Gereja dan Investasi

Oleh Benny Denar

Menulis

Benny Denar, Imam Keuskupan Ruteng, Penulis Buku “Mengapa Gereja (Harus!) Tolak Tambang?”

Sikap kritis Gereja terhadap penetrasi dunia investasi – seperti tambang, pariwisata (privatisasi Pantai Pede di Labuan Bajo) dan lain-lain – menimbulkan beragam pertanyaan. Ada banyak pihak yang menilai Gereja terlalu jauh mencampuri berbagai urusan ‘duniawi’ yang dinilai bukan ‘kompetensinya’. Sikap Gereja yang dinilai terlalu kritis menjadi penghambat masuknya investasi ke wilayah NTT. Gereja bahkan dinilai anti investasi, dan karena itu, menghalangi pertumbuhan ekonomi di NTT. Padahal sebagai daerah miskin, NTT seharusnya ‘ramah’ menerima investasi yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dengan terlalu kritis terhadap dunia invetasi, Gereja dituduh justru melanggengkan kemiskinan yang sudah lama mendera daerah ini.

Pertanyaan kita, benarkah Gereja anti investasi? Betulkah Gereja menentang pertumbuhan ekonomi, dan karena itu juga membenarkan langgengnya kemiskinan?

Terhadap tuduhan seperti ini, pertama-tama perlu dijelaskan bahwa cita-cita utama keberadaan Gereja adalah untuk keselamatan dunia dan manusia, baik jasmani maupun rohani. Maka Gereja tidak semata berkosentrasi kepada keselamatan jiwa manusia yang bersifat eskatologis, tetapi juga ingin berperan menghadirkan kesejahteraan manusia di dunia (sekarang). Gereja sama sekali tidak ‘ramah’ terhadap faktum kemiskinan, namun Gereja justru ingin aktif memerangi kemiskinan. Gereja sudah pasti mendukung segala usaha yang membantu membawa masyarakat menuju kesejahteraan. Sebaliknya, Gereja menentang segala upaya termasuk yang ‘berkedok pembangunan’ yang justru membawa masyarakat/umat kepada kemiskinan dalam segala bentuknya.

Dengan pilihan sikap ini, maka Gereja sebetulnya tidak menentang investasi., sebaliknya, Gereja justru mendorong umat/masyarakat untuk memiliki semangat berwirausaha. Bahkan Gereja melihat kebebasan pribadi dalam hal ekonomi, termasuk kebebasan untuk berinvestasi sebagai salah satu nilai hakiki dan hak fundamental yang tidak dapat dicabut, sebaliknya harus dibela dan digalakkan. Gereja menyadari adanya konsekuensi negatif jika hak pribadi atas usaha ekonomi dilemahkan atau dinafikan.

Secara jelas, dalam Ensiklik Sollicitudo Rei Socialis, Paus Yohanes Paulus II menulis: “Pengalaman menunjukkan kepada kita bahwa pengingkaran hak ekonomi atau pembatasan terhadapnya konon demi keadilan bagi setiap masyarakat, justru menghilangkan atau sama sekali menghancurkan semangat berprakarsa, yaitu subjektivitas kreatif warga masyarakat.” Gereja melihat bahwa matra kreatif merupakan unsur hakiki dari kegiatan manusia, juga dalam bidang usaha bisnis.

Bukan hanya kegiatan bisnis secara umum yang dinilai positif dan didukung Gereja. Gereja juga bahkan menilai secara amat positif pasar bebas sebagai sarana paling efektif dalam menggunakan sumber-sumber daya, dan secara efektif memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia (Bdk. Ensiklik Centesimus Annus, Art. 34). Gereja melihat pasar bebas sebagai mekanisme ekonomi yang paling efektif dalam menggapai sasaran-sasaran penting keadilan, seperti mengendalikan keuntungan yang berlebihan dari usaha-usaha bisnis perorangan, tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan konsumen, menghasilkan pemakaian yang lebih efisien serta pelestarian sumber-sumber daya, dan memberi ganjaran terhadap semangat kewirausahaan dan inovasi.

Dengan penjelasan singkat di atas, maka dapat diketahui bahwa Gereja sesungguhnya tidak menolak bisnis, investasi, bahkan pasar bebas sekalipun. Namun Gereja hanya memberi peringatan dan petunjuk-petunjuk etis agar usaha bisnis dan pasar bebas tidak merengsek terlalu liar yang mengorbankan keadilan, keutuhan ciptaan, dan mementalkan Tuhan dari peradapan manusia. Pertimbangan-pertimbangan etis itu kian krusial mengingat rengsekan pasar bebas atau menyata dalam kapitalisme global kini memasuki tahap yang kian meresahkan.

