Advokasi Kasus Gizi Buruk di NTT

  • Bentara Flores Pos

Oleh Avent Saur

Bunda mengecup kening anaknya yang menderita gizi buruk

Bunda mengecup kening anaknya yang menderita gizi buruk

Hanya pemimpin yang tidak punya rasa malu dan berdarah dingin yang melihat kasus gizi buruk sebagai hal yang biasa-biasa saja – Petrus Selestinus

Koran nasional Kompas, Selasa (23/6) menurun headline news dengan kabar menggetarkan publik Nusa Tenggara Timur (NTT) bertajuk “1.918 Anak Menderita Gizi Buruk di NTT”. Hari berikutnya, Tajuk Rencana koran yang pada 28 Juni pekan lalu merayakan usia emas (50 tahun), ini mengulas kasus gizi buruk tersebut dengan judul “Alangkah Runyamnya NTT”.

Sekalipun agak terlambat, beberapa koran lokal di NTT juga mengabarkan berita yang sama beberapa hari kemudian. Bersamaan dengan berita itu, ada perkembangan bahwa sejumlah pihak sedang melakukan upaya advokasi sosial dan bantuan hukum yang digalakkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). TPDI bekerja sama dengan sejumlah praktisi hukum, wartawan, politisi, aktivis HAM dan demokrasi asal NTT di Jakarta dan sekitarnya.

Kalau kasus gizi buruk di sekitar kita hanya diderita oleh satu atau dua anak, maka besar kemungkinan tidak akan timbul keprihatinan sosial yang mendalam. Demikian juga, ketiadaan keprihatinan itu dialami pemerintah dengan alasan bahwa di daerahnya kasus itu terbilang sedikit. Dengan demikian, upaya solutifnya tergolong kurang, kalau tidak mau dikatakan “dibiarkan saja”.

Namun kalau satu-dua kasus itu diakumulasi, maka betapa tidak, totalnya sungguh menyesakkan dada. Dan perasaan ini muncul mengandaikan timbul bersamaan juga rasa tanggung jawab moral-sosial kita, dan terutama rasa tanggung jawab moral-sosial penguasa di provinsi ini.

Betapa tidak, kasus gizi buruk di provinsi ini dalam kurun waktu Januari-Mei 2015, sudah mencapai 1.918 anak dan 21.134 gizi kurang dengan 11 korban meninggal dunia (semuanya di Kabupaten Timor Tengah Selatan [TTS]). Jumlah ini tentu sangat memprihatinkan bila kita membandingkannya dengan kasus yang sama sepanjang tahun 2014, (hanya) mencapai 2.100 dan 15 korban meninggal. Kalau tidak segera diatasi dan kalau penyebabnya tidak segera diselesaikan, maka bukan tidak mungkin keadaan buruk itu akan semakin buruk, dan bahkan akan maju ke status darurat gizi buruk. Akibat terburuknya, NTT akan melahirkan banyak generasi dengan sumber daya manusia yang memilukan (idiot dan rendah diri).

TPDI dan orang-orang yang peduli melihat bahwa kasus gizi buruk bukan terjadi secara mendadak karena krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam lainnya. Gizi buruk bukan perkara baru, melainkan telah berlangsung puluhan tahun, seusia kemerdekaan Indonesia dan juga sepanjang usia provinsi ini. Oleh karena itu, biang kerok gizi buruk “bersumber dari” dan tanggung jawab untuk mengatasinya “dialamatkan kepada” pemerintah yang bertugas mengurusi kesejahteran sosial dan keadilan masyarakat NTT. Bahwasanya, pemerintah sedang mempraktikkan kemiskinan struktural dan pemerintah salah mengurus rakyatnya dengan mengabaikan pelbagai urusan prioritas untuk kesejahteraan, keadilan dan kualitas sumber daya manusia. Disinyalir, hal terbanyak yang dilalaikan oleh pemerintah adalah bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Dengan itu, Tim Advokasi Sosial dan Bantuan Hukum yang dibentuk 2 Juli 2015 di bawah pimpinan Koordinator TPDI Petrus Selestinus bertekad untuk (1) melindungi dan membela hak masyarakat miskin yang dilanggar oleh pemerintah daerah, (2) menyadarkan pemerintah daerah tentang hak masyarakat miskin yang sudah dilanggar itu, (3) mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi hak masyarakat miskin, (4) menuntut pemerintah untuk menanggung akibat hukum dari tindakan tidak memenuhi hak masyarakat miskin.

Dengan gugatan class action, (1) tim akan segera menyerahkan LPH-BPK RI Perwakilan NTT ke KPK, (2) mendesak KPK memprioritaskan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial, (3) meminta DPD RI dan DPR RI serta komisi-komisi untuk memanggil Gubernur NTT demi menjelaskan secara transparan persoalan anomali kesejahteraan dan keadilan sosial di NTT, (4) menyusun dan mendaftarkan gugatan terhadap gubernur dan bupati-bupati yang daerahnya terkena gizi buruk, dan yang terakhir (5) menggugat Persiden Jokowi.

Pihak-pihak yang disebutkan ini telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni lalai melakukan tugas dan kewajiban di bidang kesejahteraan dan keadilan sosial yang mengakibatkan rakyat miskin.

Apa yang dilakukan oleh Tim Advokasi Sosial dan Batuan Hukum ini memang baru pertama untuk konteks NTT. Untuk itu, setidaknya, dengan tim advokasi ini, pelesetan bernada satiris (mengejek/menyindir) dalam “Tajuk Rencana” Kompas bisa sedikit mulai terjawab. Dalam editorial bertajuk Alangkah Runyamnya NTT tersebut tertulis, “Masyarakat NTT, termasuk di diaspora, tidak sedikit yang hanya bisa tertunduk atas wilayahnya yang terpuruk oleh Nasib Tidak Tentu (NTT). Hanya sesekali bisa menerawang jauh, menengadah, menatap langit sambil berkomat-kamit dan bergumam: Nanti Tuhan Tolong (NTT) sebelum harapan yang tersisa habis.

Lebih dari itu, kasus gizik buruk yang selalu datang setiap tahun dan masalah ketidakpedulian pemerintah terhadap kemiskinan sosial kiranya secara perlahan bisa dikurangi. Mari kita mendukung kerja Tim Advoksi Sosial dan Bantuan Hukum ini.*** (Flores Pos, Selasa, 7 Juli 2015)

Baca juga:

TPDI Bentuk Tim Advokasi Korban Gizi Buruk

Gizi Buruk Menyebar di 12 Puskesmas di Sikka

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s