Takut Omong, Takut Melawan Diam?

Oleh Justin L. Wejak

Justin L Wejak

Justin L. Wejak, Staf Pengajar di The University of Melbourne, Victoria, Australia

“Sekarang ini, banyak orang di Lembata takut kalau omong tentang bupati.” Demikian tutur seorang pemerhati sosial asal Lembata dalam percakapan per telepon, Minggu, 8 Februari 2015. Saya tak begitu heran mendengar ucapan itu. Sudah lama, ada kesan ketakutan itu dalam masyarakat.

Bahkan ada anggota DPRD Lembata sendiri pun, yang digaji untuk tidak boleh takut bersuara, ternyata juga takut. “Kami takut. Apa sedikit dipolisikan.” Demikian pengakuan seorang anggota dewan dalam sebuah percakapan. Artinya, bukan hanya bupati, tapi juga polisi, menjadi representasi dari ketakutan. Bisa dimengerti, kenapa dua sekutu ini paling ditakuti, bukan disegani, di Lembata.

Bangunan Politik Ketakutan

Tiga anggota dewan sempat dipolisikan, dan cepat-cepat, mereka ditetapkan sebagai tersangka atas dua kasus yang berbeda. Yakobus Liwa atas dugaan kasus fitnah terhadap Bupati Lembata ketika beliau dalam salah satu rapat dewan menyatakan bupati bohong soal proyek. Philipus Bediona dan Fery Koban atas dugaan kasus pemalsuan dokumen rekomendasi pemberhentian Bupati Lembata. Dua tersangka terakhir sempat menjadi tahanan Polres Lembata.

Dua perkara itu memang belum diselesaikan secara hukum, dan ketiganya masih berstatus tersangka. Siapa tahu, sengaja ditunda. Secara politik, membiarkan ketiganya terkatung dengan satu kepastian sebagai tersangka merupakan siasat politik yang bisa dipakai oleh lawan politik untuk melumpuhkan mereka dalam politik praktis. Mereka dibiarkan seperti itu supaya gampang dirajam secara politik. Stigma yang dibangun tentang mereka bisa dipakai sebagai senjata untuk melumpuhkan aspirasi politik mereka.

Sejak ketiganya ditetapkan sebagai tersangka, tersebar desas-desus bahwa beberapa anggota keluarga besar mereka ikut ditakut-takuti, dengan harapan, mereka bisa mendiamkan ketiga tersangka itu dari suara-suara kritis menentang praktik kekuasaan yang semena-mena.

Mirip dengan kasus Yakobus Liwa, Alex Murin juga dijadikan tersangka oleh Polres Lembata atas dugaan fitnah terhadap Bupati Lembata. Dalam orasinya di salah satu aksi unjuk rasa damai, Murin sempat menyatakan dugaannya tentang keterlibatan Bupati Lembata dalam kasus pembunuhan Lorens Wadu pada tahun 2013. Beliau mendesak agar bupati juga diperiksa. Dugaan kasus fitnah ini pun masih terkatung, entahlah apa alasannya yang sebenarnya.

Politik ketakutan dirancang dan diperlihatkan secara telanjang. Tiga kasus kematian mencurigakan di Lembata pada tahun 2013 (Lorens Wadu), 2014 (Linus Notan), dan 2015 (Gaspar Molan) justru memperlihatkan dimensi terdalam dari ketakutan. Orang menjadi khawatir, jangan-jangan mereka pun akan mengalami nasib serupa, mati terbunuh.

Filsafat Ketakutan

Filsuf Jerman, Martin Heidegger (1889-1976), dalam bukunya Sein und Zeit, yang kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Inggris dengan judul Being and Time, membedakan ketakutan dari kekhawatiran atau kecemasan. Kecemasan lebih bersifat fundamental daripada ketakutan. Kecemasan selalu tentang kematian. Objeknya sangat abstrak dan umum. Ia selalu ada sebagai bagian dari hidup manusia.

Berbeda dengan kecemasan, ketakutan memiliki objek yang konkret dan spesifik, seperti ular atau anjing tetangga yang galak. Ketakutan dialami saat seseorang menjumpai objek yang dianggap sebagai representasi dari bahaya dan ancaman.

Pengalaman-pengalaman tertentu di masa lalu, misalnya, pernah digigit ular atau anjing galak ikut membangun rasa ketakutan seseorang terhadap objek-objek itu di masa kini. Di sini pengalaman masa silam dapat mempengaruhi emosi ketakutan seseorang, dan pengalaman itu tersimpan rapih dalam ingatan yang pada saat-saat tertentu akan terlihat dalam reaksi ketakutan terhadap objek-objek tertentu yang mengingatkan seseorang akan pengalaman itu.

Lebih lanjut, menurut Heidegger, keduanya (ketakutan dan kecemasan) adalah bagian dari kondisi pikiran manusia, a state of mind. Kecemasan bisa memperdalam rasa ketakutan seseorang akan objek-objek nyata dan spesifik yang dianggap mengancam kehidupan.

Implisit dalam keterkaitan ini, meskipun ketakutan tak sefundamental kecemasan, ia adalah bagian dari kecemasan. Ketakutan merupakan bagian dari “ada sebagai manusia”, yang menurut  Kierkegaard (1813-1855) adalah juga, dan lebih sebagai, bagian dari “ada sebagai orang beragama”, seperti dijelaskan dalam bukunya Fear and Trembling.

