Geliat Pilkada versus Amnesia Publik

Oleh Frans Nala, Pr

Frans Nala Pr

Frans Nala Pr, Rohaniwan, Tinggal di Komunitas SMP Fransiskus Ruteng, Manggarai

Dalam satu kesempatan, seorang bakal calon (balon) bupati Manggarai Barat, yang sedang menduduki posisi penting di Mabar saat ini mengatakan bahwa ada dua hal yang perlu dilakukan oleh setiap balon dalam menyambut perhelatan pilkada (pemilihan kepala daerah), yakni pendekatan dengan partai politik (parpol) dan komunikasi politik dengan masyarakat.

Pernyataan ini menarik untuk dikaji. Pertama, pernyataan tersebut menegaskan bahwa parpol merupakan kendaraan utama yang harus ‘direngkuh’ oleh setiap calon agar mendapat tiket masuk dalam pilkada. Ini merupakan syarat legal yang tak tergantikan, kecuali maju sebagai calon perseorangan (independen).

Namun tidak semua orang dengan mudah mendapatkan partai pengusung itu, kecuali kalau balon tersebut merupakan ketua partai, pengurus inti partai atau loyalis partai. Sebab kalau bukan ‘orang partai’, dia harus merogoh kocek dalam-dalam untuk ‘membeli’ partai dengan sejumlah besar uang. Inilah fenomena politik transaksional.

Kedua, setelah mendapatkan parpol sebagai kendaraan pengusungnya, si balon tidak otomatis bisa memenangkan kontestasi secara riil di tengah masyarakat. Ia harus mampu merebut hati rakyat dengan pelbagai cara. Sebab komunikasi dengan parpol hanya bertujuan untuk memenuhi persyaratan legal-formal melalui kontrak yang bercorak elitis, sedangkan rakyatlah yang secara riil menentukan dalam proses pemilihan langsung. Untuk itu, sosialisasi diri mesti gencar dilakukan, baik melalui media massa maupun pertemuan langsung dengan masyarakat.

Ongkos politiknya tidak murah. Sebab sosialisasi politik yang mengikat bukan terutama karena visi-misi yang baik, melainkan dengan kekuatan uang. Inilah arena empuk bagi para calon pragmatis dan oportunis untuk melestarikan politik uang, sebab mayoritas masyarakat kita merupakan pemilih tradisional dengan tingkat keterbatasan pengetahuan dan kesulitan ekonomi yang relatif tinggi.

Kedua fenomena ini merupakan akar utama lahirnya money politics dan kapitalisasi jabatan yang marak dilakukan oleh para kepala daerah hingga kini. Mereka menggunakan jabatannya setelah terpilih bukan terutama untuk melayani kebutuhan masyarakat, melainkan untuk meraup keuntungan ekonomis-material dan mengembalikan modal yang telah dikeluarkan sebagai ongkos politik pada masa kampanye.

Tidak heran kalau cukup banyak pejabat terlibat dalam urusan proyek, baik secara terbuka maupun secara siluman, dengan menggunakan ‘bendera’ orang lain. Bahkan lebih buruk lagi, mereka menggadaikan aset-aset potensial daerah, seperti pertanian dan pariwisata, kepada pihak investor atau swasta. Mereka terpaksa menggandeng elite-kapitalis untuk menutupi ongkos politik yang mahal selama pilkada. Dengan demikian, pembangunan semakin terbengkalai, dan masyarakat tetap terus dibiarkan hidup dalam kubangan penderitaan.

Naluri Kuasa

Fenomena politik transaksional sesungguhnya berakar pada naluri kuasa. Hasrat untuk berkuasa itu, menurut Thomas Hobbes, merupakan sesuatu yang primordial dalam diri manusia. Naluri kuasa itu malah jauh lebih kuat daripada keinginan dan harapan akan hidup baik, rukun, berdamai dan bersaudara dalam masyarakat. Dengannya bisa dimengerti, mengapa banyak orang tidak pernah merasa puas dengan jabatan atau kedudukannya. Dalam konteks tertentu, mereka berusaha mengabadikan kekuasaan itu dengan selalu ‘mencalonkan’ diri dalam kontestasi pilkada.

Setiap orang memang memiliki hak yang sama untuk itu, namun perlu juga mempertimbangkan integritas diri yang dimiliki. Sebab kekuasaan bukan milik yang harus dipelihara, melainkan mandat yang diberikan dan diabdikan. Namun tak jarang orang menganggap kekuasaan sebagai milik yang dipertahankan, dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau keluarga.

