Demi Prinsip, Tolak Hukuman Mati

Oleh Justin L. Wejak

Justin L Wejak

Justin L. Wejak, Staf Pengajar di Universitas Melbourne, Australia

Ulasan ini merujuk pada tulisan Dr Brian Johnstone, teolog dan imam Katolik, yang sempat mengajar Teologi Moral di Roma dan di Universitas Katolik Washington, Amerika Serikat. Kini beliau adalah asisten Profesor di Universitas Katolik Australia, kampus Melbourne. Tulisannya dimuat dalam SPC News (April 2015), berjudul: ‘Andrew Chan & Myuran Sukumaran & the Death Penalty’. SPC adalah singkatan untuk Social Policy Connections (Jaringan Kebijakan Sosial) yang berbasis di Melbourne.

Saat ini memang belum ada kepastian hukum tentang eksekusi mati terhadap duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Meskipun belakangan terdengar desas-desus tentang kemungkinan pembatalan hukuman mati kepada kedua gembong narkoba asal Australia itu.

Argumen utama Presiden Jokowi adalah bahwa hukuman mati terhadap keduanya penting sekali demi menyelamatkan warga Indonesia dari kematian oleh karena narkoba. Chan dan Sukumaran lantas dipersepsikan sebagai representasi dari bahaya mematikan narkoba. Logika simplistisnya adalah bahwa satu-satunya cara mengeliminasi bahaya kematian itu adalah dengan mengeksekusi mereka.

Di Indonesia, menurut Jokowi, kira-kira ada 50 orang yang tewas setiap hari oleh karena narkoba. Angka ini sempat dipertanyakan oleh beberapa peneliti. Mereka mempertanyakan sumber dan metodologi perolehan angka yang dikutip oleh Jokowi.

Di Australia, jumlah orang yang tewas setiap tahun oleh karena narkoba diperkirakan sekitar 1.500 orang. Dampak-dampak buruk dari narkoba, termasuk korban jiwa, didokumentasikan dalam buku berjudul, Drug Addiction in Australia, karya Dr John Sherman dan Tony Valenta.

Memang tak dipungkiri kehancuran yang disebabkan oleh para gembong narkoba. Namun pertanyaan moral adalah apakah hukuman mati sungguh merupakan cara yang efektif dan dapat diterima dalam upaya bersama memerangi narkoba?

Konon kebanyakan warga Australia menolak keras hukuman mati. Menarik, dalam kasus bom Bali 2002, mantan Perdana Menteri Australia sendiri, John Howard, tidak menolak eksekusi mati terhadap Amrozi cs. Simon Crean, pemimpin partai oposisi waktu itu, Partai Buruh, pun tidak mengeluarkan pernyataan penolakan eksekusi mati terhadap para pelaku bom Bali, Amrozi cs. Mantan Perdana Menteri Australia dari Partai Buruh Kevin Rudd cuma sempat menyatakan bahwa memang adil bahwa para pengebom Bali menerima hukuman yang setimpal dengan kejahatan mereka.

Menurut Johnstone, sikap pemerintah Australia ini justru menuai kecaman. Australia dituduh inkonsisten soal hukuman mati.

Perdana Menteri Australia sekarang, Tony Abbott, memang sejak awal konsisten menentang rencana pelaksanaan eksekusi mati terhadap Chan dan Sukumaran. Namun untuk melawan tuduhan bahwa Australia seolah hanya menentang hukuman mati demi kepentingan warga negaranya sendiri, maka menurut Johnstone, argumen penolakan mestinya didasarkan pada soal “prinsip”.

Ini seharusnya menjadi fokus perdebatan karena ia melampaui argumen kepentingan perorangan dan nasional. Lebih dari pada itu, yang namanya “prinsip” itu memang universal sifatnya.

***

Secara tradisional, Gereja-Gereja Kristen menyokong hak negara memberlakukan hukuman mati dalam kasus-kasus kejahatan berat. Namun belakangan Gereja mulai mengadopsi posisi yang lebih membatasi hak negara daripada sebelumnya. Posisi Gereja Katolik sekarang, misalnya, seperti dinyatakan oleh Paus Yohanes Paulus II, dalam ensikliknya, The Gospel of Life (Injil Kehidupan) nomor 56:

“Mengenai soal itu semakin kuatlah kecenderungan di dalam Gereja maupun dalam masyarakat sipil, untuk meminta supaya hukuman mati itu diterapkan secara sangat terbatas, atau bahkan supaya itu dihapus samasekali. Masalah hukuman mati harus ditinjau dalam konteks sistem keadilan pidana, yang makin sejalan dengan martabat manusia, dan dengan demikian – pada dasarnya – dengan rencana Allah bagi manusia dan masyarakat. Tujuan utama hukuman mati yang dijatuhkan oleh masyarakat yakni ‘untuk memulihkan kekacauan yang diakibatkan oleh pelanggaran.’ Pemerintah wajib memulihkan pelanggaran hak-hak pribadi dan sosial dengan mengenakan hukuman yang setimpal kepada terpidana dengan kejahatannya, sebagai syarat bagi terpidana untuk memperoleh kembali kebebasannya. Dengan demikian, pemerintah juga memenuhi tujuan mempertahankan ketertiban umum dan menjamin keamanan rakyat, sementara sekaligus memberikan dorongan dan bantuan kepada terpidana untuk mengubah perilakunya dan direhabilitasi.”

