Quo Vadis, Kebenaran?

Oleh Redem Kono

Menulis

Redem Kono, Mahasiswa Pascasarjana STF Driyarkara, Jakarta

Dalam sebuah komentar atas kesangsian radikal pemikir kenamaan Amerika Richard Rorty terhadap “kebenaran”, Pascal Engel menghadirkan kembali pertanyaan Pilatus kepada Yesus: “Apa itu kebenaran?” Akibatnya, “Pilatus mempunyai banyak murid sampai saat ini” (Pascal Engel, Truth (2002): hlm. 2). Menurut profesor Sorbonne itu, pertanyaan Pilatus lahir dari sinisme dan sikap skeptisnya atas pluralitas sekaligus ambiquitas kebenaran, sehingga “kebenaran sejati” tampak jauh panggang dari api.

Quo Vadis, Kebenaran?

Pertanyaan Pilatus juga berkumandang dalam konteks ke-Indonesiaan kita. Ada beberapa pengertian kebenaran, tetapi kebenaran yang dimaksud adalah patokan nilai-nilai yang benar, berkeutamaan, jujur dan adil yang penting bagi pengembangan martabat manusia sebagai manusia (human qua human) dan manusia dalam komunitasnya (human qua citizen). Kebenaran sebagai salah satu patokan normatif bagi pembangunan masyarakat berkesejahteraan telah dipelintir demi kepentingan pribadi, kelompok dan sesaat.

kebenaran

Pertama, dalam bidang politik, kepentingan pasar telah menguasai bandul kebenaran. Alih-alih keluar dari kekuasaan Orde Baru, politik pasca-reformasi tunduk pada legitimasi pasar. Infiltrasi bisnis dalam politik menjadikan dunia politik sebagai lahan pertarungan segelintir orang. Politik sebagai wahana perbincangan kepentingan banyak orang berubah haluan ke arah pragmatis, manipulatif dan represif. Kebenaran tidak lagi menjadi rujukan dalam berpolitik. Yang tampak adalah inkonsistensi, absurditas, misinterpretasi, dan lebih tragis lagi, pelanggaran atas kebenaran secara sadar.

Pelanggaran sengaja atas kebenaran ditunjukkan secara gamblang dalam dunia politik. Kebenaran tampak sebagai barang pajangan murah di etalase-etalase yang dapat dibeli. Segepok uang dapat membungkam penolakan seorang wakil rakyat atas pilkada oleh DPRD, menggerakkan para anggota partai untuk memilih pemimpin partai yang korup, mengisolasi penolakan pemerintah daerah atas keberadaan tambang, bahkan lebih parah lagi memanipulasi rakyat untuk meninggalkan hak-hak demokratisnya. Ketika politik menjadi arena bisnis, maka kebenaran menjadi tawar di hadapan kekuasaan yang korup.

Kedua, pelanggaran atas kebenaran tampak juga dalam dunia akademis. Data terbaru, KPK menyebutkan bahwa sekitar 15 profesor dan 200-an doktor terlibat korupsi. Tak jarang pula kaum intelektual tidak membaktikan dirinya secara utuh dan tulus demi pendidikan, tetapi demi tujuan pragmatis: memperoleh uang dan melakukan plagiasi. Sekolah atau pun universitas lebih dikelola sebagai perusahaan, yang menjadikan peserta didik sebagai bawahan yang pantang menyampaikan kebenaran. Lebih parah lagi, ketika mahasiswa sebagai salah satu lokomotif demokrasi dan pejuang kebenaran tidak menjadi otonom karena telah dikuasai pasar. Di Jakarta, misalnya, ada juga demontrasi para mahasiswa karena “bersponsor”, dan bukan melalui itikhad dan komitmen perjuangan meraih kebenaran.

Perjuangan demi kebenaran akan menjadi lebih rumit karena ada kaum intelektual menara gading yang masih acuh tak acuh terhadap dimensi emansipatoris ilmu pengetahuan. Para guru dan atau dosen lebih memilih “keheningan kamar dalam lautan buku-buku” daripada turun langsung ke masyarakat dan memberikan pencerahan atau pemecahan konkret atas pelbagai problem kemasyarakatan. Ada juga para pengajar yang mengalami kelembaman intelektual, yang mengganggap penelitian, publikasi, dan pencerahan masyarakat sebagai kesia-siaan belaka. Pendidikan tanpa keterlibatan dan penerapan di dunia nyata potensial bagi generasi masa depan yang lembam, tidak kompetitif dan tidak berintegritas

Ketiga, sistem ekonomi kapitalis melanggar kebenaran dalam dirinya sendiri (in se).  Globalisasi dan sistem ekonomi kapitalis semakin melebarkan jarak antara kaum kaya-kaum miskin. Mary Robinson, dalam publikasi termashyurnya, Ethics, Hunger and Globalization (2007: viii) mencatat: “Jumlah orang yang kekurangan gizi di dunia meningkat pada tahun 2007 menjadi 840 juta, yakni 799 juta di negara berkembang, 30 juta di negara transisi dan 10 juta di negara industri. Pemilikan alat-alat produksi dan modal menyebabkan penguasaan masyarakat secara material dan konseptual.”

