Gafatar

Gafatar

Permukiman Gafatar di Mempawah, Kalimantan Batar dibakar massa.

Oleh Avent Saur

Negeri ini selalu dibayang-bayangi dengan perbagai gerakan keagamaan baru. Yang terbaru, adalah Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), sekalipun oleh pemimpinnya, gerakan itu bukanlah gerakan keagamaan.

Sudah sejak 2011, sebetulnya, Gafatar terbentuk; dan 2012, gerakan ini dideklarasikan di Jakarta, serta meluncurkan Gafatar.org yang memuat pelbagai hal fundamental keorganisasian. Dari waktu ke waktu, gerakan ini menyebar dari tempat ke tempat, dan banyak orang sudah mengetahuinya dan menggabungkan diri ke dalamnya.

Namun adalah mungkin menjadi suatu petaka, akhir-akhir ini Gafatar muncul ke ruang publik dalam rupa sebuah kasus. Awalnya, perihal kisah dokter Rica Tri Handayani asal Yogyakarta yang menghilang bersama anaknya akhir Desember 2015 lalu, meninggalkan suami yang sedang berkuliah di UGM. Diduga, Rica bergabung dengan ISIS, tapi kemudian diketahui pada 11 Januari ini, ia menjadi bagian dari Gafatar ketika ditemukan di Kalimantan Barat.

Bukan cuma Rica, ribuan pengikut Gafatar dievakuasi dari Mempawah, Kalimantan Barat, karena pertama-tama warga Mempawah menghancurkan kampung pengikut Gafatar dengan si jago merah, dan mengusir mereka dari kawasan itu.

Ada pelbagai alasan, mengapa hal ini terjadi. Yang utama, adalah Gafatar yang membentuk perkampungan sendiri di Mempawah telah meresahkan masyarakat sekitar, dan diduga memiliki pelbagai paham radikal yang seyogianya mesti diwaspadai.

Tapi apakah merupakan sebuah tindakan benar, bahwa dengan alasan itu, Gafatar diusir dan bahkan perkampungannya dibakar? Kiranya, harus dijawab “itu tindakan tidak benar”, sekalipun berdasarkan dugaan-dugaan dan kenyataan-kenyataan tertentu, Gafatar juga “tidak benar”, bahkan justru boleh dianggap sebagai Gerakan Hancur Nusantara (Gahatar).

Perihal itu, saya – harap orang lain juga – selalu berpikir begini: ketika ada sesuatu yang patut dicurigai membayakan keamanan publik, dan pemerintah kurang peka terhadapnya atau pemerintah mungkin terlalu kaku dan lamban mengambil sikap, maka warga masyarakatlah yang berani mengambil sikapnya sendiri, entah perorangan, entah kelompok.

Itulah yang terjadi di Mempawah pada Selasa kelabu, 19 Januari itu. Masyarakat mempertontonkan tindakan pelanggaran HAM dengan berdalih pada kondisi “merasa diri benar” atau “merasa agama sendiri benar”, dan “yang lain tidak benar, salah, sesat, menyimpang”.

Nah ketika hal kelabu sudah terjadi barulah muncul pertolongan (evakuasi, perlindungan) terutama oleh pemerintah. “Nasi sudah jadi bubur”, begitu kata pepatah, membahasakan sesuatu yang telah hancur dan sulit dipulihkan lagi. Di negara hukum yang dari tahun ke tahun hukumnya dihasilkan dan dibarui oleh legislatif, toh masih ada-ada saja “hukum rimba” yang selalu dipakai sebagai pedoman normatif untuk memvonis sesuka hati terhadap sesama warga negara.

Soal perlindungan oleh pemerintah, misalnya, Kementerian Sosial dan Kementerian Agama, menyatakan bahwa eks Gafatar adalah warga negara yang harus dilindungi, dan tragedi yang menimpa Gafatar adalah sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Atas dasar itu, sebenarnya juga, pemerintah mengusut pelanggaran HAM dalam tragedi Selasa kelabu itu. Pemerintah tidak boleh tergiring dengan pendapat publik pada umumnya dan masyarakat Mempawah khususnya, bahwa Gafatar itu “sesat” lantas pantas diusir, bahkan dimusnahkan.

