Kekuasaan dalam Pertarungan Demokrasi dan Oligarki

Oligarki

Ilustrasi rakyat menumbangkan penguasa otoriter

Oleh Peter Tan

Peter Tan

Peter Tan, Mahasiswa STFK Ledalero, Maumere

Media massa cetak dan elektronik akhir-akhir ini memberitakan polemik tentang privatisasi Pantai Pede di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Pada satu sisi terdapat Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, yang berargumentasi bahwa Pantai Pede perlu dioptimalisasikan dan diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM). Pada lain sisi  yang berseberangan terdapat tokoh agama, LSM, aktivis, tokoh masyarakat dan sejumlah masyarakat sipil yang tidak setuju dengan rencana Gubernur Frans.

Substansi penolakan mereka ialah Pantai Pede harus dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan elite dan investor. Akan tetapi, pendapat gubernur tak berubah: penyerahan Pantai Pede kepada investor PT SIM adalah upaya pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi NTT demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta menyerap tenaga kerja.

Dalam tulisan ini, saya tidak hendak membahas secara detail persoalan tersebut. Intensi saya adalah merefleksikan kekuasaan. Polemik antara gubernur dan sejumlah tokoh agama, aktivis, LSM dan masyarakat sipil tersebut bisa diinterpretasi sebagai polemik antara kepentingan kekuasaan dan kepentingan publik, interese parsial dan kehendak kolektif, antara politik sebagai strategi, intrik dan program dengan politik sebagai hidup bersama dalam ruang publik yang bebas, yang ditopang oleh nilai-nilai dan kepentingan bersama.

Sebetulnya, itu bukan hanya paradoks politik, melainkan juga paradoks kekuasaan. Pada satu sisi, kekuasaan bisa menjadi berkat manakala dipakai untuk mewujudkan bonum commune (kebaikan bersama). Pada lain sisi, kekuasaan bisa menjadi teror, bencana dan pengkhianatan manakala dipakai sebagai instrumen pemenuhan hasrat dan kepentingan pribadi atau kelompok serentak menghancurkan cita-cita bonum commune. Dengan lain kata, kekuasaan berada dalam pertarungan demokrasi dan oligarki.

Kekuasaan

Frederic Bastiat, seorang Prancis yang hidup pada abad ke-19, melihat kontradiksi yang tajam dalam apa yang disebutnya “Sang Negara”. Bastiat menggunakan kata “negara” untuk menyebut “kekuasaan” sebab negara adalah bentuk konkret kekuasaan. Negara di sini bukan sekadar sistem dan institusi, melainkan juga “gubernur, bupati, staf, wakil rakyat, polisi, birokrat, orang-orang yang pendek kata memiliki kekuasaan bukan saja atas masyarakat melainkan juga atas sumber daya publik”. Kontradiksi yang dimaksud ialah bahwa pada satu sisi negara adalah sosok yang diperlukan, yang paling dinasihati dan mendapat banyak permintaan. Sementara pada lain sisi, negara menjadi instrumen dan anjing penjaga bagi kelas tertentu dalam masyarakat untuk menikmati hasil kerja orang lain dan menguras kepentingan publik.

Analisis Bastiat sangat orisinil. Semua penindasan atas nama negara atau kekuasaan menyeruak dari logika tersebut: menikmati hasil kerja orang lain. Sebelum negara ada, manusia menindas sesamanya secara langsung. Sejak negara ada, si penindas tak lagi berhubungan langsung dengan si tertindas. Antara si penindas dan korbannya (tertindas) ada perantara yaitu negara. Maka negara atau kekuasaan sebetulnya adalah suatu “entitas imajiner” yang dipakai oleh setiap orang untuk hidup dengan ongkos orang lain.

Tak heran, Karl Marx (filsuf Jerman) kemudian mengaitkan negara dengan eksploitasi. Marx menganggap negara bukan bangunan suci, bukan realisasi lavolonte generale (kehendak umum), melainkan semata-mata alat eksploitasi kelas yang (lebih) tinggi terhadap kelas yang (lebih) rendah dalam masyarakat.

Oligarki

Inti paham Bastiat tentang negara atau kekuasaan tersebut adalah oligarki, berikut perbedaannya dengan demokrasi. Perbedaan oligarki dan demokrasi terletak pada kepentingan siapa yang diwakili dan diperjuangkan dalam suatu sistem politik dan kekuasaan. Pada oligarki, yang didahulukan adalah kepentingan para pemegang kekuasaan, pengusaha dan partai. Di sini, kekuasaan sering jatuh ke dalam tipu muslihat dan godaan kapitalis. Pada tataran ideologis, hal ini tampak pada pengambilan kebijakan oleh negara (gubernur, bupati, wakil rakyat) yang didikte dan dikuasai oleh logika, kepentingan dan aturan main para pemodal.

