Kontribusi Negatif Tambang dan Sawit

Ilustrasi

Ilustrasi

  • Terkait Perusakan Lingkungan Hidup

Oleh Ermalindus Albinus J. Sonbay

Ermelindus Sonbay

Ermalindus Albinus J. Sonbay, Peneliti di Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) Fisipol UGM Yogyakarta

Pemerintah Pusat berencana menge­luarkan moratorium pembukaan lahan baru untuk pertambangan dan perke­bun­an kelapa sawit. Desakan untuk mo­ratorium dan peninjauan kembali izin pertambangan yang selama ini dike­luarkan secara masif ternyata sudah digalakkan sejak awal reformasi. Akan tetapi celah untuk menegaskan hal ini ba­ru diperoleh pada saat mulai diber­lakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dan hal ini baru bisa dilaksanakan pada ranah teknis sejak dikeluarkannya PP Nomor 1 Tahun 2014 yang kemudian dilengkapi dengan PP Nomor 77 tahun 2014.

Ba­nyak argumen menganggap rencana pe­merintah ini sebagai sesuatu yang su­dah sangat terlambat. Alasan dan ru­juk­an utamanya adalah telah ada kon­sesi pertambangan dan perkebunan ke­lapa sawit di seluruh wilayah Indonesia dengan total luas 83 juta hektare lebih (tepatnya 83.247.390 hektare). Seba­nyak 3.798 perusahaan besar (nasional dan internasional) sudah memegang hak pengelolaan lahan yang dikeluarkan dalam izin usaha pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

Realitas ini paling kurang menggam­barkan beberapa hal besar yang tentu melemahkan dan menjadikan lang­kah moratorium sebagai sesuatu yang tidak terlalu signifikan.

Pertama, per­usa­ha­an pemegang izin sudah aman de­ngan target produksi. Sekalipun begitu banyak lahan belum digarap, kontrak kerja sama dan juga konsesi yang sudah ada tetap akan berlaku sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Moratorium izin pembukaan lahan tidak akan memberikan pengaruh besar bagi keru­sakan lahan. Yang diharapkan adalah moratorium dan renegosiasi konsesi la­han.

Lahan tambang dan sawit yang se­mentara digenjot maksimal penggunaannya hanya 19,5 juta hektare atau ha­nya sekitar 24 persen dari total konsesi. Moratorium pembukaan lahan tidak terlalu signifikan jika dibandingkan de­ngan renegosiasi untuk pembatasan ekspansi. Jadi, sisa 76 persen lahan ma­sih bisa diselamatkan. Tapi, dalam be­berapa kebijakan krusial seputar penge­lolaan sumber daya, pemerintah dan ma­syarakat di negara ini selalu ‘kalah’ oleh kepentingan investor dan pelaku usaha sampai antek-anteknya.

Kedua, dari total lahan pertanian dan pertambangan yang sudah menjadi bagian dari konsesi dan pemberian izin, hampir sejumlah 26,8 juta hektare masih be­lum jelas statusnya. Sebagian merupa­kan wilayah hutan (bahkan hutan lin­dung), sebagian merupakan lahan per­tanian dan budidaya warga, bahkan se­bagian lainnya masih dalam sengkarut kepemilikan hak ulayat dan merupakan kawasan kunci yang menjamin keane­ka­ragaman hayati, sumber air dan ten­tunya area ritual-ritual budaya.

Moratorium pembukaan lahan tambang dan sawit yang diidealkan pemerintah hanya akan menjadi penegas dan pemberi kepastian hukum bukan untuk la­han-lahan baru, melainkan lahan tambang dan sa­wit yang se­lama ini belum mem­berikan hasil posi­tif (sekitar 51 per­sen dari total konsesi sawit su­dah ditanami bi­bit sawit).

Hal ketiga yang menjadikan pilihan pemerin­tah untuk moratorium pembukaan lahan baru merupakan hal yang ter­lambat adalah laju deforestasi Indonesia yang kian parah. Pada de­kade 1980-1990, setiap tahun Indonesia ke­hilangan 2 sampai 2,5 juta hektare hu­tan, periode sepuluh tahun kemudian (1990-2000) angka ini turun menjadi 1,5-1,7 juta hektare setiap tahun. Pada pe­riode 2000-2010 stabilitas defores­tasi ber­ada di angka 1 hingga 1,5 juta hektare setiap tahun. Dan akhirnya laju defo­restasi terkunci di angka 1 juta hek­tare setiap tahun.

Penurunan ini bu­kan sesuatu yang menggembirakan, ka­rena tiga realitas ini sesungguhnya harus di­mengerti sebagai bencana yakni penu­runan laju deforestasi di­dasarkan pada alasan utama Indonesia sudah kehi­langan begitu banyak hu­tan (proporsi sisa hutan Indonesia kurang dari 30 persen luas seluruh da­ratan). Jadi logika sederhananya ham­pir tidak ada lagi hutan yang bisa dihi­langkan.

Alasan berikutnya, penurunan ini ter­jadi sejalan dengan penetapan ka­wasan dan batas hutan yang ambura­dul dan sedari dulu hanya mengguna­kan batas indikatif. Hal ini menjadikan luasan dan kawasan hutan jelas ter­data, namun hutan in se sudah tidak ada lagi (hutan dalam arti sesung­guh­nya dengan kerapatan vegetasi telah hilang). Yang ada hanyalah lahan yang terdata sebagai hutan.

