Bebas Pasung dan Bebas Stigma

gergaji-pasungan

Wakil Bupati Ende Haji Djafar Achmad menggergaji kayu pasung seorang ODGJ yang sudah 7 tahun terpasung, di Roworeke, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur pada puncak Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2016, Senin (10/10).

  • Memaknai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2016

Oleh Avent Saur

Hari Kesehatan Jiwa Sedunia jatuh pada (hari ini) 10 Oktober 2016 (setiap tahun). Di NTT untuk tahun ini, tidak ada perayaan yang signifikan di semua kabupaten untuk memaknai hari ini. Di Ende, peringatan itu coba diperingati atas prakarsa Kelompok Kasih Insanis (KKI) dengan mengajak pelbagai kalangan termasuk dinas sosial, dinas kesehatan dan rumah sakit umum sebagai unsur pemerintah yang sangat bertanggung jawab secara politis terhadap keadaan hidup orang dangan gangguan jiwa.

Sepinya pemaknaan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia itu bertentangan dengan kenyataan banyaknya orang dengan gangguan jiwa yang tersebar di mana-mana di pelbagai kota atau pelosok Tanah Air. Bahkan orang sakit itu adalah kenalan, tetangga, anggota keluarga dari para pegawai atau pejabat dinas terkait. Tetapi apa hendak dikata, demikianlah kenyataannya.

Di Ende, peringatan hari internasional ini coba dimaknai dengan tiga kegiatan inti. Pertama, seminar kesehatan jiwa bertema “Mengangkat Martabat Orang dengan Gangguan Jiwa”. Kedua, malam puisi bertema “Sastra dan Kemanusiaan Orang dengan Gangguan Jiwa”. Kegiatan ketiga, kampanye kesehatan jiwa dengan tema “Bebas Pasung, Bebas Stigma Orang dengan Gangguan Jiwa”.

Pada kampanye yang dilaksanakan pada puncak Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2016, kru KKI – yang dibentuk pada 25 Februari tahun ini – dan peserta kampanye turun ke jalan-jalan dalam kota Ende dan sekitarnya untuk memberikan makanan dan minuman terhadap ODGJ, melepaskan seorang ODGJ yang sudah terpasung selama 7 tahun dan mengantar dua ODGJ ke Panti Rehabilitasi Jiwa Renceng Mose di Ruteng, Kabupaten Manggarai.

Setidaknya dengan kegiatan-kegiatan ini, akan ada dua perubahan utama (ideal) dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Pertama, perubahan pandangan negatif (stigma) terhadap ODGJ. Kedua, perubahan pandangan diikuti dengan perubahan sikap negatif terhadap mereka. Hal ini tentu tidak mudah, tetapi apa pun rintangannya, kita tetap maju sekalipun perlahan-lahan. Mudah-mudahan, langkah maju yang perlahan itu akan membawa kepastian terhadap dua sasaran perubahan tersebut.

Bebas Pasung dan Bebas Stigma

Beberapa waktu lalu, Kelompok Kasih Insanis (KKI) diminta Dinas Sosial Kabupaten Ende untuk menginformasikan data terkait jumlah orang dengan gangguan jiwa yang terpasung di wilayah Kabupaten Ende. Apa adanya tentu dilayani. Informasi terkait orang-orang terpasung diperlukan untuk selanjutnya dikirim ke Dinas Sosial Provinsi NTT yang tentu selanjutnya dikirim ke kementerian sosial dan kementerian kesehatan.

Apa tujuannya? Pada tahun 2014, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan RI mencanangkan bebas pasung 2017 terhadap orang dengan gangguan jiwa di seluruh Indonesia. Sejauh mana program itu dilaksanakan oleh dua kementerian itu dan sejauh mana program itu dijalankan oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas sosial dan dinas kesehatan di seluruh Indonesia, tentu masih jauh panggang dari api, masih jauh jarak dari harapan.

Tahun 2017 sudah mendekat, tinggal menghitung bulan saja. Sementara orang terpasung berjumlah ratusan ribu tersebar di seluruh pelosok “Republik sialan” ini. Di Ende saja, ada puluhan orang terpasung. Itu yang terdata, belum terhitung yang sedang menanti pendataan.

Karena itu, apakah target bebas pasung itu diperpanjang ke tahun 2021 seturut akhir masa kepresidenan Jokowi? Boleh jadi. Itu berarti pemasangan target bebas pasung 2017 telah gagal sekalipun mungkin tidak gagal 100 persen (di Ende, oleh KKI, ada 6 orang dibebaskan dari pasung). Namun sekalipun target bebas pasung diperpanjang, kalau tidak diikuti dengan pelbagai kebijakan praktis dari dua kementerian itu hingga dinas terkait di daerah, sampai kapan pun, target hanyalah sebatas target dan jargon politik semata serta program yang memayat.

