Radikalisme versus Moralitas Publik

Oleh Romo Frans Nala

Menulis

Romo Frans Nala, Staf Guru SMPK Santo Klaus Kuwu, Manggarai

Di tengah hingar bingar situasi politik tanah air akhir-akhir ini, media massa cukup intens juga menyajikan berita mengenai gerakan radikal ISIS. Disinyalir, Indonesia telah menjadi salah satu incaran kelompok radikal itu dalam ekspansinya. Apalagi negeri ini begitu rentan terpancing dengan gerakan – baik ideologis maupun keagamaan – yang bersifat militan.

Organisasi massa yang cenderung anarkis, mafia hukum dan politik yang kian merajalela menjadi pra kondisi sosio-politik yang juga memudahkan gerakan radikal apa pun menyusup ke Indonesia. Lebih lagi, kalau gerakan tersebut diberi legitimasi ajaran agama atau teologi tertentu sebagai basisnya. Namun sungguh ironis, sebab amat sulit kita menguraikan nilai keluhuran dari suatu gerakan yang secara terang-terangan mengibuli agama dan menggunakan kekerasan sebagai caranya.

Penyadaran Sosial

Secara kasat mata, gerakan radikal ISIS bermuara pada penghancuran moralitas publik. Untuk itu, ada beberapa ranah penting yang perlu dilibatkan dalam upaya penyadaran sosial. Pertama, restorasi politik-hukum. Mengapa pengaruh ISIS dikaitkan dengan politik-hukum? Hal ini berkaitan dengan kondisi kita sebagai suatu bangsa dan regulasi hidup bersama. Kalau kita mampu menciptakan situasi politik-hukum yang kondusif, mengedepankan kebenaran, keadilan dan kejujuran, maka kita dapat menangkal pengaruh kekuatan yang merongrong kehidupan bangsa ini. Namun ketika politik selalu dirundung prahara dan hukum berjalan dalam kegamangan, kita tidak mungkin dapat bertindak tegas dan konsisten. Dalam hal ini, tanggung jawab negara sangat penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi segenap warganya.

Sekarang, banyak orang semakin resah karena ternyata ada orang Indonesia yang sudah terlibat dalam jaringan kekerasan tersebut. Hal itu berkaitan dengan perekrutan anggota dan pendanaan. Kondisi ini amat mengkhawatirkan! Sekali lagi, negara wajib hadir untuk mengawal segala bentuk kegiatan atau gerakan kemasyarakatan – baik politis maupun keagamaan – yang berpotensi melahirkan kekerasan. Tetapi kalau negara mentoleransi atau membiarkannya, maka negaralah sesungguhnya yang justru menghancurkan warganya. Karena itu, perbaikan situasi politik dan penguatan kembali supremasi hukum sangat penting sehingga pengaruh-pengaruh radikal itu tidak mudah menyusup dan mempengaruhi ruang sosial kita.

Kedua, penguatan ranah agama. Tak dapat disangkal, gerakan radikal kadang bersumber dan atau memakai ajaran agama (teologi) tertentu sebagai legitimasinya. Sebab dengan cara demikian, mereka mudah mengafiliasi kekuatan psiko-sosial dan psiko-religius sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam konteks ini, agama mesti hadir sebagai kekuatan moral yang kritis dan korektif untuk mengarahkan anggotanya pada jalan hidup yang benar, dan mengabdi pada nilai-nilai keadilan, solidaritas, toleransi dan kemanusiaan. Kelompok-kelompok tertentu yang sengaja menafsir ajaran agamanya hanya untuk melegalisasi suatu bentuk gerakan yang menggunakan kekerasan sebagai caranya mesti ditindak tegas sesuai hukum.

Peran agama sangat dituntut karena seringkali agama dinistakan dengan cara-cara demikian. Tentu tidak bermaksud membentuk hegemoni agama (tertentu) di ruang publik. Paling kurang, setiap agama wajib menyadarkan segenap pemeluknya agar menghindarkan diri dari jalan-jalan kekerasan yang menghancurkan martabat manusia. Sebab sungguh diyakini, tidak ada satu agama pun yang membenarkan kekerasan sebagai jalan untuk menggapai keselamatan. Untuk itu, agama-agama mesti bersatu sebagai kekuatan moralyang solid – dan tidak terus terkurung dalam cara berpikir mayoritas-minoritas – sehingga secara bersama menangkal pengaruh gerakan-gerakan yang menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan secara sadis.

Ketiga, revitalisasi fungsi pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kekuatan perubahan dan penentu gerak zaman. Secara tidak langsung, pendidikan memiliki tanggung jawab untuk membentuk peradaban. Melalui pendidikan yang terencana dan sistemik, nilai-nilai luhur kehidupan atau budaya kehidupan diwariskan kepada segenap generasi bangsa. Itu berarti, lembaga pendidikan harus berada pada garda terdepan untuk mengembangkan budaya alternatif yang mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, solidaritas, keadilan dan demokrasi.

