Tangan Presiden Jokowi Berdarah!

  • Soal Tolak Permohonan Grasi

Oleh Avent Saur

Jokowi

Jokowi diibarat sebagai seorang wakil Tuhan di dunia yang bisa menentukan hidup atau tidaknya seorang terpidana mati. Jokowi harus mempertimbangkan dengan matang sebelum mengambil keputusan. Beny K. Harman

Perdebatan pro dan kontra terhadap hukuman mati kembali bergema, setelah Jaksa Agung HM. Prasetyo yang baru dilantik Jokowi di Istana Negara, Kamis (20/11), mengumumkan rencana mengeksekusi lima terpidana mati di akhir tahun politik ini. Seturut data, 2 orang terlibat kasus pembunuhan berencana, 3 orang terlibat kasus narkoba. Satu terpidana di Lapas Tangerang, 2 di Batam, 2 lagi di Nusakambangan. Kelima terpidana sudah berkekuatan hukum tetap sejak 2012.

Rencana Prasetyo yang notabene dikritik sebagai jaksa agung “mimpi buruk” bagi Indonesia dan “blunder Jokowi”, tampak tegas dan keras, membuat terpidana mati dengan amat cepat melayangkan permohonan grasi (pengampunan) kepada Presiden Jokowi yang dikenal sebagai pemimpin merakyat itu. Bukan cuma 5 orang tadi, melainkan juga 59 terpidana mati lainnya yang tersangkut kasus narkoba melayangkan grasi ke istana, ditolak Presiden. Namun sebelum secara resmi menolak permohonan pengampunan tersebut, secara luas Jokowi menyatakan menolaknya. Saat kuliah umum di hadapan civitas academica Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (9/12), misalnya, Jokowi dengan tegas menyatakan “tidak ada yang saya beri pengampunan untuk terpidana kasus narkoba”. Herannya, untuk semua terpidana mati, termasuk yang terlibat pembunuhan berencana juga ditolak Jokowi.

Bukan cuma Jokowi, banyak kalangan baik secara pribadi maupun secara institusi menyatakan dukungan terhadap penerapan hukuman mati dan mendukung penolakan grasi. Yah, sebaliknya, banyak kalangan juga yang mendukung grasi, mengutuk dan mengecam keputusan Jokowi, bahkan menolak penerapan hukum mati dalam sistem hukum di Indonesia.

Jokowi, Pelanggar Terberat

Kalau hukuman mati terus diperdebatkan, antara orang atau kelompok pro dan kontra, mungkin (dan hampir pasti) kita tidak akan sampai pada ujungnya. Belum lagi argumentasinya merujuk pada pemikir ini dan itu, ahli ini dan itu, sekalipun semuanya itu wajar adanya.

Mengapa? Karena dalam perdebatan, setiap blok (kubu) pasti ingin memenangi perdebatan. Karena kecenderungan ingin menang sangat kuat, maka orang bisa sampai pada rasionalisasi tanpa hati, atau retorika tanpa substansi, atau logika tanpa nilai fundamental. Itu yang sering kita saksikan di pelbagai saluran televisi nasional. Padahal, untuk persoalan serius perihal hukuman mati, yang dibutuhkan adalah diskusi dalam dialektika: tesis, antitesis, akhirnya sintetis, yang didasari oleh pemahaman yang mendalam dan penghormatan yang sungguh terhadap hak asasi manusia. Semua diskusi (dan atau perdebatan) entah sangat panjang dan alot bahkan kompleks, semestinya terarah kepada HAM tersebut, karena tidak ada sesuatu yang lebih tinggi yang dimiliki manusia, selain HAM itu sendiri: hak asasi hidup.

