Oknum Polres Ende Memukul Aktivis PMKRI Ende

Aktivis  PMKRI Ende Dipukul

Aktivis PMKRI Ende, Angan Riwu, korban pemukulan oleh oknum polisi dari Kepolisian Resor Ende saat dipapah oleh rekan-rekannya menuju RSUD Ende, Senin (9/5).

  • Pala: Polisi Ende Arogan dan Anarkis

Oleh Willy Aran

Ende, Flores Pos — Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende, di halaman Kantor Bupati Ende, Senin (9/5) berakhir ricuh. Polisi membubarkan demonstran PMKRI, dan menggiring mereka ke dalam mobil dalmas untuk diantar ke Markas Polres Ende.

Di dalam mobil dalmas, seorang anggota PMKRI Ende dipukul oknum polisi Kepolisian Resor Ende. Korban pemukulan tersebut kemudian diantar oleh aktivis PMKRI lainya ke RSUD Ende untuk mendapatkan perawatan.

Satpol PP turut membubarkan aksi ini, dan bersama anggota Polres Ende memaksa massa demonstran PMKRI Ende masuk ke dalam mobil dalmas.

Kronologi Kasus

Peristiwa pemukulan terjadi berawal dari pembubaran secara paksa oleh polisi dan Satpol PP Ende saat aksi di depan Kantor Bupati Ende. Anggota polisi dan Pol PP Ende menarik para aktivis PMKRI Ende untuk turun dari mobilnya dan memaksa para demonstran atau aktivis PMKRI Ende untuk naik ke mobil dalmas polisi. Para aktivis PMKRI kemudian masuk ke mobil dalmas.

Dalam perjalanan, seorang anggota PMKRI Ende, Angan Riwu, dipukul oleh oknum anggota polisi dalam mobil dalmas. Korban pemukulan tersebut kemudian dibawa oleh sesama anggota PMKRI menuju RSUD Ende untuk divisum dan mendapatkan perawatan.

Polisi Arogan

Ketua Presidium PMKRI Ende, Adrianus Pala, mengatakan, PMKRI menyayangkan sikap polisi tersebut. PMKRI menilai bahwa polisi bersikap sangat arogan dalam membubarkan aksi ini.

Dikatakannya bahwa tindakan anarkis dan arogan yang dilakukan oleh polisi tersebut melarang dan memasung kebebasan orang untuk berpendapat.

Menurut Adrianus, PMKRI tidak akan berhenti bersuara dan berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta melawan kebijakan yang timpang di daerah ini.

“Kami sangat menyayangkan tindakan polisi tersebut dan tindakan ini sangat arogan dan anarkis. PMKRI tidak akan berhenti bersuara dan berhenti berjuang demi kebenaran,” katanya.

Amankan Demonstran

Wakapolres Ende, Kompol I Ketut Wiyasa, yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Senin (9/5) mengatakan, tindakan yang diambil polisi tersebut untuk mengamankan demonstran. Aksi demo yang dilakukan di kantor bupati tersebut tidak sesuai dengan isi surat pemberitahuan. Berdasarkan surat pemberitahuan, perihal aksi di Kantor bupati Ende tidak tertera, maka demonstran dibubarkan.

“Tempat itu tidak ada dalam pemberitahuan, dan dalam surat pemberitahuan tempat aksi atau titiknya hanya di Polres Ende dan Kejaksaan, dan tidak di Kantor Bupati Ende. Maka tindakan yang diambil polisi adalah  membubarkan dan membawa demonstran ke Polres Ende karena melanggar prosedur, dan polisi mengamankannya,” katanya.

Wakapolres Ende menambahkan, terkait dengan tindakan polisi yang melakukan pemukulan tersebut, pihaknya belum mendapatkan laporan atau mendapatkan informasi. Namun jika ada oknum anggota yang melakukan tindakan pemukulan tersebut, Wakapolres Ende menegaskan akan mengambil tindakan dan memroses sesuai dengan aturan di intitusi ini.

Polisi Lamban Tangani Kasus

Sementara itu, aksi demontrasi yang dilakukan oleh PMKRI Ende tersebut menuntut penuntasan beberapa kasus yang ditangani polisi dan kejaksaan serta menagih janji Bupati Ende Marsel Petu untuk mencabut izin pertambangan di Kabupaten Ende.

Dalam pernyataan sikap yang diterima Flores Pos, PMKRI Ende meminta Polres Ende segera mengalihkan kasus dugaan gratifikasi kepada Polda NTT, meminta kejelasan Kapolres Ende terkait penyidik dan penyelidik terkait dugaan gratifikasi delapan oknum anggota DPRD Ende.

PMKRI meminta Kejaksan Negeri Ende mengambilalih kasus dugaan gratifikasi yang ditangani Polres Ende karena PMKRI menilai polisi lamban dalam menangani kasus ini.

Dalam pernyatan sikapnya, PMKRI Ende juga meminta Kejari Ende untuk melakukan pemeriksan atas pengerjaan Jalan Nangaba – Pemo yang menggunakan APBD Kabupaten Ende sebesar Rp12,5 miliar. Jalan ini dikerjakan oleh perusahan yang sudah masuk daftar hitam (black list).

Selain itu, PMKRI Ende juga mendesak Bupati Ende Marsel Petu agar secepatnya mencabut semua izin usaha pertambangan di Kabupaten Ende sesuai janji politik saat kampanye 2013 lalu. PMKRI juga mendesak pemerintah dan DPRD Ende sebagai representasi masyarakat untuk menolak kewenangan provinsi mencabut pertambangan.*** (Flores Pos, 10 Mei 2016)

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in BERITA and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s