Demokrasi dan Masa Depan Agama

gus-dur

Oleh Benny Denar

Meskipun ada orang yang menolak, namun sulit dibantah bahwa kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), memiliki kaitannya dengan kepentingan politik, terutama jelang pertarungan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Sulit disembunyikan bahwa ada pihak-pihak yang berkepentingan secara politik dalam kasus dugaan penistaan agama dimaksud. Agama ditampakkan di wajah depan untuk menyembunyikan nafsu politik dari pihak-pihak tertentu di belakangnya.

beny-denar

Romo Beny Denar, Dosen Stipas Santo Sirilus Ruteng

Dinamika Pilkada DKI Jakarta semakin menunjukkan menguatnya sentimen primordial berbasis agama dalam kompetisi politik. Parahnya, daerah dengan tingkat pendidikan penduduknya lebih baik seperti DKI Jakarta dan sering dikatakan sebagai barometer politik nasional, justru kini lebih banyak mempertontonkan demokrasi bernuansa emosional.

Isu-isu SARA kian dominan. Persoalan agama meluber ke ruang publik bahkan semakin bergerak menuju titik kerawanan. Ada indikasi semakin nyata bahwa sentimen agama yang ada justru mengancam demokrasi dan kebhinekaan. Dinamika Pilkada DKI Jakarta semakin menunjukkan bahwa bukan lagi progam kerja yang diperdebatkan, melainkan lebih banyak berkaitan dengan persoalan terkait agama.

Dengan fakta seperti ini, refleksi perihal hubungan agama dengan demokrasi (politik) tetap aktual dan semakin penting. Sebab kenyataan memperlihatkan bahwa dalam masyarakat “serba agama” seperti halnya Indonesia, selalu ada bahaya agama dipakai sebagai komoditas politik, terutama sebagai mesin penarik suara pemilih, sekaligus dijadikan alat untuk menundukkan pihak lain.

Justru di sinilah letak patologi dari kebangkitan agama. Kebangkitan semangat beragama yang merupakan warna dasar postsekularisme saat ini, jika tidak dikelola dengan baik, justru akan menjadi senjata pemusnah demokrasi. Agama-agama yang ingin eksis di ruang publik dan bahkan ingin menjadi faktor yang menentukan dalam politik kontemporer, bila tidak ditata dengan sewajarnya, akan membahayakan cita-cita demokrasi dan kebhinekaan.

Agama bisa menjadi senjata pemusnah demokrasi tatkala identitas primordialnya yang prapolitis dipaksakan untuk tetap eksis dan bahkan menguasai ruang publik. Padahal ruang publik itu sesungguhnya tidak beridentitas tunggal, sebaliknya plural. Negara demokrasi modern tidak dibangun berdasarkan ideologi agama tertentu, tetapi berdasarkan konsensus bersama yang melampaui identitas primordial agama-agama. Maka menjadi soal, jika dalam negara yang beridentitas plural seperti halnya Indonesia, orang justru mengabsolutkan identitas primordial yang prapolitis agamanya.

Hemat saya, inilah persoalan konkret dalam politik lokal kita saat ini, seperti diperlihatkan secara kasat mata dalam Pilkada DKI Jakarta, juga daerah-daerah lain. Sentimen SARA justru menjadi menu utama Pilkada, bukan lagi pada rekam jejak dan kualitas program kerja kandidat. Lembaga-lembaga agama tidak segan berpolitik praktis atas nama kesucian agamanya.

Celakanya, sentimen SARA itu justru melibatkan elite dan partai-partai politik. Para petinggi partai sering memainkan isu SARA dalam menyerang lawan politiknya, sekaligus dalam mendukung calon yang diusungnya sendiri. Bahkan ada elite partai yang menyerang calon kepala daerah tertentu secara pribadi, bukan kepada program atau kebijakan. Partai politik tidak lagi berperan baik dalam melakukan pendidikan politik. Dalam banyak kasus, petinggi partai politik justru merecoki pemilih yang sebenarnya rasional menjadi tidak rasional.

Kemunculan agama di ruang publik seperti itu selain menimbulkan kerawanan pada demokrasi, juga memunculkan tanda tanya terhadap masa depan agama itu sendiri. Sebab dalam banyak kasus perebutan ruang publik yang dilakukan agama justru memunculkan banyak persoalan. Keinginan untuk menguasai ruang publik selalu disertai dengan pemaksaan kehendak, kekerasan, teror dan berbagai aksi yang terang-terang melawan nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Dalam berbagai aksi atas nama agama, sulit dibedakan apakah agama sedang membela Tuhan, atau pemeluk agama itu yang justru sedang mencari kepentingan ekonomi dan politik dengan menggadaikan Tuhan dan agamanya (?).