“Sudah jelas bahwa supaya tujuan-tujuan itu tercapai, maka hakikat dan beratnya hukuman harus dievaluasi dan diputuskan dengan cermat, dan jangan sampai pada ekstrem melaksanakan hukuman mati kecuali apabila memang mutlak perlu. Dengan kata lain, hukuman mati adalah satu-satunya cara untuk melindungi masyarakat. Akan tetapi kini, oleh karena perbaikan-perbaikan yang terus-menerus dalam penataan sistem hukuman, maka kasus-kasus demikian menjadi sangat langka, atau boleh jadi praktis sudah tidak ada lagi.”

Dalam sebuah rapat dengan para wakil dari organisasi Hukum Pidana Sedunia pada 23 Oktober 2014, Paus Fransiskus menyatakan: “Susah membayangkan bahwa negara-negara hari ini tak bisa menggunakan sarana lain selain hukuman mati untuk melindungi kehidupan warganya dari para penyerang yang tak adil”.

Menurut Johnstone, ada tiga argumen terkait hukuman mati yang perlu dijelaskan: pembalasan (retribution), pencegahan (deterrence), dan pembelaan/perlindungan (defence).

Menurutnya, ada dua versi argumen “pembalasan/retribusi”. Pertama, terkait pandangan tentang tata tertib moral keadilan di dunia. Menurut pikiran ini, kejahatan merusakkan tata tertib. Keadilan menuntut agar pelaku kejahatan dikenakan hukuman sebagai cara untuk memperbaiki kerusakan. Apabila kejahatannya sangat serius, maka negara berhak dan berkewajiban menghukum si pelaku dengan hukuman mati. Namun banyak orang sekarang sulit menerima versi argumen ini bahwa hukuman mati mampu memperbaiki tata tertib moral yang sempat diporakporandakan oleh si pelaku kejahatan.

Versi argumen kedua dari argumen “pembalasan” adalah “rasa kepuasan”. Anggota keluarga dari korban terkadang mengklaim bahwa mereka belum melupakan sebuah peristiwa nahas apabila si pelaku kejahatan belum dieksekusi mati. Tampaknya, versi argumen ini lebih mirip dengan “pembalasan dendam” (revenge), ketimbang cermin “keadilan yang sejati” (true justice). Balas dendam berarti menyakiti pihak lain yang dianggap telah menyakiti orang lain, sekadar untuk kepuasan pribadi, ketimbang demi keadilan.

Johnstone menjelaskan, untuk alasan “pencegahan”, kini sudah diterima umum bahwa hukuman mati samasekali tak efektif. Efek jera yang dipakai selama ini untuk mendukung eksekusi mati terhadap duo Bali Nine diragukan daya jeranya.

Menurut Johnstone, dalam konteks argumen ketiga yang didasarkan pada “pembelaan” atau “perlindungan”, terdapat dua versi pandangan. Pertama, terkait pembelaan terhadap nilai moral yang melekat pada manusia, yakni respek terhadap martabat manusia. Setiap manusia memiliki kapasitas untuk berubah dan maju. Dan tugas negara adalah membela dan mendorong martabat manusia.

Butir pandangan yang kedua terkait argumen “pembelaan” adalah adanya sarana yang pantas untuk melindungi masyarakat dari si pelaku kejahatan, yakni pemenjaraan. Dalam kondisi mutakhir, hukuman mati sebagai cara untuk melindungi masyarakat bukan lagi argumen yang meyakinkan.

Lebih lanjut, menurutnya, justru oleh karena respek terhadap martabat manusia, maka si pelaku kejahatan tak boleh dieksekusi mati oleh negara. Sebaliknya, ia diberikan kesempatan untuk berubah. Si pelaku kejahatan semestinya dibiarkan hidup untuk “menebus” kejahatannya dengan mengabdi masyarakat. Misalnya, memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para napi yang lain, seperti dilakukan oleh Chan dan Sukumaran.

Duo Bali Nine telah memperlihatkan tanda-tanda positif selama kurang lebih satu dasawarsa di penjara. Mereka mampu berubah. Dan dengannya, terbersit optimisme dan harapan bahwa mereka bakal mampu pula mengubah sesama napi untuk menjadi manusia yang lebih baik di masa depan.***(Flores Pos, Kamis, 9 April 2015)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s