Mencermati diskusi dan perdebatan itu, saya pun (dan mungkin semua orang yang kontra hukuman mati) sampai pada pemahaman bahwa orang-orang atau kelompok (termasuk negara) mempertontonkan pemikiran yang justru bertentangan dengan pemikirannya sendiri. Artinya? Negara berkomitmen melindungi HAM, tapi negara itu sendiri secara legal melanggar HAM, bahkan pelanggaran itu tergolong paling berat yakni menghilangkan nyawa manusia secara legal. Atas nama legalitas (hukum), negara menghancurkan moralitas secara tuntas tanpa sisa (sehabis-habisnya), padahal legalitas harus mengandung moralitas.

Dengan itu, ketika Ruhut Sitompul, misalnya, mengatakan “semua manusia melanggar HAM, sehingga permohonan grasi ditolak saja,” dan dengan itu, kepala negara juga melanggar HAM, maka Jokowi adalah oknum pelanggar HAM paling berat di Indonesia (sekalipun yang bertindak sebagai eksekutor adalah para prajurit). Logika ini berlaku juga untuk para presiden terdahulu yang pernah menolak grasi para terpidana mati, yang tetap mewariskan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia. Yah, entah sampai kapan, inilah proses sejarah peradaban yang paling rumit.

Menampik Alasan Pro

Mengapa grasi ditolak? Mengapa hukuman mati diterapkan? Beberapa alasan, patut kita ketahui, yang tentu dengan berani, semestinya patut kita tentang apa pun risikonya (spiritualitas kemartiran/kepahlawanan).

Pertama, Jokowi bilang “tidak ada yang saya beri pengampunan untuk terpidana kasus narkoba”. Mengapa? Saat ini, Indonesia tergolong negara darurat narkoba, tentu didasari pelbagai hasil penelitian atas kasus-kasus narkoba. Pada tahun 2014, ada sekitar 4 juta rakyat Indonesia yang tersangkut kasus narkoba, entah pengedar, entah pemakai; dan diperkirakan, pada tahun 2015, bisa 5 juta orang. Untuk para pengedar atau juga sindikat narkoba mesti dijatuhi hukuman mati, karena tergolong sebagai pelanggar HAM berat. Dan hukuman mati sebagai hukuman (bukan hukum) tertinggi di Indonesia patut mereka terima. Yang diharapkan Jokowi (dan orang-orang pro) adalah situasi darurat itu segera diatasi; tahun 2015, tidak lagi 4 juta atau 5 juta korban.

Ah, mengatasi darurat dengan cara eksekusi mati terpidana? Bukankah mereka sudah diamankan? Yang semestinya dilakukan negara adalah memperketat pengawasan, memperkuat sistem pengawasan agar pengedaran narkoba tidak meluas. Bukankah orang-orang pemerintahan ada di mana-mana? Mulai dari tingkat dasar RT sampai presiden?

Banyak orang mengkritik bahwa Jokowi menolak permohonan grasi hanya demi menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang pemimpin yang tegas. Menunjukkan ketegasan dengan cara membiarkan orang dihukum mati adalah sebuah ketegasan yang tak bermoral. Bahwa secara politik, banyak lawan politik Jokowi juga mendukung penolakan grasi, hendaknya jangan dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk merangkul lawan-lawannya. Ini berbahaya, demi mengumpulkan kepingan-kepingan persahabatan politis, nyawa terpidana mati dijadikan tumbal. Ini sebuah blunder luar biasa menyedihkan.

Kedua, masih menyambung hal di atas. Prasetyo dan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) bilang, dari balik tembok penjara, terpidana mati masih berani mengendalikan jaringan pengedaran narkoba di luar tembok penjara. Ah, mengapa mereka masih bisa mengendalikannya? Bukankah hal itu terjadi karena ada peluang? Lalu siapa yang membuka peluang?

Yang kita tahu, ketika orang masuk penjara, segala komunikasi dengan orang luar tertutup, kecuali menerima kunjungan keluarga atau kenalan atau pihak berwajib. Pelbagai peralatan komunikasi dilarang. Tapi toh, jaringan pengedaran narkoba bisa dikendalikan dari balik penjara? Bukankah hal itu berarti bahwa para pegawai penjara yang adalah alat-alat negara membangun rumah mafia? Semuanya itu demi uang. Keserakahan, konsumerisme, korupsi, persekongkolan.

