Beras Bencana, Bupati Mabar dan Rakyat

Ubi

Ubi hutan, dalam bahasa Manggarai “Raut” dikonsumsi warga kalau tedesak tidak memiliki makanan lain.

Oleh Avent Saur

Tour de Flores (TdF) tidak membutakan mata pikiran dan hati para wartawan untuk tetap melirik pelbagai kenyataan lain. Dari Labuan Bajo sebagai etape terakhir TdF, wartawan media ini, Andre Durung, melaporkan kenyataan pengabdi negara yang kurang serius mengurus kepentingan rakyat.

“Sosnakertrans Belum Keluarkan Beras Bencana,” demikian judul berita media ini edisi Senin (23/5) kemarin. Alasannya amat sederhana, masyarakat Manggarai Barat (Mabar) belum melaporkan bencana rawan pangan atau gagal panen. Beras ada di Dinsosnakertrans, kata Kadis Sosnakertrans Maksi Bagul, sekalipun jumlahnya tidak diketahuinya.

Pernyataan Maksi Bagul ini amat kontradiktif dengan pernyataan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manggarai Barat. Menurutnya, masyarakat dari 20 desa/kelurahan sudah melaporkan bencana rawan pangan atau gagal panen, dan desa-desa itu tersebar di sepuluh kecamatan di Mabar.

BUpati Manggarai Barat Gusti Ch. Dula

BUpati Manggarai Barat Gusti Ch. Dula

Entah sejak kapan laporan itu tiba di meja Kepala BPBD Donatus Jahur itu, yang pasti bahwa hingga kini, laporan itu belum tembus ke Dinsosnakertrans yang menurut Maksi Bagul, dirinya menunggu pendisposisian oleh Bupati Mabar.

“Perihal penyebaran bantuan, itu urusan Dinsoskartrans. Dan perihal pasar murah dan operasi pasar, itu urusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag),” kira2 demikian Donatus. Dengan kata lain, BPBD tidak urus yang itu-itu.

Nah masalahnya di mana dan pada siapa? Kita coba tengok dengan aneka pertanyaan sekaligus pengandaian jawabannya. Yang pasti, pelbagai media lokal sejak Oktober 2015 memberitakan kemungkinan gagal panen dan gagal tanam warga Mabar. Dan berita itu terus berlanjut hingga hampir pertengahan tahun 2016 ini. Lebih lagi, kenyataan bencana itu sudah dilaporkan oleh masyarakat dan diketahui BPBD Mabar.

Namun aneh bin aneh, beberapa SKPD terkait belum menanggapi sedikit pun laporan masyarakat, sementara semua kita tentu tahu bahwa kepada massa rakyat itulah para pegawai di SKPD itu mengabdikan diri dengan upah negara-rakyat.

Di manakah laporan rakyat itu sekarang? Mengendap di laci terbawah meja mewah BPBD? Disembunyikan di laci meja terbesar nan mewah milik Bupati Mabar Gusti Dula dan Wakil Bupati Mabar Maria Geong? Sungguh memprihatinkan kalau pertanyaan-pertanyaan ini dijawab “Ya”. Dan kemungkinan besar harus dijawab demikian. Kalian ke mana? Masih urus TdF, yang oleh Bupati Gusti menyatakan “siapa yang mau adakan TdF”? Masih bersukacita atas kemenangan Pilkada yang oleh masyarakat sedang menanti perwujudan janji-janji pengabdiannya dengan “perut kosong nan lapar”? Entahlah!

Kesan yang paling tampak adalah pertama, SKPD-SKPD kurang bersinergi dalam menjalankan pengabdian kepada rakyat; sebuah sinergi yang selalu ditekankan oleh Presiden Jokowi terhadap para menterinya. Toh di Mabar, penekanan itu kurang dijalankan atau juga diabaikan oleh pengabdi daerah di Mabar. Karena sinergi itu diabaikan terutama dalam konteks penanganan bencana gagal panen dan gagal tanam di Mabar, maka kita sulit melihat aksi kerja sama antar-SKPD.

Mereka bekerja sendiri-sendiri dan terpisah-pisah. Bahkan kalau kita mengamati secara serius pernyataan Kepala BPBD Donatus tadi, tampaknya mereka membiarkan satu sama lain tidak efektif dalam bekerja menangani masalah bencana tersebut. “Perihal penyebaran bantuan, itu urusan Dinsoskartrans. Dan perihal pasar murah dan operasi pasar, itu urusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).” Hingga saat ini, semua ini belum diurus. Memprihatinkan mental penjabat dan pegawai kita. Korbannya adalah rakyat, ya rakyat mereka.

Kesan kedua nan singkat adalah Gusti dan Maria sebagai Bupati dan Wabup kurang mengetahui apalagi merasa tersentuh betapa urgennya (mendesaknya) kebutuhan rakyat akan sandang. Padahal demi kebutuhan akan sandang para pejabat di negeri ini termasuk di daerah justru berjuang “mencuri” jatah rakyat.

Demikian juga adanya kekurangan dalam mengontrol kinerja para bawahannya. Sekali lagi, apakah laporan rakyat soal masalah rawan pangan ada di laci meja bupati? Bupati sendiri bisa menjawabnya dengan pasti.

Dan yang pasti juga, sebuah kewajiban moral sosial negara untuk mengetahui kondisi rakyatnya dan memenuhi kebutuhan rakyatnya dalam pelbagai keadaan krisis dan kritis. Mengabaikan itu adalah melemahkan moralitas pribadi seorang pengabdi negara.*** (Rubrik Bentara Harian Umum Flores Pos, 24 Mei 2016)

Baca terkait:

Ketika Rakyat Mabar Makan “Raut”

Masyarakat Golo Ndoal di Manggarai Barat Konsumsi “Raut”

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s