Pantai Pede dan Identitas Masyarakat Lokal

Oleh Benny Denar (Alumnus Pascasarjana STFK Ledalero, Maumere, Flores)

Polemik terkait kepemilikan dan peruntukan Pantai Pede di Labuan Bajo semakin memanas. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya tetap kukuh mengeluarkan izin bagi PT Sarana Investama Manggabar (SIM) milik Ketua DPR RI Setya Novanto, untuk membangun hotel berbintang di Pantai Pede. Kabarnya, pendirian hotel milik Novanto tersebut hanya menunggu surat izin pendirian bangunan (IMB) dari  Bupati Manggarai Barat (Mabar). Jika Bupati Mabar juga “masuk angin”, maka bukan tidak mungkin, pendirian hotel di Pantai Pede akan segera terealisasi. Mendengar itu, berbagai kelompok masyarakat aktif berkonsolidasi untuk menolak kebijakan gubernur tersebut. Bahkan lebih dari 20 ribu orang melakukan demonstrasi menolak privatisasi Pantai Pede pada Sabtu, 20 Juni kemarin.

Tragedi Pembangunan

Seharusnya, pemerintah berpikir ulang terkait kebijakan tersebut, bukan saja karena semakin derasnya arus penolakan rakyat, tetapi juga karena berbagai alasan etis pembangunan yang juga patut dipertimbangkan. Seperti yang nyaring terdengar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT ingin menyerahkan Pantai Pede kepada PT SIM untuk selanjutnya PT SIM tersebut membangun hotel, dan Pemprov NTT akan mendapat royalti sebesar Rp21.500.000 setiap bulan. Menurut Pemprov NTT, cara pengelolaan seperti itu akan sangat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTT yang dinilai masih terlalu kecil. Peningkatan PAD dan semakin banyaknya uang untuk membiayai pembangunan menjadi tolok ukur bagi Pemprov NTT untuk menilai tingkat kamajuan pembangunan di NTT.

Alasan ini memang terkesan populis, tetapi itu menjadi soal karena sejatinya yang mesti diprioritaskan adalah kepentingan rakyat, bukan hanya soal berapa banyak uang yang bisa dimasukkan ke dalam PAD, mengingat itu kerap kali juga dikorupsi daripada dipakai untuk kepentingan rakyat. Income Rp225 juta per tahun atau Rp21 juta per bulan bagi provinsi tidak cukup kuat menjadi alasan Pantai Pede digadaikan kepada PT SIM. Ruang terbuka itu dengan segala keindahannya jauh lebih mahal nilainya dan bahkan tak bisa ditukarkan dengan uang. Yang jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih bernilai adalah kebutuhan ratusan ribu bahkan jutaan rakyat yang mau menikmati keindahan pantai itu ketimbang angka murahan tersebut.

Menjadi aneh bahwa ketika banyak pemerintah di banyak daerah atau kota besar lain sibuk mencari ruang terbuka untuk dijadikan tempat permainan dan rekreasi publik, Pemprov NTT justru dengan enteng menggadaikan ruang terbukanya kepada pihak ketiga untuk dikelola secara privat. Padahal Pantai Pede adalah satu-satunya ruang terbuka di Labuan Bajo yang bisa dimasuki oleh masyarakat umum. Banyak tempat wisata yang selama ini telah diserahkan pemerintah kepada investor, dan masyarakat harus membayar mahal lagi kepada investor jika ingin sekadar berwisata.

Bukan Sekadar Rupiah

Sejatinya, pembangunan tidak bisa dinilai berdasarkan tolok ukur materi (income) semata. Pembangunan tidak dimaksudkan hanya demi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mesti menunjang keutuhan manusia dalam segala dimensinya. Goulet (1993), misalnya, menggagaskan bahwa pembangunan mesti menyentuh tiga elemen utama, yaitu kelangsungan hidup (life sustenance), kehormatan diri (self esteem) dan kebebasan (freedom).

Pertama sekali pembangunan memang mesti berorientasi pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dari sebanyak mungkin orang yang merupakan prasyarat dari kelayakan hidup manusia itu sendiri. Namun pembangunan tidak boleh berhenti pada orientasi pemenuhan akan kebutuhan dasar dimaksud apalagi untuk sekadar mengakumulasi kekayaan. Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut mesti mengarah kepada tujuan yang lebih tinggi yaitu munculnya rasa harga diri atau kehormatan diri dalam diri manusia. Rasa kehormatan diri itu muncul dalam pribadi-pribadi yang memiliki keautentikan (authenticity), identitas (identicy), kemuliaan (dignity), kehormatan (respect) dan pengakuan (recognition).

