Diterima Gratis, Lalu Digelapkan?

  • Kasus Tanah Malasera, Mbay, Nagekeo
  • Kolom Bentara Flores Pos

Oleh Avent Saur

Nani-Aoh

Mantan Bupati Nagekeo, Yohanes Aoh

Persoalan tanah di Nagekeo terjadi pada tanah demi tanah. Patut disebutkan, kasus tanah di samping kantor bupati lama, tanah Kawasan Ekonomi Terpadu (Kapet) Mbay, tanah Malaruma, tanah kantor DPRD dan yang terakhir tanah Malasera. Kasus-kasus ini membuat Nagekeo yang kini berusia 8 tahun kurang semangat dalam melangkah, misalnya, pelbagai institusi vertikal: pengadilan dan kejaksaan, kepolisian dan rumah sakit belum tersedia; belum lagi aneka masalah lainnya. Atas dasar ini, kata Fraksi Karya Amanat Sejahtera DPRD Nagekeo benar adanya, “Kota Mbay masih berwajah kampung”.

Khusus tanah Malasera, persoalannya agak pelik. Seturut berita (FP, 7/1), penyidik Kejari Bajawa telah menetapkan 7 tersangka penggelapan aset daerah Malasera, sekalipun ketujuh oknum tersebut belum dimintai keterangan. Kata Kejari, “Jaksa telah menemukan bukti kuat keterlibatan beberapa pejabat”.

Ceritanya, tanah seluas 36 hektare itu diberikan secara gratis oleh suku Dhawe pada tahun 2007. Letaknya di Kelurahan Dhawe, Kecamatan Aesesa, agak jauh dari kota Mbay. Lima tahun kemudian, tahun 2012, Pemda (masa Bupati Nani Aoh) memindahtangankan Malasera seluas 14 hektare kepada developer (pengembang) PT Prima Indo Mega (asal Semarang, Jawa Tengah) untuk pembangunan 700 rumah (sekarang dihentikan) bagi PNS.

Apa persoalannya? Persoalan berawal dari keengganan Camat Aesesa Elias Tae sebagai pejabat pembuat akte tanah untuk menandatangani akta jual beli rumah dan balik nama sertifikat tanah perumahan yang telah dibeli 19 PNS. Sikap ini muncul diduga karena PT PIM tidak mengabulkan permintaan Camat Elias Tae untuk mendapat rumah gratis di perumahan tersebut. Lantas, persoalan ini dilaporkan Pemda kepada Kejari.

Oleh Kejari, persoalan ditukik lebih dalam, bukan lagi soal keengganan penandatanganan, melainkan soal legalitas pemindahtanganan tanah tersebut. Menurut Kejari, pemindahtanganan aset daerah, semestinya melalui dua syarat: (1) pemerintah harus mendapat persetujuan DPRD, (2) pemerintah melakukan tender, bukan hanya melalui memorandum of understanding (MoU). Semuanya ini telah diatur dalam undang-undang, misalnya, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Permendagri No. 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Syarat ini diabaikan Pemda, dan dengan itu, Pemda diduga melakukan tindak pidana korupsi penggelapan aset daerah. Jumlah aset dalam rupiah, Rp4,2 miliar: hasil perkalian tanah 14 hektare dengan harga Rp300.000/m2. Di manakah dana itu sekarang? Kejari akan menelusurinya pada oknum-oknum yang diduga terlibat.

Namun menurut Pemda, perumnas yang notabene dipertuntukkan bagi PNS itu, dan dengan itu, pemindahtanganan aset daerah (tanah) yang di atasnya perumnas itu dibangun, tidak perlu memenuhi dua syarat tadi. Tidak perlu tender, tidak perlu persetujuan DPRD. Secara yuridis, hal ini didasari UU dan Permendagri yang telah disebutkan di atas, pada ayat-ayat tertentu. Juga, tanah itu dijual dengan harga Rp40.000/m2, bukan Rp300.000.

Antara kejari dan pemda, mungkin ada banyak perbedaan lainnya, baik soal tafsir hukum dan harga tanah maupun tuntutan dan pertanggungjawaban. Ini bisa dilihat nanti dalam proses hukum selanjutnya.

Tapi yang paling mungkin, tidak ada orang di dunia ini yang menyorongkan kepalanya dengan lugu mengatakan “saya berbuat jahat (korupsi)”. Atau tidak ada jaksa yang dengan tulus mengatakan “kasus ini diproses lantaran kepentingan kongkalikong di belakang layar.”

Yang diharapkan sekarang, aset daerah yang dahulu diberikan secara sukarela (gratis) oleh suku Dhawe mesti diselamatkan untuk kepentingan rakyat, bukan digelapkan untuk kepentingan oknum tertentu. Kita akan cermati pelbagai langkah hukum selanjutnya, apakah tanah gratis itu digelapkan? Kejari mesti memberikan jawaban objektif.*** (Flores Pos, Kamis, 8 Januari 2014)

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s