Bukan hal baru, kita mendengar kabar dari pelbagai penjuru penjara atau rumah pemasyarakatan, praktik mafia itu ada dan masif. Nara pidana elite (jabatan dan harta) diperlakukan secara istimewa, sebaliknya, orang-orang kecil diperlaku seturut hakikat penjara itu sendiri. Itu berarti persoalan yang mendesak adalah bukan menghentikan hidup para terpidana mati, melainkan menghentikan praktik mafia narkoba di penjara. Mafia dilakukan secara bersama oleh terpidana dan oleh alat negara, tapi yang dihukum mati adalah nara pidana: luar biasa aneh.

Dengan itu, sambil mengecam keras terhadap keputusan penolakan permohonan grasi, pihak Gereja Katolik menegaskan secara berani: “Kami menyangsikan apakah ke-64 orang itu sungguh-sungguh bandar narkoba karena sistem hukum di negara kita masih memprihatinkan. Contohnya saja, masih banyak kasus salah tangkap, hukum kita cenderung kuat di bawah tapi lemah di atas. Apakah benar ke-64 terpidana itu bebas intervensi politik? Jangan-jangan di antara ke-64 terpidana mati itu ada yang cuma pengguna. Apakah pemerintah bisa memastikan peradilan yang dilakukan sungguh-sungguh transparan? Apakah alat-alat pemerintah yang terlibat mafia itu dengan pelbagai peran yang bervariasi, juga ditangkap dihukum mati? Kejahatan itu dilakukan secara bersamaan, termasuk alat-alat negara itu sendiri yang pura-pura tegas.”

Sekali lagi, praksis pengawasan di penjara diperketat (hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang bersih) dan sistem pengawasan diperkuat (hanya mungkin dilakukan oleh pemimpin yang berani dan bernurani). Darurat narkoba pun, bukan tidak mungkin, bisa diatasi. Dan generasi masa depan yang dirisaukan akan terancam oleh narkoba, bisa diminimalisir, dan hanya akan menjadi kerisauan semata.

Ketiga, salah satu pandangan yang dijunjung tinggi pendukung hukuman mati dan penolak permohonan grasi adalah shock therapy (terapi kejut) dan deterrence effect (efek jera). Yang diharapkan dalam pandangan ini adalah bahwa seseorang dihukum seberat-beratnya supaya orang lain tidak melakukan kesalahan yang sama; setidaknya, orang tidak melakukan kejahatan karena takut akan hukuman.

Pandangan ini cukup memprihatinkan; orang dididik untuk tidak melakukan kejahatan bukan karena secara substansial orang itu menyadari bahwa sesuatu yang dilarang itu jahat secara moral, tetapi karena sesuatu yang dilarang itu mengandung hukuman yang berat. Jokowi dengan jargon revolusi mentalnya, semestinya mengubah secara holistik pandangan ini; bahwasanya, Jokowi mesti mengajak orang untuk membentuk mentalnya, sadar dan tahu akan apa yang baik dan apa yang buruk dengan pendidikan yang matang; bukan malah mendidik mental rakyat supaya takut akan hukuman.

Dengan itu, ketika menolak permohonan grasi, maka kita pun tahu, jargon revolusi mental itu bersifat parsial, tidak menyeluruh. Jokowi mesti tunjukkan pertama-tama oleh dirinya sendiri mental “pengampunan”, mental “belas kasihan”, mental “solidaritas” kepada terpidana mati. Ini tidak dibuat Jokowi, dan dengan itu, dari kacamata ilmu psikologi, Jokowi itu terbelah dalam dirinya sendiri. Mental pemimpin yang tampak merakyat tapi meraup hak dasar rakyat: hak asasi hidup.