Sistem ekonomi kapitalis dapat memanipulasi rakyat. Contoh nyata yakni perselingkuhan massif antara perusahaan tambang dengan para penguasa daerah. Para penguasa akan berkelindan dengan kaum intelektual dengan membiayai penelitian mereka juga akan menyokong kegiatan berpolitik. Akibatnya, penelitian para ahli (expert) dalam pertambangan sering memanipulasi fakta seperti pertambangan tidak mendatangkan penyakit, memberikan masa depan yang cerah bagi anak, dan tidak merusak lingkungan.

Selain itu, kartel politik demikian, akan melahirkan para penguasa yang pandai berasumsi bahwa kegiatan pertambangan belum mencapai tahap eksplorasi, perusahaan menggantikan kerugian masyarakat, tambang adalah mata pencarian utama daerah dan lain-lain. Kisah miris pertambangan di Sidoarjo dan Manggarai dapat menjadi contoh pelanggaran atas kebenaran dalam dunia ekonomi.

Quo vadis, kebenaran di Indonesia? Pertanyaan ini patut diajukan berhadapan dengan manipulasi kebenaran dalam bantaran politik, pendidikan dan ekonomi. Ambiquitas kebenaran yang problematis tak jarang mengantar klaim-klaim kebenaran yang bersifat sepihak. Hal ini sangat berbahaya karena dapat mengantar pada radikalisme kebenaran ideologis. Karenanya, sebuah analisis solutif tentang penegakan kebenaran mesti mulai didengungkan.

Truth-Bearer atau Truth-Maker?

Hemat saya, absurditas, misinterpretasi dan manipulasi kebenaran di Indonesia ialah bahwa para politisi, akademisi, para pelaku ekonomi di Indonesia, bahkan kita (warga negara) masih cenderung menampilkan diri sebagai “pewarta kebenaran” (truth-bearer) daripada “pembuat kebenaran” (truth-maker). Sebagai pewarta kebenaran, orang sebatas mewartakan kebenaran dalam tataran semantik, tanpa aplikasi dan keteladanan praktis. Sedangkan pembuat kebenaran tidak hanya mewartakan kebenaran tetapi menginternalisasi, menghidupi dan melaksanakannya dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

“Pewarta kebenaran” mewartakan kebenaran demi tujuan pragmatis dan primordial. Imbasnya, seorang “pewarta kebenaran” akan berkoar-koar tentang tentang penghargaan terhadap demokrasi Pancasila, intoleransi terhadap tindakan intoleran atas kaum minoritas, banalisasi kekerasan dan kesejahteraan rakyat tetapi pada tataran praktis mendukung pilkada oleh DPRD, UU MD3, KKN, kelembaman akademis, kekerasan SARA dan lain-lainnya (dalam bahasa gaul: cuma OmDo: omong doang). Hal yang kontradiktif ini tidak akan ditemukan dalam seorang “pembuat kebenaran.” Alih-alih menjadi “pewarta kebenaran” (truth-bearer), orang justru menjadi pembuat kekacauan (trouble-maker).

Setiap “pembuat kebenaran” mempunyai rumah bagi kebenaran. Ia tidak hanya “mewartakan dan memperjuangkan kebenaran”, tetapi juga dia adalah “kebenaran yang hidup” dan jadi model/teladan bagi sesama yang lain. Kebenaran yang dimaksud bukan kebenaran primordial, pragmatis dan berdasarkan asas manfaat. Seorang “pembuat kebenaran” memperjuangkan ideal kebenaran yang mencerminkan aspirasi publik dan bermuara pada keadaban publik. Ia tidak “membuat kebenaran” versi pribadi tetapi “membuat kebenaran yang ideal” versi publik dapat diterima dan dilakukan.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, “pembuat kebenaran” akan memperjuangkan pemenuhan warga negara Indonesia yang toleran, demokratis, kreatif dan berjiwa besar. Namun kebenaran yang diperjuangkannya tidak terlepas dari keadilan, karena kebenaran dan keadilan terdapat relasi mutualis yang saling mengandaikan. Indonesia membutuhkan para “pembuat kebenaran” yang tampak melalui politisi yang bersih, intelektual-cendekiawan, para pengusaha yang jujur, pemerintah yang pro rakyat. Dengan demikian, pertanyaan Pilatus hendaknya tetap didengungkan dan dijawabi secara terus-menerus.*** (Flores Pos, Kamis, 18 Desember 2014)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s