Kapitalisasi Jabatan

Oleh Frans Nala, Pr

Menulis

Frans Nala Pr, Putra Manggarai Barat, Tinggal di Kuwu, Manggarai

Harian Umum Flores Pos, edisi Rabu (22/10) lalu, menurunkan berita berjudul “Pemerintah Dinilai Gagal Urus Air Minum”. Judul ini diangkat dari komentar Thomas Juma, warga Wae Kesambi, Labuan Bajo, Mangarai Barat berkaitan dengan masalah air minum bersih di wilayah tersebut. Ungkapan ini merupakan puncak dari akumulasi kekesalan dan kekecewaan warga atas ketidakseriusan pemerintah menangani persoalan vital tersebut yang sudah lama terjadi. Padahal, kampung Wae Kesambi merupakan pusat kabupaten, tempat tinggal semua pejabat daerah Mabar. Namun persoalan itu justru terjadi di depan mata mereka. Bisa dibayangkan wilayah-wilayah lain di pedalaman, sangat mungkin tidak diperhatikan. Ini preseden buruk yang menggambarkan kegagalan pemerintah dalam pengelolaan publik.

Dalam aras ini, saya teringat kembali pengalaman saya awal Oktober lalu ketika mengikuti upacara syukuran imam baru di Pateng-Rego, salah satu wilayah di pesisir utara Manggarai Barat. Jarak tempuhnya memang amat jauh dan cukup melelahkan. Tetapi bukan terutama persoalan jauh-dekat, melainkan buruknya infrastruktur jalan yang ada di sana. Kesan saya, jalan di wilayah tersebut sama sekali tidak mendapat perhatian dan sentuhan dari pemerintah. Padahal Manggarai Barat sudah menjadi daerah otonom selama kurang lebih satu dekade. Sementara itu, laporan keuangan daerah yang beberapa kali diekspos melalui media ini menunjukkan angka yang cukup memadai. Itu berarti, masalah utama yang terjadi sebenarnya adalah manajemen pengelolaan publik yang tidak mananggapi kebutuhan konkret masyarakat.

Jeritan penderitaan warga di Wae Kesambi dan masyarakat di wilayah pesisir utara Mabar terkesan “terlalu jauh” untuk bisa didengarkan oleh para pejabat publik di Labuan Bajo. Apalagi para wakil rakyat yang telah dipercayakan untuk menjadi corong aspirasi mereka tidak sungguh responsif dan aspiratif. Rupanya, nurani mereka semua telah tersandera oleh kepentingan dan kenyamanan jabatan dan kuasa. Mereka lekas menjadi amnesia atas penderitaan yang pernah dialami ketika masih bersama masyarakat karena godaan uang dan kedudukan. Janji politik pada saat kampanye tidak cukup kuat tersimpan dalam memori mereka, ketika gelimang harta dan prestise sosial jauh lebih mempesona. Janji perubahan yang diumbar pada saat Pileg dan Pilkada telah dikapitalisasi dalam jejaring deal-kepentingan yang bersifat pragmatis.

***

Setiap suksesi pemerintahan, janji perubahan selalu menjadi jargon yang laris manis dijual dan menguasai ruang perbincangan publik. Memang tidak ada seorang pun yang menghendaki kemandegan. Perubahan selalu menjadi mimpi bersama untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

Namun banyak pemimpin yang hanya mampu menyuarakan perubahan tetapi tidak tahu mewujudkannya dalam agenda konkret. Harapan besar untuk meraih kekuasaan tidak dibarengi upaya-upaya strategis dan “nyali” yang besar untuk mewujudkan perubahan. Yang lebih menonjol adalah kehendak-naluri untuk berkuasa dan mengamankan kekuasaan itu, seperti yang dikemukan oleh Fredrich Nietzche. Janji perubahan hanya opium untuk meninabobokan masyarakat. Itulah realitas politik yang terjadi di Manggarai Barat saat ini.

Dalam konteks ini, ada beberapa hal yang patut diuraikan. Pertama, kemenangan dalam Pilkada atau Pileg sesungguhnya hanya momentum untuk memperbaiki suratan nasib dan memperbesar kelompok elite di masyarakat. Pilihan dan perjuangan menjadi Bupati atau anggota DPR tidak lebih dari upaya mengangkat citra diri, menambah prestise pribadi dan menaikkan status sosial. Kemudian jabatan tersebut dimaterialisasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomis. Perubahan signifikan dalam gaya hidup merupakan bukti konkret dari kecenderungan ini. Dengan demikian, harapan perubahan dalam hidup bersama semakin jauh dari kenyataan. Perubahan hanya mungkin terwujud kalau hasrat ekonomis-pragmatis tersebut dihilangkan. Tetapi hampir pasti, kondisi tersebut tidak mungkin terjadi.

