Demokrasi Versus Anarki-Represi

Demo PMRI3

Aktivis PMKRI, korban pemukulan oleh polisi di Ende, digotong oleh teman-temannya menuju RSUD Ende untuk dirawat dan divisum.

  • Gugatan Hukum Kasus Pemukulan Anggota PMKRI oleh Polisi di Ende

Oleh Markus Tulu, SVD

Pater Markus Tulu

Markus Tulu SVD, Alumnus Magister Hukum UGM Yogyakarta & Staf JPIC-SVD dan Keuskupan Agung Ende

Hari itu Senin, 9 Mei 2016, bertepatan dengan hari pertama Fakultas Hukum Universitas Flores menyelenggarakan lomba debat konstitusi antar-SMA/sederajat dan antar-perguruan tinggi se-Kota Ende dengan tema “Aku untuk Indonesia dari Ende untuk Bangsa,” yang prosesnya mengupas tuntas soal demokrasi Pancasila. Ternyata pada hari yang sama juga, di Kota Ende terjadi lukisan sejarah demokrasi terpasung dan terluka dengan realitas hukum kekerasan dan penganiayaan terhadap anggota PMKRI Ende oleh anggota Polres dan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Ende.

Hari yang sama di kabupaten yang juga sama terjadi peristiwa bergengsi dan bermartabat dalam tataran teoritis demokrasi di lembaga perguruan tinggi di satu sisi, sedangkan di lain sisi di medan kerja, malah terjadi peristiwa yang memalukan, peristiwa “barbar,”  anarkis-represif justru oleh aparat negara yang di dalamnya termasuk aparat penegak hukum dalam tindakan yang membabi-buta.

Peristiwa penganiayaan terhadap anggota PMKRI yang terjadi di Ende itu, bermula dari para aktivis PMKRI berdemonstrasi dengan tiga tuntutan mulia. Pertama, mendesak Polres Ende untuk secepatnya memroses hukum dugaan gratifikasi yang terjadi di PDAM Ende yang melibatkan 8 anggota DPRD Ende yang di dalamnya termasuk unsur pimpinan yang sudah sekian lama diduga “dilaci-mejakan saja” di ruang kerja Kasat Reskrim Ende dan diketahui Kapolres Ende. Kedua, menagih janji dan mendesak Bupati Ende untuk secepatnya mencabut izin tambang Pasir Besi Nangaba Ende, walau diketahui bahwa kewenangan itu sudah beralih ke Provinsi NTT.

Hal ketiga yang dituntut adalah mendesak Kejaksaan Negeri Ende untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dan konspirasi pengerjaan jalan raya dari Nangaba hingga Pemo yang menelan biaya APBD Kabupaten Ende sekitar Rp12 miliar lebih sedangkan fakta lapangan memprihatinkan dan patut dipertanyakan soal kualitas jalannya.

Bertolak dari tiga tuntutan mulia inilah, maka aktivis PMKRI itu berdemonstrasi dengan tiga titik persinggahan orasi yakni di Polres Ende, Kantor Bupati Ende dan di Kejaksaan Negeri Ende. Hanya sayang, dalam upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak dan menjunjung tinggi demokrasi Pancasila, para aktivis PMKRI ini lupa mencantumkan salah satu titik persinggahan orasi pada surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian yakni di Kantor Bupati Ende walau semula disepakati menagih janji dan mendesak dicabutnya izin tambang itu mesti disampaikan di Kantor Bupati Ende. Oleh kesalahan para aktivis PMKRI inilah kemudian aparat keamanan mendatangi Kantor Bupati Ende hendak membubarkan para aktivis PMKRI yang sedang dengan lantang-militan berorasi di depan Kantor Bupati Ende.

Akan tetapi ternyata alasan mulia pihak kepolisian ini hanya untuk melindungi diri dari perilaku “barbar,” anarkis-represif pihak kepolisian terhadap para aktivis PMKRI yang sedang berunjuk rasa damai bermartabat itu. Karena fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa pihak kepolisian bersama anggota Pol PP dan didukung oleh hasutan oknum PNS yang namanya sudah disebut-sebut waktu itu bahkan sampai sudah dikorankan adalah tindak pidana kekerasan dan penganiayaan terhadap aktivis PMKRI, dan bukan tindak pembubaran massa demo.