Keempat, pelbagai pihak bilang, hukuman mati itu diperkenankan oleh konstitusi kita. Ada beberapa undang-undang yang mengatur hukuman mati. Yah, hukuman mati itu didasari oleh apa? Undang-Undang Dasar 1945 mengariskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan. Hak asasi hidup tidak boleh dilanggar oleh siapa pun (termasuk oleh negara), dengan alasan apa pun, dan untuk maksud apa pun serta dalam situasi apa pun (termasuk situasi darurat narkoba). Hak hidup adalah hak terberi dari Tuhan, dan tidak boleh dicabut termasuk atas nama Tuhan sekalipun.

Inilah semangat dasar dari undang-undang kita, yang diperteguh dengan deklarasi HAM internasional pada tahun 1948. Sebagai semangat dasar, UUD 1945 harus mendasari pelbagai undang-undang apa pun di Indonesia, termasuk pelbagai peraturan di tingkat pemerintahan terbawah (desa atau kelurahan). Itu berarti undang-undang yang meng-iya-kan hukuman mati samasekali tidak didasari oleh semangat ini. Jadi secara konstitutif, hukuman mati itu tidak diperkenankan.

Lalu mengapa hukuman mati masih berlaku? Patut kita akui bahwa pemberlakuan hukuman mati sebetulnya diciptakan “hanya” untuk memuaskan “perasaan emosional” masyarakat yang diperteguh oleh negara. Perasaan emosional begitu kuat sehingga masyarakat berjuang untuk “membalas dendam” terhadap pelaku, dan supaya “balas dendam” itu dilakukan secara amburadul, maka negara mengaturnya melalui proses hukum yang ujungnya kita tahu: hukuman mati. Dalam perasaan emosional yang diikuti oleh balas dendam, masyarakat merasa dan memahami bahwa hukuman mati adalah sebuah hukuman yang adil. Itulah keadilan bagi masyarakat korban.

Tapi, saya kira, inilah kekurangan luar biasa dalam hukum. Sesungguhnya, perasaan bukanlah nilai, apalagi perasaan emosional, balas dendam. Segala tuntutan untuk memperoleh keadilan semestinya berjalan selalu dalam terang pembelaan terhadap HAM itu sendiri. Menuntut keadilan dengan mengorbankan HAM, adalah kontradiktif dalam dirinya. Kita memang pantas heran, karena hal-hal kontradiktif ini justru dilakukan oleh orang-orang elite, dan diperteguh oleh negara.

Tangan Berdarah

Para terpidana mati telah menjalani proses hukum mulai tingkat pertama, lalu tingkat banding, kasasi, peninjuan kembali, dan kini yang terakhir adalah permohonan grasi. Nyawa mereka ada pada tangan raksasa Presiden Jokowi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad bilang, koruptor itu “pembunuh berdarah dingin”. Lalu Jokowi? Entah berdarah dingin atau panas atau juga hangat, semuanya adalah pembunuh. Kalau Jokowi menandatangani surat permohonan grasi, maka ke-64 orang itu tidak akan mati secara legal: Jokowi bukan pembunuh. Tapi Jokowi enggan untuk memberikan tanda tangannya, membiarkan orang dieksekusi mati, maka tangan Jokowi berdarah; sekali lagi sepenuhnya nyawa mereka ada pada tangan Jokowi.

Jokowi secara legal, dengan kuat-kuasa sebagai orang nomor satu di Indonesia dengan pelbagai dalil manusiawi, atau seturut kata Beny K. Harman, sebagai wakil Tuhan di dunia, telah melanggar HAM, dan pelanggaran itu tergolong berat. Lalu Jokowi dihukum oleh siapa? Yah, tidak lain adalah Tuhan sendiri. Jokowi cuma wakil Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Saya membayangkan Jokowi akan memohon grasi kepada Tuhan. Dalam terang kebajikan kristiani yakni harapan, mudah-mudahan Tuhan akan mengabulkan permohonan grasi Jokowi.

Oleh orang-orang yang peka terhadap nurani dan hak asasi hidup, hendaknya, penghapusan hukuman mati terus diperjuangkan.*** (Flores Pos, 23 Desember 2014)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s