Bupati, Wakil Rakyat dan Proyek

JIBI/SOLOPOS/Burhan Aris Nugraha JALAN RUSAK--Pengendara mobil dan motor melintasi jalan berlubang di Jalan Adisumarmo, Colomadu, Karanganyar, Kamis (8/3). Jalan yang menghubungkan Colomadu dan Kartasura, Sukoharjo tersebut kondisinya rusak dan banyak lubang yang membahayakan pengguna jalan.

Ilustrasi

Oleh Avent Saur

Pembangunan fisik adalah tanda objektif kemajuan. Misalnya, jalan raya, listrik, air minum, kesehatan, dan sekolah. Namun tidak semuanya berkualitas baik, bahkan mayoritasnya. Jalan raya mudah rusak, misalnya. Listrik selalu padam, sekolah juga cepat kelihatan usang, air minum tidak bertahan lama. Orang kebanyakan sering menamakan ini: “pembangunan asal jadi”.

Menghadapi kenyataan ini, masyarakat berwajah cemberut dan menggerutu, “omong belakang-belakang” dan juga “blak-blakan”. Ini tanda bahwa masyarakat “menyesalkan” kualitas pembangunan yang demikian, juga menyesalkan mental pelaku proyek atau juga perancang proyek, dan dengan itu menyesalkan pemimpinnya dan wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Kadang cemberut diikuti dengan tawa tetapi bukan sebagai ekspresi kesenangan melainkan sebuah sinisme dan juga sebuah ratapan terhadap “nasibnya” selaku rakyat kecil yang hanya bisa bersuara dalam diam.

Namun siapa peduli? Itulah sebabnya, ketika ada pembangunan fisik baru, masyarakat sudah tahu persis bagaimana hasilnya. Ini terjadi dari waktu ke waktu dan dari rezim yang satu ke rezim berikutnya. Tak ada perubahan, ya sekalipun tetap ada, sedikit saja.

Rupanya Jokowi tahu baik perihal ini. Dengan itu, beberapa waktu lalu, Jokowi memberikan imbauan moral kepada para pemimpin daerah dan pelaku pembangunan, “jangan main-main dengan proyek!”. Hal nyata dari “main-main dengan proyek”, misalnya, pembengkakan anggaran, pengurangan belanja, dan pelbagai penipuan sana-sini, serta kolusi sistematis. Namun imbauan tanpa tindak lanjut tanggapan serasi dan pengontrolan rapih, itu hanya akan sebatas imbauan semata.

***

Belum lama ini, seorang pegawai pada sebuah instansi pemerintah di Tanah Air ini dengan lugas mengatakan begini: “Ada pelbagai fakta di balik tidak berkualitasnya sebuah proyek pemerintah. Pertama-pertama adalah adanya perselingkuhan rapih antara bupati dan dewan yang adalah wakili rakyat itu.”

Lanjutnya, “Selingkuhnya seperti apa? Dewan memesan proyek seperti memesan pisang goreng dan minuman kopi. Dewan memesan proyek bahwa proyek tertentu dikerjakan oleh kontraktor milik dewan itu, atau kontraktor konco dewan itu. Jika pesanannya tidak dikabulkan, maka dewan itu akan benar-benar menjalankan fungsi kontrolnya terhadap pengerjaan proyek tersebut. Bupati takut akan hal ini. Maka mengabulkan pesan adalah sebuah keharusan. Dengan itu, proses tender adalah sebuah drama saja.”

“Mayoritas wakil rakyat bekerja secara demikian. Entah apa sebabnya, dan entah apa intensinya. Tidak ada orang yang dengan berani mengungkapkan ini ke permukaan, sebab pengungkapan itu akan pasti disertai dengan ‘kematian’: kematian profesinya, kematian keluarganya, kematian ekonominya, kematian posisinya, sekalipun moralnya akan tetap hidup berjaya. Saya juga tidak memiliki keberanian untuk hal ini.”

Tentu tidak mudah mempercayai begitu saja omongan seperti ini. Mengapa? Omongan itu tidak disertai data yang didasari dengan sebuah survei yang matang. Katakan saja, omongan itu sepintas lalu saja. Karena itu juga, omongan ini semacam cemberut dan gerutu masyarakat tadi yang tidak puas dengan praksis pembangunan.

Tapi tidak sulit juga, rasanya, untuk percaya, apabila berkaca pada pelbagai proyek pembangunan fisik di daerah mana pun. Sekali lagi, proyek-proyek itu berkualitas (sangat) rendah. Ada juga kejadian objektif sebagai akibat dari proyek kualitas rendah itu, yakni bahwa oleh keberanian organisasi independen, oknum-oknum tertentu terkait proyek itu bisa terseret ke meja hijau, bahkan diantar ke jeruji besi.

Bukan cuma pemimpin di pedesaan dan kelurahan, bukan hanya bupati atau wali kota dan gubernur, melainkan juga di kementerian-kementerian kabinet. Bukan juga cuma wakil rakyat di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, melainkan juga di DPR pusat. Kalau mengikuti perkembangan kabar media, kita benar-benar tahu siapa orang-orang itu. Bukan cuma terjadi pada bidang-bidang sekular melainkan juga pada bidang yang berurusan dengan agama. Semuanya itu bermula dari perlingkuhan yang sistematis, terencana dan dengan itu sungguh mengerikan serta menggelikan.

***

Sekurang-kurangnya, ada dua konsekuensi yang paling kentara dari kenyataan ini. Pertama, politik dipandang sebagai sesuatu yang kotor. Politik identik dengan ladang untuk menipu: menipu untuk memperkaya diri sendiri (atau keluarga) serta menipu untuk merengkuh kursi kekuasaan dan dengan itu juga popularitas semata.

Kedua, karakter sosial untuk merengkuh keberhasilan demi keberhasilan dan kemajuan demi kemajuan diperlemah lantaran karakter pemimpin yang tidak mengandung keteladanan. Masyarakat pun hanya akan sampai pada hal-hal standar saja, memikirkan diri sendiri dan melakukan sesuatu yang baik dengan mempertimbangkan keuntungan bagi diri sendiri. Identitas sosial masyarakat akan perlahan lunglai, kurang bersemangat. Demikian juga kredibilitas sosial terhadap para pemimpin akan merendah kualitasnya sekalipun “mau tidak mau” saat pesta demokrasi masyarakat secara moral tetap memberikan suara dukungannya kepada calon pemimpin atau wakil rakyat tertentu.

Bertolak dari situ, kita pun tahu dan mesti akui bahwa pembangunan fisik diwarnai pelbagai persoalan pelik. Pembangunan tidak lagi menjadi petunjuk objektif pembangunan tetapi menjadi sarana ekspresi karakter politik dan sosial yang destruktif. Itulah sebabnya kita tidak maju-maju.

Namun bukan karena demikian, kita lantas terhalang atau lemah untuk berharap. Berharap, dan lebih dari itu, mewujudkan harapan itu perlahan-lahan semampu kita adalah kewajiban moral kita bersama, segelintir orang sekalipun; sekalipun pemimpin dan wakil rakyat kita begitulah sudah karakter mereka terutama terkait proyek-proyek itu.*** (Kolom Kutak-Kutik di Flores Pos, Kamis, 17 Maret 2016)

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s