Ketakpastian Hukum

Menghadapi rentetan kasus-kasus di Lembata, yang tidak hanya mencerminkan, tapi juga menciptakan ketakutan, sangatlah diperlukan kepastian hukum. Manakala hukum gagal memberikan kepastian seperti dalam contoh tiga kasus kematian di Lembata, ketakutan akan kematian semakin mencekam.

Dalam percakapan-percakapan di media sosial, ada kesan orang takut berbicara tentang Bupati Lembata. Akan tetapi, orang cukup berani menyatakan dugaan mereka tentang kemungkinan rekayasa dan kesengajaan di pihak Polres Lembata untuk menghentikan proses hukum atas kasus kematian pada tahun 2014 (Linus Notan), dan 2015 (Gaspar Molan). Kasus ancaman pembunuhan terhadap wartawan Flores Pos Maxi Gantung, pada tahun 2014, juga belum ditindaklanjuti oleh Polres Lembata. Ada indikasi kesengajaan melupakannya.

Ancaman Keterpecahan

Belakangan, dari observasi sepintas, masyarakat tambah takut akan kemungkinan keterpecahan sosial dan politik di antara mereka. Terkesan, sedang diterapkan politik adu domba seperti dalam sejarah penjajahan. Masyarakat diadudombakan dan dikapling-kapling untuk bisa dengan mudah dikuasai.

Beberapa desa di Ile Ape, misalnya, konon mulai terlibat dalam semacam “perang dingin” soal tanah. Desa-desa itu termasuk Lamawolo, Lamatokan/Tokojaeng. Ditakuti, konflik ini bisa memanas. Dan bisa diduga, siapa dalang di balik ini. Sayang, masyarakat takut mengatakannya secara terbuka, apalagi bersama-sama melawan sang dalang. Mereka pun takut untuk diam saja. Pilihan sikap, bersuara atau diam, sama-sama berisiko.

Hemat saya, rekayasa mengacaukan Ile Ape masuk akal. Dalam politik praktis, wilayah ini menjadi saingan kuat wilayah-wilayah lain, khususnya Kedang. Maka jika Ile Ape melihat dirinya sebagai suatu kolektivitas, dan jika mereka komit menopang kolektivitas itu, dengan misalnya, memajukan hanya satu calon, maka hampir pasti calon yang mereka usung nanti akan keluar sebagai pemenang. Namun, jika tidak, maka semua calon asal Ile Ape terancam gugur dalam kontes pemilihan nanti.

Wabup Lembata, Viktor Mado Watun, kemungkinan besar akan maju dalam kontes pemilihan Pejabat Bupati, dan Bupati dalam Pilkada nanti. Dan jika beliau menjadi satu-satunya calon dari Ile Ape, entahlah sebagai (Pejabat) Bupati atau Wakil Bupati, maka bisa diprediksi pasangan Viktor Mado akan unggul dalam Pilkada. Faktor Viktor Mado sudah terbukti memainkan peran penting dalam kemenangan Paket Lembata Baru dalam Pilkada 2012 yang lalu, selain faktor-faktor lain. Seorang simpatisan sempat berujar, “Viktor Mado itu kuat SDM-nya”.

SDM calon pemimpin memang mesti diekspos, dan kiranya menjadi pertimbangan masyarakat dalam pemilihan nanti. Bukan uang, bukan pula janji jatah (jabatan dan proyek), tapi pemimpin yang mempunyai hati untuk membangun bersama rakyat menuju kesejahteraan bersama di seluruh Lembata.

Uang bisa dicari dan diperoleh oleh orang-orang yang kreatif dan mau bekerja keras. Tugas pemimpin adalah menciptakan peluang agar rakyat bisa memperoleh sendiri uang.  Membagi-bagi uang sebelum pilkada agar dicoblos pada hari “H”, bukan hanya sama dengan upaya membangun budaya instan, an instant culture, dalam masyarakat, tapi juga tak beda dengan politik uang, money politics.

Membagi-bagi uang untuk membujuk rakyat turun ke jalan melakukan demonstrasi pembelaan saat dikecam karena gagap dalam kepemimpinan sama dengan penyuapan. Artinya, melanggar hukum, dan bisa dijerat hukum jika penegak hukumnya profesional.

Budaya instan membuat orang cepat lupa bahwa mencapai sesuatu perlu waktu, kerja keras dan kesabaran. Dikhawatirkan, orang-orang seperti ini gampang diperalat untuk kepentingan tertentu. Kaum berkuasa dan beruang pandai membaca dan mengeksploitasi mentalitas ini demi agenda mereka. Budaya dan mentalitas seperti ini menakutkan, dan oleh karena itu, mesti diwaspadai.

Semoga rakyat tak takut omong menentang budaya instan dan politik uang, oleh karena takut omong sama dengan takut melawan diam. Hal mana bisa jauh lebih berbahaya daripada berani omong, khususnya ketika berhadapan dengan hal-hal penting menyangkut kepentingan banyak orang.

Suara rakyat adalah suara yang seharusnya ditakuti oleh pemimpin yang beriman. Sebab, suara rakyat adalah suara Tuhan. The voice of the people is the voice of God.*** (Flores Pos, Selasa, 10 Februari 2015)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s