Biang Kegagalan

Ada enam hal yang menjadi biang kegagalan, dan dengan itu juga, mesti diterobosi. Pertama, kurang bahkan tidak adanya sosialisasi bebas pasung oleh kementerian terhadap dinas terkait di daerah. Semestinya tidak boleh hanya sekadar imbauan yang tentu saja akan cepat menguap.

Kedua, menyediakan anggaran khusus untuk program bebas pasung. PNS yang sering menyebut diri sebagai pengabdi negara-rakyat bekerja berbasiskan anggaran. Ada anggaran ya bekerja (terlepas dari motivasinya), demikian juga tidak ada anggaran ya pengabdi negara-rakyat tidak mungkin bekerja sekalipun gaji jalan terus. Inilah logika pihak eksekutif dalam sebuah komunitas politik di pusat dan daerah di negara kita ini.

Ketiga, setelah ODGJ dibebaskan dari pasung, lalu ia dikemanakan? Panti rehabilitasi atau sekurang-kurangnya rumah singgah mesti disediakan. Di negeri yang luas terbentang dari Sabang sampai Merauke ini, hanya ada tiga panti rehabilitasi milik kementerian sosial. Dan khusus untuk NTT, kita bergabung di Panti Phala Martha Sukabumi, Jawa Barat. Bayangkan itu! Betapa sepinya perhatian pemerintah terhadap ODGJ. Dari NTT baru tiga orang yang dirawat dan direhab di sana, semuanya dari Ende.

Keempat, program bebas pasung tidak diikuti dengan persediaan obat khusus untuk ODGJ. Di Ende hanya ada satu poliklinik yang berinisiatif (dan peduli) menyediakan obat untuk ODGJ yang menjadi sumber obat untuk 145 pasien yang didampingi dan ditangani KKI. Di rumah sakit? Tidak ada persediaan obat. Apalagi puskesmas dan pelbagai fasilitas kesehatan lainnya.

Kelima, mental pihak eksekutif dengan pelbagai perangkatnya turut menggagalkan program bebas pasung. Karena itu, benar kata Presiden Jokowi, harus ada revolusi mental. Tetapi sudah dua tahun masa kepresidenannya, sejauh mana slogan revolusi mental itu diwujudkan oleh pihak eksekutif di seluruh negeri ini hingga daerah tentu belum tampak jelas.

Keenam, pada tahun 2013-2014, dengan susah payah, (yayasan) Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) yang berpusat di ibu kota negara, berjuang bersama wakil rakyat yang juga psikiater Nova Riyanti Yusuf (Noriyu) untuk mengegolkan UU Kesehatan Jiwa yang dalam sejarah perundang-undangan Indonesia perihal kesehatan jiwa dihapus dari UU kesehatan pada tahun 1980-an. UU Kesehatan Jiwa yang berhasil disahkan oleh DPR RI pada Juli 2014 itu semestinya segera dijabarkan oleh pemerintah daerah ke dalam peraturan daerah agar selain UU itu tidak sebatas mayat, tetapi juga hidup ODGJ tidak dibiarkan tak diperhatikan dalam jangka waktu tak tentu.

Teralienasi

Apa yang diutarakan di atas tidaklah lain dari pada kenyataan tersingkirnya ODGJ dari sisi politik. Bukan cuma politik, ODGJ juga tersingkir dari pelbagai aspek lain: sosial budaya, kesehatan dan ekonomi, juga religius.

Pertama, sosial-budaya. Ketika seseorang mengalami gangguan jiwa, keluarga memang mencari solusi seperti mengobati sekadarnya, mendatangkan dukun dan pendoa. Kalau tidak bisa dikendalikan, maka orang sakit jiwa dibiarkan berkeliaran di jalan-jalan umum. Juga kalau tidak bisa dikendalikan apalagi berpotensi merugikan orang lain dan keluarga, maka ia dipasung, bahkan dipasung di luar rumah, di pondok, atau tempat dengan kondisi seperti kandang binatang.

Setelah semua usaha itu dijalankan, mereka mem biarkan ia sembuh dengan sendirinya entah sampai kapan, atau bahkan membiarkan ia mati dalam keadaan demikian. Keluarga dan masyarakat tidak memerhatikan dia, dan malah sebagaimana dialami oleh Remigius (warga Ende), ia diganggu, ditertawai, bahkan dibakar (1 Januari 2015). Sudah tidak memerhatikan, malah kita menambah penderitannya. Ini sadis, sebuah kehidupan sosial yang sakit.

