Gerbang Kematian Demokrasi

Ahok

Ahok, Risma, Ridwan

Oleh Ermalindus A. J. Sonbay

Fenomena Ahok, Ridwan, Risma bahkan Joko Widodo menjadi menarik dan memberi kegairahan tersendiri dalam dinamika teranyar demokrasi Indonesia, dan fenomena ini dijadikan acuan dalam pewacanaan tentang masa depan negara (bangsa-bangsa) ini. Ketika krisis multidimensi melahirkan kebuntuan khususnya dalam menjaring calon-calon pemimpin, mereka bisa hadir dan mengisi kekosongan akibat sistem yang sakit. Mereka hadir sebagai kristalisasi figur yang memang memiliki integritas dan kapabilitas yang berguna bagi daerah yang mereka layani. Mekanisme partai yang konvensional dilampaui dan jejaringan primordial-sempit dipatahkan dengan bukti kinerja yang jauh di atas rata-rata.

Akan tetapi, soal lain yang masih menempel pada dinamika demokrasi muncul. Demokrasi yang merupakan salah satu cara menemukan peluang terbaik untuk menjaring pemimpin yang bisa menjamin regulasi, kebijakan hingga perbaikan elemen-elemen birokrasi yang ditengarai sedang ikut-ikutan “sakit”.

Ermelindus Sonbay

Ermalindus A. J. Sonbay bekerja di Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama PPKK-Fisipol-UGM Yogyakarta

Selain sistem, birokrasi, kini fenomena patologi itu hadir dan nyata dalam demokrasi. Konteks tempat hidup demokrasi terabaikan dengan euforia ini. Pada titik tertinggi, demokrasi mengandaikan bangunan kokoh yang bernama rasionalitas yang luas dan tidak disempitkan untuk tujuan tertentu (dalam bahasa filosof Jürgen Habermas: presupposive rational). Akan tetapi, situasi dan kesempatan yang memunculkan figur-figur alternatif ini menjadi aneh ketika yang rasional mulai ditinggalkan.

Sekadar Euforia

Situasi kebuntuan tanpa dasar kritis, rasional dan logis ini mirip seperti apa yang terjadi di zaman Orde Baru, ketika semuanya mengkultuskan Soeharto sebagai “malaikat pembangunan” yang tidak pernah memiliki kesalahan. Mentalitas klasik Orde Baru ini coba ditumbuhkan kembali dalam bahaya laten yang bernama pengkultusan tokoh. Perayaan akan kehadiran, kinerja dan serangkaian upaya reformasi yang dilakoni tokoh-tokoh alternatif tersebut seakan tidak berimbang dengan nilai-nilai politik dan demokrasi. Euforia masyarakat seolah berhenti pada tahapan “menyatakan dukungan dan apresiasi” terhadap Ahok dan kawan-kawan tanpa “berani melihat sesuatu yang lebih substansial”. Kemunculan Ahok sepintas hanyalah perayaan yang boleh jadi membuat tidur sekumpulan sikap kritis.

Padahal, demokrasi yang benar-benar berguna hanya bisa dibangun di atas sikap kritis. Demokrasi yang benar-benar bermanfaat tidak pernah melepaskan basis logis-rasional. Tidak ada salahnya publik mengapresiasi “keberhasilan” atau “kesuksesan” memimpin yang ditunjukkan tokoh-tokoh tersebut. Tidak ada salahnya menjadikan semua mereka sebagai contoh/prototipe/teladan dalam praktik-praktik baik yang mereka jalankan.

Menjadi “kepleset” ketika dengan semangat berapi-api, tanpa basis logis-kritis dan tentunya tanpa basis rasional, masyarakat justru memilih “menuhankan” tokoh-tokoh ini sebagai makluk super suci yang bisa sekaligus menyelamatkan seluruh kosmos. Mereka hanya salah satu rujukan kebaikan pemerintahan, bukan satu-satunya. Perayaan akan bukti positif dari serangkaian strategi kebijakan yang mereka kedepankan harus bisa didorong hingga tahapan rekognisi (pengakuan) bersama bahwa setiap daerah atau setiap kabupaten membutuhkan pemimpin dengan karakter transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Negara ini tidak sedang menampilkan “permainan rasionalitas bertujuan” dengan demokrasi yang hanya dijadikan sandaran teleologisme untuk menemukan figur yang kemudian dikultuskan. Negara ini membutuhkan demokrasi yang bisa menyentuh elemen-elemen substansial, khususnya dalam teladan dan etos yang bisa menjadi gerakan revolusi yang menyeluruh. Demokrasi harus bisa dijalankan dengan basis ideologi yang sempurna menuju penghayatan keilmuan yang juga sempurna. Tidak pantas demokrasi yang melahirkan pemimpin-pemimpin alternatif itu berhenti sebatas sebagai sebuah euforia, sebuah perayaan yang berpusar pada tokoh, dan bukan komunitas.

Konteks Lokal: Titik Kritis

Demokrasi itu harus kontekstual dan berdiri di atas rasionalitas yang luas. Tidak arif dan adil, jika publik di NTT meneriakkan dukungan yang kuat untuk Ahok, Risma, Ridwan dan figur pemimpin baik lainnya, pada saat hampir di semua Kabupaten bahkan pucuk pimpinan tertinggi provinsi ini tidak bisa merepresentasikan nilai-nilai kepemimpinan yang menjadi arah dasar keberhasilan Ahok dan kawan-kawan. Dengan kata lain, dukungan dan apresiasi terhadap Ahok dan kawan-kawan harus bisa digunakan juga untuk menggugat praktik-praktik buruk demokrasi di NTT.