Kebangkitan agama di ruang publik yang membahayakan demokrasi dan kemanusiaan itu pada akhirnya sekali lagi memunculkan tanda tanya perihal urgensi (mendesak) dan pentingnya kehadiran agama di ruang publik. Sebab harus diakui bahwa pembelaan agama dan Tuhan yang mengabaikan kemanusiaan banyak memunculkan kebengisan dan ketakutan. Dalam keadaan seperti itu, agama justru gagal menunjukkan daya tarik wajah Allah yang berbelas kasih. Dengan itu, maka tidak heran apabila banyak orang menjadi takut dan melarikan diri dari agama.

Pada tempat inilah, masa depan agama, terutama di negara demokrasi seperti Indonesia, patut direfleksikan. Pertanyaan dasarnya adalah apakah agama masih dibutuhkan dalam negara demokrasi? Kalau masih dibutuhkan, bagaimana sebaiknya dia berkiprah di negara demokrasi itu?

Nalar Publik

Diskusi Raztinger dan Habermas pada 19 Januari 2004 di Munchen perihal pentingnya agama dalam postsekularisme kiranya tetap menjadi salah satu rujukan. Poin penting diskusi mereka adalah bahwa kehadiran agama sesungguhnya masih amat penting. Dalam bahasa Habermas, agama penting sebagai solidaritas prapolitis yang turut menentukan kualitas politik dan demokrasi.

Namun agar agama itu tetap eksis dan tidak memunculkan masalah bagi demokrasi dan kemanusiaan, maka kita sebenarnya sedang membutuhkan konsep ‘nalar publik’ seperti yang dianjurkan Habermas (2005). Nalar publik begitu penting karena di satu sisi dia dapat  berperan sebagai jembatan pendamai  antara agama dengan akal budi (ilmu pengetahuan), tetapi juga di lain sisi dia dapat berperan sebagai tali penghubung antaragama di ruang publik.

Dengan nalar publik, tidak berarti peran agama sama sekali dilucuti. Justru, menurut Habermas, dengan nalar publik, peran agama dalam ruang publik tetap penting untuk membentuk solidaritas. Dan solidaritas itu bersifat prapolitis.

Namun agar agama-agama tetap eksis di ruang publik atau politik, solidaritas yang tadinya bersifat prapolitis mesti diitransformasikan menjadi politis. Justru di sinilah letak dasar suatu negara modern, yaitu ketika watak primordial dari solidaritas tertentu (agama, suku dan lain-lain) rela dilepaskan. Intoleransi dan fundamentalisme akan terkikis habis jika agama-agama mau dan mampu merumuskan gagasannya dalam bahasa nalar publik yang melampaui identitas aslinya yang prapolitis dan primordial, dan akhirnya aktif memberikan kontribusi dalam pembentukan solidaritas politis dan pascatradisional yang kokoh dalam sebuah masyarakat yang plural.

Inilah yang menjadi pekerjaan rumah berat bagi agama-agama. Menurut sosiolog Ignas Kleden, kesulitan yang dihadapi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia ialah bahwa transposisi solidaritas prapolitis menjadi solidaritas politis dari agama-agama tidak berlangsung tuntas. Pada saat bersamaan, mereka yang merasa kalah dalam politik nasional kembali mencari perlindungan dan rasa aman dalam solidaritas komunal yang prapolitis dalam kelompok budayanya masing-masing. Saat itulah sentimen primordial kembali berkecamuk, kompetisi politik kembali melibatkan sentimen primordial agama-agama.

Maka hemat saya, agar agama masih memiliki masa depan dalam demokrasi dan agar kemunculan agama tidak membahayakan demokrasi dan kebhinekaan, maka transposisi agama perlu dibuat tuntas. Caranya adalah agama-agama mesti bersedia mengkontekstualisasikan refleksi teologisnya agar bisa diterima dalam konteks negara demokratis yang plural. Tanpa kesediaan agama-agama untuk mengkontekstualisasikan diri, maka sentimen SARA termasuk yang berkecamuk dalam pentas demokrasi dan politik kita tidak akan teratasi.*** (Kolom “Opini”, Flores Pos, 30 November 2016)

About Avent Saur

Lahir 27 Januari 1982 di kampung Weto, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bulan kelahiran ini masih diragukan, karena Mama saya bilang saya dilahirkan pada bulan usai panen jagung dan padi. Yah... sekitar bulan Juli. Di akte kelahiran dan surat baptis (agama Katolik), 27 Juli 1982.Studi filsafat dan teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Pernah menjadi wartawan pada majalah bulanan KUNANG-KUNANG (2008-2009). Sekarang, tinggal di Ende, "bantu-bantu" di harian umum Flores Pos. Blog ini dibuat, sejak 20 April 2013.
This entry was posted in OPINI and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s