Geliat kekuasaan seperti ini pada gilirannya hanya bisa membentuk lingkaran oligarkis-elitis. Artinya, roda kekuasaan hanya bergerak dan berpusat pada sekelompok orang dalam jejaring kepentingan yang sama, dan membentuk “dinasti kekuasaan”.

Model kekuasaan seperti ini hanya sensitif pada tawaran modal atau investasi bernilai besar, seperti pertambangan ketimbang mendengarkan suara rakyat. Dengannya, kebijakan pembangunan yang digulirkan tidak lain dari cerminan hasrat dan kepentingan sekelompok elite yang berselingkuh dengan para pemodal atau pengusaha. Dalam kaca mata ekonomi-politik, hal ini dapat dibaca sebagai kompensasi antara kekuasaan dan sirkulasi modal yang dibangun sejak masa kampanye.

Akhirnya, pejabat publik lebih mudah melayani kepentingan pemodal ketimbang mengabdi masyarakat. Muncullah mafia, manipulasi, pemaksaan dan kekerasan, seperti yang marak terjadi di beberapa daerah di NTT saat ini.

Dinamika politik lokal memang selalu menghadirkan fakta paradoks: perjuangan untuk mewujudkan kepentingan rakyat dan hasrat untuk berkuasa. Padahal janji perubahan dan mimpi kemajuan selalu menjadi jargon wajib yang diumbar dan dijual ke ruang publik pada masa kampanye.

Namun ternyata itu tak lebih dari sekadar lips servive nirmaka dan opium yang bertujuan untuk mengafiliasi dukungan politik sesaat. Suara rakyat dikibuli dan dieksploitasi hanya untuk memenangkan pertarungan elektoral pada saat perhelatan pilkada. Inilah ironi demokrasi lokal kita.

Akhirnya, kita tak pernah lekas beranjak dari gurita persoalan sosial dan ekonomi yang saban hari kian mendera. Benarlah, kalau banyak kalangan menilai bahwa suksesi kepemimpinan di tingkat daerah tidak lain dari pada mekanisme perebutan kekuasaan semata. Sebab pilihan rakyat bukan sebagai kontrak politik, melainkan hanya prasyarat formal-prosedural untuk menggapai kekuasaan.

Amnesia Publik

Dalam aras ini, penyakit kronis yang perlu disembuhkan oleh setiap balon yang maju dalam perhelatan pilkada adalah amnesia publik, alias hilang ingatan. Mereka hanya ingat dan memperhatikan rakyat pada saat kampanye, dan setelah terpilih, mereka lebih mengutamakan kenikmatan dan kesejahteraan diri. Sensitivitas mereka dalam menanggapi kebutuhan rakyat pun kian menurun. Padahal kekuasaan itu merupakan amanat publik.

Di Mabar, misalnya, persoalan infrastruktur jalan dan air minum bersih masih menjadi masalah pokok yang hampir tidak digubris oleh pemerintah. Lebih miris lagi, kegagalan itu dipakai sebagai komoditas politik.

Ini preseden buruk yang menggambarkan adanya kegalauan dalam dinamika politik daerah kita. Seolah hidup enggan, mati tak mau; paket pemerintahan yang lagi berkuasa di Mabar saat ini maju-bersaing ketat saling-jegal untuk merebut hati rakyat, namun kemudian mengibulinya. Amat ironis.

Sekarang kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang jujur, berhati tulus dan berintegritas. Ia tidak mendekati rakyat hanya pada masa sosialisasi, namun selalu berjuang bersama rakyat dalam geliat hidup konkretnya. Dengannya, segala kebutuhan masyarakat terakomodasi dan terartikulasi dalam wujud program-program pembangunan yang pro rakyat.

Para pemimpin tidak boleh lagi merumuskan kebutuhan rakyat hanya sebagai proyeksi dari kepentingan dirinya. Sudah saatnya, kita harus meninggalkan pengelolaan kebijakan publik a la Sabatier yang bersifat linier dan penuh kurva berbentuk top-down dan legalistik, yang selalu dikritik banyak kalangan saat ini.

Lebih dari itu, program pembangunan daerah kiranya tidak hanya copy-paste dari program sebelumnya. Pemimpin daerah harus mengenal potensi masyarakat dan sumber daya alam daerahnya, serta inovatif dan visioner mengembangkannya demi kemaslahatan bersama.*** (Flores Pos, Kamis, 9 Juli 2015)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s