Terakhir, wi­layah yang ditetapkan sebagai hutan ter­kadang menjadi wilayah irisan begitu banyak kepentingan, antara lain pemerintah-privat sector, masyarakat dan aktivis prokonservasi. Laju defo­restasi yang menurun justru membe­rikan gambaran yang paling buram bagi Indonesia. Negara dengan luas hutan hu­jan (rain forest) terbesar kedua sesudah Brasil, justru menjadi negara pemilik luasan deforestasi terbesar.

Kontribusi Negatif Pertambangan

Pertambangan mineral secara kese­luruhan hanya menyumbang sekitar 4 persen dari PDB (bandingkan dengan pertanian dan peternakan yang kontri­busi sektoralnya bisa mencapai angka 56 persen). Pertumbuhan pertambang­an juga cenderung negative. Pada po­sisi terakhir berada di angka -3.76 per­sen.

Hal ini langsung membahasakan bencana yang dihantam langsung pada posisi lingkungan hidup Indonesia. Musnahnya beberapa flora dan fauna endemik, terancamnya populasi hewan dan tumbuhan yang dilindungi dan limpasan ampas pertambangan (lim­bah B3) yang terus terakumulasi se­bagai racun yang sangat berbahaya bagi kehidupan menjadi sederet alasan mengapa ekspansi pertambangan pada beberapa periode kepemimpinan tidak bisa memberikan warna positif bagi pembangunan, kemajuan dan kesejah­teraan bangsa ini.

Hal teknis lainnya yang ikut me­mengaruhi kondisi ini adalah semakin lesunya harga barang tambang mineral di tingkat dunia. Menurunnya harga jual batubara, mangan, dan beberapa bahan tambang lainnya menjadikan pelaku usaha justru menggenjot produksi (yang sering kali tidak bisa dikontrol peme­rintah) tanpa sepengetahuan pemerin­tah dan masyarakat sebagai pemilik sah bahan-bahan galian tersebut. Re­gulasi yang sangat berpihak ke investor dan posisi ‘konspirasi’ yang dite­ngarai menjadi dasar keintiman peme­rintah dan pelaku usaha di satu sisi, menjadikan masyarakat dan ling­kungan hidup terabaikan di sisi lainnya.

Kemandirian Telah Dibunuh

Hilangnya lahan pertanian, hancur­nya lahan gambut dan hutan sebagai penyokong (catchmen area) keandalan lahan, ekspansi sawit yang berlebihan, berkurangnya debit mata-mata air, dan beragam kerusakan teknis lainnya kian menyudutkan bangsa ini ke dalam ke­takberdayaan di ranah produksi (apa­lagi produktivitas) pertanian.

Ketika lahan bekas tambang dan sawit sulit untuk direklamasi/direhabilitasi (ha­nya 9,6 persen lahan bekas tambang yang bisa direklamasi), para petani yang juga sudah bergeser kultur agra­risnya ke kultur menambang tidak bisa lagi memanfaatkan lahan pertanian secara maksimal. Dan serangkaian dinamika ini justru berujung pada han­curnya tekad meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan, bahkan ketia­daan bahan pangan, ancaman kera­wanan, kekeringan dan gagal panen.

Indonesia saat ini telah ber­hadapan dengan posisi tidak stabilnya kemandirian di sektor pertanian. Ke­mandirian pangan menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Jawa sebagai sentra pertanian telah digempur de­ngan pembangunan mega-mega infra­struktur, Sumatera-Kalimantan-Sula­wesi-Papua dihajar habis-habisan oleh pertambangan, sawit, dan alih fungsi lahan, pulau-pulau kecil lainnya  ikut diramaikan dengan tawaran para pemikir dan pelaku tambang yang boleh jadi tidak lagi mau berpikir soal ketersediaan pangan di Indonesia.

Kehancuran ini menjadi akut ketika pemerintah di level lokal justru ikut kehilangan kreativitas dan sensitivitas terhadap alam dan lingkungan hidup. Moratorium pembukaan lahan dan bah­kan penghentian total usaha pertam­bangan dan perkebunan sawit di tingkat pusat tetap akan mengalami resistensi dan alih fungsi dalam bentuk lain.

Pemerintah Provinsi NTT, misalnya, tidak bisa memaksimalkan proteksi terhadap kehancuran alam, karena pada banyak titik justru ada persekongkolan yang boleh jadi tidak etis dan elegan. Situasi ini selain makin membuat beringas para investor penambang dari hari ke hari, juga semakin membuat kewibawaan pemerintah berada di titik yang tidak bisa dijangkau. Pemerintah daerah saat ini menjadi titik yang paling riskan, apalagi di tengah gencarnya pembangunan berbasis pemerataan sumber daya dan kewenangan (otonomi daerah).

Moratorium pembukaan lahan tambang dan sawit sudah terlambat. Intervensi pemerintah yang tegas dan adekuat harus bisa dibuktikan dengan moratorium total pertambangan dan sawit dan reklamasi lahan paripurna. Visi strategis pemerintah harus bisa menjamin kesejahteraan bangsa ini 10 sampai 20 tahun mendatang, bukan matinya kemandirian bangsa ini hanya dalam satu-dua tahun saja.

Pemerintah pusat harus bisa sesegera mungkin menemukan titik sinergi dengan pemerintah daerah untuk menjernihkan soal ini. Sepantasnya semua yang lahir dari alam menolak kebiadaban terhadap alam dan lingkungan hidup, apapun jenisnya.*** (Kolom Opini Harian Umum Flores Pos, 9 Mei 2016)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s