Kepemimpinan Politik

  • Catatan Pinggir untuk Paket Deno-Madur dan Hery-Adolf

Oleh Maksimilianus Jemali

Lian Jemali

Maksimilianus Jemali, Warga Kampung Tuke, Dosen STKIP St. Paulus Ruteng

Rakyat Kabupaten Manggarai akan menyelenggarakan pesta demokrasi melalui momen pemilihan kepala daerah (pilkada). Dua paket yang lolos verifikasi adalah paket DM (Deno-Madur) dan Hery-Adolf. “Untuk sementara” kedua paket ini dinilai sebagai yang terbaik (dari paket-paket lain) karena sudah melewati berbagai tahapan persyaratan yang telah ditetapkan oleh KPU.

Partai-partai politik melakukan koalisi dan mengusung calon yang dianggap tepat. Tentu substansi pilihan partai terletak pada konsiderasi bahwa kedua paket memiliki kemampuan yang cocok untuk memimpin Manggarai selama lima tahun mendatang dan bukan karena prinsip minus malum (yang terbaik dari yang terburuk). Siapa pun pemenangnya pasti dianggap yang terbaik dalam memajukan demokrasi dan dianggap layak menciptakan kesejahteraan bersama di tanah Manggarai.

Terlepas dari “janji-janji” politik yang ditawarkan oleh kedua paket kepada publik, saya melihat bahwa politik bukan hanya soal bagaimana menduduki jabatan tertentu tetapi lebih dari itu, bagaimana menjadi pemimpin yang utuh dipercayai rakyat. Pemimpin politik juga mesti memberi catatan khusus terhadap berbagai aliran politik yang akhirnya menghancurkan pemimpin itu sendiri.

Bisa saja akan terjadi power poison atau racun kuasa dalam konstelasi politik. Ada banyak jenis racun dalam politik. Hakikat dari racun adalah membunuh. Segala sesuatu yang mengandung racun akan berakhir pada kematian. Kalau racun sudah melekat dengan kekuasaan, maka bukan tidak mungkin, roda kepemimpinan akan berjalan timpang. Visi-misi dan janji-janji manis menjelang pilkada akhirnya hanya menjadi omong kosong belaka tanpa pembuktian yang jelas. Politik mengalami minimalisasi dan disorientasi. Pemerintahan yang sudah terinfeksi racun kekuasaan akan menempatkan kepentingan pejabat atau kelompok tertentu di atas segala-galanya dan “bukan” kepentingan rakyat umum.

Praksis politik tidak hanya menampilkan orientasi luhur (demi kesejahteraan bersama) tetapi juga melahirkan begitu banyak sistem. Sistem-sistem ini selalu berhubungan dengan “kepentingan-kepentingan” dari pemegang kekuasaan. Sejarah membuktikan bagaimana dari dalam diri para pemimpin akan lahir praksis-praksis politik tertentu. Kita mengenal bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan. Tolok ukur kepemimpinan politik terletak pada kemampuan seseorang (meritokrasi), berdasarkan kecerdasan dan kreativitas (geniokrasi), atau berdasarkan profesionalisme tertentu (teknokrasi).

Ideologi-Ideologi Politik

Ada beberapa ideologi politik yang pada akhirnya menghancurkan eksistensi pemimpin politik itu sendiri. Penguasa politik akan berusaha mempertahankan kekuasaan dan akan menghalalkan segala cara (termasuk mengintimidasi pemilih) agar tetap memperoleh dukungan (kratokrasi). Dalam konteks tertentu kekuasaan dijalankan hanya oleh satu orang dan kekuasaannya tidak memiliki batasan (autokrasi, autoritarian) serta bisa memperlakukan rakyat seperti budak (despotisme). Pemilihan pemimpin atau pejabat publik bukan karena keunggulannya tetapi juga berdasarkan undian atau lotre (demarsi). Kekuasaan dikontrol oleh pengusaha-pengusaha yang memiliki perusahaan tertentu (korporatokrasi) sehingga pemerintahan dikuasai oleh orang-orang kaya (plutokrasi).

Bukan tidak mungkin massa skeptis dan kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan. Massa mengambil alih kekuasaan secara paksa (mobokrasi, anarki), dan bisa saja diambil alih oleh kelas pekerja atau kaum proletar (ergatokrasi).

Kepemimpinan politik juga bisa dijalankan secara totalitarian oleh para penguasa tertentu. Totalitarianisme aktual pada masa Hitler. Sistem kekuasaan yang diembannya sering kali mengeliminasi intervensi kaum minoritas dalam kehidupan publik. Politik dijadikan alat yang melegitimasi kebobrokan, kepongahan, terorisme, pembunuhan, dan kekerasan. Politik juga mengisolasi dan membatasi orang untuk berpikir secara kritis dan kreatif, serta tidak memberi ruang yang komprehensif kepada demokrasi.

Dominasinya terhadap arah tindakan politik bangsa mengkontaminasi kontinuitas sejarah. Diskontinuitas ini tampak dalam ketidakbermaknaan kategori-kategori moral dan politik. Moralitas berubah menjadi imoralitas, sedangkan praksis politik menjadi apolitis. Hal tersebut menyebabkan lahirnya pengalaman-pengalaman getir, seperti pembantaian etnis secara massal.

