Parlemen Kanak-Kanak

Oleh Silvi M. Mongko, Pr

Menulis

Silvi M. Mongko Pr, Pemerhati Sosial-Politik, Tinggal di Kisol, Manggarai Timur

Publik kembali digalaukan oleh sekian kericuhan paripurna dan perilaku buruk parlemen terbelah akhir-akhir ini: akankah parlemen ‘kekanak-kanakan’ sekarang bisa menjawabi ekspektasi publik untuk memperjuangkan nasib khalayak? Bagaimana membangun optimisme publik akan tugas mulia itu jika rakyat sedang digurita oleh mosi tidak percaya kepada wakilnya sendiri?

TunaAkal

Headline Kompas (29/10) menampilkan ruang animalitas politik minus etika dan rasionalitas melalui berita bertajuk “Perilaku DPR 2014 Memalukan”. Polarisasi keterpecahan kepentingan dan riuh rendah kegaduhan paripurna terkait penetapan pimpinan komisi dan alat kelengkapan di DPR telah mencoreng institusi demokrasi sebagai lembaga terhormat yang mesti dijaga oleh para wakil rakyat. Tajuk Rencana Kompas (30/10) membahasakannya dengan amat lugas: “Anggota DPR memang menyandang status ‘Yang Terhormat’ meskipun perilaku politiknya amat jauh dari sikap terhormat”. Memang benar, bahwa demokrasi sering diwarnai oleh perdebatan, ‘kegaduhan’, atau ‘permusuhan’ (antagonisme) menurut Chantal Mouffe (2005), filsuf demokrasi radikal berkebangsaan Belgia, justru karena setiap subjek politik terdisposisi secara ajek dalam suatu keberpihakan yang militan.

Namun, spirit perdebatan politik di tingkat parlemen kita akhir-akhir ini tidak dilandasi oleh suatu keberpihakan dan militansi untuk mempertahankan klaim-klaim universal demi kemaslahatan bersama, tapi lebih sebagai komunikasi saling menjatuhkan karena perbedaan kepentingan partai dan kubu koalisi. Roh komunikasi politik demikian tidak lagi dibangun atas apa yang disebut Jürgen Habermas, filsuf sosial-politik Jerman, sebagai ‘rasionalitas komunikatif’. Dalam diskursus, demikian Habermas, setiap subjek mesti bebas dari intimidasi, represi, dan dominasi (Bdk. Otto Gusti Madung, 2009). Dasarnya ialah sikap saling menghargai satu sama lain menurut prinsip kesetaraan atau kesederajatan.

Celakanya, yang terjadi di tingkat parlemen dalam beberapa paripurna akhir-akhir ini justru mengakarnya hegemoni oligarkis para pembesar partai politik (parpol), mulai dari hegemoni internal parpol, dalam kelompok koalisi sendiri hingga kubu oposisi. Itu berarti sebuah negasi terhadap komunikasi atau perdebatan atas dasar kebebasan dan keseteraan, karena sikap politik anggota (baca: DPR) terdeterminasi oleh kuasa elite parpol. Anggota fraksi parpol tertentu tak ubahnya ‘kerbau bercocok hidung’, tak ada pendirian politik karena nurani dan rasionalitas telah ditumpulkan atau dicekoki sejumlah kepentingan elite partai. Kenyataan ini membenarkan apa yang pernah dianalisis J Kristiadi, peneliti senior CSIS, bahwa praktik kastal parpol di Indonesia demikian menguat sehingga kepatuhan ‘buta’ terhadap pemimpin partai itu jauh melampaui ketaatan terhadap negara.

Karena komunikasi politik parlemen menjadi sarat represi dan hegemoni kekuasaan, maka diskursus untuk suatu konsensus rasional atau kesepakatan demi pemahaman timbal balik terdistorsi oleh aneka ‘berahi’ kepentingan kelompok oligarkis yang tampil sebagai pendominasi. Akibatnya, politik tidak lagi berbasis diskursus rasional, yang berarti juga suatu praksis politik tanpa etika. Politik minus akal sehat hanya menciptakan perang tabiat animalitas dalam setiap benturan perbedaan. Realitas ini menyingkapkan potensi animalitas tak terbantahkan dalam diri manusia sebagai animal rationale dalam definisi Aristoteles, tatkala potensi animalitas melabrak kodrat rasional.

Rasanya, tidak mudah menggantungkan perubahan di pundak parlemen demikian. Apalagi ketika dalam debat paripurna ada sejumlah anggota DPR yang berargumentasi dengan cara mengobrak-abrik, menendang hingga memorak-morandakan meja dan sejumlah properti di ruang sidang. Malah ada yang mengumpat dengan argumentum ad hominem (menyerang pribadi). Hal itu memperburuk citra parlemen yang dipersepsikan sebagai lembaga terburuk kinerjanya dalam berbagai survei tahun 2013, lantaran banyak penyimpangan politik terjadi dengan aktor-aktor wahid sekelas anggota parlemen.

