Bupati Sikka, Kesehatan Warga dan Aktivis

Oleh Avent Saur

Bupati Sikka, Yoseph Ansar Rera

Bupati Sikka, Yoseph Ansar Rera

Puluhan aktivis Cipayung Maumere yang adalah gabungan dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Maumere dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi demostrasi di Maumere, Kamis (26/5).

Demonstrasi itu beralasan, sejak Maret 2016, RSUD Maumere ketiadaan dokter kandungan. Selama rentang waktu itu hingga 26 Mei, para Ibu yang hendak bersalin dirujuk ke RSUD Larantuka, jumlahnya 31 orang. Mereka bersalin normal, dan lebih banyak secara sesar (operasi).

Karena itu, mereka mengemukakan tiga tuntutan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara di daerah. Pertama, mendesak Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera untuk mendatangkan dokter ahli kandungan ke RSUD Maumere. Kedua, mendesak Bupati Ansar untuk segera mencopot Direktur RSUD dr Sinaga. Ketiga, mendesak wakil rakyat untuk mengalokasikan anggaran demi pembenahan RSUD Maumere.

Tuntutan pertama agak unik lantaran disertai syarat. Bahwasanya, jika itu tidak dipenuhi dalam rentang waktu 3 x 24 jam, maka para aktivis akan menduduki Kantor Bupati Sikka. Yah, sebelum batas akhir syarat itu, syukur alhamdulilah, pemerintah sanggup memenuhinya, Sabtu (28/5). Didatangkan dari RSUD Kupang, Dokter Juniwaty langsung bertugas pada hari itu juga. Nah, tapi tugasnya hanya sebulan saja.

Setidaknya, ada tiga kesan dari pelbagai fakta ini. Pertama, upaya-upaya pemerintah untuk memperhatikan Ibu-ibu yang hendak bersalin tentu patut diapresiasi. Di tengah ketiadaan dokter kandungan, mereka tetap mewujudkan tanggung moral politiknya. Namun dalam konteks aspek kesehatan di mana yang sekali diurus adalah dua manusia sekaligus, adalah sebuah “kelalaian” besar ketika pemerintah membiarkan ketiadaan dokter kandungan dalam waktu Maret sampai Mei (kurang lebih 3 bulan). Merujuk ke RSUD Larantuka dengan menempuh ratusan (136) kilometer perjalanan “hanya” karena kelalaian tanggung jawab moral politis ini, melahirkan keprihatinan khusus. Kelalaian mengurus kesehatan sebagai modal dasar bagi pengurusan apsek lainnya, semestinya dihindari sebisa mungkin.

Kesan kedua, Wabup Paolus Nong Susar tampak “berbangga” lantaran tuntutan bersyarat aktivis Cipayung dipenuhi sebelum batas akhir syarat tuntutan itu. Cipayung mensyaratkan 3 x 24 jam, pemerintah memenuhinya dalam 2 x 24 jam.

“Berbangga”(?) tentu tidaklah terlalu tepat (baca: adil) dalam konteks urusan kesehatan warga Sikka yang “dilalaikan” itu. Sebaliknya, pemerintah mesti menyampaikan permohonan maaf lantaran sudah lama membiarkan ketiadaan dokter kandungan dan barusan mendatangkannya  (betapa kerendahan hati atau perasaan bersalah penyelenggara negara sangat rendah).

Karena itu, kesan yang paling tampak adalah pemerintah lebih pada “semata-mata” memenuhi “tuntutan bersyarat” oleh aktivis Cipayung, daripada memenuhi “kebutuhan dasariah” warga Sikka. Yah tentu tak menafikan betapa urgen dan pentingnya kehadiran dokter ahli itu. Agaknya memang mendekat kepada benar, kehadiran dokter baru itu hanya untuk sebulan saja. Katanya, usai itu, dokter dari Larantuka akan didatangkan, tapi entah untuk berapa lama. Memprihatinkan, bukan?

Kemudian kesan yang ketiga, karena kehadiran dokter itu persis sebagai pemenuhan tuntutan para aktivis, maka kita pun tahu bahwa betapa penting dan sungguh dibutuhkannya keberadaan kelompok aktivis-kritis di wilayah politik daerah. Tanpa keberadaan serta pergerakannya, maka kita sulit menduga dan sulit mengetahui entah sampai berapa lama ketiadaan dokter kandungan di RSUD Maumere dibiarkan begitu saja. Kepada para aktivis ini, kita patut memberikan apresiasi yang mahal.

Lebih dari itu, pelbagai kekurangan bahkan kelalaian atau mungkin juga kesengajaan dalam pelayanan pemerintah mestinya tidak dipenuhi hanya karena para aktivis menuntutnya secara bersyarat, melainkan mesti lebih pada kesadaran bahwa itu dipenuhi karena warga membutuhkannya.

Dari pihak warga, itu dipandang sebagai hak positifnya yang harus diperoleh sekalipun tidak dituntut, sementara dari pihak penyelenggara negara, itu dipahami sebagai kewajiban positif yang harus dipenuhi tanpa didesak oleh pihak mana pun termasuk warga itu sendiri.

Kesadaran moral politis ini kiranya diinternalisasi oleh Bupati Sikka sebab dia dipilih untuk melayani warga yang salah satunya adalah aspek kesehatan, sebagai tujuan fundamental dari upaya-upaya kritis para aktivis.*** (Kolom Bentara, Flores Pos, 31 Mei 2016)

Baca terkait:

Dokter Kandungan Mulai Bertugas di RSUD Maumere

RSUD Larantuka Tangani 31 Pasien Rujukan dari RSUD Maumere

RSUD Maumere Tidak Miliki Dokter Kandungan

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s