Dikatakan demikian karena beberapa alasan. Pertama, pihak kepolisian tidak tahu kesalahannya di mana mereka tidak menjalankan tugas melakukan pengawalan terhadap massa demo untuk menjamin keamanan massa demo dan mengarahkan massa demo untuk hanya menyinggahi titik-titik persinggahan berorasi sebagaimana yang tertuang di dalam surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian.

Kedua, pihak kepolisian waktu itu tidak pernah membuka ruang untuk berdialog dan membangun komunikasi persuasif dengan massa demo untuk mengingatkan massa demo bahwa titik persinggahan berorasi di depan Kantor Bupati Ende tidak tertuang di dalam surat pemeberitahuan kepada pihak kepolisian, tetapi datang dan langsung menegur, mengancam, mencekik, memukul, menyeret, menaikan secara paksa aktivis PMKRI ke mobil polisi dan di dalam mobil polisi itulah beberapa oknum polisi dengan gerakan membabi-buta memukul, meninju, menendang, menyikut beberapa aktivis PMKRI sampai salah seorang aktivis mesti diantar ke RSUD Ende untuk dirawat dan divisum.

Di sini sangat jelas terjadi tindak pidana kekerasan dan penganiayaan terhadap aktivis PMKRI oleh pihak kepolisian, Pol PP dan oknum PNS yang tidak cerdas bertindak dan tidak profesional melaksanakan tugas. Dan tindak pidana kekerasan dan penganiayaan ini tidak ada hubungan logis yuridis dengan pelanggaran kode etik kepolisian. Tindak pidana, ya tindak pidana, jangan dialihkan dengan penerapan kode etik internal kepolisian.

Bagaimana mungkin tindak pidana kekerasan dan penganiayaan pihak kepolisian terhadap aktivis PMKRI sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan secara nasional dan sebagai sebuah organisasi gerejani karena PMKRI itu adalah anak kandung Gereja Katolik, tetapi diselesaikan dengan penerapan kode etik “rumah tangga” kepolisian? Apakah ini sebuah bentuk penanganan masalah yang menggambarkan bahwa Polres Ende ternyata sangat tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menyelesaikan masalah? Ataukah Polres Ende sesungguhnya sedang membangun scenario dan merekayasa untuk membodoh-bodohi masyarakat luas dan semakin melecehkan kemanusiaan para aktivis PMKRI yang menjadi korban perilaku “barbar,” anarkis dan represif oleh pihak kepolisian itu?

PMKRI sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan secara nasional dan sebagai anak kandung Gereja Katolik, tentu tak akan pernah berhenti berjuang untuk menjunjung tinggi demokrasi Pancasila. Walau diketahui pasti bahwa perjuangan itu akan berhadapan dengan risiko yang bisa tak terelakkan. Setidaknya, demokrasi Pancasila itu jangan hanya tinggal sekadar “jargon politik” penguasa, aparat penegak hukum dan politisi yang berkarakter tidak pancasilais. Demokrasi Pancasila itu mesti tetap dan terus dijunjung tinggi sebagai gambaran kepribadian bangsa yang menghargai kebebasan yang bertanggung jawab dan bermartabat, bersikap adil dan mencintai kebenaran.

Karena itu, memperjuangkan keadilan dan bekerja untuk mencintai kebenaran sebagai gambaran sikap batin yang menjunjung tinggi demokrasi Pancasila adalah sebuah panggilan untuk semua anak bangsa secara khusus PMKRI sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan secara nasional dan organisasi Gereja Katolik. Walau dalam memperjuangkan untuk tegaknya demokrasi Pancasila itu bisa saja harus berhadapan dengan perilaku “barbar,” anarkis danrepresif. Itulah perilaku yang membabi-buta yang melawan demokrasi.*** (Flores Pos, 23 Mei 2016)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s