Paling kurang, di titik yang sedikitnya boleh dibilang dasar, berikanlah kritik yang substansial agar ada ruang bagi kehadiran Ahok-Ahok lain di NTT. NTT membutuhkan pemimpin yang tidak mengobral kebijakan privatisasi kepada investor khususnya yang berhubungan dengan area publik seperti kasus privatisasi Pantai Pede di Labuan Bajo, Manggarai Barat, di mana pemerintah justru menjadi motor utamanya.

NTT membutuhkan pemimpin yang berani dan boleh jadi sedikit “kurang ajar” terhadap investor pertambangan, yang berani menolak investasi pertambangan untuk keselamatan hutan dan lingkungan hidup (ingat, total 40 persen kawasan hutan di Indonesia hilang akibat ketamakan industri ekstraktif dan investasi perkebunan. Dan 73 persen IUP eksplorasi dan produksi lahir tanpa AMDAL, Bdk. Data LIPI 2014).

Tidak terlalu elegan meneriakkan dukungan untuk Ahok dan kawan-kawan, pada saat begitu banyak ketimpangan birokrasi dan cacat kepemimpinan dipertontonkan para pemimpin lokal di NTT. Boleh jadi, saking asyiknya publik mendukung semua yang jauh dari konteks historisnya, pada saat yang sama ada proses “pelupaan” publik terhadap begitu banyak kasus di depan mata. Saking asyiknya mendukung yang jauh, ketika tersadar begitu banyak pantai sudah diprivatisasi, begitu banyak pulau sudah dijual, begitu banyak IUP ilegal sudah dikeluarkan, dan hampir tidak ada satu pun Ahok lain yang hadir dan mempraktikkan nilai-nilai kepemimpinan yang baik di NTT.

Konteks NTT juga tidak sama dengan Jakarta, Surabaya, Bandung dan tempat-tempat lain. Dinamika demokrasi pun pada titik yang tegas, tidak perlu sama. Hingga mungkin Jakarta bisa memiliki Ahok, Surabaya bisa memiliki Risma, Bandung punya Ridwan, mengapa Manggarai tidak bisa memiliki Kraeng X, Ende tidak bisa memiliki Eja X, Sikka dengan Moat X, dan lain sebagainya yang tentunya mengembangkan karakteristik dan dinamika tersendiri.

Mendukung Ahok dan kawan-kawan mengandaikan adanya upaya kontinu untuk terus belajar, mengeksplorasi, menemukan dan melakukan kaderisasi putra-putri terbaik NTT untuk kepentingan NTT. Tidak perlu ada keputusasaan dengan bermimpi mengimpor Ahok dan kawan-kawan ke NTT untuk menyelamatkan kondisi terkini NTT.

Ahok, Risma, Ridwan dan pemimpin baik lainnya tidak lahir secara instan. Ada mekanisme yang menjadikan mereka kuat dan arif, yang menjadikan mereka berani dan tegas mengedepankan nurani. Kontekstualisasi demokrasi menjadi sesuatu yang sangat penting. Konteks NTT jugalah yang harus melahirkan pimpinan di NTT yang berkarakter, bukan menjadi ‘tukang jual’ bangsa sendiri.

Maaf, Rekonsiliasi dan Kepedulian

Demokrasi akan menjadi sesuatu yang berbahaya ketika tidak bisa dikembangkan dalam konteks dan keseharian masyarakat. Demokrasi juga harus menjadi bagian yang mengandung dinamika permohonan maaf yang elegan ketika pemimpin tidak bisa merealisasikan janji-janji kerjanya. Permohonan maaf dan pengakuan akan kesalahan-kesalahan memimpin ini yang belum kuat dalam kepemimpinan Ridwan, Risma, Ahok dan kawan-kawan karena telanjur tertutup oleh dinamika popularitas dan pemberitaan.

Mungkin, titik ini yang belum sepenuhnya diadaptasikan Ahok dan kawan-kawan, dan mungkin bisa dimaksimalkan oleh pemimpin di NTT. Hingga, sangat mungkin muncul pernyataan-pernyataan ini, “Maaf, pantai kalian sudah saya jual. Maaf, hutan dan tanah kalian saya jadikan lahan tambang. Saya bersalah dan mari kita perbaiki bersama. Mari selamatkan area publik untuk kepentingan publik!”

Tanpa pengakuan dan rekonsiliasi, demokrasi hanya akan menjadi sesuatu yang semu. Dan ketika situasi ini ada janganlah membangun ekspektasi berlebihan terhadap pemimpin yang korup, klepto dan penuh krisis. Yang tersisa adalah semakin banyak pantai diprivatisasi, semakin banyak IUP ilegal diterbitkan, semakin banyak pelanggaran dilakukan.

Sekali lagi, tidak ada salahnya mendukung Ahok dan kawan-kawan, tetapi cobalah peduli dan solider terhadap pertumbuhan demokrasi di ranah lokal. Kiblat ke Ahok dan kawan-kawan harus bisa membangkitkan pemikiran kritis mengenai masa depan demokrasi di NTT. Dukungan untuk Ahok dan kawan-kawan harus juga berarti kepedulian untuk Ahok-Ahok lain di NTT. Peduli dan solider dengan kemungkinan kehadiran Ahok-Ahok khas NTT. Peduli dan solider sebelum demokrasi khas NTT berarak menuju gerbang kematiannya.*** (Flores Pos, 1 April 2016)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s