Kontradiksi Politik Daerah

1

Salah satu ruas jalan di Kampung Golosita, Kecamatan Welak, Manggarai Barat. Gambar saat prosesi penjemputan imam baru Pater Venti da Costa SVD, 6 Oktober 2014. Beberapa ruas jalan di Mabar tampak baik, tapi lebih banyak yang buruk.

Oleh Silvi M. Mongko, Pr

Menulis

Silvi M. Mongko Pr, Asal Manggarai Barat, Staf Guru di Seminari Kisol, Manggarai Timur

Belakangan ini, media lokal Flores Pos cukup intens merilis berita duka buruknya pembangunan infrastruktur jalan raya di beberapa titik wilayah Manggarai Barat (Mabar). Salah satu di antaranya yang cukup memprihatinkan ialah poros jalan yang menghubungkan Nggorang – Terang (Mabar), sebagaimana dirilis Flores Pos (3/2/2015).

Boleh jadi, berita itu samasekali tidak mengejutkan warga Mabar. Sudah menjadi rahasia umum selama ini, Mabar dikenal selain karena pariwisata yang kian mendunia, juga karena hancurnya infrastruktur jalan raya ke daerah-daerah kecamatan. Kualitasnya berada jauh di bawah mutu infrastruktur jalan raya daerah tetangganya, Kabupaten Manggarai.

Saya masih ingat, pada suatu kesempatan jelang perayaan Natal 2013, saya berpapasan dengan sejumlah pejabat Mabar di daerah Goloworok (Manggarai) setelah mereka mengadakan kunjungan kerja di wilayah Kecamatan Kuwus (Mabar). Tentu rasanya lucu, pejabat daerah harus melewati jalan daerah kabupaten lain untuk bertemu dengan rakyat di wilayah kekuasaannya sendiri. Rupanya, karena jalan poros Kuwus – Macang Pacar – Terang – Labuan Bajo dalam kondisi rusak parah, maka mereka harus kembali melalui jalan mulus walaupun harus sedikit menjual muka di daerah lain. Itu sudah kejadian Desember 2013. Bagaimana kondisinya sekarang?

Kini, keluhan itu terulang lagi. Bukan saja poros panjang dan strategis Kuwus – Macang Pacar – Terang – Nggorang – Labuan Bajo, tapi juga di wilayah Sano Nggoang. Buruknya infrastruktur jalan di daerah-daerah itu sudah lama dikeluhkan masyarakat. Lantas, di manakah peran pemerintah dan dewan yang telah ditunjuk, dan telah berkali-kali mengadakan kunjungan kerja ke daerah-daerah tersebut?

Keropos

Kondisi di atas menggambarkan adanya ironi besar dalam penyelenggaraan politik demokrasi lokal di Mabar. Pertama, maraknya proyek “asal jadi duit”. Hampir setiap tahun selalu ada anggaran proyek perbaikan infrastruktur jalan. Tapi mutunya cuma bertahan sebentar. Bisa diduga bahwa realisasi anggaran pembangunan yang selalu tuntas lebih banyak ke pundi-pundi kontraktor karena besarnya anggaran tidak sebanding dengan kualitas kerja proyek. Dan hampir juga sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk memenangkan tender, para kontraktor harus bergerylia dengan berbagai kekuatan “pelicin”.

Kedua, keroposnya demokrasi lokal. Penyelenggaraan demokrasi kita belum berhasil menciptakan tatanan pemerintahan yang baik (good governance) karena demokrasi masih dijejali oleh politik kepentingan. Demokrasi yang terdistorsi oleh aneka kepentingan para buruh politik lebih banyak menciptakan ironi pembanguan di tingkat lokal. Pembanguan berjalan tanpa visi yang jelas seiring menguatnya primordialisme pembangunan di daerah. Banyak selentingan beredar bahwa “di wilayah Lembor bangunan infrastruktur jalannya jauh lebih maju daripada wilayah Mabar bagian Kuwus dan Macang Pacar (Utara)”. Apakah ada indikasi primordialisme pembangunan di sana?

Saya melihat adanya suatu ironi besar pembangunan politik demokrasi di wilayah Mabar karena kontradiksi yang cukup tajam antara potensi daerah dengan laju pembangunan yang dicapai. Potensi di bidang pertanian, perkebunan, kelautan, pariwisata, dan peternakan tidak sebanding dengan laju pembangunan daerah. Sekadar menyebut beberapa contoh, pembangunan infrastruktur kesehatan yang dulu disebut-sebut bertaraf internasional hingga kini belum juga selesai. Proyeknya malah sudah mubazir. Belum lagi gambaran reotnya infrastruktur pendidikan sebagaimana dirilis Flores Pos (9-10/2/2015) di Mabar. Sangat menyedihkan, siswa-siswi SDI Haba, Kampung Kolong, Desa Lewat, Kecamatan Macang Pacar harus mengais ilmu pada gubuk reot beratap ijuk dan berdinding pelupuh bambu. Tampak seperti kandang ayam atau kambing.

