik dan opini politik yang dimainkan oleh koalisi merah putih menjadi sebuah keharusan. Sikap kritis ini dibarengi dengan opsi penolakan terhadap strategi yang mematikan ini. Rakyat mesti siap untuk secara santun dan cerdas untuk mengatakan penolakan terhadap perselingkuhan ini.***(Flores Pos, Senin, 22 Septembe 2014)

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Legitimasi Pemimipin dan Partisipasi Rakyat

  1. Pingback: Legitimasi Pemimipin dan Partisipasi Rakyat | Coretan Jelata

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s