Darurat “Human Trafficking” di NTT

human-trafficking

Ilustrasi human trafficking

Oleh Gusty Fahik*

Human trafficking atau perdagangan manusia telah menjadi cerita mengerikan bagi masyarakat NTT tahun-tahun belakangan ini. Mengutip keterangan Sarah Lerry Mboeik, seorang aktivis perempuan NTT, ada 34 nyawa TKI asal NTT melayang di negara tempat mereka bekerja, terhitung sejak Januari 2016. Dari 34 orang ini, hanya 2 orang yang berangkat dengan dokumen resmi. Sejumlah 32 orang sisanya disinyalir merupakan korban sindikat perdagangan manusia.

Korban terakhir yang diketahui ialah Damaris Neonufa, yang berangkat ke Malaysia pada 2012 dengan dokumen palsu. Ia diketahui meninggal di Malaysia pada 14 September 2016, tetapi baru dilaporkan kepada KBRI di Malaysia pada 21 September. Namun ia baru ditemukan pada 28 September karena sulit dilacak oleh BNP2TKI NTT, lantaran seluruh dokumen dirinya telah dipalsukan.

Kisah Damaris, setidaknya setali tiga uang dengan kisah korban-korban perdagangan manusia lainnya di NTT. Modus yang dipakai sindikat perdagangan manusia juga kurang lebih sama yakni pemalsuan dokumen, mulai data diri, kartu keluarga hingga paspor.

Dalam kasus Damaris, misalnya, ia memiliki dua paspor berbeda yang masing-masing dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kupang, dan Kantor Imigrasi Siak-Riau. Di sini kelihatan bahwa ada indikasi keterlibatan aparat dalam memuluskan praktik perdagangan manusia bukan saja di NTT, melainkan juga di seluruh Indonesia. Sindikat perdagangan manusia membentuk jejaring yang menjangkau seluruh daerah sehingga pemalsuan dokumen dapat dilakukan di mana saja.

Keterlibatan Aparat

Menurut Jack Fahik, Koordinator Jaringan Relawan untuk Kemanusiaan (J-RUK), yang selama dua tahun terakhir gencar menangani korban-korban perdagangan manusia, kebanyakan aparat pada level bawah seperti kepala desa/lurah secara “tidak sadar” terlibat dalam memuluskan sepak terjang sindikat perdagangan manusia oleh sebab ketidaktahuan. Mereka tidak sepenuhnya paham bahwa sebuah dokumen keterangan domisili sementara yang mereka keluarkan ternyata digunakan untuk memalsukan data diri para korban perdagangan manusia.

Faktor ketidaktahuan aparat dan masyarakat pada level bawah ini jugalah yang biasanya dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan manusia ketika menjalankan aksinya. Biasanya orang yang bertugas sebagai perekerut akan mendekati keluarga calon korban dengan menawarkan sejumlah uang sebagai bagian dari tata krama, dan bila diterima mereka akan mengelabui korban dengan berbagai macam janji manis tentang pekerjaan dan penghasilan mereka di tempat yang ditawarkan si perekrut.

Namun demikian, faktor penentu bukanlah pada ketidaktahuan masyarakat atau aparat level bawah melainkan keterlibatan aparat pada level yang lebih tinggi. Sebab aparat pada level yang lebih tinggi biasanya cukup paham tentang mekanisme dan tujuan mengeluarkan sebuah dokumen kependudukan, seperti paspor. Keterlibatan aparat atau yang disebut “orang dalam” ini dibenarkan Kapolda NTT, Brigjen (Pol) E Widyo Sunaryo yang pada Agustus lalu membekuk 13 anggota sindikat perdagangan manusia di NTT, di mana salah satu oknumnya adalah petugas Kantor Imigrasi Kupang.

Pada Agustus 2016 pula Direktorat Tindak Pidana Umum (Tipidum) Mabes Polri berhasil menangkap 14 pelaku perdagangan manusia, di mana salah satunya ialah mantan perwira menengah di Kepolisan Resor Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur bernisial EL. Meskipun ia sudah pensiun dini dari kepolisian, keterlibatannya mesti dilihat sebagai indikasi adanya mata rantai sindikat pelaku human trafficking dalam tubuh aparat negara. Apalagi ia tentu masih punya akses pada aktor-aktor lain yang memiliki wewenang lebih tinggi dalam jejaring sindikat jahat itu.

Jika ditotalkan, jumlah tersangka kasus perdagangan manusia NTT yang berhasil diringkus aparat kepolisian dalam dua bulan ini telah mencapai 38 orang, dan ada 7 jejaring sindikat mafia perdagangan manusia yang berhasil diendus. Banyaknya oknum dan jaringan yang terlibat ini berimplikasi pada masifnya jumlah korban yang ditimbulkan.

Data yang berhasil dihimpun pihak kepolisian menyebutkan bahwa selama semester pertama 2016 saja, jumlah korban perdagangan manusia terutama perempuan asal NTT telah mencapai angka 726 orang. Jumlah ini telah lebih dari setengah jumlah korban tahun sebelumnya yakni 941 TKW. Jika ditotalkan, sejak 2015 hingga semester pertama 2016, jumlah perempuan NTT yang menjadi korban sindikat perdagangan manusia telah mencapai angka 1.667 orang.