Pemerintah totalitarian berupaya meredam intervensi politik para musuhnya. Musuh, di sini, tidak hanya mereka yang secara individual kontra totalitarianisme tetapi juga musuh objektif. Kecurigaan diarahkan kepada kelompok ras (suku) tertentu atau cendekiawan yang sangat kritis dan militan. Ruang dan kiprah mereka dibatasi serta aktivitas intelektual mereka tunduk kepada ide-ide penguasa. Mereka tidak diberi kekuatan untuk mengefektifkan gerakannya.

Totalitarianisme selalu berusaha mengembangkan institusi-institusi politik baru. Ada proses perubahan radikal yang lebih bertendensi kekerasan dan pelanggaran HAM. Perubahan terhadap sistem juga tampak dalam upaya untuk menjadikan kelas-kelas sosial menjadi massa, legalisasi pusat kekuasaan kepada para politisi rahasia yang serentak menyingkirkan fungsi para tentara dan juga memperoyeksikan politik luar negeri secara terbuka kepada kekuasaan dunia.

Realitas tindakan politik yang berkarakter totalitarian memengaruhi arah dan perkembangan politik selanjutnya. Politik berada jauh dari tujuan luhurnya karena adanya intervensi atau konspirasi kepentingan kelompok yang sangat merugikan kepentingan publik. Politik selalu diarahkan pada ikhtiar mengakumulasi kemenangan bagi kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai kekuasaan. Siapa yang kuat atau memiliki kekuasaan yang paling tinggi di antara kekuatan yang lain, maka dialah yang menang. Siapa yang paling banyak mendapat sokongan dari para kontraktor, maka dialah yang paling banyak memiliki modal untuk membayar partai pendukung.

Sepintas, kualitas teralienasi dan uang menjadi tolok ukur atau sentral. Sejatinya pemimpin yang berkualitas selalu diukur dari kualitas pikiran dan tindakannya dan bukan dari kuantitas uangnya. Tetapi konteks politik kita selalu dipersandingkan dengan money politic yang berdampak pada tolok ukur lolos dan tidaknya paket-paket tertentu saat diverifikasi.

Paradigma politik yang berkembang ini membuat modernitas tidak hanya dipuji karena kemajuan ilmu pengetahuan tetapi juga dicerca karena implementasi sistem totalitarian yang sangat merugikan masyarakat.

Totalitarianisme merupakan sebentuk pemerintahan yang mengejutkan sekaligus memengaruhi sejarah kehidupan manusia modern. Sistem ini telah meninggalkan luka dan pengalaman traumatis yang sangat mendalam bagi mereka yang pernah merasakan kehidupannya. Totalitarianisme menjadi senjata yang meruntuhkan sistem demokrasi yang sangat menghargai kedaulatan rakyat.

Anggota-anggota yang direkrut dari massa kelihatannya indiferen. Mayoritas anggotanya tidak menangkal argumen-argumen lawan dan secara konsisten memilih metode-metode yang bermuara pada pembunuhan daripada metode persuasi, lebih menyebarkan teror daripada keyakinan. Idenititas yang melekat dalam diri mereka adalah kekerasan dan tirani yang memerlukan implementasi dengan alat-alat destruksi. Di sini, basis fundamental kekuasaan adalah monopoli terhadap instrumen-intrumen kekerasan yang dapat mengeliminasi legitimasi kekuasaan dan kekuatan pihak lain.

Konstelasi Politik Manggarai

Keberanian Paket Deno-Madur dan Hery-Adolf untuk terlibat dalam konstelasi politik pilkada patutlah diapresiasi. Para calon pemimpin harus berani mengambil langkah maju dan progresif untuk memenuhi ekspetasi kepentingan rakyat.

Progresivitas selalu dibarengi optimisme dan idealisme. Optimisme akan menghidupkan perubahan dan perubahan bisa memperteguh optimisme. Namun, selalu ada sisi lain dari konteks kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan diubah menjadi kekuasaan.

Menyitir Benny Susetyo (2004), penguasa adalah sosok yang meletakkan kekuasaan semata-mata sebagai target politik yang sudah tercapai dan kurang menghiraukan masalah yang melilit rakyatnya. Penguasa berkarakter pragmatis. Pragmatisme tampak dalam mengeruk uang jatah rakyat sebanyak-banyaknya lalu menutup telinga terhadap erangan dan kebutuhan yang pernah dikoarkan pada saat kampanye pilkada. Karena itu, penguasa diidentikkan dengan pemihakan pada kaum yang secara ekonomi mapan, guna melanggengkan kekuasaannya. Kekuasaan seringkali mentuankan dirinya.

Sedangkan pemimpin adalah sosok bijak yang berusaha keras untuk selalu memihak pada kaum miskin dan bersikap adil terhadap segala persoalan kedaerahan dan kebangsaan. Dia akan selalu berhati-hati untuk memutuskan kebijakan yang memiliki dampak sosial serius di tengah masyarakat.

Apakah kedua paket ini nantinya layak dikatakan sebagai pemimpin (dan bukan penguasa)? Nurani rakyat Manggarailah yang akan menentukan.*** (Flores Pos, 2 Oktober 2015)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s