Di beberapa negara, pola pembelajaran seperti ini sudah mulai diterapkan. Sebagai contoh, para guru di Amerika Serikat mengajarkan para siswa untuk menjadi pribadi yang kritis, mandiri, otonom dan berdaya saing. Dengannya, mereka menjadi lebih kritis, kreatif, inovatif dan unggul.

Indonesia perlu mengembangkan pola pembelajaran “kontekstual” yang mengedepankan penguatan nilai dan menumbuhkan sikap kritis. Pola pembelajaran yang berbasiskan kearifan hidup dan keluhuran budaya. Apalagi di tengah maraknya aksi kekerasan sekarang ini, para guru mesti mengajarkan nilai-nilai persaudaraan, toleransi, anti kekerasan dan wawasan kewarganegaraan. Dengannya, pengaruh-pengaruh buruk dari luar yang dapat menghancurkan diri kita dan kohesitas sosial (NKRI) dapat diredam.

Dalam aras ini, kita perlu mengapresiasi langkah Mendikdasmen beberapa waktu lalu yang telah menarik sejumlah buku pelajaran (agama) di sekolah-sekolah yang disinyalir mengandung nilai-nilai kekerasan di dalamnya.

Keempat, penguatan institusi keluarga. Keluarga merupakan sel hidup masyarakat, embrio bagi terbentuknya komunitas sosial yang baik, beradab dan manusiawi. Proses internalisasi nilai yang pertama dan utama terjadi dalam keluarga. Keluarga perlu mengembangkan nilai iman dan menghidupkan nilai moral. Itu berarti ajaran iman (agama) dan moral mesti disampaikan sejak dini kepada anak-anak. Dengannya, mereka memiliki basis pertahanan pertama dan terakhir dalam menghadapi pengaruh ajaran-ajaran sesat yang berseliweran muncul di tengah masyarakat, dan menggunakan bendera agama atau ideologi tertentu sebagai basis legitimasinya.

Apabila keluarga-keluarga bersikap permisif terhadap hal-hal yang berbau kekerasan di tengah masyarakat, maka anak-anak cenderung mencari orientasi nilai di luar, yang membuat mereka rentan terabsorbsi pengaruh kelompok radikal. Sebab diakui bahwa kekerasan telah menjadi ideologi baru yang banyak digandrungi orang muda saat ini. Dan kalau keluarga tidak lagi solid mengawal nilai-nilai tadi, maka masyarakat akan rentan terinfiltrasi pengaruh-pengaruh kekerasan. Karena itu, peran keluarga (orangtua) perlu direvitalisasi karena sangat penting dan strategis untuk mengarahkan generasi muda pada jalan yang benar. Sebab tidak ada masyarakat yang beradab tanpa keluarga-keluarga yang baik dan manusiawi.

Gerakan Bersama

Upaya menangkal pengaruh radikal ISIS memang tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri atau kelompok. Perlu dibangun jejaring kerja sama yang holistik antara seluruh komponen masyarakat sehingga tidak ada kemungkinan mereka bisa menyusup dalam pelbagai cara. Sebab gerakan radikal tersebut telah menjelma menjadi sebuah kekuatan transnasional yang cenderung berafiliasi dengan jaringan kekerasan global, seperti terorisme, yang berpotensi menghancurkan dan terus berusaha memperluas pengaruhnya di banyak negara, baik dengan cara-cara yang halus maupun kasar, seperti perang. Ekspansinya selalu berujung pada pemberangusan yang amat sadis dan tidak manusiawi. Untuk itu, langkah diplomasi tidak cukup mampu meredam pergerakannya. Perlu dibentuk kebijakan politik-hukum yang jelas dan tegas.

Dalam aras ini, kita perlu mengeluarkan satu produk hukum yang melarang adanya gerakan radikal ISIS di Indonesia beserta sanksi-sanksi yang tegas. Selain itu, negara perlu memperketat pelbagai izin untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Ini bentuk tanggung jawab negara!

Kita mengapresiasi langkah Menkopolhukam yang dalam kerja sama dengan kementerian terkait dan pihak keamanan (TNI-Polri) telah mengambil kebijakan memperketat izinan dan pengawasan bagi warga negara Indonesia yang ke luar negeri atau warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Kita juga mengapreasi langkah yang telah diambil oleh Kemenkominfo yang membredel beberapa situs yang disinyalir menyebarluaskan ideologi kekerasan di internet. Semuanya wajib diikuti agar kita selamat dari kerusakan moral dan kehancuran sosial.***(Flores Pos, Selasa, 28 April 2015)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in BERITA and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s