Mengkritik Aparat

Tertangkapnya 38 oknum sindikat perdagangan manusia dalam kurun waktu tidak sampai dua bulan oleh aparat kepolisian pada sisi lain menunjukkan bahwa jaringan mafia ini bisa diungkap dan dihentikan sepak terjangnya andai aparat penegak hukum mau bekerja serius dan berkomitmen penuh dalam memberantas tindak kejahatan ini.

Masalahnya, ialah aparat baru mau serius bekerja setelah presiden sendiri turun tangan dan bersuara dengan menetapkan status darurat bagi kasus perdagangan manusia di NTT. Selain presiden, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian juga sejak dilantik telah menujukkan komitmen penuh untuk memberantas kasus ini.

Bila dirunut ke belakang, kasus perdagangan manusia di NTT telah ramai diangkat sejak paling kurang tiga tahun lalu. Berbagai elemen gerakan di NTT, khususnya di Kota Kupang telah melakukan sekian banyak aksi, bahkan pada 2013 lalu mereka sampai menyalakan lilin di depan rumah dinas gubernur NTT. Namun, aksi-aksi itu seolah melempem sebab pemerintah seolah diam dalam menghadapi aksi yang dilakukan masyarakat.

Lambannya respons yang diberikan oleh aparat di daerah hingga penetapan status darurat oleh Presiden Jokowi seakan menguatkan sebagaimana kemudian terbukti bahwa aparat di daerah turut bermain dalam kasus ini. Mengapa aparat juga bisa terlibat? Sebab bisnis manusia ternyata memberi keuntungan yang tidak sedikit.

Infografik Media Indonesia sebagaimana dilansir metrotvnews.com (24/8) menunjukkan harga termurah dari satu orang korban adalah 4,5 juta rupiah, sementara harga termahal mencapai 27,5 juta rupiah. Bisa dibayangkan berapa banyak rupiah yang bisa diraup dari 1.667 korban dalam waktu satu setengah tahun terakhir ini.

Terlibatnya aparat di daerah juga sebetulnya menjadi suatu ironi di tengah kondisi masyarakat NTT yang tergolong jauh tertinggal dibanding wilayah lain di negeri ini. Kondisi pendidikan, kesehatan dan sosial budaya masyarakatnya hampir seluruhnya memenuhi syarat yang diklaim sebagai latar belakang terjadinya kasus perdagangan manusia. Fakor tingginya tuntutan adat (kultural), rendahnya pendidikan, kurang terjaminnya akses kepada kehidupan yang layak disinyalir menjadi faktor pendorong orang untuk keluar meninggalkan daerahnya demi mencari penghidupan yang lebih layak di tempat lain.

Di tengah kondisi masyarakat yang demikian miris, aparat yang dianggap berpendidikan cukup dan sadar hukum, selayaknya menjadi agen yang membantu mengarahkan anggota masyarakat yang hendak menjadi TKI untuk menempuh jalur-jalur resmi yang menjamin keamanan dan keselamatan mereka ketika berada di luar daerahnya.

Kenyataan yang terjadi ialah aparat turut mengeksploitasi kondisi masyarakat untuk meraup keuntungannya sendiri. Akibatnya, sejak 2013, ketika aksi menolak perdagangan manusia mulai digiatkan oleh elemen masyarakat seperti Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR), Jaringan Relawan untuk Kemanusiaan (J-RUK) atau Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT), angka korban perdagangan manusia justru masih tetap tinggi bahkan menunjukkan tren meningkat.

Kalau ada yang perlu dipersalahkan, maka itu adalah kinerja aparat pemerintah di daerah. Aparat pemerintah sampai ke level yang paling bawah tidak memiliki kesadaran untuk berperan sebagai aktor yang mencegah terjadinya praktik perdagangan manusia. Kontrol terhadap kebenaran data kependudukan pun terlihat sangat lemah. Akibatnya, dokumen-dokumen kependudukan dapat dengan mudah dipalsukan bahkan bisa dipakai melintas keluar dari negara ini.

Jika masyarakat karena kondisi dan berbagai himpitan kesulitan hidup yang dihadapi akhirnya bisa dibodohi, maka aparat pemerintah mestinya tidak mudah dibodohi oleh sindikat mafia yang memperjualbelikan manusia. Kalau aparat juga bisa dibodohi itu sama artinya dengan membiarkan negara kalah di hadapan para mafia. Negara lalai dan absen justru ketika warganya sedang membutuhkan peran negara sebagai pelindung keamanan dan penjamin keselamatan dirinya.

gusty-fahik

*Gusty Fahik, Warga Kota Kupang, Tinggal di Kupang

Pada titik ini, penetapan status darurat oleh Presiden Jokowi bukan hanya dibaca sebagai pernyataan perang melawan mafia perdagangan manusia, melainkan juga sebagai seruan untuk membersihkan NTT dari oknum-oknum aparat yang tidak mampu merepresentasikan kehadiran negara bagi warganya. Oknum-oknum aparat ini perlu dibersihkan dari tubuh jajaran pemerintahan daerah agar tidak menjadi kolaborator para mafia yang justru memanfaatkan jabatan dan wewenangnya untuk meraup keuntungan sendiri sambil mengorbankan manusia-manusia NTT.

Cukup sudah manusia NTT dieksploitasi oleh mafia dan oknum-oknum aparat yang menggadaikan wewenangnya untuk memenuhi keserakahan dirinya. Stop bajual orang NTT!*** (Flores Pos, 19 November 2016)

Advertisements

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s