Kesehatan Nasional Terjamin (?)

Sakit

Ilustrasi

Oleh Avent Saur

Akhir-akhir ini, persoalan jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan nasional atau disingkat JKN mengemuka di ruang publik. Itu terjadi usai (dan karena) Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, yang di dalamnya (salah satunya) menyebutkan kenaikan iuran JKN. Inti masalahnya, masyarakat kelas bawah yang dalam JKN itu tergolong Kelas III dan juga wakil rakyat terhormat di senayan menolak kenaikan itu – yang dalam Perpres itu dinyatakan akan berlaku mulai April ini.

Presiden mendengarkan “vox Dei” itu, dan bunyi Perpres pun direvisi. “Kelas I yang awalnya Rp59.500 naik menjadi Rp80 ribu, peserta Kelas II yang semula Rp42.500 naik menjadi Rp51 ribu, dan peserta penerima bantuan iuran naik dari Rp19.225 menjadi Rp23 ribu. Sementara iuran peserta Kelas III tetap Rp25.500 (dinaikkan jadi 30.000) per bulan.”

Yah, sekalipun petugas BPJS Kesehatan di pelbagai RSUD di Tanah Air sempat memberlakukan kenaikan itu sebelum kepastian revisi. Ini disebut blunder Presiden dan blunder BPJS? Entahlah!

Kondisi ekonomi internal di lembaga pembentukan pemerintah yang mulai berlaku pada 1 Januari 2014 itu mendorong Presiden membuat dan menerbitkan Perpres itu. Sekalipun tidak kolaps, pihak BPJS sendiri menerangkan bahwa duit dua sumber pemasukan BPJS antara lain dari iuran dan sumber dana lainnya masih berada di bawah “rekomendasi” dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN membantu Presiden dalam mengurus jaminan sosial) – artinya masih di bawah harapan.

Lalu untuk memenuhi harapan rekomendasi itu, iuran dinaikkan? Kenaikan itu rasanya sebuah pekerjaan gampang, bukan cuma terkait masyarakat kelas bawah dalam Kelas III itu saja, melainkan juga terkait pihak lainnya yang mengalami dampak Perpres. Logikanya, bagaimana mungkin esensi dan intensi JKN – sebagai suatu program pemerintah dan masyarakat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera – justru membebankan rakyatnya sendiri?

Hendaknya, BPJS tidak dijadikan (dan tidak menjadi) asuransi produk negara yang bersifat kapitalis dan komersial yang mengambil keuntungan ekonomi dari rakyat yang mana rakyat itu justru perlu dibantu negara melalui perangkat-perangkatnya. “Kondisi ekonomi masyarakat” yang tentunya negara lebih tahu hal itu mesti menjadi pertimbangan esensial bagi negara untuk tidak menaikkan iuran itu. Dan justru JKN untuk menopang ekonomi tersebut.

“Jangan karena salah manajemen, lalu defisit satu tahun dibebankan kepada konsumen. Ini logika penyelenggara pelayanan publik macam apa?” demikian komentar Wakil Ketua DPD, Farouk Muhammad.

Selain karena alasan mendasar itu, penolakan terhadap kenaikan iuran juga disinyalir oleh “buruknya” pelayanan BPJS dan fasilitas RSUD serta karakter pelayanan petugas RSUD terhadap masyarakat. Pada situs lapor.go.id terdapat sekitar 49.000 laporan dan keluhan terkait pelayanan BPJS Kesehatan, belum termasuk keluhan dan laporan lisan yang didengar para wakil rakyat ketika reses, dan tentu juga ada keluhan dalam diam yang dialami oleh rakyat kecil yang tidak bisa mengakses dunia komunikasi dan juga karena rasa kekecilan mereka di hadapan negara yang terlampau besar.

Karena itu, pembenahan adalah tindakan yang paling logis dan bermoral, bukan malah membebankan rakyat. Negara yang kepadanya rakyat telah mempercayakan kekuasaan seutuhnya mesti membenah secara serius, antara lain SDM petugas BPJS dan RSUD termasuk mental-mental pelayannya, fasilitas-fasilitasi pelayanan, sistem akses rakyat kepada BPJS, dan tentu tak lupa perihal obat-obatan yang kadang diperjual-belikan antara tenaga kesehatan di RSUD dengan pihak yang mempunyai panti kesehatan.

Kesehatan masyarakat secara nasional bisa terjamin? Entahlah. Tentu tidak 100 persen.*** (Kolom Bentara, Harian Umum Flores Pos, 5 April 2016)

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s