Kemandirian Moral

  • Sentilan untuk PNS di Ende

Oleh Avent Saur

Kesra

PNS lingkup pemerintah Kabupaten Ende mengikuti apel bendera di halaman tengah Kantor Bupati Ende, beberapa waktu lalu. Di tempat inilah, Bupati Ende Marsel Petu menjanjikan kenaikan tunjangan kesejahteraan daerah kepada para PNS, sekalipun pada tahun 2015 lalu, beberapa PNS belum menerima tunjangan itu untuk beberapa bulan. Entah kenapa.

Kemandirian moral tidak selalu ringan tapi selalu membahagiakan. – Franz Magnis-Suseno

Di Ende, Bupati menjanjikan kenaikan tunjangan kesejahteraan daerah (TKD) kepada para pegawainya. Tapi syaratnya, pegawai mesti kerja baik.

Nah bagaimana mengukur kerja pegawai itu baik? Salah satu ukurannya adalah disiplin waktu yang akan terlihat pada absensi. Untuk hal ini, diadakanlah absensi eletronik yang disebut finger print (mesin absensi sidik jari). PNS itu sehari bekerja 7,5 jam. Waktu mulai berkantor pukul 07.30-15.00. Kalau PNS masuk kantor pukul 08.00, maka ia akan tinggalkan kantor pukul 15.30.

Selama ini, ada absensi manual. Diduga, ada orang tidak masuk kantor, tapi tetap ada tanda tangannya di absensi. Itu namanya tanda tangan titipan. Dalam finger print, titip-menitip itu tidak dimungkinkan lagi sebab itu bermaksud sebagai sidik jari.

Harapannya, pegawai berdisiplin dan memiliki waktu yang cukup untuk melayani rakyat dan melayani dengan sungguh-sungguh. Seperti mereka memperoleh tambahan kesejahteraan ekonomi dari TKD, demikian juga rakyat akan sejahtera oleh pelayanan mereka. Tapi apa harapan ini tercapai mulus? Entahlah.

Rasanya, baik sekali kebijakan ini. Pertanyaannya, apakah pegawai itu benar-benar menyadari pentingnya disiplin waktu? Benar-benar menyadari bahwa 7,5 jam di kantor itu harus berguna bagi rakyat? Benar-benar sadar bahwa kinerjanya selama ini kurang baik semata-mata karena banyak waktu yang dia korupsi untuk keperluan pribadi atau keluarga atau hanya buang-buang begitu saja dengan main game di komputer dan handphone atau juga untuk pertemuan-pertemuan mafia?

Ataukah ini: pegawai berdisiplin waktu supaya tunjangan kesejahteraan itu tidak dipotong, supaya naik, supaya bupati tepati janjinya? Soal bekerja baik, itu perkara kemudian. Wah ini parah dan membahayakan, bukan cuma untuk rakyat dan pemimpin tapi terutama berbahaya bagi diri pegawai itu sendiri.

***

Apa bahayanya? Sebelum menuju bahaya itu, ada baiknya kita ingat sedikit isi berita media soal omongan bupati terkait perilaku para pegawainya.

Pada apel bendera Senin, 4 Januari itu, seiring dengan tekad pemerintah yang membaptis tahun 2016 sebagai tahun perubahan, Bupati mengingatkan para pegawai untuk bekerja lebih keras dan bertanggung jawab demi meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat. Imbalannya: TKD tadi.

Bupati mengingatkan itu, lantaran tentu ada pengalaman buruk. Bupati sendiri menyebut itu: pegawai mesti tinggalkan mental santai dan kerja tidak penuh, buang mental asal bapa senang (ABS). “Di depan bupati berperilaku manis, tapi di belakang (bupati) berperilaku sebaliknya (mungkin pahit dan asam). Lantas ia meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan organisasi sosial untuk menilai kinerja pegawai dengan baik dan benar.

Nah, apakah BKD dan organisasi yang dimaksud akan sungguh bekerja seturut harapan itu? Ah, sepertinya, sekalipun kinerja pegawai itu terus didorong supaya lebih baik, kita seakan-akan memandang pegawai itu lebih banyak buruknya. Menerapkan pelbagai sistem terhadap mereka seakan-akan ingin menjerat mereka dari pelbagai sudut. Tidak. Bukan itu maksudnya, melainkan perubahan kinerja, sekalipun sedikit demi sedikit.

***

Kita kembali ke bahaya tadi. Satu saja bahayanya, pegawai berdisiplin waktu dan berada di kantor selama jam kerja, serta menjalani program ini dan itu sekadarnya saja supaya mendapatkan TKD. Mental kerjanya boleh jadi masih yang lama, cuma disiplin waktunya baru, ya baru karena sistem yang ketat itu. Sederhana memang kesimpulan ini, tapi menentukan. Sebenarnya, itulah kekurangan dari sebuah sistem dan sebuah janji yang bersinggungan dengan ekonomi (uang).

Dengan itu, agar sistem itu tidak semata-mata seperangkat regulasi yang mati, maka dibutuhkan sebuah moralitas. Moralitas itulah yang membubuhkan nilai pada sebuah sistem. Sederhananya begini, pegawai mesti benar-benar menyadari bahwa sistem yang dibangun itu bertujuan untuk membuat kerjanya lebih berkualitas; berkualitas dalam mengabdi rakyat seturut hakikat tugas politik itu sendiri – melayani kepentingan rakyat secara keseluruhan. Ia sadari itu, dan dengan tahu dan mau menurutinya. Ia menghargai sistem itu karena sistem itu bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kerjanya, dan ia tidak membiasakan diri dengan sikap santai dan mental ABS.