Sementara itu, nasib para petani Lembor – yang dianggap sebagai lumbung beras NTT – kini terus dicekik kapitalisme pertanian karena pemerintah tidak sanggup menciptakan regulasi untuk membangun resistensi bersama bagi kelompok petani terhadap kekuatan modal dan praktik ijon para rentenir. Lucunya lagi, saat ini, petani Lembor kembali membeli beras dari Bima (NTB), karena stok beras sudah habis dijual ke luar oleh para rentenir (Flores Pos, 3/3/2015). Hal-hal ini selalu menjadi keluhan tahunan. Sekali lagi, quo vadis peran eksekutif dan legislatif Mabar?

Masalahnya, berkembang juga mekanisme “perlindungan diri” pemerintah. Terkait perbaikan jalan rusak, misalnya, selalu saja ada alasan: “Jalan-jalan itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi”. Masyarakat yang tidak tahu-menahu tentang distribusi wewenang demikian tentu tak banyak berharap akan kehadiran pemerintah provinsi di daerah kabupaten. Sebab untuk mereka, Pemkab dan dewan daerah yang jauh lebih tahu kenyataan di daerah. Maka ketika ada konfirmasi demikian, bagi rakyat, itu hanya semata-mata mekanisme “perlindungan diri” pemerintah dan dewan dengan jalan melemparkan tanggung jawab serentak melemahkan “selera” masyarakat untuk menuntut hak-hak politik. Dengan cara demikian, rakyat semakin dijauhkan dari pusat kekuasaan. Sama halnya dengan kebijakan pengelolaan Pantai Pede di Labuan Bajo oleh Pemerintah Provinsi NTT bersama investor. Rakyat diasingkan dari asetnya sendiri, sedangkan pemerintah semakin terlindung dari tuntutan pertanggungjawaban publik.

Maka suatu bahaya yang mesti selalu diwaspadai di sini ialah sifat khas kekuasaan yang cenderung memanipulasi jarak antara rakyat dengan pemerintah, antara kebutuhan rakyat dengan pusat kebijakan pemerintah. Ketika jarak itu terdistorsi oleh berbagai kepentingan orang-orang kuat, maka rakyat kian terpental dari pusat kebijakan.

Dalam kondisi demikian, meminjam Jacques Rancière, rakyat menjadi “bagian yang tak mendapat bagian” secara politik. Rakyat sebagai bagian esensial dari politik demokrasi tidak mendapat manfaat dari gerak pembangunan dan proses politik yang sedang terjadi. Rakyat menjadi apatis terhadap negara (pemerintah) karena merasa hak-hak politiknya ditelantarkan. Bersamaan dengan itu, kesadaran kritis untuk mengontrol pemerintahan kian dimandulkan.

Keadaan demikian, di satu pihak melumpuhkan daya kritis rakyat karena “membiarkan” negara (pemerintah) terus bekerja tanpa kontrol; di pihak lain, pemerintah merasa semakin aman dan leluasa untuk terus melancarkan perampokannya terhadap kekayaan negara.

Responsivitas

Sebenarnya, kontradiksi politik demikian bisa dicegah karena dalam konsep good governance, dua hal selalu diandaikan. Pertama, responsivitas pemerintah. Ini berkaitan dengan nilai yang jauh lebih mendasar dalam praktik demokrasi yakni kepedulian terhadap nasib rakyat yang telah memberikan mandat-kekuasaan. Ketika negara dijalankan tanpa daya tanggap dan kepedulian, maka hal itu justru menyuburkan praktik ketidakadilan. Sebab, kepedulian selalu membangkitkan kesadaran untuk membatasi ego (pemerintah) sendiri serentak melahirkan disposisi pilihan politik untuk secara spontan selalu berpihak kepada keadilan dan kemakmuran bersama. Kepedulian terhadap nasib rakyat menunjukkan negara yang selalu hadir melindungi rakyatnya. Mandeknya sejumlah pembangunan strategis di Mabar sangat kuat menggambarkan negara tanpa kepedulian, negara tanpa “pemerintah”.

Kedua, gerakan civil society yang kuat. Masyarakat mesti cerdas dan berani menuntut hak-hak politik dalam kehidupan bernegara. Kecerdasan masyarakat mesti sanggup ditunjukkan dalam kewarasan sikap untuk mengkritisi pemerintahan dan sanggup memilih pemimpin yang tepat untuk mengartikulasikan kepentingan bersama. Dan hal itu mungkin, jika ada wadah bersama yang dapat diandalkan sebagai kekuatan demokrasi pada arus bawah. Untuk itu, penting di sini kehadiran para akademisi, cendikiawan, pengamat, aktivis dan LSM guna memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kehadiran mereka mesti sungguh-sungguh terlepas dari berbagai kepentingan.

Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat pada tahun 2015 ini, Mabar akan menyelenggarakan Pilkada guna menentukan nasib politik selama lima tahun ke depan dengan memilih pemimpin daerah yang bisa dibuktikan kesanggupannya untuk mengartikulasikan kepentingan bersama. Mabar membutuhkan pemimpin yang cerdas, visioner dan tanggap terhadap isu-isu strategis pembangunan ke depan.*** (Flores Pos, Kamis, 12 Maret 2015)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s