Hal itu menyata dalam fenomena berikut. Pertama, laju pasar bebas yang kian liar cenderung menginstrumentalisasi manusia. Manusia dihargai sejauh dia produktif secara ekonomis. Menguatnya kapitalisme dalam dunia modern membuat uang menjadi penguasa segalanya, dan pelan tapi pasti, justru akan segera menyingkirkan tatanan kemanusiaan. Materialisme radikal kian menguat yang dilandasi oleh kerakusan dan ketamakan. Padahal, menurut Gereja, pasar hanyalah sarana untuk mengangkat martabat manusia, dan bukan sebaliknya, justru menginstrumentalisasi manusia.

Kedua, gerak pasar bebas yang kian liar juga membuat ambruk sistem politik sebuah negara. Sebab paham ini meyakini kesamaan antara manusia sebagai homo politicus dan manusia sebagai homo economicus. Jadi menurut paham ini, perjuangan politik mempunyai motif yang sama dengan perjuangan ekonomi.

Sadar atau tidak, maraknya politik uang juga disebabkan oleh keyakinan ini. Pilihan politik seseorang yang seharusnya ditentukan oleh suara hati justru digadaikan dengan uang. Logika pasar telah merengsek masuk sampai mendeterminasi pilihan politik seseorang. Maka tak heran, terjadi pasar politik di mana-mana.

Keyakinan bahwa motif politik sama dengan motif ekonomi telah merusak dunia politik, karena kebijakan politik diambil alih oleh para pemodal (the invisible hand). Hal ini dengan sangat bagus digambarkan oleh Noreena Hertz (2011), Direktur Eksekutif Center for International Business Universitas Cambridge, sebagai berikut; “Inilah dunia pengambilalihan diam-diam, dunia pada saat fajar milenium menyingsing. Tangan-tangan pemerintah tampak terikat dan kita semakin hari semakin bergantung kepada korporasi. Bisnis sedang menduduki bangku sopir, korporasi menentukan aturan main, dan pemerintah telah menjadi sekadar wasit yang hanya menerapkan aturan-aturan yang dibuat oleh pihak-pihak lain. Perusahaan-perusahaan yang mudah berpindah (portable) dan pemerintah bergerak sangat jauh untuk menarik atau memelihara mereka agar mereka tetap berada di wilayah mereka.”

Ketiga, arus pasar yang kian bebas dan liar sangat kuat memarginalisasi kaum miskin. Sebab kapitalisme cenderung berorientasi pada penumpukan kekayaan pada para pemodal besar dan sangat kuat menciptakan banyak orang miskin baru, termasuk mereka yang kalah dalam persaingan. Jurang antara orang kaya dengan orang miskin semakin melebar. Solidaritas antara manusia kian lenyap. Pasar kian rakus melahap kemanusiaan dan sama sekali tidak ramah terhadap kaum miskin.

Keempat, arus kapitalisme global cukup kuat merusakkan lingkungan hidup. Pemutlakan terhadap keuntungan dan akumulasi modal memang menimbulkan kemakmuran, namun kemakmuran itu banyak dicapai dengan merusakkan lingkungan hidup.

Dengan penjelasan di atas, maka sebenarnya amat penting Gereja mengingatkan publik akan bahaya sikap pemujaan pasar yang tak terkendali. Gereja hadir untuk menunjukkan rambu-rambu etis sehingga laju investasi dan pasar bebas sungguh mengindahkan martabat manusia dan tidak mementalkan Tuhan dari peradaban kita. Dengan prinsip pokok seperti inilah, Gereja amat kritis terhadap masuknya investasi. Gereja tahu dan sadar bahwa investasi dan pasar itu penting. Namun Gereja juga tahu dan sadar bahwa gerak pasar dan investasi itu perlu diawasi terutama secara etis. Pada posisi inilah kehadiran Gereja amat dibutuhkan. Gereja hadir di tengah pasar agar pasar itu berjalan tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi sikap kritis Gereja terhadap dunia investasi selama ini mesti dinilai dalam konteks ini.

Gereja sama sekali tidak menolak pembangunan dengan meningkatkan investasi. Gereja hanya memberi petunjuk etis agar segala usaha pembangunan termasuk investasi mesti memperhatikan aspek-aspek etis, menghargai masyarakat lokal (masyarakat adat), memperhatikan keadilan, termasuk tetap menjaga keutuhan ciptaan.

Oleh karena itu, Gereja amat mendorong dipilihnya model pembangunan berkelanjutan. Sebab agenda dasar pembangunan berkelanjutan diarahkan agar terjadi sinkronisasi, integrasi dan memberi perhatian serta bobot yang sama bagi tiga aspek pembangunan, yaitu ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup. Jadi dalam pembangunan berkelanjutan terdapat imperatif agar pembangunan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup mesti dipandang secara lebih holistik, sehingga ketiganya tidak saling dipertentangkan.*** (Flores Pos, 21 Desember 2015)

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Gereja dan Investasi

  1. Emanuel says:

    Mantap Kae..Lanjutkan..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s