Kedua, pengelolaan kebijakan publik diwarnai tarik ulur kepentingan. Ketika eksekutif hanya ingin mengamankan jabatan dan kuasa, maka dominasi legislatif menjadi sangat kuat dalam penyelenggaraan daerah. Dengan demikian, produk kebijakan publik yang dihasilkan tidak lain dari proyeksi kepentingan dominan yang menguasai pertarungan hasrat di kalangan elite. Para pejabat publik (pemerintah) lebih sibuk mengamankan jabatannya ketimbang melindungi dan memajukan rakyat. Sensitivitas pejabat publik dalam merespons problem kolektif kemasyarakatan semakin lemah. Akhirnya, pengelolaan pembangunan daerah, secara khusus dalam bidang infrastruktur (sarana air dan jalan) terbengkelai. Semua bentuk disfunctions ini kian menghancurkan kinerja pemerintahan daerah sehingga selalu menuai kegagalan.

Ketiga, menguatnya pengaruh oligarki dalam pengelolaan daerah. Oligarki berarti kekuasaan berpusat pada sekelompok orang dalam lingkaran kepentingan yang sama. Mereka hanya bekerja untuk memperkaya diri atau kelompoknya. Kebijakan publik yang diambil tidak lain dari gambaran hasrat dan kepentingan sekelompok orang yang mengendalikan roda kekuasaan tersebut.

Dalam kaca mata ekonomi politik, hal ini dapat dibaca sebagai kompensasi antara kekuasaan dan sirkulasi modal. Para pejabat publik tidak lagi melayani kepentingan masyarakat, tetapi melayani pemilik modal. Perselingkuhan antara kekuasaan dan modal ini melahirkan suatu produk kebijakan yang disebut “kebijakan tidak untuk publik”.

***

Persoalan air minum bersih dan infrastruktur jalan yang telah diangkat tadi baru dua bagian kecil dari gurita persoalan yang tengah menggerogoti penyelenggaraan daerah di Manggarai Barat saat ini. Namun bukan soal kecil atau besarnya, melainkan persoalan manajemen pengelolaan publik. Proses pembangunan terkesan berjalan lamban, dan hampir tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan selama lima tahun terakhir ini. Kalau persoalan yang terjadi di depan mata para pejabat daerah saja tidak diatasi, apalagi yang terjadi di wilayah pesisir. Hampir pasti diabaikan! Pemerintah hanya sibuk mengkapitalisasi kepentingan masyarakat untuk meraup dukungan dan melanggengkan kekuasaan. Figur pemimpin seperti ini sebaiknya tidak perlu dipromosikan lagi karena justru akan memperpanjang litani beban-penderitaan masyarakat.

Persoalan utama yang terjadi pada hampir semua daerah otonom sekarang ini adalah manajemen pengelolaan kebijakan publik yang lemah. Seringkali, kebijakan publik itu ditunggangi oleh kelompok-kelompok kepentingan yang tak kasat mata, dan memiliki motif yang sangat kuat pada pengejaran keuntungan finansial. Pola penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan kebijakan publik seperti ini perlu diawasi, dikontrol dan dikritisi.

Dalam konteks ini, ketika organ formal-konstitusional untuk menyuarakan kepentingan rakyat (DPR) tidak lagi berfungsi secara efektif, maka masyarakat perlu menghidupkan gerakan kelompok kritis melalui Ormas dan LSM sebagai bagian dari organ civil society. Dengannya, para pejabat publik tersadar dan terbangun dari kenyamanan tidur jabatan dan kuasa yang meninabobokan mereka.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebijakan daerah sangat penting untuk mewujudkan transparansi, dan memastikan bahwa kebijakan publik itu sungguh-sungguh mencerminkan harapan dan kebutuhan rakyat. Partisipasi masyarakat bukan sebatas dengar pendapat atau konsultasi semata, melainkan keterlibatan aktif dalam forum pengambilan keputusan.

Sebenarnya, peluang ini sangat besar dalam penyelenggaraan otonomi daerah saat ini. Hal ini dikatakan oleh Bloomquist sebagai advocacy coalition framework. Pemerintahan yang sentralistik tidak relevan lagi dalam era reformasi-demokrasi saat ini karena ketidakmampuannya memahami secara tepat perihal sentimen aspirasi masyarakat. Karena itu, kebijakan politik daerah apapun bentuknya harus merupakan produk dari suatu proses deliberasi publik.***(Flores Pos, Kamis, 6 November 2014)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s