FP2L Laporkan Bupati Yance ke Kejaksaan

Oleh Maxi Gantung

Lewoleba, Flores Pos — Forum Penyelamat Lewotana Lembata (FP2L) bersama kontraktor Paulus Lembata melaporkan dugaan pemeresan yang dilakukan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur terhadap kontraktor Paulus Lembata. FP2L siap menyerahkan rekaman pembicaraan Bupati Sunur yang menjanjikan proyek kepada Paulus Lembata setelah kasus ini mencuat.

Hal ini dilakukan FP2L dalam demonstrasi di Kejari Lewoleba pada Senin (14/9). Usai berorasi, utusan FP2L melakukan dialog dengan jaksa di Aula Kejaksaan Negeri Lewoleba. Dalam dialog tersebut, FP2L menyampaikan sikap terkait penegakan hukum di Lembata yang tumpul ke atas, tajam ke bawa.

Ketua sementara FP2L Bernadus Sesa Manuk mengatakan, selain menyampaikan sikap, FP2L juga melaporkan beberapa kasus untuk ditangani secara serius oleh jaksa yakni kasus proyek lampu jalan, kasus proyek pembangunan jalan di Kedang dan juga kasus dugaan pemerasan terhadap kontraktor yang dilakukan oleh Bupati Sunur.

Mereka juga membawa serta korban pemeresan, Paulus Lembata, dan siap memberikan keterangan sebagai saksi. Dalam kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh Bupati Sunur,  FP2L meminta jaksa untuk memeriksa saksi Tomy Silimar dan asisten II Setda Lembata Lukas Witak.

Menurut Bernadus Sesa Manuk, setelah kasus pemerasan terhadap Paulus Lembata alias Hui, bupati menjajikan lagi proyek terhadap Hui agar kasus ini tidak diproses secara hukum. Rekaman pembicaraan bupati menjanjikan proyek tersebut ada pada Hui dan siap diberikan kepada jaksa sebagai barang bukti. Kasus ini pernah dilaporkan kepada Polres Lembata, namun penanganannya tidak jelas, bahkan polisi mengalihkan kasus ini dari kasus pemerasan menjadi kasus utang piutang.

Siap Memproses

Kasi Pidus I Nengah Andika mengatakan, jaksa siap menerima laporan tersebut. Nengah meminta bukti rekaman tersebut ditranfer ke flashdisk sehingga tidak mudah rusak. “Selain itu, rekaman tersebut diperbanyak sehingga kalau satunya rusak atau hilang, yang lain masih ada,” katanya.

Kasus dugaan pemerasan terhadap kontraktor ini juga sudah disikapi oleh DPRD Lembata dengan membentuk pansus. Pansus DPRD Lembata ini dibentuk bukan hanya soal dugaan pemerasan yang dilakukan bupati melainkan juga kasus pengerjaan proyek lampu jalan yang diduga dikerjakan oleh pihak rumah jabatan bupati. Hasil kerja pansus ini melahirkan keputusan DPRD Lembata nomor 2 tahun 2014, di mana DPRD Lembata melakukan permohonan uji pendapat DPRD Lembata ke Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran peraturan perundangan-undangan yang dilakukan Bupati Lembata.

Permohonan uji pendapat DPRD ke MA menimbulkan kasus baru, di mana Bupati Sunur melaporkan dugaan pemalsuan dokumen permohonan pendapat DPRD ke MA dengan terdakwa dua anggota DPRD Lembata, Bediona Philipus dan Fransiskus Limawai.

Dalam sidang kasus dugaan pemalsuan dokumen permohonan uji pendapat DPRD ke MA, di Pengadilan Negeri Lembata, para saksi yang diajukan oleh JPU mengatakan, lahir atau terbentuknya pansus I DPRD Lembata karena ada beberapa kasus dugaan yang melibatkan Bupati Lembata di antaranya kasus pemerasan terhadap kontraktor Paulus Lembata dan kasus proyek lampu jalan.

Sementara itu, Bupati Sunur dalam sidang perkara dugaan pemalsuaan dokumen permohonan uji pendapat DPRD ke MA, Senin (14/9) mengatakan, ada beberapa kasus yang diangkat oleh pansus I yakni kasus perjalanan dinas Bupati Lembata, Bupati Lembata mengabaikan rapat paripurna DPRD meskipun ada agenda sidang yang strategis, kasus kriminalisasi pelaksanaan fungsi kontrol DPRD, kasus pemerasan dan penipuan terhadap kontraktor dan kasus konspirasi proyek lampu jalan tenaga surya.

Rekomendasi Pansus

Pansus I melahirkan beberapa butir rekomendasi, antara lain mendesak lembaga DPRD Lembata melaporkan hasil temuan pansus I kepada MA dan Mendagri; Proses hukum atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan cara melaporkan kasus temuan pansus I kepada pihak yang berwewenang baik bupati sendiri maupun asisten II Setda Lembata, Lukas Witak.

Pansus juga Mendesak Pemda Lembata untuk memberikan hukuman kepada dua ajudan bupati; mendesak pemda dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian daerah untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat dan kadar kesalahannya terhadap semua pejabat pemerintahan yang tidak memberikan pertimbangan yang benar kepada bupati Lembata dengan melaporkan anggota DPRD Lembata ke Polisi (kriminalisasi terhadap anggota dewan).*** (Flores Pos, Rabu, 16 September 2015)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in BERITA and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s