Keluarga dan masyarakat kiranya perlu dicerahkan secara terus-menerus agar menghargai orang sakit jiwa tanpa melihat kualifikasi seberapa besar sumbangannya terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat.

Kedua, politik. Tanggung jawab sosial negara terhadap orang sakit jiwa sungguh sangat memprihatinkan. Di NTT, tidak ada rumah sakit jiwa. Dulu pernah dibangun di Naibonat, Kupang, tapi sampai sekarang tidak digunakan, jadi mubazir. NTT cuma memiliki tiga dokter jiwa: 1 di RSUD W.Z. Yohanes Kupang, 1 di RSUD Kota Kupang, dan RS Siloam. Pada semua RSUD di setiap kabupaten di NTT tidak ada dokter jiwa, tidak ada perawat jiwa, tidak poli jiwa, bahkan tidak ada obat khusus untuk pasien dengan gangguan jiwa.

Panti rehabilitasi jiwa juga tidak ada. Di Ruteng dan di Maumere, ada panti rehabilitasi jiwa, tapi itu milik swasta (biarawati CIJ dan biarawan Caritas). Pada dinas sosial dan dinas kesehatan di setiap kabupaten, tidak ada anggaran khusus untuk orang dengan gangguan jiwa.

Pada level nasional, ada UU Kesehatan Jiwa yang disahkan pada tahun 2014 lalu. Provinsi yang sudah menjabarkan UU itu ke dalam peraturan daerah hanya Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Jadi dari sisi politik, orang sakit jiwa dipinggirkan, dialienasi, diabaikan. KKI dibentuk sekurang-kurangnya untuk terus mendorong pemerintah mewujudkan apa yang belum dan  harus diwujudkan. Di dalamnya ada advokasi terkait program atau kebijakan politis dan kebijakan anggaran.

Ketiga, kesehatan dan ekonomi. Karena aspek politik diabaikan, maka demikian juga aspek kesehatan. Orang sakit jiwa dibiarkan sakit entah hingga kapan, bahkan hingga ajal mereka. Mereka tidak memiliki jaminan ekonomi, makan apa adanya entah kotor atau bersih yang terpenting ada makan, ada minum. Mereka tidak memikirkan masa depan, mereka hidup pada masa kini dan sekarang. Mereka tidur di mana saja, tanpa bisa membedakan baik atau buruk bagi kesehatan.

Keempat, religius. Panti rehabilitasi jiwa di Ruteng dan Maumere dengan kapasitas terbatas dibangun oleh kongregasi religius yang tentu didukung oleh Gereja lokal. Tapi pada setiap keuskupan di Nusa Tenggara tidak ada komisi  yang secara khusus memiliki pastoral orang sakit jiwa. Mestinya harus dipahami dengan baik bahwa umat Gereja atau umat Allah itu tidak hanya orang sehat saja melainkan juga orang sakit jiwa juga. KKI dibentuk juga untuk mendorong Gereja lokal mewujudkan kepedulian terhadap orang dengan gangguan jiwa. Dalam agama Islam dan agama lainnya, saya kurang tahu.

Prinsip Martabat Manusia

Semua ketersingkiran ini memiliki dasarnya dalam pandangan yang keliru tentang manusia, dan itu disebut stigma khususnya terhadap ODGJ. Bertolak dari fakta ketersingkiran itu, KKI coba untuk mengembalikan ODGJ dari pinggir perhatian menuju salah satu pusat perhatian.

Bahwasanya, pada prinsipnya, manusia diperhatikan bukan karena prestasi dan status sosialnya, bukan karena produktivitas dan gagasannya yang gemilang, melainkan manusia dihormati karena di dalamnya terdapat martabat terberi oleh Tuhan, Sang Pencipta, yang membuat manusia secitra dengan-Nya. ODGJ adalah juga manusia yang di dalamnya terdapat martabat. Oleh siapa pun serta sampai kapan pun, ODGJ harus dihargai.

Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2016 dijadikan KKI untuk membangun kesadaran bersama baik tentang pandangan maupun sikap yang manusiawi (bermartabat) terhadap ODGJ. Untuk maksud ini, semua pihak hendaknya mendukung langkah ini demi tercapainya kehidupan sosial yang adil dan beradab serta manusiawi. Maka dari itu, pada peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2016 ini, kita mengusung tema utama: “Mengangkat Martabat Orang dengan Gangguan Jiwa”.*** (Opini, Flores Pos, 10 Oktober 2016)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s