***

Lebih dalam soal Gafatar. Apakah Gafatar itu sesat dan menyesatkan? Selain masyarakat umum, adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga menyatakan bahwa Gafatar itu mesti dilarang jika memang menyimpang dari ajaran yang benar, sekalipun kemudian ia menegaskan bahwa HAM kelompok Gafatar mesti dilindungi.

Sementara Jokowi, agak lebih bijaksana, “organisasi itu mesti ditelusuri”. Demikian juga Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, yang sekalipun terkesan masih agak sempit, menyatakan sesuatu yang agak bijaksana juga, “Pemerintah tidak dalam posisi bahwa Gafatar itu sesat. Pemerintah tidak memiliki hak dan keahlian untuk hal itu”.

Pernyataan sang wakli presiden, juga banyak kalangan, seakan-akan meneguhkan dan terutama memprovokasi bahwa Gafatar itu harus dilarang, yang tentu seperti tadi, karena pemerintah lamban, maka masyarakat menempuh cara rimba yang tidaklah lain atas nama negara, atas nama agama, dan atas nama keamanan masyarakat.

Ajaran yang benar, ajaran mana dan milik siapa? Entah oleh karena demikian meledak-ledak dan menggebu-gebunya semangat keagamaan warga negeri ini, dengan mudah kita menerapkan aturan main tenis meja, misalnya, ke dalam permainan badminton. Aturan dan ajaran agama tertentu dipakai untuk menilai kelompok agama tertentu, atau gerakan keagamaan tertentu, sekalipun kelompok agama itu memiliki kaitan secara fundamental dengan agama tertentu itu.

Oleh karena kekecewaan atau juga kreativitas dan kharisma tertentu, setiap agama pasti memiliki sempalan-sempalan, denominasi-denominasi dan kelompok-kelompok tertentu. Dan justru oleh karena keragaman itu, kita menjadi kaya, dan mesti semakin meneguhkan praktik dan ajaran agama kita sendiri, sebaliknya bukan malah merasa terganggu apalagi memandang kelompok-kelompok itu sesat dan tidak benar. Itulah makna terdalam dari pluralisme yang sangat dijunjung tinggi di negeri ber-Pancasila dan berundang-undang ini.

Pedoman dasar kita sebagai sebuah bangsa dan negara adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar ’45 yang selama 70 tahun telah dijabarkan dalam pelbagai undang-undang dan peraturan pada tingkat nasional dan daerah. Terkait kehidupan beragama, itu juga telah diatur sekian supaya kita pertama-tama tidak menjadikan negara ini sebagai negara agama (tapi negara beragama) dan selanjutnya menghargai kebebasan beragama setiap warga negara.

Di atas dasar pedoman normatif dan etis itu, negara berkewajiban dan berwewenang untuk menyatakan ini salah, itu tidak benar, sejauh misalnya Gafatar telah menyimpang dari hukum dan prinsip-prinsip etika-moral yang berlaku di negara ini. Dan penanganan atas sebuah penyimpangan, itu tidak dilakukan secara sewenang-wenang, apalagi melalui cara kekerasan (pembakaran dan pengusiran), melainkan dengan jalan aturan atau hukum itu sendiri. Gafatar membawa pergi orang-orang tertentu, dan meresahkan masyarakat, misalnya, itu mesti diusut seturut aturan main yang berlaku, bukan dengan jalan main aturan sendiri, semisal, kekerasan.

Negeri ini sungguh masih jauh dari kedewasaan dalam hidup berhukum, berdemokrasi, berbangsa, beragama dan bersosial serta ber-keanekaragaman.*** (Kolom Kutak-Kutik, Flores Pos, Kamis, 28 Januari 2016)

 

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s