Aktivis dalam Dinamika Pembangunan

  • Kado HUT Ke-47 PMKRI Ruteng

Oleh Fransiskus Jehoda

fransiskus-jehoda

Fransiskus Jehoda, Ketua PMKRI Ruteng 2003-2005, sekarang Pendidik di SMKN 1 Wae Ri’I, Manggarai

Pembangunan di era demokrasi sering kali berjalan tanpa kendali. Kekuasan (pemerintah) dan ekonomi (pemilik modal) banyak kali memengaruhi kebijakan publik. Kurangnya akses ke proses pengambilan keputusan membuat rakyat terpojok (dipojokkan) dan terabaikan. Sistem perwakilan tidak mampu memberikan jaminan terakomodasinya kepentingan rakyat.

Sanksi politis di mana dewan dan partai politik kehilangan kepercayaan rakyat juga tidak cukup ampuh mengembalikan kepentingan rakyat pada porsinya yang benar. Sebab “budaya” politik uang di negeri ini masih menjadi momok besar, dan sekalipun selalu diwaspadai, partai atau seorang caleg yang terbukti tidak mengemban amanat rakyat pun toh tetap dipilih.

Sejatinya, prinsip trias politica dalam demokrasi mampu memberikan peran check and balance agar demokrasi itu benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum. Namun yang terjadi adalah koordinasi antarinstansi tampak lemah, sementara konspirasi murahan antarlembaga tersebut kian tampak ganas.

Bernadus Barat Daya, dalam bukunya Kicauan Tak Terdengar, Penggalan Memoar Seorang Aktivis (2016), secara gamblang mengungkapkan bagaimana praktik kompromi antara eksekutif dan legislatif dilakonkan. Fenomena transaksi proyek di Manggarai yang sering menjadi perbincangan masyarakat selama ini, misalnya, melibatkan beberapa unsur, antara lain kontraktor, DPRD dan pemimpin SKPD. Kalau demokrasi,  pemerintahan dan pembangunan tidak dikontrol oleh rakyat, maka praktik korupsi, kolusi dan nepotisme terus menjadi momok yang menghalangi kemajuan daerah (bangsa). Situasi ini akan diperparah dengan fakta bahwa rakyat saat ini cenderung skeptis dan apatis dengan urusan-urusan kepentingan umum.

Lemahnya Pengawasan Sosial

Kompromi, transaksi dan praktik KKN yang terus menggerogoti bangsa hendaknya mendorong kita untuk mempertanyakan fungsi pengawasan masyarakat terhadap dinamika pembangunan. Toh peran kritis masyarakat dalam roda pemerintahan tampak semakin redup. Masyarakat, OKP (organisasi kemasyarakatan dan pemuda), LSM mengetahui adanya praktik yang tidak benar dalam demokrasi, tetapi tidak mau (atau tidak mampu) melakukan kontrol. Padahal, fungsi kontrol masyarakat dalam demokrasi adalah sesuatu yang mutlak.

Pers, OKP, perguruan tinggi, lembaga agama dan NGO semestinya menjadi elemen masyarakat yang strategis untuk menjadi voice of the voiceless, menjadi suara dari banyak rakyat yang pasrah tak berdaya melihat praktik tidak adil khususnya di daerah. Elemen-elemen ini, selain memiliki sumber daya yang cukup, juga bebas dari kepentingan pragmatis.

Di tengah kekuasaan yang cenderung korup (power tends to corrupt), elemen-elemen tersebut sejatinya terpanggil untuk menyelamatkan demokrasi ini, mengawal pembangunan dan kekuasaan agar tidak terjerembab dalam lumpur KKN yang notabene destruktif, tidak adil, dan sangat menciderai kemanusiaan.

Tantangan Aktivis

Redupnya peran-peran aktivis selama ini ditenggarai oleh tiga faktor. Pertama, semakin menguatnya fenomena konsumerisme di tengah masyarakat. Konsumerisme yang berwujud pragmatisme menjadi kekuatan yang menghalangi semangat aktivis untuk berjuang melawan ketidakadilan dan membela kebenaran. Sering kali, untuk tujuan-tujuan pragmatis, kekuatan-kekuatan kritis-sosial rontok di hadapan materi dan jabatan.

Kedua, skeptisisme masyarakat berdampak pada pembiaran terhadap aneka bentuk praktik ketidakadilan yang dilakukan pemegang kekuasaan. Anggapan bahwa apa yang dilakukan oleh negara selalu dianggap benar – sebab mereka dipilih oleh sebuah sistem demokrasi langsung – akan memerparah wajah demokrasi kita.

