Pembangunan Asal Jadi

Oleh Avent Saur

Asal jadi

Ilustrasi bangunan lapuk

Pembangunan asal jadi bukanlah cerita baru. Itulah yang menyebabkan kita (dalam pembangunan fisik dan mental) tidak maju-maju atau mandek, atau berjalan-jalan dan lompat-lompat di tempat saja.

Cerita teranyar terjadi di Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Manggarai Timur. Di sana, pembangunan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) rawat jalan tidak tuntas, padahal itu dimulai tahun 2014. Yang sudah dikerjakan hanya beberapa bagian saja. Itu pun kualitas bagian-bagian yang sudah dikerjakan itu sangat memprihatinkan. Kayu-kayunya mulai lapuk, dinding tembok mulai retak dan tembok dihiasi lumut.

Yang mengerjakan itu CV Karya Murni. Anggarannya, Rp400 juta. Sisanya, Rp100 juta. Warga minta pemerintah segera melanjutkan pembangunan itu. Bak gayung bersambut, pemerintah siap mengalokasikan dana baru.

Soal kontraktor, pemerintah sudah melakukan pemutusan hubungan kerja. Itu ditempuh karena kontraktor tidak memenuhi beberapa persyaratan – entah seperti apa – dan tidak membuat surat pernyataan. Jadinya, masalah itu pun selesai “dengan sendirinya”. Uang negara hilang, masyarakat dijadikan korban, pembangunan daerah jadi mandek.

Lalu begini Kadis Kesehatan di MatimPhilipus Mantur menasihati masyarakat, “masyarakat diharapkan turut mengawasi pembangunan Puskesmas rawat jalan dan selalu menginformasikan kepada pemerintah kabupaten kalau ada pengerjaan yang tidak sesuai di lapangan”.

Ada beberapa hal yang mau disoroti dalam kasus ini. Pertama, yang pasti masyarakat merasa kecewa dengan pengalaman ini, sekalipun mungkin beberapa orang saja yang berani mengungkapkannya kepada publik seperti kepada wartawan. Masyarakat lainnya tergolong dalam “voice of the voiceless” tentu dengan alasan beragam. “Padahal sudah lama kami merindukan pelayanan yang baik terhadap kesehatan,” ungkap Alfons, seorang warga Lempang Paji. Dengan kasus itu, kerinduan itu tak kunjung terobati, dan betapa tidak, masyarakat merasa tidak dihargai, selebihnya dikhianati. Kadis sempat memikirkan hal ini?

Kedua, dalam kondisi itu malah kadis menasihati warga: “awasi pengerjaan itu”. Ya seakan-akan pengerjaan pembangunan puskesmas itu bermasalah, salah satunya, disebabkan oleh ketidakturutan warga dalam mengawasi. Adanya nasihat itu juga seakan-akan rakyat tidak memiliki wakilnya di DPR dan tidak ada perpanjangan tangannya di pemerintahan terbawah semisal kepal desa serta seakan-akan tidak ada pegawai negara yang bertugas mengontrol tahap demi tahap proses pengerjaan sebuah pembangunan.

Kadis tidak tahu, atau tidak menyadari hal ini? Masa. Kesannya, kadis asal bicara, dan lebih dari pada itu, melemparkan masalah pembangunan itu kepada warga, dan tentunya kepada kontraktor. Lalu pemerintah, apa salahnya?

Sederhana saja sebenarnya. Mengawasi pembangunan bukan dilakukan ketika pembangunan itu sudah bermasalah. Itu mesti dilakukan dari awal, dan pengawasan dilakukan dengan berpegang pada pedoman-pedomannya; bukan dilakukan secara amatir oleh masyarakat yang sehari-hari mengurusi kebun. Itu mesti dilakukan oleh orang-orang khusus, yang tentunya, selalu disiapkan oleh pemerintah. Pengawasan bermaksud supaya pembangunan terhindar dari sengkarut masalah. Rupanya, perihal pembangunan asal jadi itu, pengawasan ini dilalaikan begitu saja baik oleh pemerintah maupun oleh wakil rakyat yang katanya selalu melakukan reses itu.

Ketiga, dana berjumlah Rp400 juta mungkin dengan gampang digelontorkan pihak-pihak terkait karena diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan rakyat. Tapi ketika itu disalahgunakan atau tidak digunakan semaksimal mungkin sekalipun jumlahnya cuma satu rupiah, maka itu bukanlah perkara gampang. Itu sebuah kesalahan, dan terhadap kesalahan harus diberikan hukuman. Lebih dari itu, uang yang hilang itu dikembalikan.

Ini yang sama sekali tidak berlintas di benak dan pikiran kadis tadi. Negara – dalam hal ini penegak hukum antara lain kejaksaan – mesti tidak tinggal diam perihal ini. Setidaknya ini bertujuan supaya orang-orang itu mempertanggungjawabkan kerjanya; supaya mendidik siapa pun tentang nilai kerja dan nilai pembangunan; supaya pembangunan itu terus maju, bukan lompat-lompat saja di tempat baik pembangunan mental maupun fitik. Asal jadi, kiranya hari demi hari segera berlalu dari mental pembangunan daerah kita.*** (Kolom “Bentara” Flores Pos, 12 Januari 2016)

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s