Ketika pegawai berada dalam suasana seperti ini, maka sebetulnya ia memiliki kemandirian (atau otonomi) moral. Bahwasanya, ia melakukan sesuatu karena sadar bahwa apa yang dilakukannya itu bernilai; bukan karena perintah orang, bukan karena tuntutan bupati, bukan untuk kepentingan uang TKD, bukan karena ada sistem yang ketat.

Perihal kemandirian moral, Franz Magnis-Suseno (budayawan, filsuf, teolog, moralis) menulis begini: “Kemandirian moral berarti bahwa kita tidak pernah ikut-ikutan saja dengan pelbagi pandangan moral dalam lingkungan kita, melainkan selalu membentuk penilaian dan pendirian sendiri dan bertindak sesuai dengannya. Jadi kita bukan bagai balon yang selalu mengikuti angin. Kita melakukan kewajiban itu bukan karena dibebankan dari luar melainkan karena kita sendiri menyadarinya sebagai sesuatu yang bernilai dan sebagai tanggung jawab kita.”

Itu berarti tanpa sistem yang ketat, tanpa perintah, tanpa janji dan tanpa tuntutan berupa ancaman pemotongan TKD pun, pegawai tetap menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab.

Maaf, soal peningkatan kinerja pegawai yang diiringi dengan peningkatan jumlah gaji atau tunjangan, menimbulkan kecurigaan dalam diri saya (ini selalu). Kalau ada uang, maka mereka semangat bekerja. Kalau uang tidak ada atau uang kurang (sedikit), maka demikian juga semangat kerjanya, kurang atau sedikit. Nah, di mana otonomi moral kerja mereka? Toh mereka adalah manusia seperti orang-orang di kampung yang bekerja banting tulang bahkan sampai merantau ke luar negeri, menguras keringat demi mendapatkan sesuap nasi. Mereka lahir dari kampung-kampung, atau pun di kota, tapi tetaplah manusia pejuang yang menghargai tenaga dan waktu hidup yang sementara ini.

Seperti kata Gubernur DKI Jakarta, demikian juga saya pernah mencurigai, bahwa demi mengurangi korupsi, para pegawai mesti diberikan gaji dan tunjangan yang cukup. Tapi beberapa pegawai di DKI, ada yang tetap berperilaku korup – uang, belum lagi waktu.

Sekurang-kurangnya, mungkin saja, TKD di Ende dijanjikan kepada para pegawai, salah satunya dengan alasan itu juga. Maka bagi para pegawai (juga bagi kita, dan pemimpin kita) adalah perlu sebuah kemandirian moral. “Kemandirian moral adalah kekuatan batin untuk mengambl sikap moral sendiri, dan untuk bertindak sesuai dengannya. Kekuatan untuk bagaimanapun juga tidak mau berkongkalikong dalam suatu urusan atau permainan yang kita sadari sebagai tidak jujur, korup atau melanggar keadilan. Kita tidak dapat “dibeli” oleh mayoritas” dan aturan.

***

Lawan dari kemandirian atau otonomi moral adalah heteronomi moral. Dalam heteronomi moral, seseorang memenuhi kewajibannya bukan karena ia insaf bahwa kewajiban itu bernilai dan pantas dipenuhi, melainkan terutama karena ia tertekan, takut berdosa, takut ditegur, takut dikutuk oleh Tuhan, takut terkena hukuman dari atasan, semisal, takut dinilai buruk dan tidak menerima TKD. Seseorang menaati aturan bukan karena nilai dan makna di balik aturan itu, sebaliknya, ia tidak berani mengambil langkah sendiri seturut hati nuraninya.

Karena itu, heteronomi moral merendahkan diri manusia itu sendiri, tidak bebas dan buta (sekalipun tidak sepenuhnya) terhadap nilai-nilai dan tanggung jawab moral. Ini sebuah penyimpangan dari sikap moral yang sebenarnya.

Kita tentu tidak menghendaki para pegawai di Ende terperangkap dalam heteronomi moral. Untuk itu, yang paling penting adalah mengubah mental mereka untuk menyadari tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Kalau tidak, maka pelbagai urusan peningkatan taraf ekonomi mereka tidaklah lebih daripada peningkatan ketimpangan sosial-ekonomi, konsumerisme dan hedonisme, dan tentunya, ketidakadilan terang-terangan yang terjadi di tengah realitas kemiskinan rakyat di sekitar kantor-kantor dan rumah-rumah mereka.

Boleh jadi, kemandirian moral itu sulit diwujudkan. Tapi oleh kepedulian dan sifat sosial yang tertanam dalam diri manusia sejak awal mula penciptaan, bukan tidak mungkin, semua yang baik itu akan menjadi mungkin. Dan menurut Franz Magnis-Suseno, kemandirian moral tidak selalu ringan, tapi selalu membahagiakan. Kebahagiaan, bukankah ini yang selalu dicari dalam hidup kita? Kebahagiaan tidak didapatkan dalam uang dan popularitas serta ketaatan buta (legalisme), melainkan dalam pembagian (pemberian) diri kepada orang-orang yang membutuhkannya.

Dalam konteks PNS di Ende, pembagian diri itu diwujudkan bukan cuma dengan disiplin waktu melainkan terutama disiplin kerja yang bertanggung jawab.*** (Flores Pos, 16 Januari 2015)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s