Keadilan untuk Anak

  • Bentara Flores Pos

Oleh Avent Saur

anak

Sebagai generasi penerus bangsa, hak-hak asasi anak mesti dilindungi, baik anak dengan status sebagai korban kekerasan oleh siapa saja termasuk oleh anak lainnya, maupun anak dengan status sebagai pelaku kekerasan. Dengan perlindungan itu, sekurang-kurangnya, anak merasa dipelihara baik oleh negara, masyarakat, maupun anak-anak lain yang mungkin bermasalah langsung atau tidak langsung dengan dirinya.

Dan dengan perasaan dipelihara, yang tentu diikuti kenyataan bahwa pemeliharaan itu sungguh nyata, pemeliharaan terhadap anak bisa mendorong dirinya untuk terus berkembang dengan pelbagai potensi yang dimilikinya. Anak pun menjadi generasi penerus yang andal.

Secara yuridis, perlindungan anak diwujudkan oleh negara dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang adalah revisi atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang hal yang sama. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang adalah revisi atas UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dalam undang-undang ini, anak yang secara sosial, antara lain digolongkan baik sebagai anak kandung, anak angkat atau anak asuh, anak disabilitas maupun anak terlantar, dilindungi dari pelbagai tindakan diskriminatif baik terkait mental, fisik, spiritual maupun sosial. Mereka juga dibiarkan bertumbuh dalam kerangka pendidikan yang konstruktif. Yang melanggar ketentuan konstitutif ini, akan diproses secara hukum.

Demikian juga, ketika anak terlibat dalam masalah hukum, entah sebagai korban, saksi atau pun pelaku, perlindungan yang maksimal dari hal-hal negatif itu harus diwujudkan atas mereka. Itulah sebabnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, secara serentak, pada 5 Agustus 2015, bertekad membongkar Lembaga Pemasyarakatan Anak di seluruh Indonesia, dan membangun Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LKPA) bagi anak bermasalah hukum. Tekad ini terwujud juga secara kebetulan berdekatan dengan peringatan Hari Anak Nasional dan Internasional yang dimaknai setiap tahun, 23 Juli.

Di bawah payung yuridis ini, rasanya, anak-anak terutama yang mengalami kekerasan demi kekerasan, dibela oleh pelbagai pihak, terutama oleh negara. Dan anak-anak yang merasa takut karena diliputi ancaman kekerasan, serta anak-anak yang mau mengembangkan diri tanpa halangan oleh siapa pun, juga merasa dibela, dan dengan itu, bebas mengekspresikan diri.

Namun di balik perasaan dan kenyataan “dibela” serta perasaan dan kenyataan “bebas”, payung yuridis sama sekali tidak berarti anak diberikan ruang untuk menggunakan kebebasannya sebebas-bebasnya, kebebasan tidak bertanggung jawab, atau prinsip semau gue. Pertama-tama, payung hukum tidak membenarkan anak yang sering disebut nakal atau bandel (tidak menuruti guru, masyarakat, orang tua, dan lain-lain), yang hidup tidak sesuai dengan hukum positif itu sendiri, dan hukum tradisional yang berkembang di masyarakat, atau juga hukum internal di pelbagai panti pendidikan atau panti pembinaan sosial. Terhadap anak yang bandel, pelbagai pihak menyadarkan anak untuk melihat kesalahannya, dan menunjukkan apa yang baik yang sebenarnya harus dilakukan. Dan pelbagai pihak  mesti memiliki sistem hukum sendiri untuk memberikan hukuman kepada anak, yang tentu hukum itu mesti konstruktif, bukan menakutkan dan diskriminatid serta intimidatif.

Dengan cara ini, ketika anak mengalami kasus, misalnya, entah sebagai korban, pelaku atau saksi, anak diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kasusnya. Dan dengan itu, Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LKPA) tidak cuma berupa lembaga-lembaga resmi negara, melainkan juga lembaga internal di panti pendidikan, dan lembaga internal di komunitas masyarakat tingkat bawah (kampung). Mungkin dengan cara ini, anak merasakan keadilan dalam hidupnya baik keadilan substantif (keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif), keadilan prosedural (keadilan yang menekankan baiknya proses hukum sebuah kasus), keadilan substitutif (keadilan dalam membenahi kesalahan-kesalahan) maupun keadilan retributif (keadilan dalam distribusi hak-hak atau sumber daya).*** (Flores Pos, Selasa, 11 Agustus 2015)

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s