Ini membuktikan, negara memang lemah ketika berhadapan dengan modal (bdk. Lasarus Jehamat, Opini, Flores Pos, 1/3/2016). Maka, oligarki bersifat tekstraktif yaitu berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok melalui kolaborasi tidak sehat dengan kapitalisme, dengan akibat pencabutan kepentingan publik.

Oligarki juga berorientasi pada pembengkakan kekayaan material. Kekayaan oligarkis merusak demokrasi karena kekayaan posisional ini hanya mungkin dicapai oleh segelintir orang, tidak bergantung pada produktivitas. Konsekuensinya, semakin banyak orang menghendakinya, semakin mahallah kenikmatan oligarkis itu ditawarkan. Mahalnya kenikmatan oligarkis tersebut tampak dalam kenyataan bahwa elite politik di wilayah kita sering merebut kekayaan oligarkis dengan memanfaatkan kekuasaan untuk mengakses sumber daya publik lewat kolabarasi dengan perusahaan dan kapitalis.

Rencana Gubernur Frans untuk menyerahkan pengelolaan Pantai Pede kepada PT SIM bisa dibaca sebagai salah satu contoh dari pandangan di atas. Rencana tersebut mengarah kepada tendensi oligarkis yang merusak kebutuhan masyarakat untuk menikmati keindahan Pantai Pede secara bebas. Dalam pengertian filsafat eksistensial-politik, ini adalah bentuk destruksi politik, yaitu ketika pemimpin mendisolusi diri dari tanggung jawab moral dan politik terhadap kesejahteraan masyarakat yang berujung pada kriminalisasi atas kepentingan publik.

Demokrasi

Berbeda dengan oligarki, pada demokrasi, yang didahulukan adalah kepentingan publik dengan tidak melihat batas suku, konstituen, agama, dan partai. Demokrasi terbentuk ketika elite politik sanggup mewujudkan model kekuasaan yang mengabdi kepada kepentingan masyarakat.

Dalam demokrasi, seorang pemimpin bertindak dan memakai kekuasaan berdasarkan “nasib kolektivitas” dan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, demokrasi menuntut jenis kekuasaan yang mengabdi, terlibat dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat, bukan kepada egoisme pribadi atau kelompok dan kepentingan investor atau pemodal.

Demokrasi juga menuntut pemimpin yang memampukan warganya berpartisipasi dalam proses politik dan pelaksanaan kekuasaan secara demokratis dengan memberi pengakuan akan nasib bersama, serta membangun habitus kekuasaan yang bermartabat dengan memberi ruang yang lebih luas bagi kepentingan masyarakat.

Optimisme

Di tengah menguatnya oligarki dan matinya demokrasi, tak ada dosanya kita tetap menaruh optimisme akan perubahan yang lebih baik. Di atas saya mengutip Bastiat yang menyebut negara sebagai “entitas imajiner”. Dengan menyebut negara sebagai “entitas imajiner”, saya kira Bastiat sedang melihat negara atau kekuasaan sebagai sebuah proses politik, dan bukan suatu bangunan yang stagnan dan final. Maka, pada satu sisi, peran agama, LSM, aktivis dan masyarakat sipil sangat penting untuk mengontrol jalannya proses kekuasaan. Pada lain sisi, bagi mereka yang disebut negara dalam pengertian Bastiat tadi perlu ada revolusi mental dalam memakai kekuasaan.

Kekuasaan sebetulnya adalah ajang untuk menguji dan membuktikan karakter teruji seorang pemimpin. Abraham Lincoln pernah mengatakan, jika Anda ingin menguji karakter sejati seseorang, berikan dia kekuasaan.

Kita berharap, gubernur, bupati, wakil, birokrat, singkatnya mereka yang disebut “negara” itu, mampu menjauhkan kekuasaan dari godaan oligarki dan mewujudkan cita-cita demokrasi, dengan jalan: “mendorong terbentuknya kekuasaan sebagai “kekuatan politik bersama” yang dipakai bukan untuk merampok dan menindas, melainkan untuk “menjamin setiap masyarakat akan haknya sendiri dan membuat keadilan sosial, kebenaran dan kedamaian menang”.*** (Kolom Opini Harian Umum Flores Pos, 18 April 2016)

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s