Sialnya lagi, hak konstitusional rakyat untuk memilih secara langsung pemimpin daerah (Gubernur, Bupati, dan Wali Kota) kembali dirampok DPRD. Ini bukan saja menggambarkan kemunduran demokrasi tapi terlebih sebuah pengkhianatan terhadap rakyat yang telah menghantar mereka duduk di kursi empuk malah kemudian menjadikan rakyat sebagai causa, alasan, sebab dari berbagai persoalan teknis pilkada langsung. Juga sekaligus menyiratkan fallacy atau kesesatan berpikir para legislator karena mendistorsi akibat (konflik dan politik uang) sebagai sebab atau alasan untuk mengembalikan pilkada oleh DPRD. Sosiolog Ignas Kleden merangkum ini dalam istilah psikologi politik aborted progress, yaitu sebuah kemajuan yang akhirnya mengalami keguguran atau digugurkan oleh alasan subyektif  orang-orang yang terlibat di dalamnya, khususnya aktor-aktor yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan (Kompas, 31/10).

Pengalaman ini bukan saja menjadi simpul involusi demokrasi, tapi juga menunjukkan kecenderungan animalitas kekuasaan di tangan para buruh politik. Kenyataan politik parlemen tidak saja menyiratkan kuatnya desakan kepentingan sesaat para kuli kekuasaan, tapi juga momentum tersingkirnya akal sehat dalam diskursus politik. Risikonya, perdebatan politik hanya mempertontonkan kerumunan predator politik yang cerdik mengcengkeram mangsa (rakyat).

Habitus Literasi

Saya melihat bahwa akar masalahnya ialah proses rekrutmen calon legislatif di tingkat partai yang masih amburadul. Partai tidak mempunyai aturan yang jelas terkait standar kualifikasi calon anggota dalam mekanisme penjaringan. Asal punya modal dan bisa membeli partai, siapa saja akhirnya bisa menjadi politikus. Saya kira, menjadi politikus itu lahir dari suatu proses yang panjang agar sungguh memahami ilmu politik secara mendalam. Juga internalisasi nilai-nilai moral demi pembangunan karakter seseorang calon pemimpin tidak mungkin terjadi seumur jagung. Ini bukan asal tebang pilih. Intinya, politikus mesti memiliki habitus yang unggul dan teruji. Dan untuk memperoleh habitus seperti itu, demikian Pierre Bourdieu, filsuf sosial Prancis, seseorang harus melalui proses latihan yang panjang. Habitus itu bukan ditakdirkan sebagai kecakapan terberi (given), tapi hasil interaksi dan internalisasi panjang berbagai pengalaman untuk ikut melahirkan struktur etos seorang agen sosial atau pemimpin (Bdk. Venan Haryanto, 2014).

Nyatanya, selama ini partai politik mengabaikan proses ini. Selain itu,  proses rekrut anggota masih sangat kuat ditentukan oleh elite partai bukan secara objektif dijaring berdasarkan prestasi politik. Di sinilah parpol selalu menghadirkan ruang kastal-feodal, sehingga proses rekrutmen anggota masih sebatas kewenangan elite partai.

Kecuali itu, kegiatan-kegiatan literasi untuk meningkatkan kompetensi anggota partai masih sangat kurang. Partai kurang punya perhatian untuk membangun atmoster ilmiah di kalangan internal partai melalui diskusi, debat ilmiah, pelatihan, studi lanjut, bahkan juga mulai dari hal yang sederhana: memotivasi semangat membaca dan menulis anggota. Singkatnya, aktivitas partai yang mengarah kepada kontemplasi ilmiah-literatif masih dipandang sebelah mata, sehingga banyak politikus kemudian terjaring menjadi anggota legislatif tanpa pemahaman atau konsep yang jelas terkait tugasnya. Padahal, partai politik adalah sekolah demokrasi bagi anggota-anggotanya.

Risikonya, para legislator menjadi sangat rentan terhadap penyimpangan korupsi dan politik transaksional, termasuk terlibat dalam mafia proyek. Melalui atmosfer ilmiah dan kultur literasi kepartaian, hemat saya, selain bisa menepis kelemahan kompetensi terkait tugas pokok yang seharusnya diketahui, juga turut memberi vaksin untuk mengimunisasi legislator terhadap serangan virus korupsi.*** (Flores Pos, Senin, 17 November 2014)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s