Partisipasi Masyarakat dalam Desentralisasi Pendidikan

Oleh Sebastianus Menggo

Sebastianus Menggo, Dosen dan Peneliti pada STKIP Santo Paulus Ruteng, Manggarai

Sebastianus Menggo, Dosen dan Peneliti pada STKIP Santo Paulus Ruteng, Manggarai

Salah satu tujuan dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta dukungannya dalam kegiatan pembangunan. Desentralisasi juga bertujuan melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusannya sendiri secara lebih baik dan militan. Kemauan berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan (termasuk dalam pengembangan kualitas pendidikan di pelbagai lembaga pendidikan di negeri ini) harus ditumbuhkan. Demikian juga ruang partisipasi perlu dibuka selebar-lebarnya bagi perkembangan masyarakat.

Bergesernya paradigma pembangunan dari sentralistik menuju desentralistik telah mengubah paradigma penyelenggara negara dan juga paradigma masyarakat dalam pelbagai proses dan bentuk pembangunan. Pembangunan seharusnya mengandung arti bahwa manusia ditempatkan pada posisi sebagai pelaku dan sekaligus penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan untuk dirinya dan lingkungannya dalam arti yang lebih luas.

Atas dasar itu, masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas kemandiriannya dalam mengatasi aneka masalah yang dihadapinya baik secara individual maupun kolektif. Belajar dari pengalaman yang kadang atau sering terjadi, ketika peran penyelenggara negara atau pemerintah sangat dominan dan peran serta masyarakat hanya dipandang sebagai kewajiban, maka masyarakat justru terpinggirkan dari proses pembangunan itu sendiri. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, dan betapa hal ini perlu dibarui agar masyarakat bisa menikmati kebaikan dari setiap bentuk pembangunan.

Penguatan Partisipasi

Penguatan partisipasi masyarakat harus menjadi bagian dari agenda pembangunan itu sendiri. Peran serta masyarakat harus lebih dimaknai sebagai hak daripada sekadar kewajiban. Kontrol rakyat terhadap isi dan prioritas agenda pengambilan keputusan pembangunan harus dimaknai sebagai hak masyarakat untuk ikut mengontrol agenda dan urutan prioritas pembangunan bagi dirinya atau kelompoknya.

Dalam desentralisasi pendidikan, pemerintah pusat lebih berperan dalam menghasilkan kebijakan mendasar (menetapkan standar mutu pendidikan secara nasional). Hal ini tentu tampak tidak seimbang lantaran kebijakan operasional yang menyangkut variasi keadaan daerah didelegasikan kepada daerah. Kurikulum dan proses pendidikan dalam kerangka otonomi daerah, misalnya, ada bagian yang perlu dibakukan secara nasional, tetapi hanya terbatas pada beberapa aspek pokok.

Aspek pokok itu antara lain, pertama, substansi pendidikan yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah, seperti PKN, Sejarah Nasional, Pendidikan Agama, dan Bahasa Indonesia. Kedua, pengendalian mutu pendidikan, berdasarkan standar kompetensi minimum. Ketiga, kandungan minimal konten setiap bidang studi khususnya yang menyangkut ilmu-ilmu dasar. Dan yang keempat, standar-standar teknis ditetapkan berdasarkan standar mutu pendidikan.

Program-program pembelajaran di sekolah berupa desain kurikulum dan pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan non kurikuler sampai pada pengadaan kebutuhan sumber daya untuk suatu sekolah agar dapat berjalan lancar, tampaknya harus sudah mulai diberikan ruang partisipasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Demikian pula di lembaga-lembaga non pendidikan lainnya, ruang partisipasi tersebut harus dibuka lebar agar tanggung jawab pengembangan pendidikan tidak tertumpu pada lembaga pendidikan itu sendiri, lebih-lebih pada pemerintah sebagai penyelenggara Negara, melainkan lebih luas karena tanggung jawab terhadap pendidikan dipikul oleh pelbagai pihak.

Cara untuk penyaluran partisipasi itu dapat diciptakan dengan berbagai variasi bentuk sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah atau komunitas tempat masyarakat dan lembaga pendidikan menjalankan proses pendidikannya. Kondisi ini menuntut kesiapan para pemegang kebijakan untuk melakukan distribusi peran dan kekuasaannya agar mampu menampung sumbangan partisipasi masyarakat. Sebaliknya, dari pihak masyarakat (termasuk orangtua dan kelompok-kelompok masyarakat) juga harus belajar untuk kemudian bisa memiliki kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan.

Sebagai contoh tentang partisipasi dunia usaha. Mereka tidak bisa tinggal diam menunggu dari suatu lembaga pendidikan sampai dapat meluluskan alumninya, lalu menggunakannya jika menghasilkan output yang baik dan mengkritiknya jika terdapat output yang tidak baik. Demikian juga kelompok-kelompok masyarakat lain, termasuk orangtua peserta didik. Dengan cara itu, mutu pendidikan suatu lembaga pendidikan akan menjadi tanggung jawab bersama semua pihak yang berkepentingan.

Orientasi Perilaku Pendidik

Pada saat diberlakukannya otonomi daerah (Otda) dan desentralisasi pendidikan yang bersamaan dengan bertumbuh dan berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat, dipahami bahwa banyak tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi untuk diselesaikan oleh para pendidik dan lembaga penyelenggara pendidikan.

Tantangan dan peluang tersebut, antara lain berubahnya peran para pendidik dalam manajemen proses belajar mengajar dan kurikulum yang terdesentralisasi. Peran para pendidik juga sedikit berubah terkait pemanfaatan secara optimal sumber-sumber belajar lain dan teknologi informasi. Demikian juga terkait usaha pencapaian layanan mutu pendidikan yang optimal, dan tentu juga penegakan profesionalisme para pendidik harus dibarui sedemikian rupa.

Para pendidik mempunyai tantangan untuk dapat beradaptasi dengan sebaik-baiknya dalam situasi transisi. Dengan cara ini, para pendidik dapat memperkecil dampak negatifnya, dan sebaliknya, harus memperbesar dampak positifnya. Untuk itu, maka profesionalisme para pendidik harus ditegakkan dengan cara memenuhi syarat-syarat kompetensi yang harus dikuasai oleh para pendidik itu sendiri, entah di bidang penguasaan keahlian materi keilmuan maupun dalam kaitan dengan metodologinya. Para pendidik harus bertanggung jawab atas tugas-tugasnya yang mesti dijalankannya dan harus mengembangkan kesejawatan dengan sesama pendidik melalui keikutsertaan dan pengembangan organisasi profesi pendidik.

Untuk mencapai kondisi pendidik yang profesional, para pendidik seharusnya menjadikan orientasi mutu dan profesionalisme pendidik sebagai etos kerja mereka. Para pendidik juga mesti menjadikannya sebagai landasan orientasi dalam bertingkah lalu terutama dalam menjalankan tugas-tugas profesi yang berada di bawah tanggung jawab kependidikannya.

Menyikapi hal-hal demikian, tidaklah lain para pendidik harus mampu mengembangkan suatu perilaku adaptif agar berhasil mengemban profesinya secara bertanggung jawab. Bukan tidak mungkin, proses pendidikan yang bermutu oleh para pendidik bermutu akan menghasilkan output yang bermutu pula. Esensi kebijakan desentralisasi pendidikan pun akan tercapai berkat adanya partisipasi pelbagai pihak dalam pelbagai proses dan bentuk pendidikan di panti pendidikan mana pun.*** (Opini Flores Pos, 26 Mei 2016)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s