Mengakui Pelanggaran HAM 1965-1966

HAM

HAM 1965-1966

Oleh Avent Saur

Seorang Bapak menerima beberapa kilogram beras dari anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Usai menerima beras, ia membubuhkan tanda tangan. Jadilah ia, salah seorang kader, atau sekurang-kurangnya, pendukung PKI. Itu terjadi sebelum tahun 1965.

Pada tahun 1966, Bapak itu dicari-cari tentara. Setelah ditemukan, atas perintah dan pemaksaan militer, ia menadahkan punggungnya untuk dituliskan kata “PKI” dengan memakai pisau silet. Bayangkan saja sakitnya. Berdarah, berluka mengerikan.

Ini hanya salah satu pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Seturut catatan sejarah yang jujur yang dibuat oleh sejarahwan independen, termasuk di luar negeri, pembantaian massal terjadi antara Oktober 1965 hingga sepanjang tahun 1966. Korbannya, setengah juta orang meninggal dibunuh usai disiksa (ada yang melalui proses peradilan pura-pura untuk mengelabui hukum internasional, ada yang dibunuh tanpa proses hukum), jutaan orang lainnya disiksa dan dipenjarakan. Semuanya adalah anggota dan pemimpin PKI, dan juga orang yang diduga anggota-pendukung PKI.

Pelanggaran HAM ini dilakukan oleh negara. Dalangnya adalah Soeharto. Persisnya, ini terjadi usai peristiwa Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu), atau Gerakan Satu Oktober (Gestok). Itu sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai awal 1 Oktober 1965 yang dilakukan oleh tentara di bawah pimpinan Kolonel Untung, yang menewaskan 6 jenderal dan beberapa orang lainnya, yang kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi. Gestapu dan Gestok adalah penamaan kemudian. Sementara Soeharto sendiri menamakan peristiwa itu sebagai Gerakan 30 September yang dituduh dipelopori PKI. Soeharto pun menamakannya, “G-30S PKI”.

PKI, baik pemimpin, kader dan pendukung maupun yang diduga dekat dengan PKI, harus dibasmi. PKI dilarang. Maka atas inisiatif sendiri, yang tentu didukung oleh militer pendukungnya, yang tentu juga dipicu oleh lemahnya Soekarno saat itu, Soeharto memegang kendali kekuasaan, dan memerintahkan pembantaian massal terhadap PKI di seantero negeri. Ke seluruh pelosok negeri, dikirimlah ribuan vigilante – orang yang menegakkan hukum dengan caranya sendiri, termasuk yang dialami oleh seorang Bapak tadi – untuk membantai.

Namun dalam buku Sejarah Indonesia, yang resmi diajarkan di lembaga pendidikan, kejahatan HAM ini disebut sebagai pembersihan PKI, bukan pembantaian massal. Dunia internasional terutama Barat yang memandang PKI sebagai komunisme terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan Rusia mengakui bahwa pembersihan PKI di Indonesia merupakan kemenangan atas komunisme pada perang Dingin.

Hingga kini, secara institusi, negara Indonesia dari penguasa yang satu ke penguasa yang lain usai Orde Reformasi, belum satu pun yang mengakui bahwa negara telah mengukit kesalahan besar, kejahatan HAM luar biasa. Ada tanda-tanda pengakuan dengan menggagas rekonsiliasi dan pengadilan HAM, tetapi negara belum begitu berani untuk mewujudkannya, sekalipun pelbagai lembaga independen dan komisi nasional yang dibentuk negara – Komnas HAM – terus berjuang untuk mengungkapkan pelanggaran HAM berat era Orde Baru itu.

Sampai kapan, kejahatan ini didiamkan? Franz Mangis-Suseno, seorang bekas Jerman – tahun 1961 masuk ke Indonesia, naturalisasi tahun 1977 – dalam seminar nasional peringatan 50 tahun pembantaian massal 1965-1966 di Ledalero, Maumere, menyatakan dengan tegas untuk “seharusnya kita berani berhenti berbohong”.

“Kita harus mengakui bahwa selama 50 tahun, kita dibohongi negara. Negara harus berhenti berbohong, termasuk membongkar kebohongan kotor dalam film ‘pengkhianatan G-30S PKI’ yang selama puluhan tahun meracuni hati bangsa”.

Negara mesti segera mengakui pelanggaran HAM tersebut. Salah satunya, sebagaimana dianjurkan John Manford Prior (dalam seminar itu), “Kita harus membuka kuburan-kuburan massal, mengidentifikasi tulang-tulang para korban dan menyerahkannya kembali kepada keluarganya untuk dimakamkan secara terhormat”.

Pengakuan terhadap kesalahan kiranya menyembuhkan luka yang diukir negara pada rakyatnya sendiri. *** (Flores Pos, 22 September 2015)

Baca juga:

STFK Ledalero Akan Gelar Seminar Nasional

Kita Seharusnya Berani Berhenti Berbohong

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s