Melampaui Ketakutan

G30S PKI

Ilustrasi negara yang menakutkan.

  • Gereja dan Politik dalam Prapaskah

Oleh Gusty Fahik

Gusty Fahik

Gusty Fahik, Staf Institut SOPHIA Kupang

Dalam bukunya The Making of Middle Indonesia (2015), Gerry Van Klinken melukiskan secara amat jelas hasil penelitiannya tentang kelahiran dan perkembangan kelas menengah di Kota Kupang dalam kurun 1930-an hingga 1980-an. Kelas menengah di kota Kupang, sebagaimana di kota-kota provinsi lain, menjadi “penghubung antara negara dan masyarakat dan turut membentuk kekuasaan”. Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam buku ini adalah pembantaian orang-orang yang dituduh terlibat dalam Partai Komunis Indonesia (PKI) di NTT.

Di Maumere, menurut sebuah catatan anonim yang dikutip Klinken, pembantaian ini telah menyebabkan sebagian besar pemimpin termasuk para pemimpin Katolik kehilangan pegangan dan meninggalkan prinsip-prinsip Katolik. “Pemimpin-pemimpin tidak berani membuka suaranya memperjuangkan keadilan dan kebenaran karena didorong oleh rasa takut menghadapi senjata, takut menghadapi ancaman maut dalam membela kebenaran dan keadilan” (Van Klinken, 300-301).

Namun, kecemasan atau lebih tepatnya kegentaran dalam membela kebenaran ketika itu bukan saja dialami oleh para pemimpin Kristiani, melainkan juga oleh para pemimpin non kristiani yang berada di bawah ancaman serupa.

Hari-hari ini, ketika pelantikan para kepala daerah terpilih di NTT hendak dilaksanakan di tengah masa persiapan Paskah, beberapa hal yang terjadi pada masa lalu perlu dilihat kembali. Ketika umat kristiani yang notabene adalah mayoritas di provinsi ini memasuki masa tobat dengan merenungkan penderitaan Yesus, kisah-kisah kelam masa lalu ada baiknya diangkat kembali ke dalam kesadaran untuk diterima dan diakui sebagai kebenaran yang menyembuhkan.

Ketakutan sebagai Akar Kekerasan

Selama sekian tahun, politik di negara ini merupakan sebuah politik yang didorong oleh rasa takut. Semangat revolusioner dalam politik Soekarno didorong oleh rasa takut akan kembalinya penjajah Belanda dan imperialime barat. Orde Soeharto lebih didominasi ketakutan akan bayang-bayang komunisme yang mereka ciptakan sendiri (Wattimena, 2015). Orde reformasi dilandasi ketakutan akan kembali mencuatnya Orde Soeharto. Berturut-turut masa lalu menciptakan rasa takut tersendiri pada masa sesudahnya.

Ketakutan membuat orang seakan gagap menghadapi masa kini, dan tidak punya pilihan menatap masa depan. Padahal ketakutan sejatinya adalah sesuatu yang bersumber dari pikiran. Rasa takut inilah yang dieksploitasi oleh kekuasaan politik yang juga dilandasi ketakutan. Pilihannya ialah bagaimana ketakutan itu dijejalkan ke dalam pikiran massa sehingga massa kehilangan daya kritis, serentak keberaniannya menghadapi situasi.

Rasa takut itu kemudian dimanipulasi dan dipaksakan menjadi kekuatan yang menghancurkan. Rasa takut yang sama dipakai sebagai alat kontrol untuk membungkam kebenaran dan meniadakan keadilan. Ketakutan dilembagakan dan dijadikan alat dominasi yang mencengkeram sedemikian kuat hingga orang tidak lagi sadar bahwa ia dikendalikan ketakutan yang dijejalkan ke dalam pikirannya.

Dalam kisah pembantaian pascaperistiwa 1 Oktober 1965 di Jakarta, massa di kampung-kampung pedalaman yang jauh dari pusat kekuasaan juga disuntik dengan isu daftar nama yang disiapkan PKI untuk dibantai (Madung dan Prior [eds.], 2015). Isu tentang daftar itu begitu menakutkan sehingga orang seolah hanya diberi pilihan untuk membunuh atau dibunuh. Ketakutan akan kematian membuat orang memilih merestui tindakan yang dianggap menyelamatkannya dari kematian itu. Ketakutan membuat orang melihat yang lain sebagai ancaman, yang kalau bisa harus dienyahkan sesegera mungkin.

Mengikis Akar Ketakutan

Bila kita sedikit membuka kembali lembar-lembar sejarah bangsa, khususnya lembar sejarah provinsi ini, termasuk bagian-bagian kelamnya, maka kita, terutama para pemimpin yang duduk pada tampuk kekuasaan, seharusnya merasa malu terhadap apa yang sudah terjadi pada masa lampau, terlebih pada masa di mana sebagian besar pemimpin kita kehilangan pegangan dan prinsip-prinsip kebenaran. Namun, merasa malu pada apa yang terjadi pada masa lampau tentu tidak cukup. Rasa malu itu harus diikuti oleh kemauan untuk belajar dan keluar melampaui apa yang telah berlalu, sehingga apa yang terjadi tidak lagi terulang pada masa kini dan masa depan.