Dalam bahasa lain, konsep di atas bisa dilihat dalam alur pemikiran Peter L. Berger dalam bukunya Piramida Korban (1982). Dalam buku tersebut, Berger menyarankan agar tolok ukur segala kebijakan pengembangan masyarakat yaitu menghindari atau paling tidak ikut memperhitungkan penderitaan atau biaya-biaya manusiawi. Berger menyebut dua kriteria penderitaan, yakni tolok ukur rasa sakit yang mengacu pada penderitaan fisik dan tolok ukur makna (hidup). Penderitaan sebagai basis etis pembangunan menghendaki agar pembangunan hendaknya bertitik tolak dari segala yang dialami sebagai penderitaan fisik seperti kelaparan, penyakit, kemelaratan, penyiksaan, penggusuran, diskriminasi, atau penindasan.

Namun pembangunan tidak boleh berhenti pada perhitungan menghindari rasa fisik tersebut. Sebab manusia juga bisa menderita dari sisi makna hidup. Manusia bahkan lebih menderita jika, misalnya, hanya diperlakukan sebagai objek politik pembangunan, atau jika terpaksa tunduk pada pola sosio-budaya asing, atau juga sebaliknya, jika menjadi budak tradisi-tradisi pribumi yang tidak manusiawi.

Menghargai Identitas Warga

Penjelasan Goulet dan Berger tersebut menunjukkan, bahwa secara etis, pembangunan mesti berorientasi tidak hanya kepada pemenuhan kebutuhan fisik manusia, tetapi juga harus mencakup kebutuhan spiritual yakni penghargaan akan identitas dan harga dirinya. Dalam konteks ini, bisa dipahami jika banyak kelompok masyarakat di Manggarai Barat menolak pengelolaan Pantai Pede diserahkan kepada investor hanya demi mendapatkan tambahan PAD sebesar Rp21.500.000.

Ada perhitungan makna yang mesti diperhatikan di sana. Pertama, nilai historis dan kultural. Pantai Pede diberikan dan dinobatkan oleh leluhur warga Manggarai Barat dengan nama Pede yang mempunyai makna sebagai “tempat leluhur menitipkan pesan untuk anak cucunya’’. Pantai Pede adalah tanah pede dise Empo agu tanah mbate dise Ame’’. Artinya Pantai Pede adalah tanah yang diwariskan dengan sejumlah pesan yang amat bermakna tentang segala hal yang berkaitan dengan kehidupan bersama, budaya dan lingkungan yang harus dijaga dan dirawat pada kemudian hari. Maka tepat, jika selama ini, Pantai Pede dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan segala pementasan budaya, baik budaya Manggarai pada umumnya maupun budaya daerah di NTT bahkan pementasan budaya yang berskala internasional seperti saat Sail Komodo pada September 2013 silam.

Kedua, nilai sosial. Kawasan Pantai Pede merupakan tempat warga Manggarai Barat dan bahkan juga warga dari berbagai daerah berwisata. Pantai Pede memikat wisatawan, baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Labuan Bajo. Bagi masyarakat Manggarai Barat dan khususnya warga Kota Labuan Bajo, Pantai Pede mempunyai peran sangat penting untuk membangun pola interaksi yang akrab dengan sesamanya. Pantai Pede adalah simbol kebersamaan dan jalinan keakraban antarwarga di tengah semakin menguatnya semangat individualisme.

Dengan berbagai alasan mendasar tersebut tentu sulit bagi masyarakat Manggarai Barat menerima kebijakan Gubernur Frans Lebu Raya untuk memprivatisasikan Pantai Pede kepada investor. Penguasaan Pantai Pede oleh investor akan membuat masyarakat Labuan Bajo merasa terdepak dari halaman permainannya sendiri yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka turun-temurun. Masyarakat ingin mempertahankan rasa harga diri, kehormatan dan identitasnya. Seharusnya, pemerintah mesti turut memberikan respek dan pengakuan terhadap identitas dan harga diri masyarakat tersebut.*** (Flores Pos, Selasa, 23 Juni 2015)

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s