Ketiga, basis gagasan dalam melakukan perjuangan kurang argumentatif. Kritikan yang tidak dilandasi argumentasi dan data akan terasa sia-sia, tidak akan dianggap ada. Padahal, prinsip dalam dunia pergerakan, kebenaran dipandang sebagai main interest. Kurangnya terobosan meneliti dan mengadvokasi dalam dunia gerakan akan menjerumus para aktivis ke dalam bahaya aktivis dan ormas abal-abal. Karena itu, harus dipahami bahwa integritas kelompok gerakan (aktivis) terletak pada objektivitas kebenaran, nilai keberpihakan dan nilai manfaat dari suatu perjuangan.

Keberpihakan

PMKRI sebagai sebuah OKP, sebagaimana yang tertuang dalam  misinya “Berjuang dengan terlibat dan berpihak pada kaum tertindas melalui kaderisasi intelektual populis yang dijiwai nilai-nilai kekatolikan untuk mewujudkan keadilan sosial, kemanusiaan, dan persaudaraan sejati. Dengan misi ini, PMKRI “harus menyadari betul nilai kebenaran yang berpihak pada kaum tertindas dalam setiap perjuangannya. Bahwasanya kader-kader PMKRI harus dibina untuk menjadi pejuang (aktivis) yang membela kebenaran dengan mengedepankan kejujuran ilmiah, argumentasi dan data. Sebab, kalau aktivis PMKRI mengabaikan kejujuran ilmiah, argumentasi dan data, maka ia akan terjerumus pada gejala OKP pragmatis, yaitu OKP yang berjuang mati-matian, mengatasnamakan rakyat miskin tetapi di belakang menerima sesuatu dari kelompok-kelompok kepentingan.”

Ada beberapa alasan mengapa rakyat berharap banyak pada OKP, khusunya PMKRI. Pertama, PMKRI memiliki semangat kekatolikan. Semangat cinta kasih yang berpihak kepada bonum commune, dan berpihak kepada the voiceless. Itu berarti PMKRI harus menerima amanah ini sebagai sesuatu yang mulia, sebuah panggilan jiwa.

Kedua, PMKRI bukan sekadar sebuah kelompok massa. PMKRI adalah sekelompok  mahasiwa yang memiliki kadar intelektual yang cukup untuk mengangkat kepentingan rakyat banyak dengan menggunakan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kaderisasi intelektual populis yang dianut PMKRI kiranya harus dilakukan secara konsisten yang diwujudkan dengan pembinaan dan perjuangannya, bahwa PMKRI harus menjadi kelompok yang cerdas dalam mengadvokasi, dan mengedepankan kepentingan rakyat.

Ketiga, PMKRI sebagai wadah kaderisasi pemimpin. Kepemimpinan yang akan datang ada di pundak orang muda. Karena itu, pembinaan-pembinaan dalam PMKRI harus dilakukan secara serius agar ke depan bangsa dan daerah memiliki stok calon pemimpin yang berkualitas, berintegritas dan selalui dijiwai nilai-nilai kekatolikan, seperti cinta kasih, kebenaran, keadilan, persaudaraan sejati, dan kemanusiaan.

Selain itu, pembinaan-pembinaan sesuai kurikulum PMKRI harus diarahkan agar kadernya memiliki kecakapan ilmiah, sense of solidarity, dan kemampuan melakukan advokasi-advokasi masalah ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Kehadiran Aktivis

Kontrol terhadap dinamika pembangunan dan kinerja pemerintah dalam memerjuangkan kemakmuran rakyat sangat penting. Pada saat kekuasaan cenderung korup dan masyarakat terbelah oleh kepentingan pragmatis, maka aktivis hadir menyuarakan kebenaran. Jika dalam situasi ini, aktivis tidak hadir, maka ungkapan J. Kristiadi, “Memalukan Jadi Orang Katolik NTT”, seperti yang ditulis Johhny Dohut pada media online Matakatolik.com adalah sungguh benar.

Poinnya adalah bangsa dan daerah ini harus diselamatkan dari praktik ketidakadilan, pelanggaran hak-hak dasar rakyat, mental hedonis dalam penyelenggaraan pemerintahan, praktik pembodohan rakyat seperti membagi-bagi uang saat pilkada, atau membagi-bagi proyek setelah pilkada.

Jadi, demokrasi itu pada dasarnya suci karena merupakan denyut nadi rakyat. Namun, praktik kekuasaan yang cenderung korup, mental masyarakat yang konsumeristik, serta  pilar-pilar demokrasi yang tergerus oleh pragmatisme telah menghancurkan kesucian demokrasi kita.

Aktivis hadir dengan visi-misinya berjalan melawan arus carut marut dinamika pembangunan ini bukan demi terwujudnya visi dan misi PMKRI, melainkan terutama tercapai keadilan sosial dalam pelbagai aspek. Selamat ulang tahun ke-47 PMKRI Santo Agustinus Ruteng.*** (Flores Pos, 17 September 2016)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in BERITA and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s