Barangkali kita takut pada kelamnya masa lalu. Namun, ketakutan itu perlu disadari dan diakui agar ia tidak berubah menjadi daya yang menghancurkan. Ketakutan yang disadari dan diakui membuat orang bisa membebaskan pikirannya dari bayangan, serentak membuka ruang bagi pilihan-pilihan baru yang lebih rasional.

Dengan menyandingkan momen kelahiran pemimpin politik dan masa pengekangan hawa napsu ini, saya hendak memberi sebuah awasan dengan melihat kembali apa yang ditulis oleh Gordon Dicker (1959) sebagaimana dikutip Klinken (2015) perihal kedekatan Gereja (baik Katolik maupun Protestan) dan birokrasi di NTT: “Gereja bahkan tidak mengulurkan tangan dari sisi prinsip kedermawanan untuk turut memecahkan masalah-masalah sosial yang melanda kaum miskin seperti mabuk, judi, selingkuh, menelantarkan janda dan anak yatim piatu dan dalam kalangan mayoritas penduduk pedesaan, masalah lapar biasa musiman”.

Selama sekian tahun, dalam catatan Klinken, Gereja memosisikan diri sebagai bagian dari kelas menengah di mana sebagian pemimpinnya termasuk dalam kelompok elite baru provinsi dan turut dalam “merumuskan masalah dan menentukan iklim pendapat umum sebagai tempat masalah-masalah dibahas dan dipecahkan. Sejarawan Gereja lain yakni Frank Cooley (1976) dalam kutipan Klinken kemudian menyimpulkan, dengan demikian, terjalinlah ikatan antara agama, politik dan pemerintah di NTT”.

Di muka telah saya paparkan ketakutan sebagai akar kekerasan, dan dalam konteks sekarang kita lihat bahwa sebagian besar orang takut menderita atau ambil bagian dalam penderitaan orang lain. Bertolak dari pengalaman masa lalu, Gereja seharusnya bisa lebih jujur mengakui realitas penderitaan yang menderita sebagian besar anggotanya akibat timpangnya kebijakan-kebijakan politik pemerintah, serta timpangnya akses terhadap sumber kehidupan yang layak. Saya masih sangat yakin bahwa Gereja di NTT masih memiliki posisi tawar yang kuat dalam mengimbangi pola-pola pendekatan teknokratis yang cenderung dipakai pemerintah dalam menghadapi masyarakat.

Lalu, apa kaitannya dengan masa prapaskah? Lebih dari satu abad yang lalu, Marx telah memberi peringatan mengenai fetisisme, di mana orang memuja secara berlebihan komoditas-komoditas yang dapat dipertukarkan, melampaui nilai komoditas itu. Saat ini, ramalan Marx terbukti ketika orang lebih mementingkan handphone daripada beras. Akibatnya kesejahteraan tidak diukur dari ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok, tetapi dari kepemilikan handphone dan barang-barang elektronik. Masyarakat miskin pun rela hidup dalam kondisi serba kekurangan makanan, asalkan bisa memiliki barang-barang elektronik sebagai asesoris penghias rumah tangga. Orang takut dianggap tidak sejahtera karena tidak memiliki barang-barang yang sudah dipuja secara berlebihan itu.

Maka, masa prapaskah sebagai masa penyangkalan hawa napsu baiklah dimaknai sebagai masa untuk melakukan autokritik oleh Gereja dan para pemimpin politik terpilih. Pemujaan yang berlebihan terhadap kekuasaan dan kenyamanan akibat perkawinan silang antara pemimpin politik dan pemimpin spiritual seperti yang terjadi pada masa lalu sudah saatnya diputus. Salah satu kunci untuk memulai proses ini ialah gerakan para pemimpin sendiri.

Bisa jadi satu kebetulan bahwa pelantikan para pemimpin itu dilangsungkan di tengah masa prapaskah. Namun, kebetulan ini bisa diberi makna sebagai momen di mana pemimpin menantang dirinya untuk memiliki keberanian untuk tidak hanya berpihak pada kebenaran dan keadilan, tetapi juga berani menyangkal diri dan turut menderita bersama rakyatnya.

Apa yang diuraikan Klinken bisa jadi dianggap sebagai sesuatu yang terjadi di masa lalu, tetapi justru dari masa lalu inilah kita hendaknya belajar untuk memperbaiki diri dan menata sesuatu yang lebih baik untuk masa depan. Dengan demikian, kesejahteraan, kebenaran dan keadilan tidak lagi menjadi barang mewah yang hanya dinikmati segelintir elite dan kaum kelas menengah atas di provinsi ini, tetapi menjadi hak untuk semua lapisan dan golongan masyarakat, termasuk mereka yang sekian tahun dipinggirkan oleh gerak maju sejarah pembangunan.

Lebih jauh, para pemimpin Gereja tidak lagi hadir sebagai representasi kelas menengah atas yang menikmati kesejahteraan di tengah mayoritas umat yang miskin papa, tetapi menentukan opsi untuk merepresentasikan diri sebagai wakil kaum miskin-papa di hadapan kelas menengah atas.*** (Flores Pos, Jumat, 18 Maret 2016)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s